TANJUNG- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pengembangan peternakan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tabalong. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke PT Astra Agro Lestari Tbk, Jum'at (11/9/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi II menggali potensi pengembangan peternakan sapi serta peran perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan daging masyarakat.
Berdasarkan informasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong, populasi sapi di wilayah tersebut saat ini mencapai sekitar 3.600 ekor. Sementara kebutuhan daging sapi diperkirakan lebih dari 4.000 ekor per tahun.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terbuka ruang untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak. Salah satu potensi yang didorong adalah pemanfaatan kawasan perkebunan kelapa sawit melalui pola integrasi sawit dan sapi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, bersama sejumlah anggota Komisi II turut dalam kunjungan tersebut. Rombongan melakukan monitoring dan berdiskusi dengan pihak PT Astra Agro Lestari Tbk serta jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel mengenai pengembangan peternakan sapi di kawasan perkebunan.
Pihak PT Astra Agro Lestari Tbk menyampaikan, sebaran ternak sapi yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit saat ini mencapai sekitar 2.500 hektare. Potensi kawasan tersebut dinilai masih dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih terarah dan terintegrasi.
Integrasi sawit dan sapi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan protein hewani, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah, perusahaan dan masyarakat peternak dinilai perlu membangun pola kerja sama yang jelas.
Mewakili PT Astra Agro Lestari Tbk, Administratur Pandu Setiawan mengatakan, perusahaan membuka peluang pengembangan sistem peternakan sapi yang lebih terintegrasi di kawasan perkebunan.
"Kalau nanti kandang elektrik bisa diterapkan di Tabalong, tentunya akan lebih efektif dan efisien. Ke depan juga akan dibuat sistem yang terintegrasi dalam menangani peternakan sapi yang ada di wilayah perkebunan sawit perusahaan,” ujarnya.
Pandu mengatakan, perusahaan akan melanjutkan pembahasan dan koordinasi dengan manajemen pusat terkait sistem pengelolaan peternakan sapi di kawasan perkebunan.
Ia juga mengapresiasi masukan dari Komisi II DPRD Kalsel dan jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut menjadi bahan untuk memperkuat sinergi antara program perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi.
"Dari pertemuan ini banyak masukan dari Komisi II dan dinas terkait untuk ke depannya agar program ini lebih maksimal. Harapannya, perkebunan sawit tetap berjalan dan integrasi dengan peternakan sapi juga dapat berkembang,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, meminta perusahaan segera menyiapkan sistem pengelolaan ternak yang lebih terintegrasi, khususnya bagi sapi milik masyarakat yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit perusahaan.
Menurut Firman, sistem yang jelas diperlukan agar pengelolaan ternak masyarakat berjalan tertib dan terarah, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga di sekitar kawasan perkebunan.
"Harapannya segera dibuat sistem untuk mengelola peternakan sapi yang dikelola masyarakat, terutama yang lokasinya berada di wilayah perkebunan sawit milik Astra Agro Lestari,” ujarnya.
Sementara itu, H Jahrian menegaskan, pengembangan integrasi sawit dan sapi harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk kesiapan fasilitas dan infrastruktur pendukung.
"Perkebunan yang berkelanjutan hendaknya didukung dengan fasilitas yang mumpuni dan infrastruktur yang siap. Kami hari ini berkunjung untuk memastikan permasalahan-permasalahan di lapangan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan ternak di kawasan perkebunan harus ditata dengan baik. Sapi perlu ditempatkan di lokasi khusus yang terpisah dari aktivitas utama perkebunan sehingga tidak mengganggu operasional dan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel menilai integrasi sawit dan sapi memiliki manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pola tersebut juga sejalan dengan prinsip perkebunan berkelanjutan.
Integrasi ternak dalam kawasan perkebunan kelapa sawit juga berkaitan dengan penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui integrasi tersebut dinilai dapat mendukung pengelolaan perkebunan yang lebih berkelanjutan dan membantu mengurangi penggunaan bahan kimia tertentu.
"Integrasi sawit dan sapi secara kebijakan juga sangat bermanfaat bagi perusahaan, salah satunya berkaitan dengan ISPO. Dalam penerapan ISPO terdapat aspek integrasi dengan sapi, sehingga ini juga memberikan manfaat bagi keberlanjutan perkebunan,” ungkap perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel.
Menurutnya, pola integrasi tersebut dapat menciptakan manfaat timbal balik. Perusahaan memperoleh manfaat dalam mendukung penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan, sedangkan masyarakat peternak mendapat peluang mengembangkan usaha peternakan dengan dukungan kawasan perkebunan.
Komisi II DPRD Kalsel berharap hasil kunjungan kerja tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui program yang lebih konkret. Pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat diharapkan menyusun langkah bersama untuk meningkatkan populasi serta produktivitas sapi di Tabalong.
Pengembangan integrasi sawit dan sapi diharapkan mampu memperkuat ketersediaan daging, meningkatkan peluang ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kalimantan Selatan secara berkelanjutan. (sar/ali/jp).
