MUARA TEWEH- Pj Bupati Barito Utara, Muhlis membuka secara resmi rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Nakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara di ruang rapat Setda Lantai 1 Barito Utara, Kamis (18/1). 

Pj Bupati Barito Utara, Muhlis menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemkab Barito Utara telah mengalokasikan anggaran tahun 2023 untuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non ASN, guru honorer, perangkat RT RW, pengelola rumah ibadah dan di perubahan anggaran daerah tahun 2023 untuk pekerja rentan seperti petani, pekebun, nelayan, UMKM dan pekerja rentan lainnya, dengan jumlah seluruhnya 20.337 orang. Demikian juga di tahun 2024 dialokasikan sama dengan sebelumnya termasuk juga Badan Ad Hoc Panitia Pemilu KPU. 

"Harapan kami, ke depan program perlindungan jaminan sosial bisa terus berkelanjutan dan dapat melindungi seluruh pekerja rentan di Barito Utara secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar kesejahteraan masyarakat pekerja lebih meningkat, karena tidak akan ada keadilan sosial tanpa adanya jaminan sosial," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Nakertranskop UKM, H Mastur, S.E., M.M dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2023 dan rencana keberlanjutan aksi di tahun 2024.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Pj Sekda Barito Utara, Asisten I Sekda, Ketua DPRD Barito Utara, kepala OPD, Camat se-Kabupaten Barito Utara, Pimpinan Cabang BPJS Ketenagakerjaan Barito Utara, dan undangan terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan santunan manfaat jaminan kematian secara simbolis oleh Pj Bupati Barito Utara. (dsk/my/jp).