BANJARMASIN- Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan upaya pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan merencanakan langkah jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan secara bertahap, sinergis dan berkelanjutan antara pemprov dengan kabupaten/kota se-Kalsel.
Hal ini guna mengantisipasi secara dini terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok, terlebih pasca kenaikan harga BBM yang berdampak pada bertambahnya beban biaya hidup masyarakat.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel, Birhasani mengatakan, sesuai arahan Gubernur Kalsel saat ini sedang dilakukan upaya jangka pendek untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah, melalui kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Kalsel.
"Disdag Kalsel bersinergi dengan Biro Perekonomian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disbunnak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan sudah menggelar pasar murah dimulai dari Kotabaru pada (8/9), dilanjutkan pada (10/9) di Tabalong, tentunya kegiatan tersebut sukses karena dukungan para pelaku usaha dan pemkab setempat,” kata Birhasani, Banjarmasin, Senin (12/9).
Selanjutnya, di Kabupaten Tabalong telah dilakukan Gerakan Terpadu Pengendalian Inflasi Kalsel yang dimulai dari sektor hulu, yakni upaya peningkatan produksi melalui gerakan menanam padi dan panen raya padi di Desa Nalui Kecamatan Jaro, pasar murah dan monitoring ketersediaan dan harga di Kecamatan Tanjung.
"Ini merupakan bentuk komitmen dan sinergitas yang dibangun pemprov dan daerah agar kegiatan tersebut berkelanjutan,” ujar Birhasani.
Diharapkan upaya yang sudah menjadi tekad Pemprov Kalsel bersama kabupaten/kota ini bisa meningkatkan ketahanan pangan di Kalsel dan masyarakat pun terbantu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, serta inflasi bisa terkendali dengan baik. (mckalsel/jp).
