PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) mengajukan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan penyesuaian pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kenaikan pendapatan transfer dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya menjadi bagian dari perubahan struktur anggaran tersebut.
Bupati Murung Raya, Heriyus menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Murung Raya, Kamis (10/9/2026).
Dalam pengantar Nota Keuangan, Heriyus mengatakan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan selama 2026. Penyesuaian tersebut diarahkan agar pengelolaan anggaran tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
"Penyusunan Rancangan Perubahan APBD tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,” kata Heriyus.
Menurut dia, penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pada sisi pendapatan, perubahan APBD 2026 mencatat peningkatan yang terutama dipengaruhi kenaikan pendapatan transfer. Sementara itu, penyesuaian belanja diarahkan untuk mendukung program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan prioritas daerah.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat melalui pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak lagi dialokasikan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I Dina Maulidah dan Wakil Ketua II Likon. Rapat dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pejabat di lingkungan Pemkab Murung Raya, tokoh masyarakat, insan pers, serta tamu undangan.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Murung Raya sebagai bagian dari proses penetapan kebijakan anggaran daerah. (dsk/maya/jp).
