Lynda membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi Kejaksaan Negeri Murung Raya atas dukungan dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa.

Menurut Lynda, pendampingan hukum penting untuk membantu aparatur desa mengenali potensi persoalan sejak dini serta meminimalkan risiko kesalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Ia menegaskan, setiap kebijakan, penggunaan anggaran, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, maupun hukum.

“Pendampingan hukum bukan dimaksudkan untuk membenarkan setiap tindakan aparatur, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai hukum, prosedur, dan prinsip akuntabilitas,” tegas Lynda.

Ia mengingatkan, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta aset desa harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Lynda juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang cermat dan tepat sasaran. Menurutnya, anggaran desa harus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Murung Raya berharap aparatur desa semakin memahami aspek hukum dalam menjalankan kewenangannya, sehingga mampu mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemkab Murung Raya juga berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Murung Raya terus diperkuat melalui pembinaan dan pendampingan hukum agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (maya/jp). 

Ketua Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk meningkatkan pembinaan seni qasidah di Barito Timur.

“Alhamdulillah, dari 12 utusan yang kita bawa ke Kabupaten Kapuas, ada tiga nomor yang berhasil diraih peserta kita. Salah satunya Vokalis Bintang Gambus tingkat anak-anak meraih Terbaik I dan insyaallah akan mewakili Provinsi Kalimantan Tengah pada ajang tingkat nasional,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini, Selasa (20/10/2026). 

Ia mengapresiasi kerja keras para peserta yang telah mengikuti kompetisi, serta peran pelatih, pembina, dan pendamping yang mendampingi kafilah sejak masa persiapan hingga pelaksanaan festival berakhir.

Nursulistio juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, para orang tua peserta, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada kafilah selama mengikuti FSQ XII.

Menurutnya, keikutsertaan dalam festival tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana mengasah kemampuan, meningkatkan kualitas seni budaya Islami, membangun sportivitas, dan mempererat silaturahmi antardaerah.

"Harapannya, kegiatan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan, membina seni dan budaya, serta memperkuat silaturahmi,” katanya.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Nursulistio memastikan seluruh rombongan kafilah Barito Timur telah kembali ke daerah dan kediaman masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat.

Ia berharap prestasi yang diraih di Kabupaten Kapuas menjadi dorongan bagi LASQI Barito Timur untuk terus meningkatkan pembinaan dan mempersiapkan peserta agar mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi.

Penegasan itu disampaikan Nursulistio usai peringatan HUT ke-62 Partai Golkar di Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, yang digelar secara sederhana di tengah kondisi karhutla dan kabut asap, Selasa (20/10/2026). 

Peringatan tersebut dilaksanakan secara terbatas dengan rangkaian kegiatan berupa ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Ampah, dilanjutkan doa bersama dan syukuran sederhana.

Nursulistio mengatakan, keterbatasan pelaksanaan akibat kondisi lingkungan yang kurang mendukung tidak mengurangi makna peringatan HUT partai. Momentum tersebut justru menjadi kesempatan bagi seluruh kader untuk melakukan evaluasi, memperkuat soliditas organisasi, dan meneguhkan komitmen dalam melayani masyarakat.

"Bagi kami, HUT Partai Golkar bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat, serta menghadirkan karya nyata yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung,” ujar Nursulistio.

Ia menekankan, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui integritas, tanggung jawab, dan tindakan konkret. Karena itu, kader Golkar di Barito Timur diminta tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga membuktikannya melalui kontribusi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, peran Partai Golkar harus diwujudkan melalui kerja organisasi dan fraksi di lembaga pemerintahan, terutama dalam menyerap aspirasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan warga.

Nursulistio juga mengajak seluruh kader menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan membangun sinergi dengan pemerintah demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.

"Kepercayaan masyarakat harus kita jaga melalui kerja nyata. Kader Partai Golkar harus terus hadir bersama masyarakat, memberikan solusi, menguatkan kebersamaan, dan mendukung pembangunan,” tegasnya.

Ia berharap momentum HUT ke-62 menjadi penguat konsolidasi internal sekaligus dorongan bagi seluruh kader untuk menjaga nama baik partai melalui pengabdian yang berorientasi pada kepentingan publik.

Nursulistio turut meminta doa dan dukungan masyarakat agar Partai Golkar terus berkontribusi dalam mendorong kemajuan Kabupaten Barito Timur.

Menurutnya, kebesaran partai tidak cukup diukur dari perayaan dan kegiatan seremonial, tetapi juga dari kemampuan kader menjalankan tanggung jawab politik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Mohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat agar bersama-sama Partai Golkar mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Barito Timur,” pungkasnya. (zi/jp). 

Dalam sidang pleno tersebut, Yuliana Dewi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Perempuan Bangsa PC PKB Kota Palangka Raya. Kehadiran Dina menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Perempuan Bangsa di Kalimantan Tengah untuk memperkuat kepengurusan dan mendorong pemberdayaan perempuan di tingkat daerah.

Dina yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan ucapan selamat kepada Yuliana Dewi atas amanah yang diberikan. Ia berharap kepengurusan baru mampu membangun organisasi yang solid dan menghadirkan program yang menjawab kebutuhan perempuan di Kota Palangka Raya.

"Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Yuliana Dewi atas amanah yang diberikan sebagai Ketua Perempuan Bangsa PC PKB Kota Palangka Raya. Semoga kepercayaan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan membawa Perempuan Bangsa semakin maju, solid, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dina.

Menurut Dina, Perempuan Bangsa memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas diri, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan muda dalam kegiatan organisasi. Generasi muda, menurutnya, perlu mendapat ruang untuk menyampaikan gagasan, mengembangkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

"Saya berharap Yuliana Dewi dapat membangun kepengurusan yang solid, terbuka, dan mampu merangkul semua kalangan perempuan. Jadikan Perempuan Bangsa sebagai rumah bersama bagi perempuan untuk belajar, bergerak, berkarya, dan memperjuangkan kemajuan perempuan,” katanya.

Dina turut mengajak perempuan di Kota Palangka Raya, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dalam Perempuan Bangsa. Ia berharap organisasi tersebut menjadi wadah bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan, memperluas jejaring, dan meningkatkan kontribusi di berbagai bidang.

"Untuk seluruh perempuan, terutama generasi muda perempuan di Kota Palangka Raya, ayo bergabung bersama Perempuan Bangsa. Mari kita satukan semangat, gagasan, dan potensi untuk membangun perempuan yang mandiri, berdaya, dan mampu mengambil peran dalam berbagai bidang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dina menegaskan pentingnya membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Ia juga berharap Perempuan Bangsa PC PKB Kota Palangka Raya dapat membangun sinergi dengan DPW PKB Kalimantan Tengah, DPC PKB Kota Palangka Raya, serta berbagai elemen masyarakat.

"Harapan kita, Perempuan Bangsa semakin hadir di tengah masyarakat dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Mari bersama-sama membangun organisasi yang kuat, memperluas partisipasi perempuan, dan melahirkan perempuan-perempuan yang berani, mandiri, serta siap memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa,” pungkas Dina. (maya/jp). 

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan verifikasi pelaporan SPM yang dipimpin Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Fery Noah, di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (19/10/2026). Rapat dihadiri sejumlah kepala dan perwakilan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penerapan SPM.

Dalam rapat tersebut, dibahas perkembangan capaian penerapan SPM Kabupaten Kapuas dari Triwulan I hingga Triwulan III 2026. Meski menunjukkan perkembangan di sejumlah bidang pelayanan, evaluasi lanjutan tetap diperlukan untuk mengidentifikasi indikator yang belum mencapai target serta memastikan data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi faktual.

Fery Noah menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antarperangkat daerah dalam menyusun laporan SPM, terutama terkait validitas data penerima layanan dan mutu pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan validasi data, menindaklanjuti hasil verifikasi Inspektorat, serta menyampaikan kendala dan langkah konkret untuk menyelesaikan indikator yang belum memenuhi target maupun data yang belum lengkap.

Menurut Fery, ketepatan dan kelengkapan pelaporan menjadi perhatian karena batas waktu penyampaian laporan SPM Triwulan III Tahun 2026 ditetapkan pada 20 Oktober 2026. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan seluruh proses pelaporan diselesaikan tepat waktu.

Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi SPM tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan angka pelaporan, tetapi harus menjadi bahan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Data SPM ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai perangkat daerah dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal kepada masyarakat. Saya berharap melalui penilaian ini, kita bisa mengevaluasi diri, sejauh mana pelayanan yang telah kita berikan kepada masyarakat. Karena tugas dan fungsi pemerintah pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi dan verifikasi tersebut, Pemkab Kapuas berharap kualitas pelaporan SPM semakin akurat dan akuntabel, disertai tindak lanjut yang terukur dari setiap perangkat daerah. Dengan demikian, evaluasi SPM dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat secara berkelanjutan. (fah/hru/jp). 

Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Penguatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah praktik yang bertentangan dengan aturan di lingkungan rutan.

Dalam kegiatan itu, Agung Novarianto bersama seluruh jajaran menegaskan komitmen untuk menolak dan mencegah segala bentuk pungutan liar (pungli), gratifikasi, peredaran narkoba dan telepon genggam ilegal, serta penyalahgunaan kewenangan.

Komitmen tersebut menuntut setiap pegawai menjalankan tugas secara jujur, disiplin, transparan, dan akuntabel. Seluruh petugas juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan, saling mengingatkan, serta menjalankan pengawasan sesuai kewenangan untuk meminimalkan potensi pelanggaran.

"Menjaga integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan, melainkan kewajiban kita bersama. Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menolak pungli, gratifikasi, peredaran narkoba dan HP ilegal, serta segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Komitmen ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Agung.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang menegaskan upaya membangun budaya kerja yang berintegritas melalui kepatuhan terhadap aturan, penguatan pengawasan internal, dan pelaksanaan tugas secara profesional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, bersih dari penyimpangan, serta mampu memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat. (zi/jp). 

Dalam kegiatan tersebut, Danrem didampingi Dandim 1007/Banjarmasin, Direktur Utama Bangun Banua, dan Kasiter Kasrem 101/Antasari. Distribusi air menyasar warga di Jalan Mantuil RT 03, RT 16, dan RT 17.

Sejak pagi, warga tampak antusias mengantre sambil membawa jeriken, galon, ember, hingga tandon untuk menampung air bersih yang dibagikan. Bantuan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya.

Selain di Kelurahan Mantuil, penyaluran air bersih juga dilakukan di Kelurahan Basirih, Pelambuan, dan Basirih Selatan. Kegiatan serupa dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan melalui Kodim jajaran Korem 101/Antasari.

Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, menegaskan TNI berkomitmen hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan, termasuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kekeringan yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.

"TNI harus hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Karena itu, kami akan terus berupaya membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk melalui distribusi air bersih agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” tegas Ilham.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG yang diterimanya, hujan diperkirakan mulai turun pada minggu pertama atau kedua November 2026. Meski demikian, masyarakat di sejumlah wilayah masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masih terjadi.

"Berdasarkan kondisi di lapangan, masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian bersama agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hari ini kami mendistribusikan 21.000 liter air bersih,” ungkapnya.

Salah seorang warga Mantuil, Muhammad Ramli, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Korem 101/Antasari dalam membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

"Kami mewakili warga mengucapkan terima kasih kepada Korem 101/Antasari atas bantuan air bersih yang diberikan kepada kami. Bantuan ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena di desa kami PDAM belum masuk. Harapannya, ke depan layanan PDAM dapat segera menjangkau wilayah kami sehingga warga lebih mudah mendapatkan air bersih,” ujarnya.

Korem 101/Antasari bersama satuan jajarannya menyatakan akan terus melaksanakan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan keperluan mandi, cuci, kakus (MCK). (penrem/ali/jp). 

Kegiatan yang dipimpin Kompol Suprihatin dan AKP Erikson tersebut didampingi Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengawasan internal Polri untuk memastikan personel mematuhi ketentuan disiplin, menjaga sikap tampang, serta menjalankan tugas secara profesional.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa sikap tampang, kerapian seragam dan atribut, serta kelengkapan administrasi personel, termasuk pemeriksaan khusus terhadap polisi wanita (Polwan). Pemeriksaan juga meliputi kendaraan dinas, senjata api beserta kelengkapannya, tes urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba, serta telepon genggam personel.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh personel yang menjalani tes urine dinyatakan negatif. Petugas juga tidak menemukan pelanggaran dalam pemeriksaan kebersihan dan kelengkapan administrasi senjata api. Selain itu, pemeriksaan telepon genggam tidak menemukan aplikasi judi online. Namun, sejumlah personel masih ditemukan kurang rapi dalam hal sikap tampang dan penggunaan seragam dinas atau gampol.

Personel yang ditemukan belum memenuhi ketentuan tersebut diberikan arahan dan pembinaan agar segera memperbaiki penampilan serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawarda melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa Gaktibplin menjadi bagian penting dari pembinaan dan pengawasan internal guna menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme anggota Polri.

"Gaktibplin ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana evaluasi dan pembinaan agar setiap personel semakin tertib, disiplin, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menekankan kepada seluruh anggota untuk mematuhi aturan, menjaga sikap tampang, melengkapi administrasi, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil tes urine yang seluruhnya negatif merupakan hal positif. Meski demikian, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan harus terus dijaga secara konsisten.

"Pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Setiap personel harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Melalui kegiatan Gaktibplin, Polres Tabalong menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab personel, sekaligus menjaga integritas institusi serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya personel Polri yang disiplin, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat. (fah/jp).

Bupati M. Yamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Misnohartaku, menyampaikan apresiasi kepada panitia pembangunan, pengurus jemaat, dan seluruh warga Jemaat GKE Ampah atas rampungnya pembangunan gedung gereja tersebut.

Menurutnya, penyelesaian pembangunan Gereja Sion merupakan hasil kebersamaan, kerja keras, dan kemitraan antara jemaat, panitia, serta pemerintah.

"Peresmian dan pentahbisan Gedung Gereja Sion hari ini tidak hanya menandai selesainya pembangunan secara fisik, tetapi juga merupakan wujud nyata kemitraan, kebersamaan, serta kerja keras seluruh jemaat bersama panitia dan pemerintah,” ujarnya.

Misnohartaku menegaskan, rumah ibadah memiliki peran strategis yang tidak terbatas pada kegiatan keagamaan. Gereja juga menjadi tempat pembinaan mental, spiritual, dan karakter umat untuk membentuk sumber daya manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi toleransi.

Karena itu, ia berharap keberadaan Gereja Sion dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan dan keharmonisan di Barito Timur.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berkomitmen mendukung pembinaan kehidupan beragama sebagai bagian dari upaya mewujudkan daerah yang Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis (SEGAH).

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga mengajak warga Jemaat GKE Ampah untuk menjaga dan merawat gedung gereja agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ia turut menekankan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama, khususnya di Kecamatan Dusun Tengah, melalui sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan menjaga kedamaian.

Selain menjaga kerukunan, Sekda mendorong masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ia berharap gereja tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan iman sekaligus mempererat persaudaraan dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Timur, Asisten III Setda Barito Timur, Ketua Umum Majelis Sinode GKE, Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE Pdt. Gunedi, M.Th., kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), unsur TNI-Polri, Camat Dusun Tengah, para ketua resort se-Barito Timur, serta pendeta, vikaris, penatua, diakon, panitia, dan jemaat GKE Ampah. (zi/jp). 

Dari 25 calon pendonor yang terdiri atas personel Polres Tabalong dan Polsek jajaran, sebanyak 20 orang dinyatakan dapat mendonorkan darah, sedangkan lima lainnya tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

Kegiatan yang mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri”, ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap sesama sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang memerlukan transfusi.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, menyampaikan bahwa donor darah tersebut menjadi salah satu wujud pengabdian Polri melalui aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, peringatan Hari Jadi Humas Polri ke-75 tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat peran kehumasan, tetapi juga mendorong pelaksanaan kegiatan sosial yang mencerminkan kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Momentum tersebut juga menjadi pengingat pentingnya peran Humas Polri dalam membangun komunikasi yang positif, menyampaikan informasi secara akurat, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Melalui kegiatan donor darah ini, Polres Tabalong berharap semangat solidaritas dan kepedulian sosial terus tumbuh di lingkungan kepolisian. Selain memperingati Hari Jadi Humas Polri ke-75, kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan darah serta memperkuat komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (fah/jp). 

Barang bukti yang diamankan memiliki berat bersih 4,32 gram dan berat kotor 6,30 gram, termasuk plastik klip pembungkus.

Operasi tersebut dipimpin langsung Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono. Personel gabungan dikerahkan untuk menyisir sejumlah kawasan yang menjadi sasaran operasi.

Pria berinisial M beserta barang bukti selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, menegaskan pihaknya akan terus mengintensifkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam mengungkap dugaan peredaran narkoba, termasuk dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.

"Bagi masyarakat yang mengetahui atau melihat dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya, dapat menghubungi layanan Polisi 110 untuk menyampaikan laporan atau informasi yang membutuhkan penanganan kepolisian,” tegasnya, Selasa (20/10/2026). 

Melalui operasi berkelanjutan dan sinergi dengan masyarakat, Polresta Banjarmasin berharap upaya pemberantasan narkoba semakin efektif guna menjaga keamanan serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkotika. (fah/jp). 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kondisi karhutla sekaligus mengevaluasi penanganan di lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan tambahan guna mempercepat pemadaman.

Rombongan tiba sekitar pukul 09.30 WITA di VIP Room Bandara Internasional Syamsudin Noor menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara bernomor A7306. Selanjutnya, rombongan menuju kawasan Booster Lingkar Utara PT AM Intan Banjar, Kabupaten Banjar, tempat Gubernur H Muhidin telah menunggu untuk menyambut sekaligus mendampingi peninjauan.

Dalam kesempatan itu, H Muhidin kembali mengajukan usulan bantuan penanganan karhutla bagi wilayah yang belum memperoleh dukungan. Dari 12 kabupaten yang sebelumnya diusulkan menerima bantuan, baru enam kabupaten yang telah mendapatkannya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat sekaligus memperkuat penanganan di daerah melalui pemadaman api dan pembasahan lahan, terutama di kawasan gambut.

"Jadi, ada pemadaman api, ada pembasahan,” ujar H Muhidin.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel menyiapkan cairan surfaktan. Pasokan berikutnya direncanakan diperbanyak dan didistribusikan ke kabupaten yang membutuhkan.

Pemprov Kalsel juga merencanakan pembangunan embung kecil sebagai sumber air untuk pembasahan lahan, termasuk mendukung operasi pemadaman melalui helikopter dengan metode water bombing.

Menurut Muhidin, pembasahan lahan menjadi langkah penting dalam penanganan karhutla di kawasan gambut karena bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah dipadamkan.

"Karena api di dalam masih ada. Itu kalau daerah gambut,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, peninjauan lapangan dilakukan untuk menginventarisasi kebutuhan penanganan karhutla sekaligus menentukan dukungan yang dapat diberikan pemerintah pusat.

"Pertama kita inventarisir dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang masih dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.

Kristomei menegaskan, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi untuk mencegah kebakaran meluas. Kebutuhan personel, peralatan pemadam, tangki air, hingga dukungan anggaran akan dipetakan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

"Jam per jam, menit per menit kita harus segera merespons, jangan sampai api itu semakin meluas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, Polri, dan pihak swasta. Koordinasi diperlukan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan serta dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman.

Selain penanganan langsung di lapangan, BNPB menjajaki penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu mengatasi karhutla. Kristomei menyebut penggunaan dry ice akan dicoba untuk mendukung proses pembentukan hujan, kemudian dilanjutkan dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan bahan semai yang sesuai.

"Di Sumsel kita sudah berhasil seperti itu, dan saat ini di Kalimantan akan kita coba lagi seperti itu sehingga hujan bisa turun baik di Kalimantan Tengah maupun di Kalsel,” ungkapnya.

Terkait tawaran bantuan dari sejumlah negara tetangga, BNPB masih menginventarisasi bentuk dukungan yang tersedia. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan dampak langsung terhadap penanganan kebakaran.

"Jadi bantuan itu harus benar-benar bantuan yang memang kita butuhkan dan bisa langsung berdampak untuk memadamkan api ini,” katanya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala BIN Daerah Kalsel Kombes Pol. Sentot Adi Dharmawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Danlanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, serta Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P.

Usai meninjau lokasi karhutla di Kalsel, KSAD dan Kepala BNPB beserta rombongan bertolak menuju Kalimantan Tengah untuk melanjutkan kunjungan kerja. (rfq/ali/jp). 

Rencana tersebut dibahas dalam paparan dan diskusi penyusunan dokumen Masterplan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Bawah Jembatan Barito Kuala di Aula Mufakat, Marabahan, Senin (19/10/2026). Kegiatan mengusung tema “Barito River Gateway – The River, The City, The Gathering”.

Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi hadir bersama Sekretaris Daerah Batola, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar) beserta jajaran, para asisten Sekda, pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Batola, Direktur Akparnas Banjarmasin, tim konsultan, serta para camat dan kepala desa se-Kecamatan Alalak.

Dalam pemaparannya, konsultan PT Kinarya Alam Raya, Yayan Indrayana, menjelaskan bahwa pengembangan kawasan dirancang dengan sungai sebagai elemen utama yang menghubungkan berbagai fungsi ruang. Konsep tersebut mencakup zona penerima, kawasan komersial berupa hotel, gedung serbaguna dan area ritel, fasilitas rekreasi keluarga, jalur tepi sungai (river walk), jalur joging, serta ruang terbuka publik atau central lawn seluas sekitar 11,8 hektare.

"Tema kita menjadikan sungai sebagai focal point yang mengikat kawasan kota dan titik kumpul berbagai kegiatan. Harapannya, kawasan ini tidak hanya menjadi milik Barito Kuala, tetapi juga menjadi landmark regional Kalimantan Selatan,” ujar Yayan.

Bupati Bahrul Ilmi menyambut positif paparan awal tersebut. Ia berharap pengembangan kawasan wisata bawah Jembatan Barito dapat meningkatkan daya tarik pariwisata daerah, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut H Bahrul Ilmi, keberadaan Jembatan Barito menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Karena itu, kawasan di sekitarnya diharapkan mampu menjadi ruang publik sekaligus lokasi penyelenggaraan kegiatan berskala regional hingga nasional.

"Potensi wisata di Batola harus terus dipacu agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana keberhasilan daerah wisata lain di Indonesia. Kita memiliki keunggulan dengan hadirnya ikon Jembatan Barito. Ke depan, dengan fasilitas ruang terbuka dan lapangan seluas 11,8 hektare ini, kawasan bawah Jembatan Barito siap menjadi tuan rumah berbagai acara besar dan menjadi pusat keramaian baru di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Bahrul Ilmi juga memberikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan rancangan kawasan. Masukan tersebut meliputi penyediaan area parkir berkapasitas besar, pengembangan taman bunga khas rawa, wahana permainan keluarga dan air, serta fasilitas pendukung seperti musala dan toilet yang bersih dan ramah lingkungan.

Selain pengembangan kawasan wisata, Bupati turut menyampaikan rencana integrasi dengan kawasan permukiman seluas 2.500 hektare dari arah Handil Bakti. Integrasi tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi daerah.

Pembahasan masterplan juga melibatkan masukan dari instansi teknis dan kalangan akademisi. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain dukungan ketersediaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan aspek keamanan lingkungan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kawasan wisata bawah Jembatan Barito. Melalui perencanaan terpadu, Pemkab Batola berharap kawasan ini dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang memiliki daya tarik regional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. (dsk/ali/jp). 

Peluncuran program tersebut dirangkai dengan upacara yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD). Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi selaku pembina upacara secara resmi meluncurkan program itu dengan memukul gong.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Kuala, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja, Kepala UPPD Samsat Marabahan, serta Kasat Lantas Polres Barito Kuala.

Dalam amanatnya, H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Jangan sampai kita mengajak masyarakat untuk taat pajak, sementara kendaraan dinas yang kita gunakan justru belum memenuhi kewajiban perpajakannya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penerimaan dari PKB serta opsen PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan kepatuhan, Bupati menginstruksikan seluruh kepala SOPD dan camat agar segera menindaklanjuti sejumlah langkah strategis. Pertama, menyosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat hingga tingkat desa. Program tersebut berlangsung sampai 30 November 2026.

Kedua, menyelesaikan tunggakan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak seluruh kendaraan dinas di lingkungan masing-masing. Ketiga, melaporkan kendaraan yang telah dihibahkan, dilelang, mengalami kerusakan berat, atau hilang kepada Samsat Marabahan agar status dan data registrasinya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk apresiasi, BP2RD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Batola juga akan memberikan penghargaan kepada SKPD dan kecamatan yang menunjukkan tingkat kepatuhan pajak terbaik, memiliki tunggakan terendah, serta aktif melaporkan kondisi kendaraan dinas yang rusak, dihibahkan, atau hilang.

Sementara itu, Kepala BP2RD Provinsi Kalimantan Selatan, H Subhan Nor Yaumil, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi turut menghadirkan program diskon pajak daerah tahun 2026 untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam program Gebyar Panutan Pajak 2026, masyarakat dan ASN yang memenuhi ketentuan pembayaran pajak berkesempatan memperoleh kupon undian. Pengundian dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027, dengan hadiah berupa satu paket umrah, tiga unit sepeda listrik, tiga unit sepeda gunung, serta delapan bingkisan lainnya.

Usai memimpin upacara dan meluncurkan program, Bahrul Ilmi bersama jajaran meninjau pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui mobil pelayanan keliling BP2RD yang beroperasi di halaman Kantor Bupati Barito Kuala.

Melalui program ini, Pemkab Batola berharap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya kendaraan dinas milik pemerintah daerah, semakin meningkat sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan daerah sekaligus memperkuat keteladanan ASN kepada masyarakat. (dsk/ali/jp). 

Peresmian dilakukan oleh Wakil Bupati Barito Kuala, H Herman Susilo, SM, bersama Direktur Utama BPR Tapin Sejahtera Rina Yuanti, ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta perwakilan sektor perbankan.

Dalam sambutannya H Herman Susilo menyambut positif kehadiran BPR Tapin Sejahtera di Marabahan. Menurutnya, bertambahnya layanan perbankan menjadi salah satu peluang untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan keuangan bagi masyarakat.

"Pembangunan di Barito Kuala dalam dua tahun ini sungguh luar biasa. Dulu bangunan ini kosong, sekarang sudah berjejer bank-bank yang mengisinya,” ujarnya.

Ia juga mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk memanfaatkan layanan BPR Tapin Sejahtera sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor perbankan.

"Bank ini milik daerah. Siapa lagi yang mengembangkan kalau bukan kita,” tegasnya.

H Herman menambahkan, Pemkab Batola memiliki sejumlah program strategis, termasuk program perumahan bagi ASN. Ia berharap sektor perbankan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama BPR Tapin Sejahtera, Rina Yuanti mengatakan, pembukaan Kantor Kas Marabahan merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan.

Menurut Rina, BPR Tapin Sejahtera memprioritaskan pemberdayaan UMKM melalui penyaluran kredit usaha dengan proses yang cepat dan persyaratan yang mudah. Selain layanan kredit, kantor kas tersebut juga melayani produk tabungan dan deposito.

Ia menyampaikan bahwa BPR Tapin Sejahtera beroperasi dengan izin dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mengikuti ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rina juga mengingatkan seluruh staf Kantor Kas Marabahan agar mengedepankan prinsip pelayanan 3S, yakni senyum, sapa, dan salam, serta menjaga integritas dalam memberikan layanan kepada nasabah.

Usai peresmian, Wakil Bupati Herman Susilo meninjau fasilitas kantor sekaligus melakukan transaksi perdana dengan membuka rekening tabungan di Kantor Kas Marabahan BPR Tapin Sejahtera.

Pembukaan kantor kas ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan di Kabupaten Barito Kuala, meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM, serta memperkuat kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian daerah. (dsk/ali/jp). 

Peninjauan bersama jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai pendangkalan alur sungai yang diperparah penurunan debit air. Kondisi ini menjadi perhatian karena sungai merupakan jalur transportasi utama bagi masyarakat di kawasan Danau Panggang hingga Paminggir, termasuk untuk mengangkut hasil pertanian dan perikanan.

Di lokasi, H Supian HK melihat langsung sedimentasi yang menyebabkan alur sungai semakin dangkal, disertai tumpukan eceng gondok dan gulma air. Kondisi tersebut menyulitkan pergerakan kapal penumpang dan angkutan barang, bahkan membuat sejumlah kelotok warga berisiko kandas saat melintasi jalur tersebut.

"Hari ini kami turun langsung bersama Dishub Provinsi. Kita lihat sendiri, alurnya dangkal sekali. Ditambah debit air turun drastis karena El Niño ini, kelotok warga nyangkut, distribusi hasil pertanian dan perikanan terganggu. Ini tidak bisa dibiarkan, ini soal ekonomi rakyat,” ujar H Supian HK saat melakukan peninjauan.

Menurutnya, pembersihan gulma air yang selama ini dilakukan perlu diikuti langkah penanganan yang lebih menyeluruh. Ia mengapresiasi upaya Dishub Kalsel yang rutin membantu membersihkan alur sungai menggunakan kapal pembersih, tetapi menilai pengerukan dan normalisasi diperlukan untuk mengatasi pendangkalan akibat sedimentasi.

"Pembersihan eceng gondok itu sifatnya situasional. Yang kita butuhkan sekarang adalah pengerukan dan normalisasi kanal secara menyeluruh. Dulu aspirasi ini sudah pernah kita perjuangkan dan manfaatnya sangat dirasakan warga untuk mencegah banjir dan melancarkan perikanan. Sekarang harus kita lanjutkan lagi,” tegasnya.

Dari pihak Dishub Kalsel, Kepala Seksi Pengendalian Operasional (Dal Ops), Weidyael Fitrin, menyatakan bahwa kondisi alur sungai di Danau Panggang menjadi perhatian instansinya. Menurutnya, karakteristik wilayah yang didominasi rawa dan danau membuat masyarakat sangat bergantung pada transportasi air untuk menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi.

"Kami sudah melihat langsung kondisi di lapangan, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan melakukan normalisasi sungai Danau Panggang di tahun ini,” ungkap Weidyael seusai peninjauan.

Dalam kesempatan tersebut, H Supian HK juga berdialog dengan para Danramil, kapolsek, dan operator kelotok di Dermaga Danau Panggang untuk menyerap keluhan serta masukan terkait kondisi jalur transportasi air.

Peninjauan ini diharapkan menjadi dasar tindak lanjut lintas instansi dalam menangani pendangkalan sungai. Normalisasi yang terencana diperlukan untuk menjaga kelancaran transportasi air, mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Danau Panggang dan sekitarnya. (sar/ali/jp). 

Apresiasi tersebut disampaikan Desy usai menghadiri penganugerahan Geospasial Banua Award 2026 di Banjarbaru, Senin (19/10/2026). Menurutnya, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan data yang berkualitas.

"Kami dari pimpinan dan jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya Geospasial Banua Award Tahun 2026,” ujar Desy.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni pemberian penghargaan, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan.

"Kami berharap acara ini bukan hanya seremonial, melainkan wujud nyata sinergi pemerintah daerah dengan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami mendukung percepatan transformasi digital, Kebijakan Satu Peta, dan Satu Data Indonesia menuju pembangunan yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan dan pihak yang telah berkontribusi meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah.

Ia menegaskan, bahwa keberhasilan pengelolaan informasi geospasial merupakan hasil kerja bersama, mulai dari pimpinan, pengelola data, hingga jajaran staf yang mendukung pelaksanaan program. Apresiasi juga disampaikan kepada peserta yang belum meraih penghargaan atas upaya dan komitmen mereka.

Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Ibnu Sofian, menyoroti pentingnya pemanfaatan data geospasial dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk perubahan iklim. Menurutnya, dinamika fenomena iklim seperti El Niño dan La Niña menuntut pemerintah daerah untuk memperbarui data secara berkala agar perencanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

Ia juga menekankan tiga unsur penting dalam membangun ekosistem informasi geospasial, yakni ketersediaan data berkualitas, keterhubungan simpul jaringan informasi geospasial antarsatuan kerja, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan informasi geospasial.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, menambahkan bahwa Geospasial Banua Award menjadi momentum untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan serta pemanfaatan informasi geospasial.

Menurutnya, penggunaan data geospasial sebagai dasar perencanaan pembangunan di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan. Karena itu, penghargaan ini diharapkan mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota dan satuan kerja perangkat daerah agar lebih optimal memanfaatkan data spasial dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.

"Acara hari ini saya berharap menjadi titik balik bagi 13 kabupaten/kota untuk melaksanakan perencanaan dengan data yang berbasis geospasial. Mudah-mudahan setelah acara hari ini, kawan-kawan yang belum aktif, baik dari kabupaten/kota maupun dari SOPD, nanti bisa menggunakan data geospasial lebih baik lagi,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan Geospasial Banua Award 2026, penguatan koordinasi, integrasi, dan pemanfaatan data geospasial diharapkan semakin optimal sehingga kebijakan pembangunan di Kalimantan Selatan dapat disusun secara lebih terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (dsk/ali/jp).

Kehadiran Ketua TP PKK HSS bersama jajaran pengurus merupakan bentuk dukungan terhadap upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, nyaman, dan ramah anak.

Dalam kesempatan tersebut, Hj Mustaidah mengapresiasi kesiapan kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, serta para siswa dalam memenuhi berbagai indikator penilaian Sekolah Sehat.

Menurutnya, keterlibatan seluruh warga sekolah menjadi faktor penting dalam membangun budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan pendidikan. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kata dia, tidak semestinya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penilaian lomba, tetapi perlu menjadi kebiasaan sehari-hari yang diterapkan secara berkelanjutan.

Penilaian ini diharapkan dapat mendorong SDN Tabihi Kanan untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan sekolah sekaligus memperkuat penerapan PHBS di kalangan peserta didik.

Dukungan TP PKK Kabupaten HSS dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari sinergi dengan dunia pendidikan untuk menanamkan kesadaran hidup sehat sejak dini, guna mendukung tumbuh kembang anak dan mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, serta berkualitas. (ari/jp).

Penyambutan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten HSS, Hj Tata Syafrudin Noor.

Dalam sambutannya Wabup H Suriani mengapresiasi SDN Tabihi Kanan, SMPN 1 Telaga Langsat, dan MAN 3 Hulu Sungai Selatan yang terpilih mewakili daerah pada penilaian tingkat provinsi.

Ia berharap berbagai persiapan yang telah dilakukan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus mendorong peningkatan pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah dan madrasah.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi satuan pendidikan lainnya untuk memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi peserta didik.

Tim penilai terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru.

Setelah penyambutan, tim melanjutkan peninjauan lapangan ke tiga sekolah sasaran, yakni SDN Tabihi Kanan di Desa Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung; SMPN 1 Telaga Langsat; dan MAN 3 HSS di Desa Tambak Bitin.

Penilaian tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembinaan UKS/M di Kabupaten HSS, terutama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dan sehat serta mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong sekolah dan madrasah agar menerapkan budaya hidup sehat secara berkelanjutan, tidak hanya dalam rangka penilaian, tetapi sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari warga sekolah.

Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Kabupaten HSS, Hj Misnawati Suriani; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS; staf ahli; serta perwakilan perangkat daerah, Kementerian Agama Kabupaten HSS, dan jajaran pengurus TP PKK Kabupaten HSS. (ari/jp).

Gedung yang telah berdiri sekitar dua tahun itu kini resmi dibuka untuk mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan terpadu sehingga masyarakat lebih mudah mengakses berbagai layanan publik dalam satu lokasi.

Usai peresmian, Bupati H Bahrul Ilmi berharap gedung baru tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah pengurusan perizinan dan kebutuhan administrasi lainnya.

"Mudah-mudahan peresmian gedung baru ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk pelayanan masyarakat luas. Melalui Mal Pelayanan Publik ini, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam mengurus berbagai keperluan perizinan maupun layanan publik lainnya. Dengan adanya gedung kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar H Bahrul Ilmi.

Menurutnya, keberadaan MPP harus dioptimalkan sebagai sarana untuk menghadirkan berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat. Pemanfaatan fasilitas tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan agar semakin mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala, Eko Purnama Sakti, menyampaikan apresiasi atas peresmian dan mulai difungsikannya gedung kantor baru tersebut setelah sekitar dua tahun belum digunakan.

"Alhamdulillah, hari ini gedung kantor DPMPTSP yang baru sudah diresmikan dan dibuka setelah kurang lebih dua tahun belum digunakan. Mudah-mudahan pada tahun depan kami dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah diberikan oleh Bapak Bupati. Kami juga berharap pelayanan yang diberikan dapat semakin baik, prima, dan maksimal, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata Eko.

Ia menegaskan, optimalisasi gedung dan sarana prasarana menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan mutu pelayanan DPMPTSP. Menurutnya, peningkatan pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas, tetapi juga harus diikuti dengan kinerja yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan mulai difungsikannya gedung baru tersebut, DPMPTSP Batola diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan layanan publik lainnya. Pemanfaatan fasilitas MPP secara optimal juga diharapkan mampu mendukung pelayanan yang lebih tertata, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peresmian gedung ini menjadi momentum bagi jajaran DPMPTSP Batola untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola Arif Widodo, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batola Wiwien Masruri, Direktur Utama PD Aneka Usaha Selidah Ahmad Safari, perwakilan Polres Barito Kuala, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Kalimantan Selatan. (dsk/ali/jp).