RANTAU- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj. Mariana, S.AB, MM, dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Hj. Rachmah Norlias memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin agar dapat menerapkan aplikasi belanja langsung (Bela) pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara digital.
Dorongan ini disampaikan keduanya disela monitoring komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan DPRD Provinsi Kalsel ke Pemerintah Kabupaten Tapin terkait penggunaan aplikasi bela PBJ di wilayah Kalsel, Selasa, (1/3) di Aula Tamasa Kantor Baru Bupati Tapin.
"Kami mengapresiasi kinerja Pemkab Tapin, khususnya pengadaan barang dan jasa, yang terus meningkat. Namun, juga ada beberapa kendala yang harus disempurnakan, seperti penyediaan aplikasi belanja langsung pengadaan barang dan jasa yang belum ada di Tapin. Dan kami (dewan) akan mendukung sepenuhnya upaya (penyediaan aplikasi) tersebut," ujar srikandi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Senada, Ketua Komisi I Hj. Rachmah Norlias mengharapkan Pemkab Tapin dapat membuat aplikasi bela PBJ seperti di kabupaten Barito Kuala (Batola) dan kabupaten Tabalong serta daerah lainnya di Kalsel.
"Aplikasi yang harus dibuat oleh Pemda Tapin seperti aplikasinya LIMAU di Batola maupun Langsat di Tanjung. Jadi, ada hal-hal khusus yang harus dikembangkan di Kabupaten Tapin," tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Terpisah, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tapin, Ihya Innal Akrimullah mengakui adanya kendala yang dihadapi terkait penyediaan aplikasi bela PBJ. Namun, dirinya telah menyusun langkah-langkah secara bertahap dalam hal penyiapan SDM, sarana dan prasarana lainnya.
"Mudah-mudahan ke depannya dengan Langkah-langkah yang kita susun mendapat dukungan penuh. Tak lupa, juga komitmen pimpinan di Pemkab Tapin. Kami mengharapkan kunjungan ini jadi momentum perbaikan PBJ Tapin," ungkapnya.
Semantara itu, Kepala Bagian PBJ dari Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel, Khairil Anwar mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten Kota se-Kalsel untuk sesegeranya melaksanakan digitalisasi pengadaan supaya lebih akuntabel, cepat dan transparan, dengan memanfaatkan aplikasi Bela PBJ yang merupakan aplikasi dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
"Kami tidak menutup kemungkinan bagi kabupaten/kota yang ingin membuat aplikasi sendiri seperti di Pelaihari (Tanah Laut) atau di Kandangan (HSS). Intinya belanja langsung pengadaan ini bisa terdigitalisasi. Itu harapan kami," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua, Ketua Komisi I dan Anggota beserta rombongan diterima oleh staf ahli Bupati Tapin bidang pemerintahan dan politik Mahyuddin, sekaligus memimpin dialog tanya jawab seputar keberhasilan maupun kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapin terkait pengadaan barang dan jasa. (sar/mah/jp).
