JAKARTA- Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencatat capaian nasional dengan menjadi satu-satunya kabupaten di luar Pulau Jawa yang meraih penghargaan Kabupaten Berkinerja Tinggi pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI. Penyerahan penghargaan berlangsung di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Bupati HSS, H Syafrudin Noor, SE, S.Sos hadir langsung menerima penghargaan dalam acara bertema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” tersebut.
Capaian HSS menjadi istimewa karena dari 15 kabupaten yang menerima penghargaan, 14 di antaranya berasal dari Pulau Jawa, di antaranya Kabupaten Bandung, Banyumas, Bojonegoro, Gresik, Indramayu, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Purbalingga, Sidoarjo, dan sejumlah daerah lainnya. Sementara itu, kategori kota diraih oleh 9 wali kota, dan kategori provinsi oleh 5 gubernur, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima Gubernur H. Muhidin.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto Bima Arya Sugiarto.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa penguatan otonomi daerah saat ini bertumpu pada optimalisasi kewenangan daerah.
"Sinkronisasi, akselerasi, dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat agar lebih efektif. Komunikasi antara Forkopimda, legislatif, eksekutif, serta masyarakat juga perlu dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan utama otonomi daerah setelah 30 tahun pelaksanaan adalah peningkatan kemandirian fiskal dan penguatan sumber daya manusia.
Usai menerima penghargaan, Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.
"Ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah dengan dukungan DPRD. Sinergi yang terbangun kuat di Pemkab HSS menjadi kunci keberhasilan ini,” ujarnya.
Keberhasilan HSS bersama Provinsi Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya wakil luar Pulau Jawa dalam daftar penerima penghargaan dinilai sebagai indikator meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di daerah, yang kini mampu bersaing di tingkat nasional. (ari/jp).
