MUARA TEWEH- Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanganan kerusakan jalan nasional ruas Kandui-Muara Teweh sepanjang kurang lebih 75 kilometer.
Pj Bupati Indra Gunawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama lintas instansi tersebut, yang mampu mengatasi kerusakan jalan meski dalam kondisi keterbatasan anggaran. Kolaborasi ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku, tanpa mengabaikan kualitas penanganan infrastruktur.
“Kerja sama ini sangat penting. Dinas PUPR Barito Utara sudah melakukan perbaikan darurat seperti penghamparan lapisan atas dengan lose screen dan pemadatan, menggunakan dana APBD Tahun 2025,” ujar Indra Gunawan, Senin (23/6/2025).
Indra menyebut, bahwa BPJN akan melanjutkan pekerjaan dengan pengaspalan hotmix melalui anggaran APBN.
"Saya harap kolaborasi seperti ini terus terjalin, demi menjaga kelayakan jalan nasional yang menjadi akses vital masyarakat,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Barito Utara, M. Iman Topik, menegaskan bahwa meskipun jalan tersebut merupakan aset nasional, pihaknya tetap melaksanakan seluruh prosedur koordinasi dengan BPJN dan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah.
"Kami pastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi. Ini adalah bentuk sinergitas pemerintah untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” kata Iman Topik, yang merupakan Mantan Camat Lahei dan Gunung Timang.
Ia mengajak pelaku usaha di Barito Utara untuk terlibat aktif menjaga keberlangsungan infrastruktur jalan.
"Jalan ini milik bersama. Dukungan dunia usaha sangat kami harapkan untuk memperkuat pembangunan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Perwakilan BPJN, Eter, mengapresiasi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi contoh ideal bagi daerah lain di Kalimantan Tengah.
"Di tengah keterbatasan anggaran, kerja sama ini sangat membantu. Ini bukti nyata sinergi daerah dan pusat dalam merawat aset negara,” ungkap Eter.
Ia berharap, pola kolaboratif ini bisa diterapkan di wilayah lain tanpa harus menunggu anggaran pusat.
"Kalau semua pihak kompak, kerusakan bisa cepat ditangani dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga,” jelasnya. (dsk/my/jp).
