BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi realisasi serapan anggaran dan capaian program sejumlah perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Evaluasi dilakukan dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (4/8/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Jahrian, dan dihadiri mitra kerja Komisi II, yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
Pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan program dan tingkat serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Komisi II dalam memberikan rekomendasi saat pembahasan Perubahan APBD 2026 bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Jahrian, mengatakan realisasi anggaran merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus menentukan prioritas anggaran pada perubahan APBD.
"Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan," ujarnya.
Menurut H Jahrian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah mengharuskan pemerintah dan DPRD menetapkan skala prioritas secara cermat agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"Program yang akan kami dorong nantinya harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan," tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyusun kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Melalui evaluasi tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berkualitas, berorientasi pada hasil, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp).
