BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati delapan tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Selatan saat menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026). Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Kesepakatan itu dicapai setelah perwakilan mahasiswa mengikuti audiensi bersama pimpinan DPRD Kalsel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi sejumlah anggota dewan.
Dalam audiensi tersebut, BADKO HMI menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, pengawasan distribusi bahan bakar minyak, penguatan nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional, evaluasi implementasi Undang-Undang Polri, pengurangan ketergantungan terhadap utang negara, evaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan bahwa lembaganya menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
"Kami menerima dan menyepakati substansi delapan tuntutan yang disampaikan BADKO HMI. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada DPR RI maupun kementerian dan lembaga terkait agar menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut di tingkat pusat,” ujarnya.
Menurut H Supian HK, sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI. Karena itu, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani serta mengawal aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Selain menerima dokumen tuntutan, DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Audiensi berlangsung kondusif dan konstruktif dengan semangat memperkuat komunikasi antara kalangan mahasiswa dan lembaga legislatif.
DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus menerima, mengawal, dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi publik. (sar/ali/jp).
