BANJARMASIN- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Republik Indonesia (RI), Banjarmasin, Rabu (20/7).
Kunker tersebut dipimpin Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Non ASN, Setjen DPR RI, Rusmanto.
Rusmanto menyampaikan, kunker ini bertujuan untuk menggali informasi dan masukan, terkait tenaga ahli serta unsur pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel.
"Kami ingin dari pertemuan ini bisa menjadi langkah strategis dalam memutuskan kebijakan penyelenggaraan kepegawaian,” kata Rusmanto.
Rusmanto mengatakan, pihaknya akan mendalami pengelolaan pegawai pemerintah non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, termasuk penilaian kinerjanya untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.
"Kita dalami wacana penghapusan tenaga non ASN dan langkah strategis yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel,” ucap Rusmanto.
Sementara itu, Plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini, mengatakan pegawai non ASN telah di data dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk bisa dipetakan agar lebih komprehensif lagi.
"Mudah-mudahan ada solusi dan kebijakan yang terbaik bagi para pegawai non ASN. Semoga mendapat hasil yang baik agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ungkap Jaini. (mckalsel/jp).
