PALANGKA RAYA- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi puncak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino pada Agustus hingga September mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Nursulistio usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, jajaran kementerian, TNI-Polri, serta para kepala daerah se-Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Jayang Tinggang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio hadir bersama Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, dan Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Barito Timur, H Ahmad Gazali.
Nursulistio mengatakan, rakor tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dan memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan maupun penanganan karhutla.
"Rakor ini bentuk keseriusan dan upaya bersama agar seluruh pihak bisa melakukan antisipasi sejak dini. Jangan sampai kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Nursulistio.
Menurutnya, ancaman karhutla harus menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, perekonomian, hingga aktivitas penerbangan.
Ia menyebutkan, bahwa sejumlah titik api dan area lahan terbakar telah terpantau di beberapa wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut menjadi peringatan agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan menjelang puncak musim kemarau.
"Ancaman kita saat ini adalah kekeringan dan kebakaran. Karena itu pencegahan harus dilakukan bersama, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” tegasnya.
Nursulistio juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap oknum yang masih melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
"Penegakan hukum harus berjalan tegas. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan melakukan pembakaran lahan karena risikonya sangat besar bagi masyarakat luas,” katanya.
Terkait kondisi Kabupaten Barito Timur, Nursulistio memastikan wilayah tersebut masih dalam kondisi relatif aman. Meski terdapat beberapa titik api, namun belum menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Barito Timur yang mayoritas berupa tanah mineral dan hanya memiliki sedikit kawasan gambut menjadi salah satu faktor yang membuat risiko kebakaran relatif lebih rendah dibandingkan daerah tertentu.
"Barito Timur masih relatif aman, tetapi bukan berarti kita lengah. Titik-titik api tetap harus diantisipasi dan menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Nursulistio juga mengungkapkan, dalam perjalanan dari Palangka Raya menuju Banjarmasin, dirinya melihat sejumlah titik kebakaran dengan kepulan asap cukup pekat. Petugas gabungan dari kepolisian, Manggala Agni, dan unsur terkait terlihat melakukan upaya pemadaman di sejumlah lokasi.
Selain kesiapan personel, ia mendorong pemerintah daerah agar terus berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk memperoleh dukungan peralatan maupun kebutuhan penanganan karhutla.
"Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan, baik dalam pencegahan maupun penanganan karhutla,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut, juga disampaikan upaya rekayasa cuaca apabila kondisi memungkinkan. Pemerintah pusat akan melakukan modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan potensi hujan sebagai salah satu langkah mengurangi dampak kemarau panjang.
Nursulistio mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, menghindari aktivitas pembakaran lahan, serta menghemat penggunaan air selama musim kemarau.
"Kita berharap dengan kerja sama pemerintah, aparat, dan masyarakat, ancaman karhutla dapat dicegah. Selain itu, penggunaan air juga harus dilakukan secara bijak karena musim kemarau panjang berpotensi menyebabkan keterbatasan air bersih,” pungkasnya. (zi/jp).
