DENPASAR- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel dan Kepala UPPD Samsat se-Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Provinsi Bali, Kamis (7/5/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari berbagai inovasi pelayanan Samsat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dan diterima Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, beserta jajaran di ruang rapat Bapenda Bali.
Dalam pertemuan itu, Komisi II menyoroti sejumlah inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dinilai efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya ialah keterlibatan lembaga adat di Bali dalam mendukung pembayaran pajak kendaraan.
Muhammad Yani Helmi mengatakan, selama ini kontribusi terbesar PAD Kalsel masih berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Karena itu, Samsat menjadi sektor strategis dalam menopang penerimaan daerah.
"Yang menarik adalah kemudahan pembayaran pajak melalui lembaga adat. Di Bali, lembaga adat memiliki pengaruh kuat di masyarakat sehingga mampu mendorong kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Paman Yani itu menambahkan, pihaknya juga mendiskusikan kebijakan pajak kendaraan listrik sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam transisi energi.
Menurutnya, Komisi II DPRD Kalsel tengah membahas rancangan regulasi yang mengatur tarif pajak kendaraan listrik agar tetap memberikan kontribusi bagi daerah tanpa membebani masyarakat.
"Kami ingin tarif pajak kendaraan listrik tidak terlalu besar, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Selain itu, Komisi II juga mengkaji wacana penerapan stiker pada pelat kendaraan sebagai tanda bukti pembayaran pajak tahunan maupun lima tahunan. Skema tersebut dinilai dapat menekan biaya penggantian pelat kendaraan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.
"Kalau memungkinkan tidak perlu selalu ganti pelat. Bisa menggunakan stiker penanda pembayaran pajak tiap tahun. Ini masih akan kami diskusikan lebih lanjut di internal Komisi II,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Bali, I Gusti Putu Widiantara, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Ia berharap, pertukaran gagasan antar daerah dapat memperkuat optimalisasi PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Mudah-mudahan diskusi terkait optimalisasi pendapatan daerah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi Bali maupun Kalimantan Selatan,” tuturnya. (sar/ali/jp).
