KUALA PEMBUANG- Kondisi Bundaran 1 di Jalan Ahmad Yani, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, yang sempat dipercantik melalui proyek renovasi pemerintah daerah, kini memprihatinkan. Fasilitas pencahayaan tidak berfungsi, ornamen hilang, dan dekorasi terlihat terbengkalai.
Bundaran yang berada di jalur utama dan menjadi simpul aktivitas warga itu awalnya dirancang sebagai penanda visual identitas kota. Namun, pantauan media menunjukkan kondisi jauh dari kesan representatif sebagai wajah ibu kota kabupaten.
Sejumlah lampu hias yang dahulu menyala terang pada malam hari kini padam. Instalasi tulisan nama kota yang sering dijadikan latar swafoto warga terlihat kusam, bahkan sebagian komponennya rusak. Beberapa rangka dan material dekoratif tampak tidak terurus.
Renovasi bundaran dilakukan Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai bagian dari program penataan ruang kota. Proyek ini diklaim bertujuan memperkuat estetika kawasan sekaligus menegaskan identitas Kuala Pembuang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi daerah.
Namun, kondisi saat ini menimbulkan pertanyaan soal pemeliharaan. Warga menilai pembangunan fisik tanpa sistem perawatan berkelanjutan berisiko membuat anggaran yang telah dikeluarkan sia-sia.
"Dulu malam hari terlihat terang dan indah. Sekarang gelap dan banyak yang rusak. Sangat disayangkan,” ujar seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Persoalan tanggung jawab pengawasan juga menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin fasilitas tersebut. Ketidakjelasan ini memunculkan kekhawatiran publik terkait tata kelola aset daerah.
Ketua PWRI Kabupaten Seruyan, Muhammad Yasir, menekankan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur publik tidak hanya diukur dari pembangunan, tetapi juga keberlanjutan pengelolaannya.
"Bundaran bukan sekadar elemen lalu lintas atau ruang olahraga, tetapi simbol kota. Ketika simbol itu dibiarkan rusak, yang terdampak bukan hanya estetika, tetapi juga citra pemerintah dalam mengelola pembangunan,” ujarnya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret perbaikan menyeluruh, evaluasi sistem pengawasan, dan transparansi pengelolaan anggaran pemeliharaan.
"Tanpa itu, siklus renovasi dan kerusakan dikhawatirkan akan terus berulang, meninggalkan beban biaya dan kekecewaan warga,” tandas Muhammad Yasir. (gan/jp).
