BANJARMASIN- Gubernur Kalsel, H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025- 2029, Senin (05/05/2025) di Aula Idham Khalid Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Turut hadir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik untuk menyampaikan paparan, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ari Sudijanto, Direktur Regional II Kementerian Bappenas Mohammad Roudo, DPD asal Kalsel Habib Hamid Abdullah, Bupati/Walikota atau mewakili, Tenaga Ahli Gubernur, para Asisten Setdaprov, Kepala SOPD lingkup Pemprov Kalsel, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala BUMD, unsur kemahasiswaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Penyampaian sambutan Gubernur H Muhidin, dibacakan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman yang membeberkan seputar kemajuan perekonomian di Banua dan prestasi Pemprov yang terus mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal penilaian keuangan.
Diharapkan, hasil pembangunan kedepan diharapkan lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Dukungan semua pihak sangat kami Harapkan. Bantuan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, akademisi dan semua unsur masyarakat sangat kami harapkan,” sebut Wagub Hasnuryadi di akhir sambutan gubernur itu.
Selanjutnya, Gubernur H Muhidin mengingatkan pentingnya kesamaan data untuk penyusunan program pembangunan agar tepat sasaran.
Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah agar memaksimalkan program makan bersama gizi gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.
Terkait MBG ini, diusulkan Gubernur H Muhidin, pengelola penyediaan MBG ini supaya diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing dengan tetap diawasi pemerintah dan kepolisian.
"Ini usulan gubernur dan bukti bupati/walikota di Kalimantan Selatan untuk Menteri Dalam Negeri,” sebut gubernur.
Wacana lain yang disampaikan yakni pembuatan WC umum dan rest area di sejumlah titik-titik jalur transportasi masyarakat.
Kemudian ditanyakan kepada Dirjen Otda, terkait aturan sangsi bagi kepala daerah yang mengindahkan secara sengaja undangan gubernur, dan absen lebih satu minggu tanpa izin.
"Kita (kepala daerah,red) dikontrak lima tahun, tidak ada hari libur,” ujar gubernur.
Pembukaan Musrenbang RPJMD 2025- 2029 ditandai dengan penekanan layar di monitor.
Pada kesempatan itu, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik dalam paparannya, antara lain menekankan pentingnya akurasi data dalam sebuah kebijakan. Yang masih terjadi sekarang ujarnya, terjadi kesenjangan data di daerah dengan uang diterima pemerintah pusat, sehingga berpotensi terjadi kebocoran dana atau tidak tepat sasaran atas suatu program.
Tidak kalah penting bagi kepala daerah, memetakan sumber daya alam, dan potensi-potensi daerah lainnya.
"Saya ingin mengingatkan kepala daerah, kuncinya di data. Jika datanya baik, program pemerintah akan tetap sasaran,” ujar Akmal.
Adapun Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dalam sambutannya, menyatakan komitmen untuk selalu bersinergi dengan pemerintah, diibaratkannya seperti jarum dan benang, yang saling menyatukan.
"Kami siap mendorong dan mendukung sepenuhnya,” ujar ketua DPRD Kalsel dua periode ini.
Disampaikan juga, masalah proyek cetak lahan pertanian, pembangunan jembatan penghubung dataran Kalimantan dengan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru, proyek stadion internasional, dan jalan alternatif atau poros tengah yang menghubungkan Kabupaten Banjar ke Banua Anam hingga Tabalong.
Diharapkan bantuan pemerintah pusat khusus proyek jalan alternatif ini, sementara pemerintah provinsi akan mendanai biaya pembebasan lahan.
Sementara itu, di awal acara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor yang merangkap ketua panitia Musrenbang, menyebutkan, bahwa tujuan Musrembang untuk memperoleh masukan, saran dan masukan semua stakeholder untuk penyempurnaan RKPD Provinsi Kalsel tahun 2025-2029.
Peserta yang hadir dalam Musrenbang RPJMD tahun ini sekitar 390 orang yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah, anggota legislatif, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.
Secara rinci, Ariadi Noor menjelaskan seputar perkembangan perekonomian daerah, hingga visi misi Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
"Semoga semangat ‘Bekerja Bersama Merangkul Semua’, menginspitasi kita semua,” ujar Ariadi.
Ditayangkan juga, video berisi capaian pembangunan di Provinsi Kalsel selama kepemimpinan Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Kalsel ini diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko se Kalsel tentang bantuan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin.
Penandatanganan kesepakatan oleh Gubernur H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan disaksikan Komandan Korem 10/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus.
Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh gubernur bersama Dirjen Otda Kemendagri, DPD RI, Ketua DPRD Kalsel, Menteri Bappenas/yang mewakili, Bupati HSU, Walikota Banjarmasin, pejabat mewakili Direktur Otorita IKN, Kepala BNNP Kalsel, dan Wakil Ketua Forum Anak Daerah.
Adapun para kepala daerah yang hadir, yakni Wakil Bupati Tabalong, Bupati Balangan, Bupati HSU, Bupati HST, Bupati dan Wakil Bupati HSS, Bupati dan Wakil Bupati Tapin, Wakil Bupati Banjar, Walikota Banjarmasin, Bupati Batola, Bupati Tanah Laut, Pj Walikota Banjarbaru, dan Sekdakab Tanah Bumbu, Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru. (sal/iwn/jp).
