PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan sosialisasi inventarisasi emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, di Aula Gedung Cahai Ondhui Tingang, Rabu (16/7/2025).
Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya.
Bupati Murung Raya, Heriyus melalui Asisten II Setda Mura bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yulianus membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Yulianus menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan upaya turunkan emisi gas rumah kaca serta berdiskusi bersama dengan semua pemangku kepentingan.
"Selain itu, juga sebagai forum untuk menampung aspirasi dari semua stakeholder, pemangku kepentingan," terang Yulianus.
Menurut dia, pemanasan global dan perubahan iklim merupakan hal yang sulit untuk dihindari dan telah memberikan dampak di berbagai sisi kehidupan.
Ia mengatakan, bahwa perubahan pola hujan, pergeseran musim kenaikan suhu dan kenaikan muka air laut akan menimbulkan banyak implikasi di berbagai sektor.
"Tanpa adanya upaya mitigasi dan adaptasi, dampak dari perubahan iklim akan semakin sulit untuk dikendalikan dan pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan pembangunan," ucap Yulianus.
Tentunya lanjut Yulianus, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah swasta hingga masyarakat untuk melakukan mitigasi dan adaptasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mura, Donal, mengatakan bahwa salah satu solusi aksi nyata untuk menghadapi perubahan iklim dan menjadi kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup Murung Raya yaitu program Kampung iklim (Proklim).
Ia menjelaskan, bahwa Proklim adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.
"Proklim dirancang untuk menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat," jelas Donal. (maya/jp).
