TAMIANG LAYANG- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Barito Timur, Yumail J Paladuk, menyampaikan bahwa alokasi APBD 2026 untuk bidang infrastruktur jalan tidak mencakup pembangunan Jembatan Hayaping, meskipun perencanaan fisik dan Detail Engineering Design (DED) telah rampung pada tahun 2025.
Menurut dia, estimasi biaya pembangunan jembatan dengan girder rangka baja beserta bangunan pelengkapnya mencapai Rp10 miliar. Sementara total anggaran infrastruktur jalan tahun ini hanya Rp16 miliar.
Penurunan anggaran ini dipicu oleh perintah efisiensi nasional dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Tengah.
"Situasi ini mengharuskan pengalokasian anggaran yang terbatas dilaksanakan dengan pertimbangan prioritas, sehingga pembangunan Jembatan Hayaping sementara ditunda,” ujar Yumail J Paladuk kepada wartawan ini, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, bahwa penangguhan tersebut bertujuan agar anggaran dapat difokuskan pada proyek infrastruktur jalan prioritas, termasuk beberapa proyek yang batal atau belum terealisasi pada tahun 2025. Salah satunya adalah rekonstruksi ruas Jalan Muara Awang, yang menjadi akses penting bagi pendidikan dan wilayah terisolir di Kabupaten Barito Timur.
Ia menambahkan, pihaknya tetap berupaya agar pembangunan Jembatan Hayaping dapat direalisasikan melalui jalur pengusulan lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan atau Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
"Kami mengimbau agar masyarakat bersabar," tandasnya. (zi/jp).
