BREAKING NEWS

Tampilkan postingan dengan label Ragaam Daerah Batola. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ragaam Daerah Batola. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 Mei 2023

Polres Barito Kuala Laksanakan Patroli Pengecekan di Rutan Kelas IIB Marabahan

MARABAHAN- Polres Barito Kuala, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan patroli pengecekan Rutan Kelas IIB Marabahan, Sabtu (13/5).

Giat tersebut dipimpin IPDA Waluyo Sejati bersama petugas Piket Satfung Polres Barito Kuala

IPDA Waluyo Sejati mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan guna terciptanya keamanan di sekitar Rutan serta mencegah niat dan kesempatan narapidana untuk melarikan diri.

"Dan jug terjalinnya sinergitas antara Polres Barito Kuala dengan Rutan Kelas IIB Marabahan," jelasnya.

Selama kegiatan berlangsung dengan aman, lancar dan kondusif. (hru/jp).

Rabu, 23 Maret 2022

LKPj TA 2021 Batola Disampaikan ke DPRD

MARABAHAN- DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Batola Tahun Anggaran (TA) 2021, Rabu (23/03/2021).

Melalui Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Bupati Hj Noormiliyani AS dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Hj Arfah menyampaikan nota penjelasan LKPj secara sistematis terkait hasil-hasil tahun 2021 secara global maupun hasil-hasil kinerja yang disajikan secara singkat, per sasaran pembangunan strategis sebagaimana diproyeksikan dalam KUA dan PPAS.

Dikatakan, pelaksanaan APBD TA 2021 berlangsung dinamis dan menunjukan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seiring tingkat perkembangan di masyarakat dan kebijakan makro nasional serta kondisi kemampuan keuangan daerah.

Hanya saja, lanjutnya, sebagaimana daerah lainnya tahun 2021 Batola dihadapkan situasi sulit adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir.

Berdasarkan struktur APBD Batola TA 2021, ungkap wabup, dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang cenderung menurun dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan berdasarkan data yang belum diaudit (unaudited) BPK, pendapatan daerah di Batola tahun 2021 Rp1.244.007.198.588 dengan realisasi Rp1.282.148.034.284,20 atau 103,07 persen dengan arah kebijakan belanja mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan Batola TA 2021 sebesar Rp1.350.689.400.950 dengan realisasi Rp1.273.505.771.068 atau 94,29 persen.

Wabup mengutarakan, pencapaian penyelenggaraan Pemkab Batola tahun 2021 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang terbagi dalam 4 bagian terdiri pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib yang tak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Menyangkut pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, menurut wabup, di antaranya yang berhubungan urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial dan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Sedangkan pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dasar yaitu berhubungan pada bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan yang juga berjalan dengan baik.

Sementara terhadap pelaksanaan urusan pilihan terkait urusan yang diprioritaskan Pemkab Batola dalam upaya pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah diantaranya perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Pada tahun 2021 kendati terkendala adanya pandemi COVID-19, sebut wabup, Pemkab Batola telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan kekhasan daerah yang bisa dilihat dari banyaknya program kegiatan yang telah mencapai target yang ditentukan.

Terkait unsur penunjang urusan pemerintahan, lanjut mantan anggota DPRD Batola ini, dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemkab Batola dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang pelaksanaannya juga berjalan dengan baik serta sesuai target yang ditentukan.

Indikator keberhasilan lainnya dapat dilihat dari diperolehnya beberapa penghargaan sepanjang tahun 2021 di antaranya penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA), Pelayanan KB dari BKKBN Pusat, Indonesia Visionary Leader 2021, Top Pembina BUMD 2021, Penyaluran DAK Fisik Terbaik, Penyaluran Dana Desa Terbaik 1 Semester 1, meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain itu, penghargaan BPJS Ketenagakerjaan, penghargaan Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan KLKP TA 2020 dengan capaian WTP 6 kali berturut-turut, dan Peringkat 4 Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel dengan capaian pencegahan korupsi terintegrasi melalui MCP KPK sebesar 92,14 persen. (prkpmd/jp).

Rabu, 14 Juli 2021

BPOM dan Batola Buat MoU Pengawasan

MARABAHAN- Pererat Kerjasama antar instansi, Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS tandatangani perjanjian kejasama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, Rabu (14/7).

Acara yang berlangsung aula Mufakat Kantor Sekretariat Daerah Batola ini dihadiri pula oleh Kepala BPOM Banjarmasin Leonard Duma, Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor, Kepala Dinas Kesehatan Azizah Sriwedari, Kepala Dinas Ketahanan pangan & perikanan Batola Rahmanuddin Murad, Serta Kepala Sekolah yang mendapatkan piagam penghargaan dari BPOM Banjarmasin.

Pada sambutannya, Leonard Duma menyampaikan, melalui penandatanganan kerjasama atau biasa disebut Memorandum of Understanding ini (MoU) ini akan terjalin kerjasama dan sinergi yang baik antara BPOM dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

"Kita berharap akan ada sinergi yang semakin baik antara BPOM dan Pemkab Batola dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan,” ungkap Leonard, sambil menyampaikan bahwa upaya ini untuk mendukung implementasi prepres nomor 80 tahun 2017 tentang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan menjadi tanggung jawab BPOM terkait pengawasan.

Sehingga selanjutnya BPOM bersama Pemkab Batola akan bersinergi dalam pembinaan pelaku usaha, baik pengawasan dan tindak lanjut dalam pengawasan.

"Izin usaha obat makanan tingkat Kabupaten dikeluarkan oleh pihak Kabupaten, karena itulah kita perlu sinergitas yang baik agar banyak pelaku usaha terkait obat dan makanan di Batola,” tambah Leonard.

Pelaku usaha menurut Leonard cukup mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batola untuk mengajukan ijin usaha, kemudian baru akan diarahkan ke Dinas Kesehatan terkait penyuluhan. Leonard menambahkan terkait ijin dari BPOM Banjarmasin, BPOM Banjarmasin memiliki fasilitator yang siap mendampingi bahkan mendatangi tempat pelaku usaha  untuk memberikan pendampingan.

"Contoh sederhana untuk mendapatkan ijin BPOM yakni terdapatnya rumah produksi yang terpisah dengan dapur rumah tangga. Hal ini yang masih belum dipahami banyak pelaku usaha dan perlu kita berikan pendampingan,” pungkas Leonard.

Adapun isi MoU adalah: 
1. Pengawasan dan tindak lanjut

2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; laboratorium (sampel) obat dan makanan;

3. Pengujian untuk contoh

4. Pemberian komunikasi, edukasi kepada masyarakat; informasi, dan

5. Penguat terpadu; jejaring pengawasan pangan

6. Pertukaran dan fasilitasi/sarana produksi, distribusi,dan pelayanan obat dan makanan;

7. Pelaksanaan program nasional desa pangan aman, pasar berbahaya aman bebas dari pangan jajanan bahan anak dan sekolah(pjas);

8. Pelaksanaan aksi nasional pemberantasan obat illegal dan penyalahgunaan narkoba.
Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani AS menyambut baik adanya MoU ini. Terlebih selaras dengan program Pemkab Batola yakni satu Desa satu Produk.

"Kerjasama ini penting dalam peningkatan mutu keamanan makanan dan kesadaran dalam memilih makanan serta obat yang aman dan berkhasiat bagi masyarakat,” ungkap orang nomor satu di Batola ini.
Bupati menambahkan, perlunya pengawasan jajanan disekolah-sekolah, toko-toko, industri rumah tangga, dan UMKM yang memproduksi makanan dan obat agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dan layak konsumsi. Bupati juga menyampaikan bahwa dari makanan yang sehat akan diperoleh gixi yang baik bagi masyarakat.

"Pada kesempatan ini saya ucapkan pula selamat kepada sekolah-sekolah yang mendapatkan piagam bintang keamanan pangan dikantin sekolah. Semoga bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” tutup Bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini.

Sekolah-sekolah yang mendapat bintang keamanan pangan kantin sekolah antara lain; SDN Marabahan 1; SDN Marabahan 2; SDN Semangat Dalam 2; SDN Handil Bakti; SMPN 3 Marabahan dan SMAN 1 Marabahan. Sekolah-sekolah ini berkesempatan maju bersaing di tingkat Nasional dan mendapat bintang keamanan pangan kantin sekolah tingkat Nasional mengharumkan nama Batola. (prkpmd/jp).

Rabu, 12 Mei 2021

Wabup Pantau Pos Penyekatan Anjir Pasar dan Handil Bakti

MARABAHAN- Dua hari menjelang Idul Fitri 1442 Hijriyah, Selasa (11/05/2021), Wakil Bupati (Wabup) Batola, H Rahmadian Noor melakukan pemantauan terhadap pos penyekatan yang terletak Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala (Batola). Pemantauan dilakukan untuk memastikan situasi arus lalu lintas antar provinsi maupun kota di wilayah Batola. 

Kehadiran, Wabup Rahmadian bersama Kapolres Batola Lalu Moh Syahrir Arif serta SKPD terkait seperti Dishub, Satpol-PP, Kejaksaan, serta pihak Kecamatan Anjir Pasar ini sekaligus melakukan pengecekan kesiapan pos penjagaan yang berada di Km 16 Kecamatan Anjir Pasar tersebut. 

Dari hasil pemantaun ternyata fasilitas di pos terpadu itu cukup lengkap, sehingga dirasa bisa mendukung kinerja petugas gabungan yang berjaga. 

"Ada ruang kesehatan terlebih lokasinya di depan mesjid yang dapat membuat para petugas menjalankan ibadah," ucap wabup. 

Pos terpadu yang juga menjadi pos penyekatan atau check poin antara Kalsel-Kalteng ini selain berlokasi di depan Mesjid Nurul Islam Km 16 juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan termasuk petugas kesehatan yang berasal dari Puskesmas Anjir Pasar. 

Pos ini dinilai sangat strategis karena menjadi pintu masuk Kalsel maupun Batola yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas (Kalteng). 
Kapolres Batola, AKBP Lalu Moh Syahrir Arif, menyampaikan dalam melaksanakan penjagaan pihaknya menurunkan 165 anggota. 

"Sementara dari Kodim 1005 Marabahan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Sentra Komunikasi (Senkom), dan Pramuka 40 orang," ungkapnya. 

Kapolres menjelaskan, pos penyekatan Anjir Pasar ini berdiri mulai 5 Mei 2921 lalu dan rencananya berakhir 17 Mei 2021. 

Selesai peninjauan di Pos Anjir Pasar, wabup dan rombongan bergerak ke Pos Terminal Handil Bakti. Di lokasi itu wabup menyerahkan beberapa logistik di antaranya beberapa dus mie instan dan sarung untuk petugas gabungan yang berjaga. (pkpmd/jp).

Rabu, 24 Februari 2021

Wabup dan Forkopimda Ikuti Pengarahan Pengendalian Karhutla dari Presiden

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, Senin (22/02/2021) kemarin.

Pengarahan yang diikuti 16 provinsi se-Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan 9 kabupaten/kota terpilih dari 13 kabupaten/kota yang ada yakni Kabupaten Barito Kuala (Batola), Banjar, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu), Tapin, Kotabaru, dan Kota Banjarbaru. 

Sesuai list undangan, bagi Kabupaten Batola, Pengarahan Presiden Jokowi yang dilaksanakan secara daring ini diikuti Wakil Bupati H Rahmadian Noor bersama Forkopimda mulai dandim, kapolres, kajari, kalaksa BPBD, kadis LH, dan ka UPT KLHK di ruang Media Center Batola Setara Kantor Diskominfo. 

Presiden Jokowi mengatakan, tujuan diadakan kegiatan ini untuk selalu mengingatkan para gubernur, bupati, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan para kapolres agar tidak lupa pada aturan main yang telah disepakati bersama pada 2016 lalu.

Kepala negara menyatakan, sesuai data yang ada, selama tahun 2021 terdapat beberapa kasus karhutla di beberapa daerah. 

"Kalau di wilayah ada kebakaran dan membesar dan tidak ditangani dengan baik, aturannya jelas, yakni pejabatnya dicopot dan diganti. Saya sampaikan ini terutama ke pejabat yang baru,” ucapnya.

Dikatakannya, saat ini diketahui ada beberapa bencana seperti banjir, longsor di beberapa wilayah, namun kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga tidak boleh kendor.

Ia mengharapkan, perencanaan yang matang dan eksekusi lapangan yang makin efektif. Karena berdasarkan laporan BMKG sebagian besar wilayah mendapat hujan menengah sampai April yang harus tetap menjadi kewaspadaan.
Presiden mengingatkan, beberapa hal yang menjadi prioritas dalam upaya pencegahan, di antaranya infrastruktur dan pengawasan monitoring harus sampai di tingkat bawah dalam upaya mencari solusi permanen terhadap penanganan karhutla. 

Ia mengingatkan, untuk penanganan karhutla hendaknya jangan sampai membiarkan api membesar yang akan menyebabkan sulitnya upaya pemadaman. Ia meminta penataan dan ekosistem gambut harus terus menjadi perhatian. 

Sementara kepada aparat hukum diminta untuk melakukan pendekatan hukum tanpa kompromi sehingga harus perlu tindakan tegas bagi pelanggar.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD  mengatakan, pada tahun 2021 ini harus lebih waspada karena berdasarkan prediksi dari data BMKG wilayah Indonesia berpotensi memiliki curah hujan menengah dan tinggi yang menuntut adanya perhatian tinggi bagi para penjabat daerah untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan. (prpmd/jp).

Selasa, 09 Februari 2021

Pj Sekda Batola Ikuti Rapat Evaluasi PPKM

MARABAHAN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bersama sejumlah kabupaten/kota se-Kalsel, Selasa (09/02/2021). 

Rapat evaluasi yang digelar melalui video conference (vicon) yang dipimpin Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, beserta Forkopimda Provinsi Kalsel/mewakili ini juga diikuti Pj Sekdakab Barito Kuala (Batola) H Abdul Manaf dan jajaran di Ruang Media Center Diskominfo Batola. 

Dari rapat terungkap pembahasan penerapan PPKM sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM dalam upaya menekan peningkatan kasus Covid-19.
Rapat evaluasi dimulai dengan penjabaran terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Kalsel dari pakar ahli. Dikatakan, meningkatnya kasus Covid-19 di Kalsel dipicu adanya musibah banjir di beberapa daerah yang membuat banyak warga berkumpul dalam upaya penyelamatan, penanggulangan, hingga ke pengungsian. 

Terkait itu, Pemprov Kalsel kini menerapkan kebijakan PPKM yang juga diberlakukan terhadap di 13 kabupaten/kota se-Kalsel. 

Menurut Pj Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, berdasarkan hasil koordinasi Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalsel PPKM kini fokus untuk mengantisipasi lonjakan yang belakangan meningkat. (prpmd/jp).

Rabu, 03 Februari 2021

Bangunan di Sungai Semangat Dalam Segera Dibongkar, Wabup juga Kunjungi Desa Tatah Halayung

MARABAHAN- Kendati mulai menurun namun kondisi banjir di Kabupaten Barito Kuala  (Batola) masih menggenangi sebagian jalan dan rumah-rumah warga. 
Di Kecamatan Alalak, khususnya di Desa Semangat Dalam, sebagian jalan rata-rata masih sebetis orang dewasa. 

Penyebabnya selain musim hujan masih berlangsung dan debit air masih tinggi juga terdapat berbagai sumbatan aliran sungai atau parit yang menyebabkan air tidak bisa turun.

Karenanya Pemkab Batola melalui Dinas PUPR merencanakan akan membersihkan setiap sumbatan serta membongkar bangunan-bangunan yang berada di atas Sungai Desa Semangat Dalam agar air bisa mengalir lancar ke sungai yang lebih besar.

"Kita sudah komunikasikan dengan camat, lurah, kades, dan tokoh masyarakat akan rencana pembongkaran ini,” tukas Wakil Bupati [Wabup] Batola, H Rahmadian Noor saat meninjau kondisi banjir sekaligus memantau kegiatan pompanisasi terhadap Sungai Semangat Dalam, Selasa (02/02/2021) kemarin. 
Wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu, menyatakan pembokaran akan segera dilaksanakan. Karenanya, agar normalisasi berupa pengerukan dan pendalaman bisa berjalan lancar ia mengharapkan kerjasama seluruh masyarakat untuk bersedia melakukan pembongkaran. 

Usai meninjau Desa Semangat Dalam, wabup melanjutkan kunjungan ke Desa Tatah Halayung, Kecamatan Mandastana. Untuk menjangkau desa yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar itu ia terpaksa harus menumpang kelotok.

Kehadiran wabup yang didampingi Camat Mandastana Ahmad Husaini dan anggota forkopimcam, Kalak BPBD Sumarno, serta Kadis PUPR Saberi Thannoor ini selain untuk memantau keadaan air dan kondisi masyarakat sekaligus untuk memberikan bantuan sembako. 

"Alhamdulillah air sudah turun drastis. Daerah ini tergolong paling parah terdampak banjir. Di saat puncak-puncaknya banjir, kondisi air di  daerah ini mencapai sedada orang dewasa. Sekarang tingginya mungkin berkisar antara 50-60 cm,” ucap Rahmadian Noor. 

Dari hasil pantauan di lapangan serta keterangan kades dan tokoh masyarakat, Wabup menyatakan, terdapat beberapa infrastruktur jalan memerlukan perbaikan. 

"Kebetulan kunjungan kita hari ini bersama Kadis PUPR sehingga kerusakan ini tentu menjadi perhatian untuk dilakukan rekonstruksi ulang untuk perbaikan,” paparnya. (prpmda/jp).

Rabu, 27 Januari 2021

Tekad kuat Tuna Rungu dan Wicara kelilingi kalimantan

MARABAHAN- Meski kekurangan namun tak menyurutkan pandangan Pemuda asal Samarinda Povinsi Kalimantan Timur yang berkeinginan mengelilingi pulau kalimantan yang baru saja mengunjungi DPRD Barito Kuala, Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan modal kendaraan bermotor roda dua dan tekad yang kuat, Jayadi Pratama Putra yang merupakan tuna rungu dan wicara berniat ingin berjumpa dengan petinggi daerah yang langsung menuju kekantor Gubernur, Walikota, Bupati, Ketua DPRD, Setda dan kepala dinas berbagai daerah di kalimantan.
Jayadi Pratama Putra kelahiran Samarinda 22 Oktober 1990 semangat menemui petinggi daerah meski dengan keterbatasan (tuna rungu dan wicara) tak menghalanginya guna silaturahmi.

Pelaksana protokol, Norinfansyah Perwakilan DPRD Barito Kuala menyambut kedatangan tamu terhormat dan memberikan piagam penghargaan kepada pria tersebut di koridor DPRD Batola.

Norifansyah mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat senang mendapat kunjungan Anggota Pramuka Luar biasa (APLB) dari Kalimantan Timur.

"Sangat luar biasa punya jiwa satria dan alhamdulillah tiba dengan selamat di DPRD kabupaten Barito Kuala, semoga tiba dengan selamat di tujuan selanjutnya," ucapnya.

Dirinya juga berharap kepada warga negara Indonesia, meski mengalami kekurangan secara fisik hal ini bisa menjadi motivasi.

"Baik untuk berkarya maupun berbakti pada bangsa dan negara serta jangan pernah putus asa," pungkasnya (hru/jp).
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes