BREAKING NEWS

Selasa, 17 November 2026

IPLM Bartim Baru 4,75, Dinas Perpustakaan Libatkan 420 Peserta dalam Pendataan 2026

TAMIANG LAYANG- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur melakukan pendataan dan penginputan data Kajian Perpustakaan serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 16–20 November 2026 ini melibatkan 420 peserta dari berbagai jenis perpustakaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kualitas data perpustakaan sekaligus mendorong peningkatan IPLM Kabupaten Barito Timur. Pasalnya, capaian IPLM daerah itu pada 2025 tercatat sebesar 4,75 dan masih tergolong rendah.

Sebanyak 210 perpustakaan menjadi objek pendataan, terdiri atas 55 perpustakaan desa/kelurahan, 116 perpustakaan sekolah dasar (SD), 32 perpustakaan sekolah menengah pertama (SMP), dan tujuh perpustakaan khusus.

Kegiatan ini mendapat dukungan Sekretaris Daerah dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan membangun budaya literasi di tengah masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menegaskan pentingnya peran aktif seluruh perpustakaan dalam mengembangkan layanan dan kegiatan literasi.

Ia mendorong perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa agar tidak hanya berorientasi pada penyediaan bahan bacaan, tetapi juga menjadi ruang kegiatan edukatif dan pengembangan kreativitas masyarakat.

"Perpustakaan bukan cuma tempat membaca. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat," ujarnya, Selasa (17/11/2026). 

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca sekaligus Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ernawaty, menambahkan bahwa keberadaan perpustakaan harus diikuti dengan pelayanan aktif dan pelibatan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan literasi memiliki manfaat lebih luas karena tidak hanya meningkatkan wawasan, tetapi juga dapat mendukung pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam pengukuran IPLM, terdapat empat indikator utama yang harus dilengkapi dengan bukti dukung, yakni data koleksi, data layanan, data tenaga perpustakaan, dan data penyelenggaraan perpustakaan.

Kelengkapan dan ketepatan data dari setiap perpustakaan menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi penyelenggaraan layanan perpustakaan serta mendukung proses pengukuran pembangunan literasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur berharap seluruh perpustakaan semakin aktif, inovatif, dan mampu menghadirkan layanan yang menarik bagi masyarakat.

Perpustakaan diharapkan tidak sekadar menjadi tempat menyimpan dan membaca buku, tetapi berkembang sebagai pusat pembelajaran, pengembangan keterampilan, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat budaya literasi, masyarakat juga diajak membiasakan membaca setiap hari, setidaknya 10 menit. Kebiasaan sederhana tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat Barito Timur yang gemar membaca dan berpengetahuan. (zi/jp). 

Senin, 16 November 2026

Bupati Barito Utara Hadiri Paripurna DPRD, Bahas APBD 2027 dan Tiga Agenda Raperda

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara yang membahas sejumlah agenda strategis daerah, termasuk pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyampaian pidato pengantar dua Raperda lainnya. Rapat dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (16/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini, dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.

Terdapat tiga agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027. Kedua, penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketiga, penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap satu Raperda lainnya.

Pada agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhir terhadap Raperda APBD 2027. Penyampaian tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran daerah, sekaligus mencerminkan pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawal perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan pidato pengantar Raperda tentang RTRW sebagai landasan dalam mengatur pemanfaatan, penataan, dan pengendalian ruang wilayah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman pembangunan daerah agar lebih terarah, terpadu, serta memperhatikan aspek keberlanjutan.

Selain Raperda RTRW, Bupati juga menyampaikan pidato pengantar terhadap Raperda lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembahasan berbagai Raperda tersebut menjadi bagian dari proses sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

Melalui rapat paripurna ini, diharapkan pembahasan dan penetapan regulasi daerah dapat berjalan optimal, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, efektivitas pengelolaan anggaran, serta arah pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara. (emca/jp).

RDTR Unsum dan Bambulung Dibahas, Pemkab Bartim Targetkan Kepastian Tata Ruang

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Unsum dan Bambulung melalui Focus Group Discussion (FGD) I serta Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Barito Timur tersebut dibuka oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Barito Timur, Edius Uhing. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Bupati M. Yamin yang dibacakan Edius Uhing, disampaikan bahwa penyusunan RDTR melalui Bantuan Teknis Tahun 2026 dari Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mempercepat penataan ruang dan pembangunan daerah.

Menurut dia, RDTR memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan arah pemanfaatan ruang, menciptakan kemudahan investasi, serta mendorong pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

"RDTR adalah instrumen penting untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, meningkatkan kemudahan investasi, dan mendukung pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Kami berharap RDTR ini dapat memperkuat daya saing daerah serta membuka peluang investasi yang lebih luas," ujar Edius Uhing. 

Untuk memastikan penyusunan dokumen tersebut berjalan sesuai target dan ketentuan, Pemkab Bartim menyatakan komitmennya mengawal seluruh tahapan hingga RDTR ditetapkan.

Komitmen itu juga mencakup penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan penyediaan data, informasi, dan kebutuhan teknis. Seluruh OPD terkait diharapkan berperan aktif dan responsif dalam pemenuhan data maupun pembahasan substansi RDTR.

Selain aspek penataan ruang, pembahasan KLHS menjadi bagian dari proses perencanaan untuk memastikan pertimbangan lingkungan hidup terintegrasi dalam penyusunan RDTR Unsum dan Bambulung.

Edius berharap kolaborasi antara Pemkab Barito Timur dan Kementerian ATR/BPN dapat menghasilkan dokumen RDTR yang berkualitas, aplikatif, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

"Harapan kami, kolaborasi ini menghasilkan RDTR yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur," demikian Edius Uhing. (zi/jp).

DPRD Kalsel Dorong Sinergi dengan APDESI, Pembangunan dan Tata Kelola Desa Jadi Perhatian

BANJARMASIN- Penguatan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Selatan. 

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, bersama anggota DPRD Adrizal dan Habib Hasyim, Senin (16/11/2026). 

Audiensi tersebut bertujuan memperkenalkan keberadaan APDESI, memaparkan program kerja organisasi, sekaligus membangun komunikasi dan kerja sama dengan DPRD Kalsel dalam mendukung kemajuan desa.

Dalam pertemuan itu, jajaran APDESI menyampaikan sejumlah program dan gagasan yang berorientasi pada penguatan kapasitas pemerintahan desa serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurutnya, kemajuan Kalimantan Selatan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan desa. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan DPRD agar arah kebijakan serta program pembangunan dapat berjalan selaras.

Komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan juga dinilai penting untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat desa dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

H Supian HK berharap APDESI dapat menjadi wadah yang efektif dalam menghimpun aspirasi, memperkuat koordinasi, serta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa.

Ia juga mendorong agar APDESI tidak hanya menjadi organisasi tempat berhimpun, tetapi mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan program kerja konkret yang berdampak terhadap peningkatan kapasitas aparatur serta kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Kalsel berharap terbangun komunikasi yang berkelanjutan dengan APDESI sehingga berbagai aspirasi dan kebutuhan desa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran.

Sinergi antara organisasi pemerintahan desa dan lembaga legislatif diharapkan menjadi salah satu kekuatan dalam mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 Dinilai Hambat Operasional Kapal Kecil, Komisi III DPRD Kalsel Siapkan Aspirasi ke Pusat

BANJARMASIN- Penerapan Instruksi Menteri Perhubungan (IMPHUB) Nomor 3 Tahun 2025 dinilai menyulitkan operasional kapal-kapal kecil di Kalimantan Selatan. Persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik transportasi sungai dan danau di daerah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan setelah menerima aspirasi Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan itu, perwakilan IKASUDA menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi pemilik dan awak kapal, terutama terkait persyaratan teknis perkapalan, ketentuan docking, serta administrasi perizinan yang dinilai sulit dipenuhi oleh kapal-kapal kecil.

IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) tersebut ditetapkan pada 28 April 2025. Namun, implementasinya dinilai menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha transportasi air yang memiliki keterbatasan sarana, fasilitas, dan kemampuan ekonomi.

Keluhan tersebut sebelumnya juga disuarakan melalui aksi damai IKASUDA pada 26 Januari 2026. Dalam aksi itu, para pemilik dan awak kapal menyampaikan penolakan terhadap pemberlakuan IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 karena dinilai memberatkan operasional kapal sungai.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan sejumlah ketentuan dalam instruksi tersebut perlu mendapat perhatian dan evaluasi, terutama persyaratan teknis yang sulit diterapkan pada kapal-kapal kecil dengan karakteristik operasional berbeda dari kapal pada umumnya.

Menurutnya, persoalan perizinan yang tidak dapat diperpanjang berpotensi membuat kapal berhenti beroperasi dalam waktu lama. Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap penghasilan pemilik kapal maupun awak yang menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi sungai.

"Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja. Kasihan mereka jika sampai tidak bisa bergerak mencari nafkah selama berbulan-bulan akibat izin yang mati dan tidak bisa diperpanjang,” ujarnya.

Mustaqimah menegaskan, Komisi III DPRD Kalsel akan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, agar persoalan penerapan regulasi dapat memperoleh solusi yang mempertimbangkan kondisi riil transportasi sungai di daerah.

Di sisi lain, aktivitas pelayaran saat ini juga menghadapi tantangan kondisi alam. Kemarau yang menyebabkan debit air sungai menyusut turut membatasi pergerakan kapal. Fenomena El Nino juga disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi perairan.

Meski demikian, menurut Mustaqimah, persoalan regulasi dan perizinan tetap harus segera dicarikan jalan keluar. Jangan sampai ketika kondisi perairan kembali normal dan aktivitas pelayaran meningkat, para pelaku usaha justru masih terkendala persyaratan administrasi.

"Untuk sementara memang ada beberapa kapal yang tidak beroperasi karena faktor air surut di musim kemarau sehingga aspirasi mereka belum terlalu menonjol. Namun, ini tetap menyangkut masalah perut yang harus kita pikirkan bersama. Harapan kami, setelah nanti kita bawa ke kementerian, semoga segera ada titik terang agar mereka bisa kembali bekerja dengan tenang,” jelasnya.

Komisi III DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi penerapan IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik kapal, serta kemampuan pelaku usaha transportasi sungai di daerah. Dengan demikian, aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tetap terjamin tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. (sar/ali/jp). 

Bupati Barito Utara Tegaskan Disiplin ASN, Pegawai Tak Berkomitmen Terancam Dievaluasi

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin, loyalitas, integritas, dan etos kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Ia meminta setiap aparatur meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas demi memperkuat kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memberikan arahan kepada jajaran pegawai, Senin (16/11/2026).

Bupati menekankan, bahwa disiplin merupakan salah satu faktor utama penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian target kerja organisasi pemerintahan.

Menurutnya, disiplin tidak boleh hanya dimaknai sebagai kewajiban menghadiri kegiatan kedinasan, seperti apel pagi maupun kegiatan keagamaan. Lebih dari itu, kedisiplinan harus tertanam sebagai karakter dan menjadi kebiasaan dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pekerjaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus ditopang oleh ikhtiar, kerja keras, kerja cerdas, serta semangat pantang menyerah.

Selain menyoroti kedisiplinan, Bupati turut memberikan perhatian terhadap tingkat kehadiran pegawai dalam berbagai kegiatan kedinasan yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera melakukan evaluasi terhadap pegawai yang kurang disiplin serta tidak menunjukkan komitmen dalam bekerja.

Bahkan, evaluasi dapat berlanjut pada penempatan kembali pegawai apabila ditemukan ASN yang tidak aktif dan tidak memperlihatkan kesungguhan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

H Shalahuddin menegaskan, setiap ASN harus membangun budaya kerja yang positif dengan membiasakan hal-hal yang benar, menghindari kesalahan berulang, serta menjadikan setiap kekeliruan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran.

Ia berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara semakin profesional, loyal, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, kinerja pemerintahan dapat terus ditingkatkan dan pembangunan daerah berjalan optimal, seiring terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (emca/jp). 

Dua Siswa Madrasah Barito Utara Wakili Kalteng di OMI Nasional, Bupati Berikan Dukungan

MUARA TEWEH- Dua siswa madrasah asal Kabupaten Barito Utara berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan lolos mewakili Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) tingkat nasional di Jakarta.

Kedua siswa tersebut adalah Ahmad Khawarizmi Pratama dari MIN 1 Barito Utara yang akan berkompetisi pada bidang Matematika dan M. Hasan Paqih dari MTsN Barito Utara pada bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Menjelang keberangkatan ke Jakarta, kedua siswa bersama guru pembimbing melakukan silaturahmi dengan Bupati Barito Utara, H Shalahudiin, di ruang kerja bupati, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis.

Kunjungan itu bertujuan memohon doa restu sekaligus dukungan dan motivasi dari pemerintah daerah agar kedua peserta dapat mempersiapkan diri secara optimal dan mengharumkan nama Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Barito Utara, di tingkat nasional.

Bupati H Shalahudiin menyambut baik kedatangan kedua siswa beserta guru pendamping. Ia menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian yang berhasil diraih hingga mengantarkan mereka menjadi wakil Kalimantan Tengah dalam kompetisi nasional tersebut.

"Keberhasilan ananda sekalian melangkah ke tingkat nasional adalah bukti bahwa madrasah di Barito Utara mampu bersaing dan memiliki kualitas akademik yang tinggi. Ini adalah kebanggaan kita bersama, tidak hanya bagi dunia pendidikan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Barito Utara. Semoga menjadi yang terbaik," ujar H Shalahudiin.

Ia berpesan agar kedua siswa menjaga kesehatan, meningkatkan kesiapan, serta tetap fokus dan percaya diri selama mengikuti kompetisi. Menurutnya, mental yang kuat dan semangat pantang menyerah menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Bupati juga meminta kedua siswa memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Selain menjadi ajang menguji kemampuan akademik, OMI tingkat nasional juga merupakan kesempatan untuk menambah wawasan, pengalaman, serta membangun jejaring dengan pelajar berprestasi dari seluruh Indonesia.

H Shalahudiin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung pengembangan potensi generasi muda, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan sains.

Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Daerah Barito Utara, Muhlis. Ia mendorong kedua peserta agar terus mematangkan persiapan, menjaga kesehatan, serta menjalin kekompakan dengan guru pendamping selama mengikuti rangkaian kegiatan di Jakarta.

Keikutsertaan Ahmad Khawarizmi Pratama dan M. Hasan Paqih dalam OMI tingkat nasional diharapkan menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi pelajar lainnya di Kabupaten Barito Utara untuk terus meningkatkan kemampuan, mengembangkan potensi, dan meraih prestasi hingga tingkat nasional. (emca/jp).

Komisi II DPRD Kalsel Apresiasi Kinerja Disbunnak, Dorong Optimalisasi Program Perkebunan dan Peternakan 2027

BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai tetap optimal dalam menjalankan program pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan rencana program kerja Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).

Rapat kerja bersama mitra kerja tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian. Agenda utama pertemuan adalah mendengarkan pemaparan rencana program dan kegiatan Disbunnak untuk tahun anggaran mendatang.

Dalam rapat tersebut, H Jahrian menilai jajaran Disbunnak tetap menunjukkan komitmen dan etos kerja yang baik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Ia juga mengapresiasi upaya dinas dalam menyusun perencanaan program yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta membangun sinergi dengan berbagai pihak.

Menurutnya, sektor perkebunan dan peternakan merupakan bidang strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program pada kedua sektor tersebut perlu diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

Selain memberikan apresiasi, Komisi II juga menyampaikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan program kerja Disbunnak Tahun 2027. Salah satu perhatian yang disoroti adalah optimalisasi pemanfaatan lahan bekas kebakaran agar dapat kembali produktif dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

H Jahrian mendorong agar lahan tersebut dipertimbangkan untuk pengembangan tanaman karet, penerapan pola tanam tumpang sari, maupun penanaman komoditas pendukung kebutuhan pangan atau sembilan bahan pokok (sembako). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Komisi II juga menekankan pentingnya penguatan konsep pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan sektor perkebunan dan peternakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan manfaat jangka panjang.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD Kalsel berharap perencanaan program Disbunnak Tahun Anggaran 2027 semakin terarah, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah juga diharapkan terus diperkuat, terutama dalam memastikan program pembangunan sektor perkebunan dan peternakan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp). 

Operasi Zebra Intan 2026, Polres HSS Optimalkan ETLE dan Sasar Pelanggaran Berisiko Kecelakaan

KANDANGAN- Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) mengoptimalkan penindakan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam pelaksanaan Operasi Zebra Intan 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin pengguna jalan sekaligus menekan angka kecelakaan dan fatalitas lalu lintas.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026 tersebut, diawali dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Intan 2026 yang melibatkan personel Polres HSS dan sejumlah instansi terkait.

Operasi tahun ini mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman dan Lancar serta Berkeselamatan". Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

Dalam amanat pimpinan apel disampaikan bahwa operasi tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kapolres HSS, AKBP Awaludin Syam melalui Kasat Lantas Polres HSS, AKP Tugiyana, mengatakan Operasi Zebra Intan 2026 difokuskan pada penciptaan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar, sekaligus meningkatkan keselamatan seluruh pengguna jalan.

Untuk mendukung penegakan hukum, Polres HSS mengoptimalkan ETLE statis yang telah terpasang di dua titik, yakni Simpang Empat Kompi dan Simpang Tiga Muara Sangkuang.

Selain itu, satu unit ETLE mobile juga disiapkan untuk mendukung kegiatan personel Unit Kerja Wali. Perangkat tersebut digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas yang ditemukan selama pelaksanaan tugas di lapangan.

Dokumentasi pelanggaran selanjutnya diproses untuk dikirimkan kepada pemilik kendaraan melalui nomor telepon yang terdaftar. Jika nomor telepon tidak tersedia atau tidak terdaftar dalam sistem, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran.

Sementara itu, pelanggaran yang membutuhkan penanganan langsung, seperti penggunaan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong, akan ditindak melalui patroli dan penegakan hukum di lapangan.

AKP Tugiyana mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah mengamankan sejumlah kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Pemilik kendaraan kemudian dipanggil dan diminta mengganti knalpot dengan perangkat standar. Proses penggantian tersebut juga disertai dokumentasi sebagai bagian dari penanganan pelanggaran.

Di sisi lain, Satlantas Polres HSS meningkatkan patroli dan pengaturan lalu lintas, terutama di sejumlah ruas jalan yang rawan kecelakaan maupun pelanggaran.

Salah satu jalur yang menjadi perhatian adalah ruas lintas Sungai Raya. Kehadiran personel di kawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan.

Melalui Operasi Zebra Intan 2026, Polres HSS mengimbau masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi kelengkapan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan selama berkendara.

AKP Tugiyana mengingatkan bahwa kepatuhan berlalu lintas bukan sekadar upaya menghindari sanksi, melainkan bentuk tanggung jawab untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

"Keselamatan merupakan kebutuhan kita bersama. Keluarga di rumah tentu mengharapkan kita berangkat dan pulang dalam keadaan selamat. Karena itu, mari selalu tertib dan mematuhi aturan lalu lintas," imbaunya. (ari/jp). 

Polresta Banjarmasin Gelar Operasi Zebra Intan 2026, Pengawasan Lalu Lintas Diperketat hingga 29 November

BANJARMASIN- Polresta Banjarmasin menggelar Operasi Zebra Intan 2026 selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini difokuskan pada peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta upaya menekan potensi kecelakaan di wilayah hukum Kota Banjarmasin.

Operasi diawali dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Kabag Ops Polresta Banjarmasin, Kompol Supriyanto, S.E., mewakili Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin, S.I.K., S.H., M.H., Senin (16/11/2026) pagi.

Dalam amanatnya, Kompol Supriyanto menyampaikan bahwa Operasi Zebra Intan 2026 mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, dan Lancar serta Berkeselamatan".

Menurutnya, keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pengguna jalan. Karena itu, pelaksanaan operasi tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, personel yang bertugas di lapangan harus mengedepankan pendekatan profesional, selektif, dan humanis dalam melaksanakan penegakan hukum.

"Penegakan hukum akan dilakukan secara selektif, profesional, dan humanis dengan mengoptimalkan pemanfaatan ETLE statis maupun mobile sesuai sarana yang tersedia. Prioritaskan pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan, serta berikan teguran simpatik dan edukatif sesuai ketentuan," ujar Kompol Supriyanto.

Melalui Operasi Zebra Intan 2026, Polresta Banjarmasin berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang tertib, aman, lancar, dan berkeselamatan. (fah/jp). 

Evaluasi Karhutla, Komisi I DPRD Kalsel Minta Penanganan Pascabencana Lebih Optimal

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti perlunya peningkatan penanganan pascabencana, khususnya penyaluran bantuan dan pelayanan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Banjarmasin itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I mengevaluasi laporan penanggulangan karhutla sekaligus membahas koordinasi anggaran dan rencana program kerja BPBD untuk Tahun Anggaran 2027.

Salah satu perhatian utama Komisi I adalah optimalisasi penanganan pascabencana. Pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Komisi I menegaskan, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, seperti pemadaman dan pengendalian kebakaran. Perhatian terhadap kondisi masyarakat setelah bencana juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan bencana.

Karena itu, masyarakat terdampak perlu mendapatkan bantuan, pendampingan, serta pelayanan yang memadai agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Selain evaluasi penanganan karhutla, rapat kerja juga membahas kebutuhan dan perencanaan anggaran BPBD Kalsel untuk 2027. Pembahasan ini diarahkan untuk memastikan program kerja ke depan lebih terukur dan mampu memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, termasuk pelayanan terhadap masyarakat pascabencana.

Komisi I juga menyoroti perlunya revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait penanggulangan bencana. Penyempurnaan regulasi dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum, khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel,  Ronny Eka Saputra, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung langkah DPRD dalam mendorong penyempurnaan regulasi.

BPBD Kalsel siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komisi I, termasuk melibatkan Biro Hukum serta instansi terkait dalam proses pembahasan revisi Perda tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kalsel juga berencana melakukan koordinasi dan konsultasi melalui kunjungan kerja ke Direktorat Hukum dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi dalam penyempurnaan regulasi penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan.

Melalui rapat kerja ini, Komisi I DPRD Kalsel mendorong penguatan sinergi dengan BPBD dan instansi terkait, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga penyempurnaan kebijakan penanggulangan bencana.

Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dan pelayanan yang optimal dalam proses pemulihan pascabencana. (sar/ali/jp). 

Wabup Seruyan Tekankan Pelayanan Jemput Bola, Puskesmas Diperkuat Kendaraan Operasional

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan terus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah pedesaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat mobilitas tenaga kesehatan melalui penyediaan sekitar 12 unit kendaraan operasional roda dua untuk mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Seruyan, H Supian, saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ia menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Ia mendorong tenaga kesehatan agar tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga aktif turun ke lapangan melalui sistem jemput bola. Langkah ini dinilai penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini sekaligus memperluas akses pelayanan.

Salah satu program yang terus didorong adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG), agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya tersebut, Pemkab Seruyan menyediakan sekitar 12 unit kendaraan operasional roda dua untuk menunjang mobilitas tenaga kesehatan di Puskesmas, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan.

Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan kendaraan operasional secara simbolis kepada Puskesmas Asam Baru dan Puskesmas Tumbang Langkai.

Rangkaian peringatan HKN ke-62 juga diisi dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Seruyan didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. Riza Syahputra, serta penyerahan penghargaan kepada sejumlah Puskesmas berprestasi Tahun 2026.

Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan menetapkan sejumlah penerima berdasarkan kategori penilaian.
Kategori Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terbaik diraih UPTD Puskesmas Rantau Pulut I. Kategori Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terbaik diberikan kepada UPTD Puskesmas Terawan, sedangkan kategori Capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) Terbaik diraih UPTD Puskesmas Asam Baru.

Selain itu, penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kategori Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) diberikan kepada Desa Sukorejo, Desa Suka Maju, dan Desa Batu Agung. Ketiga desa tersebut merupakan wilayah binaan Puskesmas Rantau Pulut II, Kecamatan Seruyan Tengah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh Sekretaris Daerah Seruyan, Bahrun Abbas, anggota DPRD Seruyan Komisi C Bambang Yantoko, unsur TNI-Polri, Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Melalui peringatan HKN ke-62, Pemerintah Kabupaten Seruyan berharap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkatkan mutu layanan, memperkuat inovasi, serta memberikan pelayanan yang cepat, optimal, dan merata.

Momentum ini sekaligus menjadi penguatan sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Seruyan yang semakin sehat dan sejahtera. (gan/jp). 

Dua Raperda Disepakati Masuk Propemperda 2027, Bapemperda Kalsel Tunda Usulan Perhubungan

BANJARMASIN- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dilanjutkan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sementara itu, satu usulan lainnya terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan diputuskan untuk ditunda.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Bapemperda DPRD Kalsel yang digelar di Banjarmasin, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, dengan menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel.

Rapat ini merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya pada Kamis (12/11/2026), yang mengkaji 27 usulan Ranperda, terdiri atas 10 usulan inisiatif DPRD dan 17 usulan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Firman Yusi menjelaskan, kehadiran Bappeda dan Dinas Perhubungan diperlukan untuk memberikan penjelasan sekaligus pendalaman terhadap sejumlah usulan Ranperda yang belum dibahas secara menyeluruh dalam rapat sebelumnya.

Dari pembahasan tersebut, terdapat tiga usulan yang menjadi perhatian, yakni perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.

"Hari ini Bapemperda melanjutkan rapat sebelumnya pada 12 November lalu. Ada dua SKPD pengusul Ranperda yang belum hadir, yaitu Bappeda dan Dinas Perhubungan. Karena itu, keduanya kita undang untuk memberikan penjelasan terkait usulan yang disampaikan,” ujar Firman.

Hasilnya, Bapemperda menyepakati dua usulan untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan Propemperda 2027, yakni perubahan Perda tentang RPJMD dan pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.

Adapun usulan perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan belum dapat dilanjutkan. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah regulasi di tingkat nasional yang berkaitan dengan sektor perhubungan masih dalam proses pembahasan di DPR RI.

"Untuk Perda terkait RPJMD kita sepakati dilanjutkan masuk dalam Propemperda. Sedangkan Perda Penyelenggaraan Perhubungan kita tunda karena beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Lalu Lintas, masih dalam proses pembahasan di DPR RI,” jelasnya.

Terkait usulan pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito, Firman menyebut langkah tersebut diperlukan karena kewenangan pengelolaan alur pelayaran tersebut saat ini berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, PT Ambapers, yang merupakan anak perusahaan PT Bangun Banua, menjadi pemegang izin konsesi pengelolaan alur tersebut.

Menurut Firman, perubahan kewenangan itu membuat Perda yang sebelumnya mengatur pengelolaan Alur Barito perlu disesuaikan dengan ketentuan dan pembagian kewenangan yang berlaku. Karena itu, pencabutan Perda menjadi langkah yang perlu ditempuh melalui pembentukan regulasi baru.

"Karena kewenangan pengelolaan alur ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka Perda yang pernah kita terbitkan harus dicabut. Untuk pencabutannya, kita harus menerbitkan Perda pencabutan pada tahun depan, sehingga usulan ini juga kita lanjutkan ke proses Propemperda,” ungkap Firman.

Hasil rapat lanjutan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penyusunan skala prioritas legislasi daerah tahun 2027. Bapemperda memastikan setiap usulan Ranperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda memiliki urgensi, landasan hukum yang jelas, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Daftar usulan Ranperda yang telah dibahas Bapemperda selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan sebagai Propemperda Tahun 2027. (sar/ali/jp). 

Rayakan HUT ke-62, Golkar Barito Timur Gelar Aksi Sosial hingga Pasar Murah

TAMIANG LAYANG- Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, mengajak seluruh kader partai untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Pesan tersebut disampaikan Nursulistio dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, 

Ketua DPRD Barito Timur itu mengatakan, peringatan HUT ke-62 Golkar tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.

Hal tersebut diwujudkan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP), doa bersama, syukuran, anjangsana ke panti asuhan dan pesantren, pasar murah, hingga pertandingan persahabatan sepak bola.

Saat diwawancarai pada Senin (16/11/2026), Nursulistio menjelaskan, rangkaian kegiatan diawali dengan ziarah ke TMP di Ampah yang diikuti jajaran pengurus DPD Partai Golkar Barito Timur bersama pimpinan kecamatan setempat.

Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama dan syukuran sederhana di Ampah. Selanjutnya, jajaran pengurus Golkar melaksanakan aksi sosial dengan mengunjungi Panti Asuhan Kasih Ibu, Panti Asuhan Rela di Ampah, serta Pesantren Tahfiz Nurul Quran di Urup.

Selain anjangsana, Golkar Barito Timur juga menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Melalui kupon yang dibagikan panitia, warga dapat menebus satu paket sembako seharga Rp50.000, dengan perkiraan nilai paket mencapai Rp120.000.

Paket tersebut berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, 1 liter minyak goreng, dan satu kotak teh. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat.

Rangkaian peringatan HUT ke-62 Golkar juga diisi kegiatan olahraga berupa mini turnamen atau pertandingan persahabatan sepak bola yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026) di Stadion Patianom, Tamiang Layang.

Kegiatan tersebut menjadi agenda penutup perayaan sekaligus wadah bagi atlet dan pecinta sepak bola untuk menyalurkan minat serta mempererat silaturahmi.

Dalam kesempatan itu, Nursulistio turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Barito Timur yang selama ini telah memberikan dukungan kepada Partai Golkar.

Ia juga mengingatkan seluruh kader yang memperoleh mandat, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, agar menjalankan tanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

"Semakin dekat dengan rakyat, dengarkan aspirasi dan perjuangkan apa yang menjadi usulan masyarakat. Karena kita dipilih dan diberikan mandat adalah untuk memperjuangkan dan mengabdi kepada masyarakat," tegasnya.

Nursulistio menegaskan, kepercayaan masyarakat harus dijawab melalui kerja nyata. Karena itu, seluruh kader diharapkan tidak hanya hadir di tengah masyarakat dalam momentum tertentu, tetapi juga konsisten mendengarkan keluhan, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan kebutuhan warga dalam pelaksanaan tugas masing-masing. (zi/jp). 

Cegah Bullying dan Jerat Narkoba di Kalangan Pelajar, Kapolsek Rungan Turun Langsung Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Rungan

KUALA KURUN- Upaya mencegah perundungan (bullying), kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar terus dilakukan Polsek Rungan. Kali ini, Kapolsek Rungan, IPDA Dony Epata, S.I.Kom., turun langsung memberikan edukasi kepada siswa SMA Negeri 1 Rungan, Jakatan Raya, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut diawali dengan upacara rutin di halaman SMA Negeri 1 Rungan, dengan Kapolsek Rungan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai bahaya bullying, kenakalan remaja, serta dampak penyalahgunaan narkoba.

Dalam sosialisasi tersebut, para siswa diberikan pemahaman tentang berbagai bentuk perundungan dan dampak negatifnya, baik bagi korban maupun lingkungan sekolah. Para pelajar juga diajak membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain.

Selain persoalan bullying, Kapolsek Rungan turut menekankan bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan, menghambat pendidikan, dan menghancurkan masa depan generasi muda.

Para siswa diingatkan agar mampu membentengi diri dari pengaruh pergaulan negatif, berani menolak narkoba, serta tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat membawa mereka pada perilaku menyimpang.

Kapolres Gunung Mas, AKBP Arum Sari Puspita Dewi, S.H., S.I.K., M.A., melalui Kapolsek Rungan, IPDA Dony Epata, S.I.Kom., menyampaikan bahwa edukasi kepada pelajar merupakan salah satu langkah preventif kepolisian dalam membangun kesadaran hukum sejak dini sekaligus mencegah munculnya perilaku negatif di lingkungan pendidikan.

"Melalui kegiatan tersebut, kami berharap para pelajar tidak hanya memahami bahaya bullying dan narkoba, tetapi juga memiliki kesadaran untuk ikut menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif," ujarnya. 

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala SMA Negeri 1 Rungan, jajaran dewan guru, serta para siswa dan siswi. Dari Polsek Rungan, kegiatan tersebut juga diikuti anggota Bhabinkamtibmas BRIPDA Riko.

Melalui pendekatan edukatif dan pembinaan langsung ke sekolah, Polsek Rungan berupaya memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dalam melindungi generasi muda dari ancaman perundungan, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba. (zi/jp).

Sembilan Desa Belum Miliki Tenaga Kesehatan, Anggota DPRD Seruyan Desak Pemda Segera Bertindak

KUALA PEMBUANG- Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Seruyan masih menghadapi persoalan serius. Hingga kini, sembilan desa dilaporkan belum memiliki tenaga kesehatan (nakes). Kondisi tersebut menjadi sorotan Anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari Komisi C Fraksi Golkar, Bambang Yantoko, yang mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.

Sorotan itu disampaikan Bambang di sela peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan di halaman Kantor Dinas Kesehatan, Senin (16/11/2026).

Menurut Bambang, ketiadaan tenaga kesehatan di sembilan desa tersebut merupakan persoalan mendasar yang harus segera ditangani. Sebab, ketersediaan tenaga kesehatan berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan mudah dijangkau.

"Kami, khususnya dari Komisi C, terkait sembilan desa tanpa tenaga kesehatan itu sudah menjadi catatan kami. Kami selalu mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut," tegas Bambang saat diwawancarai awak media di sela kegiatan. 

Ia menilai, pemerataan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya diwujudkan melalui program maupun kegiatan seremonial. Pemerintah daerah harus memastikan tenaga kesehatan tersedia dan dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pelosok.

Bambang juga mempertanyakan komitmen pemerataan pelayanan kesehatan apabila masih terdapat desa yang belum memiliki tenaga kesehatan.

"Bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, kalau tenaga kesehatannya saja tidak tersedia? Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusinya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD Kabupaten Seruyan, khususnya Komisi C, akan terus mendorong pemerintah daerah agar kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh wilayah dapat terpenuhi.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas kesehatan harus memperoleh hak pelayanan yang sama. Jangan sampai keterbatasan tenaga kesehatan menyebabkan warga kesulitan mendapatkan pertolongan medis ketika kondisi darurat.

"Intinya, kami terus mendorong dan memperjuangkan agar seluruh kebutuhan tenaga kesehatan bisa terpenuhi dan pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik," jelasnya.

Peringatan HKN ke-62 yang mengusung tema "Semua Sehat" tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Seruyan, H Supian, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan kejari, unsur TNI-Polri, Kadis Kesehatan dr. Riza Syahputra serta anggota DPRD Kabupaten Seruyan.

Persoalan sembilan desa tanpa tenaga kesehatan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang membutuhkan penyelesaian konkret. Momentum HKN semestinya tidak berhenti pada kampanye pola hidup sehat, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap pemerataan fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan.

Sebab, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus dirasakan seluruh masyarakat Seruyan, termasuk warga di pelosok desa, tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan tenaga kesehatan. (gan/jp). 

Peringati Hari Pahlawan dan HKN ke-62, Bupati Barito Kuala Tekankan Pentingnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas

MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan, termasuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan H Bahrul Ilmi saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (16/11/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Bupati Barito Kuala, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), para ketua organisasi wanita, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam amanatnya, Bupati membacakan sambutan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dengan tema Hari Pahlawan, "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Pesan tersebut menegaskan bahwa semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kerja keras, pengabdian, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan nasional, sebagaimana disampaikan dalam amanat tersebut, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati juga membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam rangka HKN ke-62 yang mengusung tema "Sehat untuk Semua".

Tema tersebut menekankan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Dalam sambutan Menteri Kesehatan tersebut, transformasi kesehatan diarahkan pada tiga fokus utama.

Pertama, mengutamakan pencegahan penyakit melalui perubahan pola pikir masyarakat, dari yang semula berfokus pada pengobatan menjadi lebih aktif menjaga kesehatan. Salah satu upayanya diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kedua, mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai, mudah dijangkau, serta berkualitas.

Ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada setiap tahapan usia, mulai dari anak-anak yang tumbuh optimal, kelompok usia produktif yang sehat, hingga lanjut usia yang tetap mandiri.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah puskesmas berprestasi di Kabupaten Barito Kuala. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Bupati bersama Wakil Bupati.

Adapun penerima penghargaan dalam tiga kategori tersebut. Yakni Pencapaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) Terbaik I Puskesmas Anjir Pasar; Terbaik II Puskesmas Semangat Dalam; dan Terbaik III Puskesmas Berangas.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tertinggi Terbaik I Puskesmas Barambai; Terbaik II: Puskesmas Bantuil; dan Terbaik III Puskesmas Belawang.

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terbaik Puskesmas Wanaraya; dan Puskesmas Rantau Badauh.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kualitas layanan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Momentum peringatan Hari Pahlawan dan HKN ke-62 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan dapat diwujudkan melalui pengabdian di berbagai bidang, termasuk komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Barito Kuala. (dsk/ali/jp).

APDESI Kalsel Dorong Kenaikan Anggaran Desa 2027, DPRD Respons Usulan Rp15 Juta per Desa

BANJARMASIN- Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan anggaran untuk desa pada 2027. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dan silaturahmi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Senin (16/11/2026).

Pertemuan yang melibatkan sejumlah organisasi desa tersebut disambut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK. Audiensi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi pemerintah desa terkait dukungan anggaran, tata kelola keuangan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Ketua DPD APDESI Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Rijali Nasution, S.H., mengungkapkan terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian dan diperjuangkan APDESI dalam pertemuan tersebut.

Pertama, peningkatan alokasi anggaran provinsi untuk desa. Ahmad Rizali menjelaskan, anggaran yang sebelumnya mencapai Rp18,6 juta pada 2025 mengalami penurunan menjadi Rp10 juta pada 2026.

Untuk itu, APDESI berharap alokasi anggaran pada 2027 dapat kembali ditingkatkan. Menurutnya, dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Kalsel menyampaikan respons positif terhadap usulan kenaikan anggaran menjadi Rp15 juta.

"Harapan kita di tahun 2027 anggaran ini dapat ditingkatkan kembali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Dewan bahwa anggaran akan ditingkatkan menjadi Rp15 juta. Harapan kami, jumlahnya minimal bisa sama seperti tahun 2025," ujar Ahmad Rijali.

Kedua, perbaikan mekanisme penyaluran dana desa. APDESI mengusulkan agar penyaluran dana desa dapat dilakukan lebih awal, yakni pada pertengahan tahun atau triwulan kedua. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah desa memiliki kepastian waktu dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program pembangunan, serta menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan.

Menurut APDESI, keterlambatan pencairan anggaran selama ini berpotensi menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah desa.

Ketiga, peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui bimbingan teknis (bimtek). APDESI mendorong DPRD Kalsel agar dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi bagi kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya mereka yang baru menjabat.

Peningkatan kapasitas tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan, administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahmad Rijali mengapresiasi sambutan dan respons pimpinan DPRD Kalsel beserta pihak-pihak yang hadir dalam audiensi tersebut. Ia berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan konkret bagi pemerintahan desa.

Menurutnya, dukungan anggaran operasional dan peningkatan kapasitas aparatur merupakan faktor penting dalam memperkuat kinerja pemerintahan desa, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui audiensi ini, DPD APDESI Kalsel berharap sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan pemerintah desa semakin kuat. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan desa, pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. (lim/jp). 

Cegah Kemacetan Jam Sibuk, Kapolsek Dusun Tengah Turun Langsung Atur Lalu Lintas di MAN Ampah

TAMIANG LAYANG- Mengantisipasi kepadatan arus kendaraan pada jam masuk sekolah, Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, S.H., M.M., memimpin langsung kegiatan pengaturan lalu lintas di depan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ampah, Senin (16/11/2026) pagi.

Kegiatan yang melibatkan Wakapolsek IPTU Edi S. bersama personel Polsek Dusun Tengah tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pelajar yang hendak berangkat ke sekolah.

Pengaturan lalu lintas ini merupakan bagian dari upaya Polri meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung program 100 Hari Kapolri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sangaji melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk mengurai kepadatan kendaraan di kawasan depan MAN Ampah, terutama pada jam sibuk pagi hari.

Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di titik-titik rawan kepadatan diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

"Selain di depan MAN Ampah, personel kami juga melaksanakan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik lainnya. Kami turut mengimbau para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk menggunakan helm saat berkendara demi keselamatan bersama," ujar IPTU Stefanus.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Dusun Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepolisian di tengah masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Upaya ini juga menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Dusun Tengah agar tetap aman dan kondusif. (zi/jp). 

Antisipasi Kepadatan Jam Masuk Sekolah, Kapolsek Dusun Timur Pimpin Pengaturan Lalu Lintas

TAMIANG LAYANG- Mengantisipasi kepadatan arus kendaraan pada jam masuk sekolah, Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, memimpin langsung kegiatan pengaturan lalu lintas, Senin (16/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman bagi para pelajar, pengguna jalan, dan masyarakat yang beraktivitas pada pagi hari.

Dalam pelaksanaannya, IPTU Saipul didampingi sejumlah personel Polsek Dusun Timur. Petugas disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur pergerakan kendaraan serta membantu para pengguna jalan agar aktivitas lalu lintas berlangsung tertib dan lancar.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sangaji, melalui Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, mengatakan bahwa pengaturan lalu lintas merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam sibuk yang berpotensi meningkatkan volume kendaraan.

Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di lapangan diharapkan dapat meminimalkan kemacetan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan pelajar dan pengguna jalan lainnya.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, meningkatkan kewaspadaan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Melalui kegiatan ini, Polsek Dusun Timur menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukumnya.

Kegiatan tersebut juga merupakan wujud semangat "Polisi Bersama Masyarakat" dalam mendukung pelaksanaan Program 100 Hari Kapolri. (zi/jp).
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes