BANJARMASIN - Keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 menjadikan Kota Banjarmasin untuk ke lima kalinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Penyerahan piagam penghargaan yang ditanda tangani Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani itu, dirangkai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 oleh Plt Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan, didampingi Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Dedi Sopandi, di Gedung KH Dr Idham Khalid, Kota Banjarbaru, Selasa lalu.
Plt Walikota Banjarmasin, H Hermansyah, melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, H Subhan Noor Yaumil berharap, dengan diterimanya opini WTP ke lima kalinya itu bisa menjadikan kinerja para ASN lingkup Pemko Banjarmasin lebih semangat, sehingga keberhasilan pembangunan di kota berjuluk seribu sungai dapat tercapai," harapnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Kalsel, H Rudy Resnawan, menyatakan di APBN tahun 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun.
"Nilai tersebut meningkat 0,8 persen dari tahun 2020, dari total anggaran tersebut," ucapnya
Pemprov Kalsel mendapatkan alokasi Dana DIPA sebesar Rp9,2 triliun dan TKDD sebesar Rp16,5 triliun.
Setelah DIPA dan TKDD tahun 2021 ini diserahkan, maka selanjutnya tugas kita mempersiapkan sedini mungkin anggaran tersebut.
Kepada pemerintah daerah, dirinya berharap bisa menyesuaikan kegiatan di daerahnya dengan arahan-arahan dari pemerintah pusat.
"Manfaatkan APBN secara cermat, efektif, tepat sasaran, serta memastikan seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD, betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Dedi Sopandi, mengatakan fokus dan target APBN tahun 2021 lebih mengedepankan oenanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi, serta membangun pondasi yang lebih kuat dalam melakukan reformasi struktural.
Ia berharap, anggaran tersebut dapat segera ditindaklanjuti, sehingga realisasi anggaran dapat tercapai," jelasnya. (dkpm/jp).
