BREAKING NEWS

Kamis, 19 November 2026

Bupati M. Yamin : Generasi Muda Bartim Jangan Sampai Kehilangan Akar Budaya

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur (Bartim), M. Yamin, mengingatkan generasi muda agar tidak kehilangan identitas dan akar budaya daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Sejarah, adat istiadat, bahasa, kesenian, serta tradisi leluhur harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus.

Pesan tersebut disampaikan M. Yamin melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Setda Barito Timur, Amrullah, saat membuka Festival Budaya Nansarunai Jajaka Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 dan Festival Keang 3 Tahun 2026 di Rumah Betang Taniran, Kamis (19/11/2026).

Amrullah menegaskan, bahwa festival budaya bukan sekadar kegiatan seremonial atau hiburan masyarakat. Lebih dari itu, penyelenggaraan festival merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga, merawat, mengembangkan, dan mewariskan kekayaan budaya daerah kepada generasi mendatang.

Menurutnya, kebudayaan merupakan bagian penting dari jati diri suatu daerah. Di dalamnya terkandung sejarah, nilai-nilai luhur, kearifan lokal, adat istiadat, tradisi, kesenian, serta filosofi kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur.

“Melalui Festival Budaya Nansarunai Jajaka, kita ingin memastikan bahwa warisan budaya tersebut tidak berhenti sebagai cerita sejarah, tetapi tetap hidup, dikenal, dipelajari, dipraktikkan, dan dicintai oleh generasi muda,” ujarnya. 

Amrullah mengatakan, Barito Timur memiliki kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan sekaligus modal sosial dalam pembangunan daerah. Karena itu, pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan kemajuan zaman.

Ia menegaskan, menjaga kebudayaan bukan berarti menolak perubahan dan perkembangan teknologi. Sebaliknya, nilai-nilai budaya harus menjadi landasan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan tanpa kehilangan identitas dan akar sejarah.

Penyelenggaraan Festival Keang 3 Tahun 2026 yang berlangsung bersamaan dengan Festival Budaya Nansarunai Jajaka juga diharapkan menjadi ruang ekspresi dan kreativitas bagi seniman, budayawan, komunitas budaya, serta generasi muda untuk menampilkan karya dan potensi daerah.

Secara khusus, Amrullah mengingatkan generasi muda agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, berpikir kreatif, dan beradaptasi dengan perubahan, tetapi tetap mengenal serta mencintai budaya sendiri.

"Jangan sampai kita lebih mengenal budaya bangsa lain, tetapi justru tidak mengenal sejarah, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan tradisi daerah kita sendiri,” pesannya.

Ia menambahkan, generasi muda merupakan penerus sekaligus penjaga warisan budaya Barito Timur. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan kebudayaan harus terus didorong melalui pemberian ruang yang luas untuk berkreasi, berkarya, dan berekspresi.

Selain memiliki nilai historis dan sosial, ia juga menilai kebudayaan menyimpan potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kekayaan budaya daerah, apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal, dapat menjadi daya tarik pariwisata, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa, lembaga adat, komunitas seni, pelaku pariwisata, dunia pendidikan, hingga masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Amrullah menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, seniman, budayawan, tokoh adat, komunitas budaya, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia berharap Festival Budaya Nansarunai Jajaka 2026 dan Festival Keang 3 Tahun 2026 tidak hanya menjadi agenda perayaan budaya, tetapi juga mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap warisan leluhur sekaligus mendorong pengembangan potensi daerah. (zi/jp). 

Bupati H Shalahuddin Lepas Kafilah Barito Utara Menuju MTQ XXXIV Kalteng 2026 di Kasongan

MUARA TEWEH-Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, secara resmi melepas kafilah Kabupaten Barito Utara yang akan berlaga pada Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kamis (19/11/2026). 

Pelepasan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati tersebut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, Kapolres Barito Utara, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Dalam arahannya, Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa keikutsertaan kafilah Barito Utara dalam MTQH bukan sekadar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan mental dan spiritual masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an.

Ia berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, kekompakan, dan kebersamaan selama mengikuti kompetisi. Selain itu, para peserta diminta menjaga nama baik Kabupaten Barito Utara serta menjunjung tinggi sportivitas dan semangat persaudaraan.

Menurut Bupati, MTQH tidak hanya menjadi ajang untuk mengukir prestasi, tetapi juga kesempatan bagi para peserta untuk menambah wawasan, bertukar pengalaman, dan mempererat silaturahmi dengan kafilah dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

Ia menekankan bahwa keberhasilan MTQH tidak semata-mata diukur dari capaian juara, melainkan juga dari sejauh mana nilai-nilai Al-Qur’an dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelatih, pembina, pendamping, serta seluruh pihak yang telah bekerja mempersiapkan kafilah Barito Utara untuk mengikuti ajang tingkat provinsi tersebut.

Bupati turut mengajak seluruh masyarakat Barito Utara memberikan doa dan dukungan agar seluruh anggota kafilah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama mengikuti MTQH XXXIV di Kabupaten Katingan, serta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama daerah.

Bupati berharap keikutsertaan dalam MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga semakin memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an dan Hadits serta mendorong tumbuhnya generasi yang berakhlak dan berkarakter. (emca/jp). 

Batara Fair Akhir Tahun 2026 Disiapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal, Pemkab Matangkan Persiapan

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Batara Fair yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026. Kegiatan ini ditargetkan tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal melalui promosi produk UMKM dan pengenalan potensi daerah.

Pemantapan persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, Kamis (19/11/2026). Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Barito Utara.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Barito Utara, H Mastur, memaparkan kesiapan teknis penyelenggaraan, mulai dari penataan stan, kesiapan peserta, hingga dukungan fasilitas pameran.

Bupati H Shalahuddin menegaskan, seluruh aspek penyelenggaraan harus dipersiapkan secara terencana dan menyeluruh agar kegiatan berlangsung lancar. Persiapan tersebut mencakup panggung utama, tata suara, pencahayaan, multimedia, jaringan listrik, serta langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca.

Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung juga menjadi perhatian, termasuk pos pemadam kebakaran dan ambulans guna mengantisipasi kondisi darurat selama kegiatan berlangsung.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung. Pengaturan arus lalu lintas dan area parkir, termasuk fasilitas bagi tamu VIP, harus menjadi bagian dari perencanaan agar tidak menimbulkan kendala selama pelaksanaan Batara Fair.

Sementara itu, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan sinergi. Menurutnya, pembagian tugas dan tanggung jawab harus dilakukan secara jelas agar setiap tahapan persiapan berjalan terukur, tepat waktu, serta menghindari tumpang tindih pekerjaan maupun keterlambatan tindak lanjut di lapangan.

Melalui persiapan yang terkoordinasi, Wabup berharap Batara Fair 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan meriah. Lebih dari sekadar hiburan rakyat, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah promosi dan pemasaran produk UMKM, sarana memperkenalkan potensi unggulan daerah, sekaligus ruang pelestarian budaya lokal.

Dengan demikian, Batara Fair diharapkan mampu membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Barito Utara. (emca/jp). 

Apresiasi di Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas, Pegawai Rutan Tamiang Layang Diganjar Penghargaan

BUNTOK- Keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkoba di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang mengantarkan I Nyoman Sute meraih penghargaan sebagai Petugas Berprestasi. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Piagam penghargaan diserahkan dalam kegiatan upacara dan tasyakuran yang berlangsung di halaman Rutan Kelas IIB Buntok. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kesigapan, ketelitian, dan dedikasi I Nyoman Sute dalam menjalankan tugas pengamanan, khususnya dalam mencegah masuknya barang terlarang ke lingkungan Rutan.

Keberhasilan tersebut sekaligus mencerminkan peran strategis petugas pemasyarakatan dalam memperketat pengawasan serta mencegah potensi peredaran narkoba di lingkungan rumah tahanan.

Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih anggotanya. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap dedikasi dan tanggung jawab petugas dalam menjaga keamanan serta menjalankan tugas sesuai ketentuan.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kesigapan petugas dalam menjalankan tugas. Saya berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat komitmen dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di lingkungan Rutan,” ujar Agung.

Ia juga berharap capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui penghargaan ini, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan pengamanan, meningkatkan kewaspadaan petugas, serta membangun lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba. (zi/jp). 

Peringati Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas, Karutan Tamiang Layang Tegaskan Komitmen Pengabdian dan Integritas

BUNTOK- Memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, bersama jajaran mengikuti upacara dan tasyakuran yang digelar di halaman Rutan Kelas IIB Buntok, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib, diawali dengan upacara peringatan yang diikuti jajaran insan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus momentum mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen pengabdian dalam menjalankan tugas.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan kepada dua pegawai, yakni I Nyoman Sute dari Rutan Kelas IIB Tamiang Layang dan Maulana dari Rutan Kelas IIB Buntok. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, serta kontribusi keduanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa peringatan Hari Bakti Kemenimipas tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

"Peringatan Hari Bakti ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya juga berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi penyemangat untuk terus berkinerja secara optimal dan menjadi inspirasi bagi pegawai lainnya,” ujar Agung.

Ia berharap semangat Hari Bakti Kemenimipas dapat terus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga setiap jajaran mampu menunjukkan kinerja yang bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

Melalui momentum Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas Tahun 2026, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, memperkuat sinergi ant jajaran, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (zi/jp). 

Gaji PNS Dinkes Seruyan Terlambat Dibayar, Kadinkes Akui Perhitungan Anggaran Kurang Cermat

KUALA PEMBUANG- Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) disebabkan salah satunya oleh kurang cermatnya perhitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai. 

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Seruyan, dr. Riza Syahputra, saat memberikan penjelasan kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Riza menjelaskan, kekeliruan dalam perencanaan anggaran tersebut berkaitan dengan tidak maksimalnya penghitungan sejumlah komponen yang memengaruhi besaran belanja gaji pegawai. Akibatnya, ketersediaan anggaran yang disiapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembayaran.

Ia sekaligus mengklarifikasi informasi mengenai keterlambatan pembayaran gaji pegawai untuk November 2026. Menurutnya, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah direalisasikan pada 11 November 2026. Sementara pembayaran gaji PNS masih dalam proses penyelesaian.

"Untuk gaji PPPK sudah dibayarkan tanggal 11 November kemarin. Sedangkan gaji PNS akan dibayarkan, insyaallah minggu keempat bulan ini. Paling lambat awal bulan sudah kami selesaikan dan kami rapel," ujar Riza.

Di tengah belum terealisasinya pembayaran gaji PNS tersebut, Riza menyebut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dilakukan pada 18 November 2026.

Meski demikian, ia menegaskan pembayaran TPP tidak mengubah kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pembayaran gaji pokok pegawai yang masih tertunda.

Riza mengakui, persoalan tersebut tidak terlepas dari kelemahan tim perencanaan dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran belanja pegawai. Setidaknya terdapat tiga komponen penting yang seharusnya menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

Pertama, kenaikan pangkat PNS yang berdampak pada perubahan besaran gaji. Kedua, kenaikan gaji berkala yang umumnya berlangsung setiap dua tahun. Ketiga, perubahan komponen gaji yang berkaitan dengan kondisi keluarga pegawai.

Menurutnya, ketiga komponen tersebut belum diperhitungkan secara cermat sehingga memengaruhi ketepatan proyeksi kebutuhan anggaran.

Riza mengaku telah memberikan teguran kepada tim perencanaan setelah mengetahui adanya kekeliruan tersebut. Tim terkait juga disebut telah mengakui kurang cermat dalam melakukan penghitungan.

"Intinya, saya selaku kepala dinas melihat persoalan ini disebabkan kurang cermatnya penghitungan dari tim perencanaan dalam memprediksi tiga komponen tadi. Mereka sudah saya tegur dan mengakui keteledorannya. Insyaallah ini menjadi pembelajaran bagi kami agar ke depan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Lebih lanjut, Riza menyebut persoalan keterlambatan pembayaran gaji tidak hanya terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Seruyan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah perangkat daerah lain yang juga mengalami kendala serupa.

"Untuk keterlambatan pembayaran gaji ini sebenarnya tidak hanya terjadi di dinas kami saja, tetapi ada beberapa dinas lain juga," ungkapnya.

Meski demikian, keterlambatan di sejumlah perangkat daerah tidak menghilangkan kewajiban masing-masing instansi untuk memastikan hak pegawai dipenuhi sesuai ketentuan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena pembayaran gaji merupakan hak pegawai yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kepastian waktu pembayaran pun menjadi hal penting agar pegawai tidak terus dibebani ketidakpastian penghasilan.

Riza berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi internal, terutama dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, ketelitian penghitungan, serta pengawasan terhadap kebutuhan anggaran belanja pegawai.

Kini, realisasi pembayaran gaji PNS menjadi hal yang dinantikan para pegawai. Sesuai pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Seruyan, pembayaran ditargetkan rampung pada pekan keempat November 2026 atau paling lambat awal Desember 2026.

Pemerintah daerah dan jajaran terkait diharapkan memastikan penyelesaian pembayaran tersebut sesuai tenggat yang telah disampaikan, sekaligus membenahi sistem perencanaan anggaran agar keterlambatan serupa tidak kembali terulang. (gan/jp). 

Dukung Swasembada Pangan 2026, Polsek Dusun Timur Gandeng Warga Tanam Jagung di Lahan 2,5 Hektare

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, terus mengambil bagian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan penanaman jagung Kuartal IV bersama masyarakat di Desa Tampulangit, Kecamatan Paju Epat, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., bersama pemilik lahan dan masyarakat setempat. Penanaman dilakukan di atas lahan pertanian milik Budianto dengan luas mencapai 2,5 hektare.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3 kilogram atau 6 bungkus benih jagung pakan merek BISI 1B ditanam sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat sekaligus mendukung target swasembada pangan tahun 2026.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah di sektor ketahanan pangan.

Menurutnya, Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut mendorong kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga.

"Penanaman jagung ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kami berharap kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian dan memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap petani, juga diserahkan bantuan berupa lima botol herbisida merek Basmilang dan benih jagung pakan merek BISI 1B kepada masyarakat.

Melalui kegiatan penanaman jagung Kuartal IV ini, Kapolsek berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan hasil produksi pangan, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Barito Timur.

"Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui keterlibatan langsung bersama masyarakat di sektor pertanian," demikian IPTU Saipul. (zi/jp). 

KRYD Polres Seruyan Bongkar Dugaan Praktik TPPO, Pria yang Diduga Mucikari Ditangkap

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Seruyan mengungkap dugaan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan/atau tindak pidana kekerasan seksual di sebuah losmen di Jalan Mayjen Soeprapto, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Rabu (18/11/2026) malam.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial T yang diduga berperan sebagai perantara atau mucikari. Sementara itu, seorang perempuan berinisial RL turut dibawa ke Polres Seruyan untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

Pengungkapan yang berlangsung sekitar pukul 20.30 WIB itu merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan TPPO dan tindak pidana terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Seruyan AKP M. Affandi, S.H., M.M.

Kasus ini bermula ketika petugas memperoleh informasi mengenai dugaan praktik perdagangan orang di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Satreskrim melakukan penyelidikan hingga menemukan indikasi adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, T diduga menawarkan perempuan untuk layanan prostitusi dengan tarif Rp500.000 untuk satu kali layanan. Calon pelanggan disebut dapat memilih perempuan melalui katalog yang disediakan. Setelah terjadi kesepakatan, T diduga menghubungi RL untuk datang ke losmen tersebut.

Petugas kemudian mengamankan T beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Adapun RL dibawa ke Mapolres Seruyan guna menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polres Seruyan, AKP M. Affandi, mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri dugaan praktik TPPO serta mengidentifikasi peran masing-masing pihak yang berkaitan dengan kasus itu.

"Penanganan perkara ini masih terus kami dalami, termasuk melengkapi alat bukti dan memeriksa pihak-pihak terkait. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik perdagangan orang serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan,”tegas AKP M. Affandi di Kuala Pembuang, Kamis (19/11/2026). 

Terpisah, Kasi Humas Polres Seruyan, AIPDA Ronny mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan tidak mengabaikan indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

"Kami mengajak masyarakat untuk berani melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai adanya praktik perdagangan orang. Informasi dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Atas dugaan perbuatannya, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Polres Seruyan menyatakan proses penyidikan masih berlangsung untuk mendalami perkara tersebut serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. (gan/jp).

Waspada! Nama Kapolsek Dusun Timur Dicatut untuk Modus Penipuan, Warga Diminta Tidak Mudah Percaya

TAMIANG LAYANG- Masyarakat Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, diimbau mewaspadai aksi penipuan yang mencatut nama Kapolsek Dusun Timur. Warga diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat kepolisian, terutama jika menghubungi melalui telepon atau pesan singkat dan meminta uang maupun data pribadi.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, menegaskan masyarakat perlu memastikan kebenaran setiap informasi atau permintaan yang mengatasnamakan dirinya sebelum mengambil tindakan.

"Kami minta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan sebelum memastikan kebenaran informasi tersebut," ujar IPTU Saipul di Tamiang Layang, Kamis (19/11/2026).

Ia mengingatkan, masyarakat agar tidak menuruti permintaan transfer uang, memberikan informasi pribadi, maupun melakukan tindakan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian sebelum identitas dan kebenaran informasi tersebut dipastikan.

Apabila menerima telepon atau pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Kapolsek Dusun Timur, warga diminta segera melakukan konfirmasi melalui saluran resmi kepolisian atau mendatangi kantor polisi terdekat.

Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sikap kritis dan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial maupun aplikasi pesan singkat dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan.

IPTU Saipul berharap masyarakat semakin waspada terhadap berbagai modus kejahatan yang memanfaatkan nama dan jabatan pejabat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi.

"Jika menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya. (zi/jp). 

Putusan Bebas Berkekuatan Hukum Tetap, Reson Rusdianto Berharap Pemulihan Hak Kepegawaian Dituntaskan

KUALA PEMBUANG- Reson Rusdianto akhirnya memperoleh kepastian hukum setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap dirinya. Upaya kasasi yang diajukan penuntut umum juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan demikian, perkara hukum yang dihadapinya telah memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan. Reson berharap putusan tersebut menjadi landasan bagi penyelesaian hak-hak kepegawaiannya yang hingga kini masih menantikan kepastian.

Menurutnya, putusan bebas merupakan hasil proses peradilan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan bentuk belas kasihan.

Dalam hukum acara pidana, putusan bebas (vrijspraak) merupakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas dakwaan yang diajukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki konsekuensi hukum, termasuk berkaitan dengan pemulihan hak seseorang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bagi saya, putusan ini bukan sekadar berakhirnya sebuah perkara. Ini adalah perjalanan panjang tentang kesabaran, kepercayaan kepada hukum, dan keyakinan bahwa kebenaran harus diperjuangkan melalui jalan yang benar," ungkap Reson Rusdianto, Kamis (19/11/2026). 

Dalam perjalanan perkara tersebut, Reson Rusdianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sempat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setelah memperoleh kepastian hukum, statusnya sebagai PNS telah diaktifkan kembali terhitung mulai 1 November 2026.

Meski demikian, pengaktifan kembali sebagai PNS belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai pemulihan kedudukan dan hak kepegawaiannya, termasuk terkait jabatan yang sebelumnya diemban.

Reson berharap Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Harapan saya sederhana. Setelah kepastian hukum diperoleh, hendaknya pemulihan hak dan kedudukan kepegawaian juga mendapatkan kepastian. Saya ingin kembali mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Reson menegaskan, penyampaian persoalan ini bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pihak atau institusi tertentu. Ia berharap pengalamannya dapat menjadi pembelajaran mengenai pentingnya penghormatan terhadap proses hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak setiap warga negara.

Menurutnya, seseorang yang telah menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan melanjutkan kehidupan serta pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tidak ada perjalanan hidup yang selalu mudah. Saya bersyukur kepada Allah SWT atas kekuatan, keluarga yang tetap mendampingi, sahabat yang memberikan doa, serta semua pihak yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan," tuturnya.

Ia juga menegaskan tidak ingin pengalaman masa lalu menjadi sumber permusuhan.

"Saya tidak ingin masa lalu menjadi cerita tentang permusuhan. Saya ingin menjadikannya pelajaran tentang keadilan, kesabaran, dan pengabdian," tambahnya.

Dengan status hukum yang telah memperoleh kepastian dan pengaktifan kembali sebagai PNS, Reson berharap Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat menuntaskan proses administrasi terkait pemulihan hak kepegawaiannya.

Ia menilai penghormatan terhadap putusan pengadilan, kepastian administrasi, serta perlakuan yang adil terhadap aparatur merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Reson menyatakan tetap menghormati Pemerintah Kabupaten Seruyan beserta seluruh mekanisme administrasi yang berlaku. Ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan secara bijaksana, objektif, dan berlandaskan hukum.

"Saya tetap menghormati Pemerintah Kabupaten Seruyan dan seluruh proses administrasi yang berjalan. Harapan saya, persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, berdasarkan hukum, dan dengan semangat membangun pemerintahan yang adil serta profesional. Pada akhirnya, yang ingin saya lakukan adalah kembali mengabdi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (gan/jp). 

Diduga Cekik Seorang Lansia hingga Tewas, Pria 28 Tahun Diamankan Polsek Alalak di Handil Bakti

MARABAHAN- Seorang pria berinisial ILO (28) diamankan jajaran Polsek Alalak, Polres Barito Kuala, setelah diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria berinisial TAU (52) meninggal dunia. Peristiwa tragis tersebut terjadi di pinggir Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di depan Warung Bagoos, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 18.30 WITA.

Korban diketahui merupakan buruh harian lepas yang berdomisili di Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sementara ILO tercatat sebagai warga Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati melalui Kasi Humas IPTU Mego Budi Susanto, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pelaku mendatangi korban untuk meminta uang setoran keamanan sebesar Rp50.000.

"Saat itu, pelaku berada di seberang jalan sebelum menghampiri korban. Namun, korban diduga berusaha menghindari terlapor dengan mengendarai sepeda motor miliknya," kata IPTU Mego di Marabahan, Kamis (19/11/2026). 

Melihat korban berusaha menjauh, lanjut IPTU Mego, pelaku kemudian mengejar dan menendang sepeda motor korban hingga terjatuh. Ketika korban terjatuh, pelaku diduga menekan bagian dada korban menggunakan lutut kiri serta mencekik leher korban hingga tidak berdaya.

Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di lokasi. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Ansari Saleh untuk dilakukan pemeriksaan medis dan visum. 

Sementara untuk pelaku berhasil diamankan personel Polsek Alalak untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, yakni uang tunai sebesar Rp181.000, satu lembar jaket lengan panjang warna hitam merek Everlasting, satu lembar rompi warna oranye, satu lembar kaos dalam lengan panjang, satu lembar baju atasan jas hujan plastik, satu lembar celana panjang warna hitam, serta satu buah gantungan peluit bertali biru.

"Atas perbuatannya, pelaku ILO disangkakan melanggar Pasal 458 dan/atau Pasal 479 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," demikian IPTU Mego. (lim/ali/jp). 

Reses di 16 Titik Banjarmasin Selatan, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Himpun Aspirasi Infrastruktur hingga Bansos

BANJARMASIN- Persoalan infrastruktur, ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos), hingga keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi sejumlah aspirasi utama warga Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam kegiatan reses Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor. 

Aspirasi tersebut dihimpun setelah Ilham Nor menuntaskan rangkaian reses Masa Sidang III di 16 titik yang tersebar di wilayah Banjarmasin Selatan. Berbagai keluhan dan usulan masyarakat itu akan dibawa ke dalam laporan hasil reses untuk diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam pertemuan dengan warga di sejumlah kelurahan, di antaranya Tanjung Pagar, Kelayan Timur, Mantuil, dan Pemurus Dalam, persoalan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Warga mengusulkan pengaspalan jalan lingkungan, perbaikan jembatan penghubung, normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan, serta pengadaan sarana kebersihan berupa tong sampah dan gerobak pengangkut sampah.

Selain infrastruktur, persoalan administrasi kependudukan dan ketidaksesuaian data sosial ekonomi masyarakat juga banyak disampaikan. Warga mengeluhkan data desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap bantuan sosial dan program pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sejumlah warga juga menyampaikan kendala administrasi terkait pelayanan BPJS untuk kasus kecelakaan tunggal serta pencatatan pernikahan siri yang membutuhkan kejelasan prosedur dan penanganan dari instansi berwenang.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ilham Nor menyatakan akan mengawal aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian dari pemerintah kota dan perangkat daerah sesuai kewenangannya.

"Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari infrastruktur lingkungan, kejelasan data desil bansos, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan, akan kami kawal secara serius agar mendapat perhatian serta solusi konkret dari pemerintah kota,” ujar Ilham Nor.

Di sektor pendidikan, warga juga mengusulkan pembangunan sekolah menengah atas negeri, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri. Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda di Banjarmasin Selatan memperoleh pendidikan kejuruan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Persoalan peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat turut menjadi perhatian. Ilham mendorong optimalisasi program pelatihan kerja serta penguatan pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.

"Kami juga mendorong optimalisasi program pelatihan kerja serta peningkatan sektor pendidikan dan kesejahteraan pendidik nonformal, agar masyarakat kita semakin mandiri dan berdaya saing,” tambahnya.

Seluruh aspirasi yang dihimpun dari 16 titik reses tersebut selanjutnya akan dirangkum dalam laporan resmi hasil reses DPRD Kalsel. Aspirasi itu diharapkan menjadi bahan pembahasan bersama pihak eksekutif, sehingga usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Melalui reses tersebut, Ilham berharap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Banjarmasin Selatan tidak berhenti sebagai catatan aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi warga. (sar/ali/jp). 

Rabu, 18 November 2026

Peduli Korban Kebakaran, Camat Pematang Karau Salurkan Bantuan Sosial kepada Warga Tumpung Ulung

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, menyalurkan bantuan sosial kepada Sarbani, warga Desa Tumpung Ulung yang menjadi korban kebakaran, Rabu (18/11/2026). Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah sekaligus upaya meringankan beban korban pascakebakaran.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Camat Pematang Karau, Setia Murni. Kehadiran pemerintah kecamatan di tengah warga terdampak menjadi bentuk perhatian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat musibah kebakaran.

Camat Pematang Karau, Setia Murni, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah.

Menurutnya, pemerintah kecamatan berupaya untuk selalu hadir dan memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan, terutama ketika menghadapi kondisi darurat akibat bencana.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan Sarbani dan keluarganya selama masa pemulihan pascakebakaran.

"Melalui bantuan ini, kami berharap dapat sedikit meringankan beban korban. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat gotong royong dengan saling membantu warga yang sedang mengalami kesulitan," ujar Setia Murni.

Penyaluran bantuan tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi musibah. Dukungan dari pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat bagi korban untuk bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sediakala. (zi/jp). 

Tak Hanya Tertib Berlalu Lintas, Satlantas Bartim Edukasi Pelajar SMPN 4 tentang Bahaya Bullying dalam Operasi Zebra Telabang 2026

TAMIANG LAYANG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barito Timur terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada kalangan pelajar melalui program Police Goes To School. Kali ini, kegiatan menyasar siswa SMP Negeri 4 Tamiang Layang, Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Zebra Telabang Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Barito Timur dengan memberikan penyuluhan mengenai keselamatan berkendara dan pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

Dalam penyuluhan tersebut, para pelajar diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan saat berkendara, serta menghindari perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Selain edukasi lalu lintas, petugas juga menyampaikan materi tentang bahaya perundungan, termasuk dampak negatifnya terhadap korban maupun lingkungan sekolah. Para siswa diajak untuk saling menghormati, menjaga pertemanan, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta bebas dari tindakan perundungan.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji melalui Plt. Kasat Lantas Polres Barito Timur, IPDA Sukisno Hendika, menyampaikan bahwa kegiatan Police Goes To School merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian untuk membangun kesadaran tertib berlalu lintas sekaligus menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.

Melalui edukasi sejak dini, para pelajar diharapkan tidak hanya memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas, tetapi juga mampu menerapkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari para siswa SMP Negeri 4 Tamiang Layang. Para pelajar tampak menyimak materi yang disampaikan petugas dengan seksama dan menunjukkan antusiasme dengan mengajukan sejumlah pertanyaan.

Penyuluhan ini dilaksanakan oleh lima personel Satlantas Polres Barito Timur, yakni Aiptu Heriadi, S.P., Aipda Patma I., Briptu M. Akbar, Bripda Teo Permana S., dan Bripda A. Muhsin.

Melalui kegiatan Police Goes To School dalam rangka Operasi Zebra Telabang 2026, Satlantas Polres Barito Timur terus mendorong terbentuknya generasi muda yang sadar hukum, tertib berlalu lintas, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas perundungan. (zi/jp).

HUT ke-17 SMAN 2 Martapura, Sekdaprov Kalsel Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan dan Penguatan Karakter Siswa

BANJAR- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel), Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi perkembangan SMA Negeri 2 Martapura yang selama 17 tahun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia berharap sekolah tersebut terus meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus mencetak generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekdaprov Kalsel saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 SMAN 2 Martapura di halaman sekolah setempat, Rabu (18/11/2026).

Puncak peringatan HUT ke-17 diawali dengan penampilan Tari Baksa Kembang, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMAN 2 Martapura yang diiringi paduan suara siswa. Suasana perayaan semakin semarak dengan pemotongan kue ulang tahun dan nasi tumpeng oleh Sekdaprov Kalsel bersama Kepala SMAN 2 Martapura, Busriansyah, beserta jajaran sekolah.

Turut hadir Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Dedi Hidayat, Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, Ady Surya, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.

M. Syarifuddin menyampaikan, bahwa sejak berdiri pada 2009, SMAN 2 Martapura telah berkembang menjadi satuan pendidikan dengan akreditasi A dan memiliki 22 rombongan belajar (rombel).

Menurutnya, perkembangan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, alumni, hingga orang tua siswa yang terus memberikan dukungan terhadap kemajuan pendidikan.

"Saya mengapresiasi perkembangan SMAN 2 Martapura. Berbagai capaian yang telah diraih hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Banua," ujar M. Syarifuddin.

Ia juga mengapresiasi sejumlah program pendidikan yang telah dijalankan sekolah, di antaranya Program Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Anak, dan Sekolah Adiwiyata.

Selain penguatan pembelajaran akademik, SMAN 2 Martapura dinilai telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat melalui berbagai kegiatan, seperti Olimpiade Sains, lomba debat, karya tulis ilmiah, Paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), panahan, teater, hingga habsyi.

Sekdaprov berharap berbagai program dan kegiatan tersebut terus dikembangkan agar peserta didik memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengasah kemampuan, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari prestasi akademik maupun penghargaan yang diperoleh. Pembentukan karakter, akhlak, kedisiplinan, kejujuran, dan sikap saling menghormati harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan bekal mendasar bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Kepada para guru dan tenaga kependidikan, M. Syarifuddin juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik. Upaya pencegahan perundungan dan kekerasan serta pendampingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar perlu terus diperkuat.

Ia menegaskan, penerapan konsep Sekolah Ramah Anak harus diwujudkan melalui praktik nyata dalam keseharian di lingkungan sekolah, bukan sekadar menjadi predikat atau penghargaan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembinaan SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Meski demikian, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banjar atas dukungannya dalam menjaga lingkungan belajar di sekitar sekolah.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga tanggung jawab memajukan pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu pihak.

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov yang juga menjabat Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kalimantan Selatan itu berharap momentum pertambahan usia sekolah menjadi dorongan untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperluas kesempatan pengembangan potensi siswa.

"Saya berharap SMAN 2 Martapura terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan," harapnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Martapura, Busriansyah, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan 17 tahun sekolah yang telah diwarnai berbagai perjuangan, pengabdian, dan kerja keras seluruh keluarga besar sekolah.

Ia mengatakan, kemajuan sekolah tidak terlepas dari kontribusi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta dukungan berbagai pihak yang terus terjalin.

Menurut Busriansyah, kemajuan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemegahan bangunan, kelengkapan fasilitas, maupun penghargaan yang diraih, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, semangat kolaborasi, budaya belajar, dan komitmen untuk terus berkembang.

Ia berharap peringatan HUT ke-17 semakin memperkuat kebersamaan dan semangat pengabdian seluruh keluarga besar SMAN 2 Martapura dalam membawa sekolah menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju dan berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat, menyampaikan bahwa usia 17 tahun harus menjadi momentum bagi sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.

Ia menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur melalui prestasi akademik, tetapi juga dari kualitas karakter, integritas, serta kemampuan peserta didik dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman.

Dedi juga mengapresiasi penyelenggaraan turnamen bola voli antarsekolah tingkat SMA sederajat se-Kalimantan Selatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT SMAN 2 Martapura. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan bakat, sportivitas, kedisiplinan, dan kerja sama antarpeserta didik.

Dalam turnamen tersebut, SMA Negeri 3 Banjarbaru berhasil meraih juara pertama kategori putra, sedangkan kategori putri dimenangkan SMA Negeri 5 Banjarbaru.

Peringatan HUT ke-17 ini menjadi momentum bagi SMAN 2 Martapura untuk terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pendidikan berkualitas, mengembangkan potensi peserta didik, serta membentuk generasi penerus bangsa yang unggul, berprestasi, dan berkarakter. (mr/ali/jp). 

Wabup HSS Ikuti REBOAN Kemendagri, Perkuat Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, mengikuti kegiatan REBOAN (REmbuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Media Center Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini melibatkan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

REBOAN menjadi forum komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membangun sinergi serta menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keikutsertaan Wakil Bupati HSS dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan mengikuti forum tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten HSS dapat terus menyelaraskan pelaksanaan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (ari/jp). 

Bapemperda DPRD Kalsel Evaluasi Perda, BPHN Dorong Penerapan Review Clause

JAKARTA- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah diterbitkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah tetap relevan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektif dalam pelaksanaannya.

Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan kerja dan konsultasi Bapemperda DPRD Kalsel ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Bapemperda, Firman Yusi.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah evaluasi terhadap Perda yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian optimal. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi regulasi yang sudah tidak relevan, membutuhkan penyesuaian, atau belum didukung aturan pelaksanaan yang memadai.

Firman Yusi mengatakan, materi konsultasi dengan BPHN sejalan dengan agenda yang telah direncanakan Bapemperda, khususnya terkait evaluasi terhadap Perda yang sudah diterbitkan.

"Yang paling menarik bagi kami tadi, sebenarnya selaras dengan yang sudah direncanakan oleh Bapemperda, untuk satu hal yang selama ini Bapemperda Provinsi Kalimantan Selatan agak ketinggalan, terutama kaitannya dengan evaluasi perda-perda yang sudah diterbitkan sebelumnya,” ujar Firman.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar keberadaan Perda tidak berhenti pada aspek pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan sesuai tujuan. Termasuk di dalamnya mengidentifikasi kebutuhan aturan pelaksana agar tidak menimbulkan kendala dalam penerapan di lapangan.

Dalam konsultasi itu, Bapemperda DPRD Kalsel juga menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, mulai dari inventarisasi Perda yang sudah tidak relevan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga penyesuaian klausul sanksi pidana agar sesuai dengan ketentuan hukum nasional.

Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi langkah Bapemperda DPRD Kalsel yang dinilai menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pembentukan dan evaluasi regulasi daerah.

BPHN juga mengusulkan penerapan klausul evaluasi atau review clause dalam setiap penyusunan Perda. Klausul tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang evaluasi terhadap suatu regulasi dalam periode tertentu, sehingga pemerintah daerah dan DPRD dapat menilai kembali relevansi serta efektivitas aturan yang telah diberlakukan.

Selain itu, penguatan kualitas Perda didukung melalui pendampingan teknis, penggunaan instrumen matriks Pedoman Enam Dimensi, serta pengintegrasian hasil evaluasi ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda).

Melalui konsultasi tersebut, Bapemperda DPRD Kalsel diharapkan dapat memperkuat mekanisme evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perda yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (sar/ali/jp). 

Wakil Ketua DPRD Kalsel Kawal 17 Usulan Pemekaran Desa di Tanah Bumbu, Tunggu Survei Kemendagri

JAKARTA-Sebanyak 17 usulan pemekaran desa di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kini menunggu tahapan survei dan verifikasi lapangan oleh pemerintah pusat. Untuk mendorong percepatan proses tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, mendatangi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/11/2026). 

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Alpiya saat melaksanakan kegiatan reses. Sejumlah warga mempertanyakan perkembangan usulan pemekaran desa yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

HM. Alpiya mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, sebanyak 17 usulan pemekaran desa dari Kabupaten Tanah Bumbu telah masuk ke Kemendagri dan kini menunggu kedatangan tim survei dari pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan langsung.

"Waktu reses tadi kami banyak menerima aspirasi dari masyarakat, sampai mana proses pemekaran yang ada di Tanah Bumbu. Ada 17 usulan yang sudah masuk di Kemendagri ini, yang mana tinggal menunggu waktu tim survei dari pusat ke lapangan," ujar HM. Alpiya seusai mengunjungi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

Ia juga menyoroti tiga usulan pemekaran desa di Kecamatan Satui yang menjadi perhatian khusus karena merupakan daerah asalnya. Ketiga desa tersebut adalah Desa Sudan Raya, Desa Perintis Bersujud, dan Desa Berkah Bersama.

Menurut HM. Alpiya, pemekaran desa diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendekatkan akses pelayanan pemerintahan serta mendorong pemerataan pembangunan.

Ia berharap Kemendagri segera menjadwalkan survei dan klarifikasi lapangan terhadap seluruh usulan tersebut. Dengan proses administrasi yang disebutnya hampir rampung, Alpiya optimistis pemekaran dapat direalisasikan sesuai tahapan yang berlaku.

"Untuk proses administrasi sudah hampir rampung, semoga di tahun 2027 sudah bisa menjadi desa definitif," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Husairi, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, mengapresiasi dukungan HM. lpiya dalam mengawal proses pemekaran desa.

Menurut Husairi, keterlibatan DPRD menjadi salah satu bentuk dukungan penting dalam mendorong percepatan penataan desa, terutama karena proses usulan telah memasuki tahapan di tingkat pemerintah pusat.

"Kami dari Pemerintah Provinsi, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, berterima kasih kepada Bapak Alpiya Rakhman. Dorongan dari DPRD ini sangat kami butuhkan, karena dalam proses penataan desa ini sudah masuk tahapan pemerintah pusat, tinggal menunggu survei dan klarifikasi dari tim penataan pusat dengan harapan 17 desa usulan ini menjadi desa definitif," ungkap Husairi.

Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh tim pemerintah pusat sehingga proses penataan desa di Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan sesuai ketentuan.

Pengawalan terhadap 17 usulan pemekaran desa ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus mempercepat penataan wilayah guna meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. (sar/ali/jp). 

Bahas Rancangan APBD 2027, H Supian HK Pimpin Banggar DPRD Kalsel Konsultasi ke Kemendagri

JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui konsultasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/11/2026), di Jakarta.

Kegiatan yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, serta melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

FGD ini bertujuan memperoleh masukan dan pendalaman terkait kebijakan perencanaan serta penganggaran daerah agar penyusunan APBD 2027 selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan bahwa pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus memiliki manfaat nyata serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Banggar DPRD Kalsel menghadirkan Shalia Allamah Jioya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda sekaligus Subkoordinator pada Seksi Wilayah IA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sebagai narasumber.

Shalia memaparkan sejumlah aspek terkait perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bahan pendalaman bagi Banggar DPRD bersama TAPD dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, setiap tahapan penganggaran harus mengacu pada regulasi agar alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara efektif.

"Perencanaan dan penganggaran daerah harus saling terintegrasi. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan," jelasnya.

Melalui FGD tersebut, Banggar DPRD Kalsel berharap memperoleh landasan dan masukan yang komprehensif untuk mempertajam pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama pemerintah daerah.

Sinergi antara DPRD, TAPD, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara terencana, transparan, dan akuntabel, sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Wabup Batola Bahas Penguatan Strategi Penanganan Karhutla Bersama Tim Sesko TNI

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat sinergi dengan TNI dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Bupati Barito Kuala, H Herman Susilo, bersama Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LVI Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Anggaran 2026 di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (18/11/2026).

Audiensi tersebut membahas berbagai upaya penanganan karhutla, termasuk penguatan edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan kebakaran, serta strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang di wilayah Barito Kuala.

Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops) Kodim 1005/Barito Kuala, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, rombongan Sesko TNI dipimpin Perwira Pendamping Kolonel Pas Wahyu Tunggu W., S.Sos., M.Han., bersama tujuh Pasis Dikreg LVI Sesko TNI TA 2026, yakni Kolonel Mar Bondan Wahyu Adi, M.Tr.Opsla.; Kolonel Cke Setiawan Saputro; Kolonel Mar Farick, M.Tr.Opsla., S.H., M.H.; Kolonel Mar Mario Steven, M.Tr.Opsla.; Kolonel Laut (P) Hananto Dwi P., S.T., M.M.; Kolonel Inf Imir Faishal, S.Sos., M.I.Pol.; dan Kolonel Tek Yana Hensdriyansyah.

Perwakilan tim Sesko TNI menjelaskan, kunjungan ke Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Barito Kuala, merupakan bagian dari tugas untuk mendukung penyuluhan dan sosialisasi penanganan karhutla. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi dampak karhutla yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keamanan wilayah.

Sebelum audiensi, tim telah melaksanakan sosialisasi secara langsung di sejumlah lokasi rawan dan bekas kebakaran, di antaranya Kecamatan Mandastana dan Anjir.

Wakil Bupati H Herman Susilo mengapresiasi keterlibatan Sesko TNI dalam mendukung upaya penanganan karhutla di Barito Kuala. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menghasilkan langkah penanganan yang lebih efektif sekaligus membangun strategi pencegahan jangka panjang.

Ia menyampaikan, kondisi kebakaran dan kabut asap di Barito Kuala berangsur membaik berkat kerja sama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat. Sebelumnya, Kabupaten Barito Kuala juga termasuk daerah di Kalimantan Selatan yang menetapkan status siaga darurat karhutla.

"Sejumlah posko terpadu telah didirikan untuk memantau dan memadamkan api, salah satunya Posko Terpadu Sampurna Jejangkit di Kecamatan Jejangkit yang sudah kami tinjau langsung," ujar Herman.

Meski demikian, H Herman mengakui bahwa penanganan kebakaran di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya akses menuju titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber air, luasnya lahan terbakar, serta kondisi angin yang kencang sehingga dapat mempercepat penyebaran api.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Dalam diskusi tersebut, tim Sesko TNI turut menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Salah satu perhatian yang disoroti adalah peningkatan kesejahteraan serta dukungan fasilitas bagi relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK).

Dukungan tersebut dinilai penting mengingat relawan BPK memiliki peran strategis dalam penanggulangan kebakaran dan menjadi salah satu unsur yang berada di garis depan dalam merespons kejadian kebakaran di masyarakat.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah pencegahan serta penanganan karhutla yang lebih terarah dan berkelanjutan. (dsk/ali/jp).
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes