BANJARMASIN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) menggelar Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Grand Emerald Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin, Jum'at (20/6/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman organisasi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, yang juga bertindak sebagai narasumber dalam dua sesi utama.
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah, asisten, staf ahli, dan Tim Ahli Pemerintah Daerah, dan Camat se-Batola.
Usai kegiatan, Sekda Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola perencanaan daerah.
"Fokus pembahasan mencakup tata kelola perencanaan, baik di tingkat kabupaten melalui RPJMD maupun di tingkat SOPD melalui Renstra. Di akhir sesi, juga disampaikan materi mengenai inovasi daerah. Saya kira ini sangat bermanfaat dalam rangka memperbaiki kualitas dokumen perencanaan kita. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan pelaksanaan pembangunan pun akan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Sekda menegaskan, bahwa kualitas dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun Renstra, akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah.
"Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh serta komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah agar proses perencanaan benar-benar terarah dan berbasis pada kebutuhan serta potensi daerah," jelas H Zulkipli Yadi Noor.
Selain sosialisasi kebijakan teknis ujar Sekda, kegiatan ini juga memuat sesi penguatan terhadap inovasi pembangunan daerah, yang menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami berharap seluruh jajaran organisasi perangkat daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga visioner, terukur, dan berdampak langsung bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (rnld/mah/jp).
