BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani dugaan praktik mafia dan pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai semakin merugikan masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi.
Pembentukan pansus tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen, di antaranya SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan, serta pihak-pihak yang selama ini menyoroti dugaan penyelewengan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan, Kamis (21/5/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, menegaskan pembentukan pansus menjadi langkah serius DPRD dalam mengawal distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
"Pansus ini dibentuk agar persoalan mafia BBM dan praktik pelangsiran dapat ditangani secara serius, terukur, serta melibatkan seluruh pihak terkait. Kami ingin hak masyarakat terhadap BBM subsidi benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para sopir angkutan mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM subsidi akibat maraknya praktik pelangsiran menggunakan barcode dan kendaraan yang telah dimodifikasi. Mereka meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku penyelewengan BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Selain itu, perwakilan sopir angkutan juga mengusulkan pembentukan Satgas Anti Mafia BBM serta berharap dilibatkan sebagai mitra pengawasan di lapangan. Menurut mereka, praktik penyelewengan BBM subsidi selama ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan operasional transportasi.
Melalui pansus tersebut, DPRD Kalsel akan melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, termasuk berkoordinasi dengan Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
Pansus juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan transparan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
