BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (23/7/2026).

Mengusung tema "Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045", peringatan HAN diwarnai berbagai penampilan seni, partisipasi aktif anak-anak, serta penguatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan perlindungan anak.

Kedatangan Gubernur Muhidin dan Hj Fathul Jannah disambut pertunjukan madihin, kemudian dilanjutkan dengan Tari Japin Diang Batandik yang dibawakan anak-anak Sanggar Idaman Banjarbaru di bawah UPTD Taman Budaya Provinsi Kalsel, binaan Bunda PAUD Kalsel Hj. Fathul Jannah.

Acara turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK beserta Ketua Gatriwara Kalsel, Hj Faridah Supian HK, unsur Forkopimda Kalsel, Tenaga Ahli Gubernur, jajaran pimpinan tinggi pratama Pemprov Kalsel, serta ratusan perwakilan anak dari 13 kabupaten/kota.

Suasana semakin khidmat dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh As'ad Syamsul Arifin dan Fatmawati dari Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik Fajar Harapan. Doa lintas agama yang dipimpin perwakilan pelajar SMA sederajat di Banjarbaru juga menjadi simbol keberagaman dan persatuan.

Salah satu rangkaian penting dalam kegiatan tersebut adalah pembacaan Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan oleh perwakilan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Banjarbaru. Aspirasi tersebut merupakan hasil perumusan suara anak dari 13 kabupaten/kota yang berisi harapan serta masukan bagi pembangunan daerah dan masa depan Indonesia.

Kemeriahan acara berlanjut melalui parade Kids Take Over Satu Hari Saya Menjadi, yang menghadirkan anak-anak mengenakan berbagai kostum profesi seperti dokter, guru, polisi, penyiar, hingga penyanyi. Program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal berbagai profesi sekaligus menumbuhkan cita-cita sejak dini.

Dalam sesi tersebut, Aisyah Kayla Azzahra menyampaikan pesan sederhana namun menyentuh kepada para orang tua.

"Ayo sayangi kami, lindungi kami, dan temani kami meraih mimpi," ujarnya yang disambut tepuk tangan para tamu undangan.

Momen haru juga terjadi saat Gubernur Muhidin, Hj Fathul Jannah, dan jajaran Forkopimda menyerahkan bunga kepada perwakilan anak-anak sebagai simbol kasih sayang, kepedulian, dan komitmen bersama dalam memenuhi hak serta perlindungan anak di Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya Gubernur H Muhidin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak di Kalimantan Selatan sekaligus mengajak mereka terus belajar, berani bermimpi, dan mempersiapkan diri menjadi generasi unggul.

"Teruslah belajar dengan tekun, hormati orang tua dan guru, jauhi perilaku negatif, berani bermimpi setinggi langit, serta persiapkan diri menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, sehat, dan berdaya saing. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak," ujar H Muhidin.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Nurul Muhibbin oleh Hj Fathul Jannah, disaksikan Gubernur H Muhidin. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen dukungan Provinsi Layak Anak serta pemenuhan hak dan perlindungan anak oleh Forkopimda Kalimantan Selatan.

Keceriaan anak-anak semakin terasa ketika Gubernur H Muhidin dan Hj Fathul Jannah menggelar kuis berhadiah sepeda dan televisi. Antusiasme peserta memenuhi ruangan saat mereka berlomba menjawab pertanyaan yang diajukan.

Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ditutup dengan sesi foto bersama antara Gubernur H Muhidin, Hj Fathul Jannah, dan ratusan anak yang hadir, menjadi penutup hangat sekaligus simbol kebersamaan dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin ramah anak. (rin/ali/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Rabu (1/7/2026). Gubernur mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas serta memberikan data yang jujur, benar, dan lengkap.

Pencanangan ditandai secara simbolis melalui prosesi mendulang intan dan menyatukan kepingan intan bersama Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Haris Munandar.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan SOPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, instansi vertikal, lembaga keuangan, asosiasi dunia usaha, akademisi, organisasi pengusaha, tim Sensus Ekonomi 2026, dan berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya Gubernur H Muhidin, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di seluruh sektor ekonomi. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

"Pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang wajib kita sukseskan. Sensus ini bukan hanya tugas BPS, tetapi menjadi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia agar kita dapat menata perekonomian berdasarkan data yang akurat dan lengkap," ujar H Muhidin.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8,1 persen.

"Sensus ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Banua, memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD," katanya.

H Muhidin menambahkan, dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel dalam memperkuat kebijakan berbasis data. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui kolaborasi Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel bersama BPS Kalsel dalam pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi atau Kawal Inflasi-Kalsel Bekerja.

"Dengan semangat kolaborasi yang sama, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus karena seluruh data dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden tanpa terkecuali. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik," tegasnya.

H Muhidin mengungkapkan, dirinya telah menerima petugas sensus di kediamannya. Karena itu, ia mengimbau seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk turut menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi secara benar, lengkap, dan jujur.

"Partisipasi aktif masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Semakin baik data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat dirumuskan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 5,67 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,61 persen. Dengan Sensus Ekonomi ini, kita optimistis target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen dapat diwujudkan," katanya.

Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ia mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.

"Seluruh data dan informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya serta dilindungi undang-undang. Karena itu kami mengimbau masyarakat memberikan data secara benar dan lengkap," tegas Dadang.

Pendataan lapangan secara door to door telah dimulai sejak pertengahan Juni dan akan berlangsung hingga Agustus 2026. Sebanyak 3.989 petugas sensus diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan berskala besar di seluruh lapangan usaha.

Melalui pencanangan ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sehingga menghasilkan data statistik ekonomi yang akurat, berkualitas, dan menjadi fondasi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Rangkaian acara ditutup dengan pemasangan rompi petugas sensus secara simbolis oleh Gubernur H Muhidin, dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (rin/ali/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 di Markas Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan, Jalan A. Yani Km 31 Banjarbaru, Rabu (1/7/2026). Kehadiran Gubernur bersama Ketua TP PKK Kalsel, Hj Fathul Jannah menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sinergi bersama Polri dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga keamanan dan mendukung percepatan pembangunan.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi penguat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Polda Kalsel dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H Muhidin menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian seluruh insan Bhayangkara yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri senantiasa menjadi institusi yang profesional, semakin dicintai masyarakat, serta terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara," ujar H Muhidin.

Menurutnya, sinergi yang terjalin erat antara Pemprov Kalsel, Polri, TNI, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi modal strategis dalam menciptakan situasi daerah yang aman, damai, dan kondusif sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal.

"Kami berkomitmen terus memperkuat kolaborasi bersama Polri dan seluruh unsur Forkopimda agar Kalimantan Selatan tetap menjadi daerah yang aman, damai, tenteram, dan bahagia bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Gubernur juga berharap semangat kebersamaan yang selama ini terbangun dapat terus dipertahankan sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 dipimpin langsung Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosyanto Yudha Hermawan selaku Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Komandan Upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Hermanto, sedangkan Perwira Upacara dijabat Ajun Komisaris Besar Polisi Biasa Songko.

Rangkaian upacara turut diwarnai pembacaan Tri Brata oleh Inspektur Polisi Dua Muhammad Raditya sebagai pengingat komitmen insan Bhayangkara terhadap nilai-nilai pengabdian kepada bangsa dan negara. Suasana semakin khidmat dengan iringan Korps Musik (Korsik) Polda Kalsel.

Sebanyak 13 kompi mengikuti upacara, terdiri atas personel Polda Kalsel dari berbagai satuan kerja, Polisi Wanita (Polwan), Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Samapta, Direktorat Reserse, Direktorat Pengamanan Objek Vital, Direktorat Polisi Perairan, hingga Satuan Brimob.

Upacara juga melibatkan personel TNI dari tiga matra, aparatur sipil negara di lingkungan Polda Kalsel, Basarnas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, serta berbagai unsur mitra kepolisian dan komponen masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan Hari Bhayangkara menjadi momentum refleksi bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Momentum Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar peringatan perjalanan waktu, tetapi menjadi refleksi atas delapan dekade pengabdian Polri. Usia kematangan ini membawa tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme, menjaga integritas, dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," katanya.

Menurut Kapolda, di tengah tantangan global dan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan melalui transformasi kelembagaan, peningkatan profesionalisme, serta pelayanan yang humanis, transparan, dan berkeadilan.

Ia menegaskan, bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan tugas kepolisian.

"Kepercayaan tidak diperoleh secara instan, tetapi dibangun melalui kerja keras, integritas, profesionalisme, keteladanan, serta pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Kapolda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, lembaga vertikal, tokoh agama, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Selatan.

Dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga dilakukan penyerahan tanda kehormatan kepada sejumlah personel Polri atas dedikasi dan pengabdiannya. 

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan penghargaan kepada Polda Kalsel yang diserahkan langsung Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK kepada Kapolda Kalimantan Selatan dan Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi dalam menjaga keamanan daerah.

Upacara dan syukuran tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, pejabat utama Polda Kalsel, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, perwakilan dunia usaha, para purnawirawan Polri, serta tamu undangan lainnya. (rfq/ali/jp). 

BANJARMASIN- Kalimantan Selatan mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah Seminar Academic Engagement dalam rangka pembentukan Adhyaksa Chamber 2026. Kegiatan ini digelar oleh Kejaksaan Agung RI di Aula Prof. H. Idham Zarkasy Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Selasa (30/06/2026).

Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin hadir dalam kegiatan tersebut bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifuddin, Kepala Inspektorat Kalsel Ahmad Fedayyen, serta Rektor ULM Prof. Achmad Alim Bachri.

Kegiatan ini juga dihadiri Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LLM yang sekaligus menjadi keynote speaker pada pembukaan seminar.

Dalam sambutannya Gubernur H Muhidin, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas kepercayaan menjadikan Kalsel dan ULM sebagai lokasi pelaksanaan perdana kegiatan tersebut di Indonesia. Ia juga menilai ULM terus menunjukkan perkembangan signifikan di tingkat nasional maupun internasional.

"Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Agung. Kegiatan ini merupakan kehormatan bagi Kalimantan Selatan,” ujar H Muhidin usai acara.

Sementara itu, Jamdatun R. Narendra Jatna, menegaskan bahwa ULM menjadi kampus pertama di Indonesia yang melaksanakan Seminar Academic Engagement dalam rangka pembentukan Adhyaksa Chamber. Menurutnya, Adhyaksa Chamber merupakan ruang mediasi dan arbitrase untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kejaksaan Agung telah meresmikan revitalisasi Gedung Adhyaksa Chamber di Jakarta sebagai bagian dari penguatan transformasi kelembagaan kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Tyas Widiarto, menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari unsur akademisi, kejaksaan tinggi dan negeri, BUMN, BUMD, serta insan pers.

Seminar Academic Engagement sendiri merupakan forum pelibatan akademisi dan pakar hukum yang diselenggarakan Kejaksaan RI untuk menghimpun masukan ilmiah, normatif, dan konseptual terkait rencana strategis pembentukan Adhyaksa Chamber.

Program ini menjadi bagian dari transformasi Kejaksaan RI sebagai pusat layanan, koordinasi, serta mediasi sengketa di masa mendatang. (sal/ali/jp).

BATOLA-  Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Lapangan 5 Desember, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Sabtu (20/6/2026) malam.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug, disaksikan ribuan peserta dan tamu undangan. Kedatangan gubernur disambut Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, dan Wakil Bupati H Herman Susilo melalui prosesi pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan.

MTQ tingkat provinsi ini mengusung tema "Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Kehidupan Masyarakat untuk Mewujudkan Batola Satu (Sejahtera, Agamis, Terpadu, dan Unggul)” dan berlangsung pada 18–26 Juni 2026.

Sebanyak 1.391 kafilah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan ambil bagian dalam ajang tersebut. Para peserta akan berkompetisi pada sembilan cabang lomba yang terbagi dalam 27 golongan, di antaranya tilawah, tahfiz, qira’at, tafsir, syarhil, fahmil, khat (kaligrafi), karya tulis ilmiah Al-Qur’an, serta cabang ekshibisi barzanji dan hadis.

Dalam sambutannya Gubernur H Muhidin mengapresiasi penyelenggaraan MTQ sebagai upaya pembinaan generasi Qurani sekaligus memperkuat syiar Islam di daerah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya MTQ ke-37 tingkat provinsi ini,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan MTQ sebagai momentum meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, terutama di tengah tantangan era modern yang sarat dengan pengaruh media sosial dan gaya hidup digital.

"Berbagai hiburan dan teknologi modern seringkali melalaikan, khususnya generasi muda, dari kebiasaan membaca Al-Qur’an,” katanya.

Gubernur juga mengajak para orang tua membiasakan anak-anak membaca Al-Qur’an sejak dini, minimal selepas salat Maghrib, agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ia berpesan kepada Dewan Hakim untuk menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalisme dalam penilaian, serta kepada peserta agar mengikuti lomba dengan niat ibadah.

"Nilailah secara sportif. Ini adalah Al-Qur’an, jangan dipermainkan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, berharap MTQ dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, tetapi juga dalam mengamalkan nilai-nilainya.

"Melalui MTQ ini, diharapkan terbentuk masyarakat yang unggul, berbudaya, dan berkarakter,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung program keagamaan.

Pembukaan MTQ turut dimeriahkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, lantunan shalawat, penampilan drum band, serta defile kafilah dari seluruh kabupaten/kota.

Acara ditutup dengan pengibaran bendera MTQ dan doa bersama sebagai simbol dimulainya rangkaian perlombaan.

Turut hadir unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, tokoh agama, alim ulama, serta seluruh peserta kafilah. (rfq/ali/jp). 

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin memaparkan kesiapan daerahnya dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Rakorsus bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026–2027” tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah rawan karhutla. Kegiatan ini diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi nasional menghadapi musim kemarau ekstrem.

Dalam paparannya, Gubernur Muhidin, menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan dengan penduduk sekitar 4,37 juta jiwa dan luas wilayah ±37.100 km² memiliki kerentanan tinggi terhadap karhutla akibat dominasi lahan rawa dan gambut yang mudah terbakar, terutama saat kemarau panjang dan pembukaan lahan.

Ia menyoroti pola kejadian karhutla yang berulang setiap lima tahun, yakni pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, Kalsel mencatat 2.799 kejadian karhutla dengan luas terbakar mencapai 190.394,58 hektare.

"Vegetasi gambut mengering, muka air turun, dan hotspot meningkat menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar Muhidin.

Untuk penanganan, Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas, yakni kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor, wilayah Utara (Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin), serta wilayah Timur Pegunungan Meratus yang meliputi Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.

Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei–17 Juni 2026, tercatat 492 titik panas dengan delapan kejadian karhutla yang membakar 33,52 hektare lahan. Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi sebanyak 300 titik, sementara dampak terluas terjadi di Kabupaten Banjar seluas sekitar 27,8 hektare.

Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Kalsel telah menerbitkan surat edaran gubernur terkait kesiapsiagaan karhutla 2026, serta memperkuat upaya pencegahan melalui pemetaan zona rawan, sosialisasi, simulasi, dan pembangunan sarana pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air.

Kesiapsiagaan juga diperkuat dengan patroli sejak April, status siaga di sejumlah daerah, serta apel siaga provinsi yang dijadwalkan awal Juli 2026.

Dari sisi sumber daya, Pemprov Kalsel menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 pengolah data, serta 372 personel patroli dan KIE. Dukungan logistik mencakup 68 mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit patroli, dan 337 mesin pompa air.

Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada stabilitas nasional, ekonomi, hingga hubungan internasional. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan dan respons cepat berbasis kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan pencegahan, bukan hanya pemadaman saat api sudah meluas,” tegasnya.

Menkopolkam juga menyoroti enam provinsi prioritas rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dengan puncak pada Juli–September akibat pengaruh El Nino. Kondisi ini memperkuat urgensi kesiapsiagaan nasional.

BNPB bersama pemerintah daerah telah menyiapkan mobilisasi personel, posko lapangan, serta penetapan status siaga darurat di wilayah prioritas. Pemerintah juga mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

Upaya tersebut mencakup pemantauan dini, patroli terpadu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni dan satgas gabungan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi. (sal/ali/jp). 

BANJARMASIN- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 secara berturut-turut yang diraih Pemprov Kalsel sejak 2013.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (11/6/2026). LHP diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin dan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.

Dalam sambutannya Gubernur H Muhidin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP ke-13 berturut-turut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Opini ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti secara serius dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” ujar H Muhidin.

Ia juga mengungkapkan, bahwa hasil pemeriksaan tahun ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. BPK mencatat 10 temuan dengan 25 rekomendasi, menurun dari 19 temuan dan 45 rekomendasi pada tahun sebelumnya.

"Penurunan jumlah temuan dan rekomendasi menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Selatan,” katanya.

H Muhidin menambahkan, nilai temuan dalam pemeriksaan tahun ini mencapai Rp2,8 miliar. Namun, sebagian besar telah ditindaklanjuti melalui pengembalian ke kas daerah.

Sementara itu, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Dr. Slamet Kurniawan, menyatakan LKPD Pemprov Kalsel telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan didukung bukti pemeriksaan yang memadai.

"Pemprov Kalsel mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar, didukung kecukupan bukti, kelengkapan, serta efektivitas pengendalian intern,” ujarnya.

Menurut Slamet, hasil pemeriksaan menunjukkan laporan keuangan Pemprov Kalsel bebas dari salah saji material sehingga layak memperoleh opini WTP. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK juga menyoroti beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti, antara lain pengelolaan retribusi pemanfaatan aset daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta pemanfaatan aset Lapangan Golf Swargaloka Banjarbaru yang belum memberikan penerimaan optimal bagi daerah.

Selain itu, dari total 2.066 rekomendasi yang pernah disampaikan BPK kepada Pemprov Kalsel, sebanyak 1.515 rekomendasi atau 73,33 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sementara 390 rekomendasi (18,88 persen) masih dalam proses penyelesaian dan 161 rekomendasi (7,79 persen) belum ditindaklanjuti.

Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI.

"Kami akan mengawal dan mendorong percepatan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang masih harus diselesaikan,” tegasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan BPK RI, Wakapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Kabinda Kalsel, Danlanal, Danlanud, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Capaian opini WTP ke-13 berturut-turut ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemprov Kalsel dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (md/ali/jp). 

BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan memperkuat langkah pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah menyusul masih terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di ruang kerja Kapolda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).

Gubernur H Muhidin hadir didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil dan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady. Sementara dari pihak Pertamina hadir Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, serta Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Bondan Tri Wibowo.

Pertemuan juga dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, di antaranya Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Ditintelkam.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM bersubsidi, termasuk indikasi penimbunan oleh oknum tertentu serta praktik premanisme yang berpotensi mengganggu rantai distribusi BBM.

Berdasarkan data kuota yang tersedia, pasokan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan dinilai seharusnya mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa pengendalian pembelian BBM subsidi, khususnya Solar, saat ini dilakukan melalui sistem QR Code yang membatasi volume pembelian sesuai ketentuan.

Menurutnya, petugas SPBU memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi terhadap pengguna QR Code saat transaksi berlangsung. Namun, implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pengawasan penggunaan QR Code dan tingkat kepatuhan pengguna.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur H Muhidin meminta Pertamina memperkuat sistem pengendalian penggunaan QR Code dengan mempertimbangkan integrasi data kendaraan melalui STNK guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan BBM subsidi.

"Perlu ada penguatan sistem pengendalian sehingga distribusi BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Gubernur.

Ia juga meminta Pertamina memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan penggunaan barcode atau QR Code serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo secara lebih terkoordinasi guna menghindari antrean panjang dan keterlambatan pasokan di berbagai daerah.

Menurutnya, sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU menjadi kunci untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan.

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa penyebab antrean dan kelangkaan BBM perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk dugaan penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi, akan diperkuat melalui koordinasi lintas instansi. Pertamina juga diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem QR Code serta memperbaiki pola distribusi dari depo agar pasokan lebih merata dan antrean dapat diminimalkan.

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (sal/ali/jp).