JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin, meraih penghargaan nasional sebagai Pembina Terbaik Kabupaten/Kota dalam Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, yang hadir mewakili gubernur bersama empat bupati dari Kalsel.
Hasnuryadi menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut dan menyebutnya sebagai motivasi untuk memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah di daerah.
"Hari ini saya mewakili Bapak Gubernur menerima penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup atas keberhasilan Kalsel dalam pembinaan menuju kabupaten/kota bersih,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat Banua untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tersebut, empat kabupaten di Kalsel turut menerima penghargaan, yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tabalong.
Pemerintah Provinsi Kalsel berharap seluruh kabupaten/kota di daerah itu dapat meraih penghargaan serupa pada tahun mendatang sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan sampah.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi tantangan nasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, potensi timbulan sampah di Indonesia mencapai 141 ribu ton per hari.
Ia menyebut, bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah sehingga membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Target pengelolaan sampah nasional yang ditetapkan mencapai 63 persen pada 2026, meningkat dari capaian saat ini sekitar 25 persen. Untuk itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan operasional fasilitas pengolahan sampah, serta memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Selain itu, pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) paling lambat 2029. Saat ini, tercatat 481 TPA di Indonesia masih menerapkan sistem open dumping.
Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 digelar dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2025 dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI”.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai pembicara kunci, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Desa Riza Patria.
Rakornas tersebut bertujuan mendorong percepatan penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, dan dihadiri gubernur, bupati, serta wali kota dari seluruh Indonesia. (mul/ali/jp).
