BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat finalisasi rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026), di ruang rapat Komisi III.
Rapat ini menjadi tahap krusial sebelum seluruh rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Ketua Pansus III, Husnul Fatahillah, mengatakan finalisasi dilakukan dengan membahas secara rinci setiap poin rekomendasi bersama sejumlah instansi terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Pemerintahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Dari pembahasan, terdapat lima rekomendasi utama yang diusulkan SOPD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aktivitas tambang galian C berdasarkan masukan dari Dinas ESDM,” ujarnya.
Menurut Husnul, seluruh rekomendasi yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi catatan evaluatif yang komprehensif dan aplikatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan infrastruktur.
Wakil Ketua Pansus III, Ahmad Sarwani, menegaskan bahwa tahap finalisasi ini merupakan rangkaian akhir setelah sebelumnya dilakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai SOPD.
Ia menyebut, bahwa melalui pendekatan sinergi perencanaan yang diinisiasi Bappeda, hasil evaluasi LKPj diharapkan mampu mendorong perbaikan perencanaan pembangunan daerah serta memastikan pemerataan di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
"Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan ke depan agar lebih merata dan tepat sasaran,” katanya.
Ahmad juga menekankan pentingnya keselarasan program pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menyatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan dari Pansus III untuk segera ditindaklanjuti.
"Ada sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan oleh SKPD sesuai hasil evaluasi. Kami mulai menyempurnakan berdasarkan arahan Pansus III,” ujarnya.
Ia berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah.
"Dengan sinergi yang baik, pembangunan di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat,” katanya. (sar/ali/jp).
