BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan terus mematangkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja, Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Ilham Noor, dengan menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, serta Sekretariat DPRD Kalsel.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus I menyoroti sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan kelembagaan, hingga optimalisasi kinerja aparatur dan legislatif melalui inovasi berbasis digital.
Ilham Noor mengatakan, pada tahap akhir pembahasan ini pihaknya menerima berbagai masukan penting dari tiga Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diundang.
Dari Badan Penghubung, Pansus I mendorong digitalisasi layanan pada mess daerah di Biliton, optimalisasi anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta peningkatan pengelolaan dermaga pasar terapung di kawasan tersebut.
"Harapannya, fasilitas-fasilitas ini dapat menjadi ikon Kalimantan Selatan yang diminati masyarakat luas sekaligus merepresentasikan wajah daerah di tingkat nasional,” ujar Ilham.
Di bidang kepegawaian, Pansus I mencermati kebutuhan tambahan aparatur sipil negara (ASN) di berbagai SKPD. Berdasarkan paparan BKD, kebutuhan ASN masih tinggi sehingga pada 2026 diusulkan penambahan 250 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Menurut Ilham, penambahan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban kerja perangkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Sementara itu, bersama Sekretariat DPRD Kalsel, pembahasan difokuskan pada penguatan sistem penunjang kinerja anggota dewan melalui inovasi aplikasi Sijawara (Sistem Informasi Kinerja Wakil Rakyat).
Aplikasi ini dirancang menampilkan capaian kinerja anggota dewan melalui dashboard terintegrasi, sehingga dapat menjadi instrumen evaluasi sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.
"Ini terobosan yang baik karena kinerja anggota dapat terukur dan berpotensi menjadi bagian dari penilaian Badan Kehormatan,” kata Ilham. (sar/ali/jp).
