BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan program literasi masyarakat melalui peningkatan dukungan anggaran. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas akses literasi publik sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Banua.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, usai rapat kerja bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel yang membahas realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026 di Banjarmasin, Rabu (10/6/2026).
Dalam rapat itu, Dispersip Kalsel memaparkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp23 miliar dengan realisasi hingga Juli sekitar Rp7,5 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai serta program wajib pemerintahan.
Jihan menilai, program literasi berbasis masyarakat masih perlu diperkuat karena porsi kegiatan yang langsung menyentuh publik dinilai belum optimal. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong adanya penambahan anggaran pada perubahan APBD 2026 agar program literasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat lebih luas.
"Dari hasil rapat tadi, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan literasi masih relatif kurang. Karena itu, kami mendorong pada perubahan anggaran nanti agar ada penambahan, sehingga program literasi termasuk yang mendukung peningkatan IPLM bisa lebih maksimal,” ujar Jihan.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga mendorong penguatan literasi melalui alokasi minimal lima persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengembangan perpustakaan sekolah. Kebijakan ini dinilai strategis dalam menumbuhkan minat baca sejak usia dini.
Melalui penguatan anggaran dan optimalisasi program literasi, DPRD Kalsel berharap kualitas sumber daya manusia di daerah terus meningkat, tidak hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan daya saing. (sar/ali/jp).
