JAKARTA- Prabowo Subianto dan Donald Trump menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 di Washington DC. Menyikapi hal tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan empat poin sikap terkait dampak perjanjian tersebut, khususnya pada sektor perdagangan digital dan teknologi.
Sikap tersebut dirumuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional SMSI yang berlangsung pada 6–7 Maret 2026 di Hotel Millennium Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Umum SMSI Firdaus dan diikuti seluruh ketua SMSI provinsi, termasuk Ketua SMSI Kalimantan Selatan, Anang Fadilah.
Dalam pernyataannya, SMSI memandang perjanjian dagang tersebut sebagai realitas geopolitik global yang harus disikapi secara strategis. Dalam konteks politik internasional dan penguasaan teknologi digital, upaya pembatalan atau renegosiasi dengan pendekatan konfrontatif dinilai bukan solusi yang efektif.
Perjanjian tersebut, khususnya pada sektor Digital Trade and Technology, dinilai menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat pers Indonesia untuk memperkuat kemandirian serta kedaulatan digital nasional.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, SMSI menyampaikan empat poin sikap. Yakni Mendesak pemerintah bersama DPR RI merancang undang-undang atau regulasi yang mengatur kedaulatan digital nasional.
Mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi digital guna memperkuat kemandirian dan kedaulatan digital Indonesia.
Mengusulkan pemerintah mengintegrasikan layanan media publik dalam satu platform digital nasional yang menaungi media-media nasional guna meningkatkan daya saing industri pers Indonesia.
Mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri pers, untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi dinamika perdagangan digital global.
SMSI menilai langkah-langkah tersebut penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi digital global, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama dalam ekosistem digital internasional. (rls/ali/jp).
