TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Barito Timur (Bartim), Nursulistio, melayangkan catatan kritis terhadap postur realisasi APBD sisa tahun berjalan. Meski total belanja daerah sudah menyentuh angka hampir 50 persen, serapan anggaran tersebut dinilai belum sehat karena masih gemuk di pos belanja pegawai.
Sebaliknya, pos belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru masih jalan di tempat.
"Artinya hampir 50 persen, tapi masih didominasi realisasi belanja pegawai. Sementara untuk belanja modal dan peningkatan PAD masih relatif rendah," ujar Nursulistio, Rabu (8/7/2026).
Politisi Partai Golkar ini tidak menampik adanya sumbatan administratif di tubuh eksekutif yang membuat belanja barang dan jasa menjadi lamban. Kendati demikian, memasuki bulan Juli ini, ia mendesak komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan akselerasi.
"Biasanya untuk belanja barang dan jasa itu terhambat atau masih berproses. Tentu sampai bulan Juli ini grafiknya harus berubah, tidak boleh di angka itu-itu saja. Belanja modal harus naik karena prosesnya sudah berjalan," tegas Nursulistio.
Ia merinci, sejumlah program belanja modal di lapangan saat ini bervariasi; ada yang masih dalam tahap persiapan, sedang dieksekusi, hingga beberapa yang sudah rampung. Atas dasar itu, legislatif tetap memberikan ruang optimisme bagi eksekutif untuk menuntaskan target fisik hingga akhir tahun.
Nursulistio juga mengingatkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sudah di depan mata. Ia meminta dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang baru saja keluar dijadikan kompas utama untuk menata ulang anggaran yang melenceng.
"Hasil audit BPK sudah keluar. Itu kompas bagi Pemda untuk menyusun kebutuhan tahun berjalan. Mana anggaran yang tidak sesuai atau belum terbiayai, segera disesuaikan," imbuhnya.
Ia menutup dengan peringatan keras agar pergeseran anggaran di APBD-P nanti tidak keluar dari koridor Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan visi-misi bupati.
"Kami minta diselaraskan kembali. Jangan sekadar bagi-bagi anggaran, tapi harus melihat kebutuhan riil di lapangan agar program yang diketuk benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Barito Timur," tutupnya. (zi/jp).
