KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dilakukan dengan menggenjot penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor jasa perhotelan di kawasan wisata strategis Kecamatan Loksado.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati HSS, H Suriani, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan PBJT Jasa Perhotelan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Loksado, Selasa (7/7/2026).
H Suriani menekankan, pesatnya pertumbuhan pariwisata di Loksado yang memicu lonjakan kunjungan wisatawan harus berbanding lurus dengan kontribusi terhadap daerah. Kepatuhan pajak dari para pelaku usaha dinilai menjadi kunci keberlanjutan pembangunan fasilitas publik di kawasan tersebut.
"Semakin banyak wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang tercipta. Namun, perkembangan ini harus diiringi kepatuhan terhadap perpajakan daerah. Pajak yang dibayarkan adalah investasi yang akan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas wisata," ujar H Suriani.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah memosisikan diri sebagai mitra, bukan beban bagi pelaku usaha. Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab HSS membuka ruang dialog untuk merumuskan sistem perpajakan yang transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi.
Di sisi lain, H Suriani mengingatkan para pemilik akomodasi dan perhotelan di Loksado untuk terus meningkatkan mutu pelayanan demi menjaga loyalitas wisatawan.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda HSS, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Camat Loksado, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Loksado guna menyamakan persepsi dalam pengawasan di lapangan. (ari/jp).
