PALANGKA RAYA- Perkaya informasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kedewanan, lintas Komisi I dan III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sambangi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (10/1) kemarin.
Dra. Kuwu Senilawati menyatakan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD Provinsi Kalteng, salah satunya yang berkaitan dengan pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang sudah terlaksana. Dimana, untuk merealisasi kegiatan tersebut semua anggota DPRD sesuai daerah pemilihannya melibatkan diri dan langsung turun ke lapangan di mulai dari Musrenbang di Kabupaten/Kota.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas, selaku ketua rombongan Komisi I dan III menyatakan bahwa terkait Pokir, di DPRD Kalsel masih banyak memiliki kekurangan terutama dalam rangka pengajuan anggarannya.
Berbeda dengan Pokir yang didapat dari hasil Musrenbang yang ada di DPRD Kalteng, Pokir yang ada di DPRD Kalsel didapat dari hasil reses artinya dari masyarakat konstituen.
Setelah diolah dan dikelola masuk ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), ada beberapa kegiatan yang harus ditolak dengan argumentasi dari Bappeda atau Bakueda. Karena itu merupakan ranah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tapi tidak menjadi skala prioritas karena tidak masuk visi dan misi, sehingga menjadi kendala.
"Dengan adanya masukan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kami bisa menyerap, jadi mungkin ini menjadi kebijakan nantinya agar seluruh anggota DPRD sesuai dapilnya itu akan turun sejak Musrenbang Kabupaten/kota," ungkap Politikus Fraksi PKB tersebut. (sar/mah/jp).
