TAMIANG LAYANG- Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur, Forty Rickyanou beserta jajaran menerima kunjungan pejabat Kantor Wilayah Kementerian Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (29/3).
Kunjungan dimpimpin oleh Kabid Pelayanan Hukum yang juga sebagai Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Tengah, Karyadi, S.H., M.H.
"Kunjungan tersebut terkait jadwal penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Kabupaten Barito Timur sekaligus silaturahmi dengan Disbudparpora," kata Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur, Forty Rickyanou, ST, di Tamiang Layang, Rabu (30/3).
Dijelaskan Forty, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur tahun lalu telah mendaftaran Kekayaan Intelktual Komunal (KIK) Kabupaten Barito Timur ke Kantor Wilayah Kementerian Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Tujuannya untuk melindungi warisan kekayaan intelktual yang hingga saat ini masih dilestarikan," terangnya.
Forty menyebutkan, ada 9 sembilan KIK Barito Timur yang sudah lolos dan disetujui yaitu, Lewu Hante Taniran (benda), Ijamme (kegiatan), Wadian Dadas Upu (orang), Nuleng (kegiatan), Tanuhui (kegiatan), Tumet Leut (kegiatan), Papaluan (kegiatan), Wadian Pangunraun Jatuh (orang), dan Mu’au (kegiatan).
Selain 9 KIK yang sudah lolos, lanjut Forty, Disbudparpora tahun 2022 ini juga kembali mengusulkan 10 KIK baru.
Sepuluh usulan tersebut yakni Babara (benda), Pilabuh (benda), Gunung Pirak (benda), Tanringitan Wundrung (benda), Sawung Diki Ruyan (permainan rakyat), Salung (benda), Ansak (benda), Baluntang (benda), Nariuk (kegiatan), Miya Misaya (kegiatan).
"Kita berharap KIK yang diusulkan ini juga lolos dan segera mendapatkan sertifikat,” harap Forty. (dsk/zi/jp).
