Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kegiatan Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2022.
Kegiatan yang bertempat
di Aula Kanwil Kemenkumham Kalsel itu dihadiri Plt. Kakanwil Kemenkumham
Kalsel, Kapolda Kalsel, Aswas Kejati Kalsel, Kepala Perwakilan Ombusdman
Kalsel, Dir Intelkam Polda Kalsel, dan para Kepala Lapas Jajaran Kemenkumham
Kalsel, Selasa (11/1/2022) pukul 09.00 Wita.
Kapolda Kalsel
Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. dalam arahannya menyampaikan pencanangan Zona
Integritas di lingkungan Kementerian maupun Lembaga dengan capaian predikat WBK
dan WBBM menjadi langkah mendukung program Pemerintah untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan organisasi guna melayani masyarakat secara
cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean
government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya
pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Apresiasi pun diberikan Kapolda Kalsel kepada Kanwil Kemenkumham Kalsel dengan memberikan dukungan penuh berbagai program – program yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan capaian predikat WBK dan WBBM.
Pada kesempatan ini juga Kapolda berpesan kedepankan disiplin protokol kesehatan (Prokes) dilingkungan kerja maupun dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, Laksanakan seluruh komitmen yang telah dicanangkan dengan bekerja sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan, serta Lakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif kepada seluruh jajaran dan anggota sehingga dapat memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai guna pencapaian WBK dan WBBM dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel.
“Selain itu dengan dilaksanakannya Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Komitmen Bersama ini merupakan langkah awal dari proses panjang sehingga butuh 4K (Kerja Keras, Komitmen, Keyakinan dan Kegotong Royongan), untuk menjadikan kinerja Kementerian Hukum Dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Dan Inovatif) dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural,” tutup Kapolda Kalsel.
