BANJARMASIN- Massa yang tergabung di Aksi Bela Islam Kalimantan Selatan mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel di Jalan D.I Panjaitan Banjarmasin. Aksi damai dimulai setelah shalat Jumat. Sabilal Muhtadin menjadi titik pertama bertemu.
Dalam aksi itu, massa menuntut Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas agar sesegeranya mencabut aturan Kemenag No 05 tahun 2022 tentang aturan pengeras suara dan menuntut keras atas perbuatan dan ucapannya yang menganologikan suara Adzan dengan gonggongan anjing, Jumat (04/03/22).
Dalam orasinya, massa menyampaikan keluhan dan keprihatinan mereka atas sikap Menteri Agama yang mengistilahkan suara adzan seperti suara anjing yang menggonggong, maka hati kami sebagai umat muslim teriris seakan-akan ini merupakan penghinaan bagi kami semua sebagai ummat muslim.
"Seandainya diistilahkan dengan lonceng gereja kami tidak akan tersinggung karena apple to apple, sebanding maknanya," ujar orator.
Umat islam semua tau bahwa Adzan adalah suara yang sakral, adzan adalah suara yang mulia untuk memanggil ummat islam yang beriman dan bertaqwa untuk melakukan shalat, sedangkan suara anjing adalah di analogikan sebagai binatang yang hina, juga najis binatang yang haram.
"Oleh karena itu, tidak sepantasnya saudara Yaqut mengatakan bahwa Adzan disamakan dengan suara anjing," dengan lantangnya orator menyampaikan.
Para Orator aksi juga menghimbau kepada rakyat Indonesia yang beragama islam agar bergerak memperjuangkan syariat islam.
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol. Sabana A.Martosumito yang hadir pada aksi damai tersebut mengatakan kepada para rekan-rekan wartawan.
"Hari ini kita melakukan tugas yang mulia, memberikan pelayanan pengamanan kepada pengunjuk rasa, ataupun orang yang ingin menyampaikan aspirasinya," ujar Sabana kepada anggotanya.
"Laksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada, karena kita bersaudara. Karena Banjarmasin adalah kota yang humanis," beber orang nomor satu di Kapolresta Banjarmasin.
"Kita selalu harus humanis kepada siapapun juga seperti program presisi Kapolri, prediktif responsip dan transparansi berkeadilan," tutupnya. (mi/jp).
