BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah pengawasan terhadap tata kelola penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, transparan, dan efektif.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung A Lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (16/7/2026).
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, HM. Syaripuddin, mengatakan koordinasi dengan BPKP dilakukan untuk mendapatkan masukan strategis terkait arah kerja Pansus dalam menyusun rekomendasi perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, keterlibatan lembaga pengawasan diperlukan agar rekomendasi yang nantinya dihasilkan memiliki dasar kajian yang kuat dan mampu menjawab berbagai persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
"Hari ini Pansus mengundang BPKP untuk meminta pandangan terhadap arah kerja Pansus ke depan. Kami ingin berdiskusi terkait kewenangan serta mendapatkan masukan agar rekomendasi yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bang Dhin, sapaan akrab HM. Syaripuddin.
Ia menjelaskan, selama proses pembahasan Pansus terus mengumpulkan data, informasi, serta masukan dari berbagai pihak terkait. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan akan terus dilakukan guna memperkuat hasil kajian dan memastikan rekomendasi yang disampaikan nantinya dapat diterapkan secara optimal.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H Jahrian, menekankan bahwa perbaikan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, Pertamina, pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta masyarakat.
"Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kepentingan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik dan komitmen bersama, distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Pansus DPRD Kalsel berharap proses pengawasan dan penyusunan rekomendasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan peruntukannya. (sar/ali/jp).
