BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap mengawal dan menjembatani aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi mahasiswa yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK bersama Wakil Ketua DPRD H Kartoyo dan H Alpiya Rakhman di Gedung DPRD Kalsel, Senin (15/6/2026). Sejumlah anggota dewan turut hadir dalam dialog tersebut.

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, antara lain penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta kebutuhan pokok, penolakan revisi Undang-Undang Kepolisian, serta peningkatan kesejahteraan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil. Mahasiswa juga meminta kehadiran Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan untuk berdialog langsung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan pihaknya hanya memiliki kewenangan pada level daerah, namun tetap berkewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi.

"Ini bukan ranah perda atau pergub, melainkan kebijakan di tingkat undang-undang. Tugas kami adalah menerima dan menyampaikan aspirasi ini ke pihak terkait di pusat,” ujar H Supian HK.

Ia menambahkan, DPRD Kalsel juga akan berupaya mengundang Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan agar dapat berdialog langsung dengan mahasiswa dan mendengarkan aspirasi secara terbuka.

DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi representasi, yakni menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. (sar/ali/jp).