TAMIANG LAYANG- Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Karusen Janang bersama manajemen PT AEP turun langsung meninjau lokasi pembangunan parit mitigasi, Sabtu (14/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi keluhan masyarakat terkait dugaan tertutupnya akses jalan menuju kebun karet milik warga akibat aktivitas perusahaan.
Peninjauan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu merupakan tindak lanjut arahan Ketua DAD Kabupaten Barito Timur, Hengky A Garu, menyusul berkembangnya polemik mengenai pembangunan parit mitigasi PT AEP di media sosial.
Kegiatan dipimpin Ketua DAD Kecamatan Karusen Janang, Yendisno, didampingi Sekretaris DAD, Priadi. Dari pihak perusahaan hadir Manajer EM BBE 1 PT AEP, Maryadi, bersama dua rekannya.
Ketua DAD Kecamatan Karusen Janang, Yendisno, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait.
Menurutnya, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat perlu disikapi berdasarkan fakta, bukan semata-mata informasi yang beredar.
Dari hasil peninjauan, rombongan menemukan bahwa lokasi pembuatan parit mitigasi berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT AEP. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, parit yang ditinjau tidak memasuki lahan milik masyarakat.
"Kami turun langsung untuk memastikan fakta sebenarnya, bukan berdasarkan informasi yang hanya didengar. Apa yang kami sampaikan berdasarkan kondisi yang kami saksikan sendiri di lokasi," ujar Yendisno.
Terkait keluhan mengenai akses menuju kebun karet milik warga bernama Indra, Yendisno menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dua jalur akses menuju kebun tersebut, masing-masing dari sisi utara dan selatan.
Temuan itu menunjukkan bahwa masih terdapat akses alternatif menuju kebun karet, meskipun persoalan mengenai kenyamanan dan jarak tempuh akses tetap perlu menjadi perhatian bersama.
"Faktanya tidak demikian. Masih ada jalan lain menuju kebun karet tersebut. Jadi, tidak benar jika seluruh akses ditutup sehingga pemilik kebun tidak bisa masuk," tegasnya.
Meski demikian, Yendisno mengingatkan agar pembangunan infrastruktur mitigasi perusahaan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, khususnya warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan karet.
Ia berharap komunikasi antara perusahaan dan masyarakat terus dijaga agar kegiatan operasional perusahaan tidak menghambat mata pencaharian warga.
"Kami berharap ada kerja sama yang baik agar perusahaan tetap bisa melaksanakan mitigasi, sementara masyarakat tetap memiliki akses untuk melakukan penyadapan karet," katanya.
Sementara itu, Manajer EM BBE 1 PT AEP, Maryadi, menjelaskan bahwa pembangunan parit mitigasi merupakan bagian dari program perusahaan yang telah direncanakan sejak 2026 dan akan dilanjutkan pada 2027.
Menurut Maryadi, pembangunan tersebut dilakukan di sejumlah titik perbatasan wilayah HGU perusahaan dengan area masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pencurian dan kebakaran.
Ia menegaskan, bahwa jalur yang ditutup merupakan jalan terobosan atau jalan tikus, bukan jalan umum maupun akses utama masyarakat.
"Perlu kami tegaskan, jalan masyarakat tidak kami tutup. Beberapa jalan desa yang melintasi wilayah HGU, seperti di Desa Ipumea, Wuran, dan Dayu, tetap kami biarkan terbuka karena merupakan akses masyarakat," jelas Maryadi.
Ia juga menyebut sejumlah akses di Divisi 2, Divisi 3, dan Divisi 4 tetap terbuka meskipun berada di dalam wilayah HGU perusahaan.
Khusus mengenai kebun karet milik Indra, Maryadi mengatakan masih tersedia jalur alternatif menuju lokasi, termasuk dua jalur yang dapat dilalui kendaraan roda empat melalui pos dan kantor divisi perusahaan.
"Jadi, bukan berarti kami memutus seluruh akses menuju kebun karet. Masih ada jalan lain yang bisa digunakan, meskipun jaraknya sedikit lebih memutar," ujarnya.
Maryadi menambahkan bahwa pembangunan parit mitigasi merupakan bagian dari kebijakan dan program manajemen perusahaan yang dilaksanakan di atas lahan HGU PT AEP. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan tindakan spontan ataupun dimaksudkan untuk membatasi aktivitas masyarakat.
Ia berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan antara perusahaan dan warga. Terlebih, masyarakat dari sejumlah desa di sekitar wilayah operasional, seperti Ipumea, Wuran, Dayu hingga Pulau Bali, juga bekerja di lingkungan perusahaan.
"Pada prinsipnya, kami ingin terus bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Kami tidak memiliki niat menghambat masyarakat mencari nafkah, tetapi ingin menjaga keamanan wilayah perusahaan sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat," ungkapnya.
Maryadi turut mengapresiasi keterlibatan DAD Kecamatan Karusen Janang yang melakukan peninjauan langsung. Menurutnya, kehadiran lembaga adat tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan menyikapi persoalan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Peninjauan bersama ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menjaga komunikasi antara perusahaan, masyarakat, dan lembaga adat, sehingga pelaksanaan program mitigasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan serta akses warga dalam menjalankan aktivitas perkebunan. (zi/jp).