Karhutla terdeteksi pada lahan seluas sekitar 3 hektare yang didominasi semak belukar dengan kondisi tanah gambut kering. Petugas bergerak cepat untuk mengendalikan api sekaligus mencegah munculnya kembali titik api.

Dalam proses pemadaman dan pembasahan, personel gabungan menggunakan cairan X-Fire untuk membantu mempercepat pemadaman dan mengurangi potensi api kembali menyala di lahan gambut.

Pemadaman melibatkan personel TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Posko Karhutla Polres Kapuas. Kekuatan personel terdiri atas 5 anggota TNI, 5 personel Polsek Kapuas Hilir, 4 anggota MPA Kecamatan Kapuas Hilir, 4 anggota MPA Sei Asam, 6 anggota MPA Sei Pasah, dan 10 personel Posko Karhutla Polres Kapuas.

Kondisi medan menjadi tantangan tersendiri. Akses menuju lokasi titik api cukup sulit, sementara tidak tersedia sumber air di sekitar lokasi. Keterbatasan peralatan dan jumlah personel turut memengaruhi proses penanganan.

Untuk menjangkau titik api yang sulit dilalui kendaraan roda empat, petugas memanfaatkan kendaraan roda dua. Personel kemudian melakukan pemadaman sekaligus pembasahan secara menyeluruh pada area yang terdampak.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari, mengatakan kecepatan dan sinergi seluruh unsur menjadi faktor penting dalam penanganan Karhutla, terutama di lahan gambut yang mudah kembali terbakar dalam kondisi kering.

"Kami turun langsung untuk memastikan titik api dapat segera ditangani. Kondisi lahan gambut yang kering harus menjadi perhatian karena api berpotensi kembali muncul apabila tidak dilakukan pembasahan secara maksimal. Karena itu, selain pemadaman, kami juga melakukan pembasahan dan menggunakan X-Fire untuk membantu mengendalikan api,” ujar AKBP Rina.

Ia mengapresiasi keterlibatan personel TNI, Polri, MPA, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

"Penanganan Karhutla bukan hanya tugas satu pihak. Dibutuhkan kerja sama dan kepedulian bersama agar api tidak meluas dan masyarakat maupun lingkungan sekitar tetap aman,” katanya.

Berkat respons cepat dan kerja sama tim di lapangan, pemadaman dan pembasahan selesai sekitar pukul 15.35 WIB. Setelah api berhasil dikendalikan, personel kembali memastikan area terdampak telah dibasahi guna meminimalkan potensi munculnya kembali titik api.

Kapolres mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan keberadaan titik api maupun kepulan asap yang berpotensi berkembang menjadi Karhutla. (fah/jp).

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Kamis (24/9/2026).

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, menyoroti anggapan bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan masih berjalan normal di tengah kondisi karhutla dan kekeringan. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang memprihatinkan.

"Jarak pandang juga sangat parah, kualitas udara sudah sangat memengaruhi kesehatan. Bahkan sekarang anak-anak banyak mengalami ISPA, banyak juga sekolah-sekolah diliburkan. Ini dampaknya juga berpengaruh terhadap ekonomi rakyat,” tuturnya.

H Rais meminta BPBD Kalsel tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret menghadapi dampak karhutla dalam waktu dekat.

"Saat ini sudah bukan bicara pencegahan lagi, tapi bagaimana penanganan dan dampaknya ke masyarakat. Bagaimana dua bulan ke depan ini program apa dari BPBD,” katanya.

Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, menyampaikan bahwa kondisi yang dihadapi masih berpotensi berlanjut. Ia menyebut fenomena El Nino yang terjadi saat ini belum mencapai puncaknya.

"El Nino saat ini bukan puncaknya, puncaknya tahun 2027 nanti. Ini siklus empat tahunan,” ujar Ronny.

Selain karhutla dan kabut asap, BPBD juga mewaspadai dampak kesehatan lain, termasuk peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta diare yang berkaitan dengan keterbatasan air bersih di sejumlah permukiman.

Di lapangan, operasi gabungan melalui penanganan darat dan udara terus dilakukan di sejumlah wilayah prioritas, antara lain Barito Kuala, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Namun, kebutuhan bahan bakar menjadi salah satu kendala operasional yang mendesak.

"Kami perlu solar saja dulu yang urgent untuk bekerja. Kalau soal uang harian, ya sudahlah, yang penting solar dulu,” kata Ronny.

 MSelain kebutuhan operasional, BPBD Kalsel juga menyoroti persoalan regulasi. Peraturan Daerah Kalsel mengenai pengendalian karhutla masih menjadi dasar penanganan, tetapi terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai perlu diperbarui.

Kondisi tersebut, menurut Ronny, menimbulkan dilema bagi petugas ketika harus melakukan penanganan darurat di lahan milik masyarakat.

"Misalnya terkait lahan milik orang yang kami lakukan treatment saat urgent, takutnya nanti yang punya lahan menuntut,” ujarnya.

Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar petugas memiliki dasar yang jelas ketika melakukan tindakan pemadaman atau penanganan karhutla di lahan privat dalam situasi darurat.

Persoalan lain disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, yakni menurunnya semangat gotong royong masyarakat dalam menghadapi karhutla.

"Mohon maaf, ketika karhutla dekat dengan rumah mereka sendiri, beberapa orang ada yang tidak melakukan apa pun, malah menyuruh orang,” katanya.

Ilham mendorong adanya pola pencegahan berbasis masyarakat, salah satunya dengan membuat area penyangga bebas bahan mudah terbakar di sekitar permukiman. Ia mengusulkan gagasan pembersihan area sekitar 10 meter sebagai batas aman antara permukiman dan lahan yang rawan terbakar, dengan melibatkan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kalsel menekankan sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan, mulai dari pembaruan regulasi pengendalian karhutla, percepatan dukungan bahan bakar untuk operasi lapangan, hingga penyiapan langkah mitigasi dampak kesehatan dalam dua bulan ke depan dan menghadapi potensi kondisi serupa pada tahun berikutnya.

Komisi I juga mendorong penguatan kembali peran masyarakat melalui gotong royong sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla di tingkat permukiman. (sar/ali/jp).

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai berbagai kegiatan hiburan dan keramaian, peringatan tahun ini lebih menitikberatkan pada refleksi perjalanan sejarah serta evaluasi pembangunan Kota Banjarmasin.

Sejumlah kondisi yang menjadi perhatian antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan kualitas udara, kekeringan, krisis air bersih, hingga musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri dan dihadiri Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, Wakil Wali Kota Hj Ananda, unsur Forkopimda, kepala SOPD, camat, lurah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Rikval mengatakan, usia 500 tahun bukan sekadar penanda perjalanan waktu, tetapi menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang Banjarmasin sejak berdiri pada 24 September 1526 hingga saat ini.

Menurutnya, selama lima abad, Banjarmasin telah melewati berbagai perubahan zaman. Sungai, kata dia, tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus menjadi urat nadi peradaban, perdagangan, dan kebudayaan kota.

"Dari tahun 1526 hingga 2026, generasi datang dan pergi serta pemimpin berganti, tetapi Banjarmasin masih tetap berdiri,” ujar Rikval.

Ia menegaskan, perkembangan Banjarmasin tidak terlepas dari kontribusi berbagai generasi dan elemen masyarakat. Para pendahulu, ulama, pemimpin, buruh, pedagang, nelayan, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, aparat keamanan, hingga relawan pemadam kebakaran dinilai memiliki peran dalam perjalanan pembangunan kota.

"Banjarmasin hari ini tidak tegak oleh generasi kita saja. Ada perjuangan para pendahulu, ada doa para ulama, ada perjuangan para pemimpin, dan ada tangan masyarakat yang ikut membangun kota ini,” katanya.

Karena itu, Rikval menilai Hari Jadi ke-500 harus menjadi momentum untuk menghargai sejarah, mensyukuri capaian pembangunan, sekaligus mengevaluasi kondisi kota saat ini dan merumuskan arah pembangunan ke depan.

"Usia 500 tahun bukan sekadar momentum mengenal usia sebuah kota. Ini adalah momentum untuk mengapresiasi sejarah, mensyukuri perjalanan, mengevaluasi hari ini, dan menentukan ke mana Banjarmasin akan melangkah ke depan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena peringatan Hari Jadi ke-500 digelar dengan konsep yang lebih sederhana.

Menurut HM. Yamin, pengurangan kegiatan hiburan dan seremoni merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi berbagai musibah.

"Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila peringatan Hari Jadi ke-500 ini tidak seperti yang dibayangkan masyarakat. Dalam kondisi saat ini banyak musibah yang terjadi, sehingga kita melaksanakan perayaan sesederhana mungkin,” ucap HM. Yamin.

Meski digelar sederhana, HM. Yamin mengatakan peringatan lima abad Banjarmasin tetap memiliki makna penting sebagai momentum refleksi sekaligus menyiapkan masa depan kota bagi generasi mendatang.

Ia menekankan pembangunan kota tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan Banjarmasin yang maju, nyaman, sejahtera, dan berkelanjutan.

Mengusung tema “Lima Abad Kami Kawa Gawi Sabumi”, HM. Yamin mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pembangunan.

"Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Banjarmasin,” ujarnya.

Selain pembangunan, HM. Yamin menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama sungai yang menjadi identitas sekaligus bagian penting dari kehidupan masyarakat Banjarmasin.

"Sungai adalah salah satu urat nadi kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin. Saya imbau masyarakat jaga sungai-sungai kita, bersihkan dan rawat, baik itu sungai besar, kanal, maupun saka. Ini semua demi keberlangsungan masa depan anak cucu kita,” tegasnya.

HM. Yamin juga mengajak masyarakat terus memberikan dukungan, kritik, dan masukan konstruktif kepada pemerintah agar kebijakan dan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.

"Selamat Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-500. Mari kita bergandengan tangan membangun kota ini. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dan siap menerima kritik maupun saran demi kemajuan dan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (lim/jp).

Proses evakuasi melibatkan tiga personel Basarnas Kalteng, Kamarnit DAS Seruyan bersama satu personel, Danpos TNI AL Lettu A. Yudhi bersama satu personel, tiga personel Polsek Seruyan Hilir, dua personel Satpolair Polres Seruyan, serta dua personel Koramil 1015-09 Seruyan Hilir.

Jenazah pertama ditemukan di kawasan pesisir Pantai Sungai Rambai. Sekitar pukul 11.30 WIB, tim gabungan berhasil mengevakuasi jenazah tersebut. Setelah itu, petugas melanjutkan pencarian menuju wilayah Sungai Besi, Desa Sungai Perlu.

Perjalanan menuju lokasi penemuan kedua terkendala kondisi medan. Akses menuju lokasi tidak dapat dilalui kendaraan bermotor karena terdapat kawasan berlumpur dan aliran sungai. Tim akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh sekitar 10 kilometer.

Setibanya di wilayah Sungai Besi, petugas kembali menemukan satu jenazah tanpa identitas di kawasan pesisir pantai. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dibawa keluar dari lokasi dengan berjalan kaki sekitar 10 kilometer hingga mencapai titik yang dapat dijangkau kendaraan.

Kapolsek Seruyan Hilir, IPDA Eko Andrianto, mengatakan proses pencarian dan evakuasi dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kondisi medan di lokasi.

"Tim gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi bersama unsur terkait. Untuk menuju lokasi jenazah kedua, petugas harus melewati medan yang sulit dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah berhasil dievakuasi, kedua jenazah selanjutnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi,” ujar IPDA Eko.

Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan forensik dan proses identifikasi.

Hingga kini, identitas kedua jenazah belum diketahui. Keterkaitan kedua jenazah dengan insiden KM Virgo Transport 8 juga masih sebatas dugaan. Kepastian identitas dan hubungan dengan insiden tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan serta proses identifikasi oleh pihak berwenang. (gan/jp).

Pelepasan pawai berlangsung di halaman Masjid Arifin Noor dan ditandai dengan pengibaran bendera start. Pelepasan dilakukan oleh Bupati Murung Raya Heriyus melalui Kepala DP3ADALDUK Murung Raya, Firman Prihatin.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pawai Ta’aruf MTQ XI Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 pada hari ini secara resmi saya nyatakan dilepas,” ujar Firman saat melepas peserta pawai.

Usai dilepas, para kafilah bergerak dari Masjid Arifin Noor menuju Gelora Pembangunan SMP Negeri 1 Laung Tuhup yang menjadi lokasi pelaksanaan MTQ XI.

Pawai berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut. Keterlibatan kafilah dari seluruh kecamatan juga menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ XI di Kabupaten Murung Raya.

Selain menjadi rangkaian pembukaan MTQ, Pawai Ta’aruf menjadi sarana mempererat silaturahmi antara kafilah, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan serta menyebarluaskan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat.

MTQ XI Tingkat Kabupaten Murung Raya berlangsung pada 24–27 September 2026 dengan Kecamatan Laung Tuhup sebagai tuan rumah. Sejumlah rangkaian kegiatan telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan MTQ sekaligus memperkuat pembinaan dan syiar Al-Qur’an di daerah.

Melalui pelaksanaan MTQ XI, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap semangat membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an terus tumbuh di tengah masyarakat serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (dsk/maya/jp). 

Upaya percepatan itu dibahas dalam rapat persiapan verifikasi dan validasi 13 KDKMP Tahap I yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Kamis (24/9/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga merupakan nPlt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Amrullah, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappedalitbang, Kepala DPUPR Perkim, Kepala DPMDSos, Kepala DPMPTSP, serta pejabat dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Setda Barito Timur.

Turut hadir para camat se-Kabupaten Barito Timur dan PMO Kabupaten Barito Timur.

Dalam laporan yang disampaikan Amrullah, Pemkab Barito Timur terus melakukan koordinasi, pemantauan, pendampingan dan fasilitasi terhadap perkembangan KDKMP. Hingga saat ini, sebanyak 29 gerai telah terbangun. Dari jumlah tersebut, 20 gerai telah rampung 100 persen, sedangkan sembilan gerai masih dalam tahap pembangunan.

Untuk verifikasi dan validasi Tahap I, terdapat 13 desa/kelurahan yang menjadi sasaran. Ke-13 lokasi tersebut meliputi Kelurahan Tamiang Layang, Desa Dorong, Kelurahan Taniran, Desa Gumpa, Desa Matabu, Desa Jaar, Desa Sibung, Desa Tangkum, Desa Jaweten, Desa Malintut, Desa Bambulung, Desa Sumber Rejo dan Desa Juru Banu.

Ketiga belas gerai tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Dusun Timur, Benua Lima, Raren Batuah, Pematang Karau dan Paju Epat.

Amrullah menjelaskan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan gerai dari berbagai aspek, mulai dari kelembagaan dan administrasi hingga lokasi, sarana dan prasarana serta kesiapan operasional.

"Verifikasi dan validasi diperlukan untuk memastikan seluruh aspek kesiapan gerai sebelum dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan ekonomi masyarakat,” kata Amrullah. 

Selain pemeriksaan dokumen, persiapan verifikasi mencakup pengecekan kondisi fisik gerai, pemutakhiran data koperasi, identifikasi kendala serta penyiapan data pendukung.

Dalam proses persiapan, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya kelengkapan dokumen administrasi, kesiapan sarana dan prasarana, pemutakhiran data koperasi, kesiapan pengelola gerai serta kebutuhan operasional.

Pemkab Barito Timur selanjutnya akan melakukan pengecekan lapangan terhadap 13 lokasi sasaran. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan kepada pengurus koperasi dan pemerintah desa/kelurahan, memfasilitasi pemenuhan dokumen yang masih kurang serta mendorong percepatan pemenuhan sarana dan prasarana gerai.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut nantinya dihimpun sebagai bahan laporan dan dasar tindak lanjut pengembangan KDKMP di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.00 WITA tersebut merupakan bentuk kepedulian dan sinergi lintas instansi dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan pasokan air bersih akibat musim kemarau.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati, Ketua TP PKK Kabupaten Batola, Hj Noor Hayati Bahrul Ilmi, Sekda Batola, Slamet Riyanto, serta unsur Binda Kalsel, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 1005/Batola, Satbrimob Polda Kalsel, BPBD, camat, dan tokoh masyarakat setempat.

Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati, mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

"Melalui sinergi bersama Forkopimda dan instansi terkait, kami hadir langsung di tengah masyarakat Tabunganen untuk membantu meredam dampak kekeringan. Air bersih adalah kebutuhan primer, dan kami berkomitmen untuk terus meringankan beban warga sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, tenang, dan kondusif,” ujar AKBP Susilawati.

Distribusi air bersih dilakukan di dua titik untuk memudahkan masyarakat memperoleh bantuan.

Titik pertama berada di depan Polsek Tabunganen dengan memanfaatkan satu unit mobil taktis Water Treatment milik Satbrimob Polda Kalsel. Armada tersebut digunakan untuk mengolah sekaligus menyalurkan air bersih kepada warga.

Sementara titik kedua berada di depan Koramil 1005-11/Tabunganen dengan mengerahkan dua unit truk tangki air milik Kodim 1005/Barito Kuala. Masing-masing truk memiliki kapasitas 5.000 liter.

Warga Kecamatan Tabunganen menyambut penyaluran air bersih tersebut. Proses distribusi berlangsung tertib dengan melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Penyaluran air bersih tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Barito Kuala bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan sekaligus memperkuat pelayanan kepada warga. (ali/jp). 

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Muhammad Mursalin, mengatakan pihaknya telah menempatkan dua petugas untuk memberikan pelayanan di MPP. Keduanya terdiri dari seorang operator dan seorang petugas Administrasi Database (ADB).

"Mulai Senin tadi kami tempatkan dua orang di sana, satu operator dan satunya ADB atau Administrasi Database,” ujar M. Mursalin kepada wartawan ini, Kamis (24/9/2026). 

Menurutnya, penempatan petugas tersebut masih dalam tahap uji coba. Disdukcapil akan mengevaluasi pelaksanaan layanan sebelum menambah jenis pelayanan maupun jumlah petugas.

"Dua dulu. Nanti setelah tahap ini, pada tahun 2027 insyaallah kami tambah,” katanya.

M. Mursalin menjelaskan, keberadaan layanan Disdukcapil di MPP ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan layanan tertentu tidak harus selalu datang ke kantor Disdukcapil.

Untuk tahap awal, pelayanan difokuskan pada KK dan IKD. Sementara layanan administrasi kependudukan lainnya yang belum tersedia di MPP tetap dilayani di kantor Disdukcapil Barito Timur.

Ia menambahkan, petugas yang ditempatkan di MPP akan bekerja secara bergantian setiap hari. Petugas ADB memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan input data administrasi kependudukan.

"Harapannya masyarakat terbantu dengan adanya pelayanan di MPP,” tutur M. Mursalin.

Pembukaan layanan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Disdukcapil Barito Timur mendukung keberadaan MPP sebagai pusat pelayanan publik yang terintegrasi dan lebih mudah dijangkau masyarakat.

Disdukcapil akan melihat perkembangan serta kebutuhan masyarakat selama masa uji coba sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan layanan selanjutnya. (zi/jp). 

Kepala Kejari Murung Raya, Herman Kondo Siriwa, mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan terkait perkara yang sedang ditangani.

"Langkah hukum tersebut diambil guna mengumpulkan alat bukti tambahan terkait perkara yang sedang ditangani,” kata Herman di Puruk Cahu, Kamis (24/9/2026). 

Menurut Herman, penyidikan difokuskan pada dugaan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Murung Raya 2024. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola KPU Murung Raya pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Herman menjelaskan, penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan serta izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Tim penyidik memeriksa sejumlah ruangan di kantor KPU Murung Raya, di antaranya ruang sekretariat, ruang keuangan, dan ruang arsip. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan aliran dana hibah penyelenggaraan Pilkada.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya. Barang-barang tersebut selanjutnya akan diteliti untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara dugaan penyelewengan dana hibah Pilkada yang tengah dalam proses penyidikan.

Herman menegaskan, Kejari Murung Raya berkomitmen menangani perkara tersebut secara transparan dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami berkomitmen mengusut perkara ini secara transparan, profesional, dan tuntas guna menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Murung Raya,” ujarnya. (maya/jp). 

Pelatihan tersebut diikuti para operator media sosial dari masing-masing Satuan Fungsi (Satfung) dan Polsek jajaran. Materi pelatihan mencakup teknik pembuatan konten kreatif dan humanis, fotografi serta videografi jurnalistik, penulisan caption, hingga etika dan batasan dalam bermedia sosial.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin melalui Kasi Humas IPDA Adi Harry Sucahyo, mengatakan media sosial memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

"Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya alat publikasi, tetapi merupakan wajah institusi Polri di mata masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian personel dalam setiap konten yang dipublikasikan karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi.

"Setiap postingan personel adalah representasi institusi. Satu konten positif bisa membangun kepercayaan publik, tapi satu konten yang tidak bijak bisa merusak citra yang sudah dibangun bertahun-tahun," katanya.

Melalui pelatihan tersebut, personel diharapkan semakin mampu menyajikan informasi publik secara profesional, modern, dan humanis. Konten yang dipublikasikan juga diharapkan mengedepankan akurasi, keberimbangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain meningkatkan kualitas publikasi, kemampuan pengelolaan media sosial diharapkan dapat memperkuat peran personel dalam menyaring informasi dan menangkal hoaks maupun narasi negatif yang beredar di ruang digital.

Dengan demikian, informasi mengenai kegiatan dan pelayanan kepolisian dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan terpercaya. (fah/jp). 

T yang merupakan warga Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas itu ditangkap pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 21.00 WIB. 

Kapolres Barito Timur, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan T di kawasan Jalan Perkebunan PT Menteng Kencana Mas, dekat Pos Portal KM 10.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan. Polisi memperoleh informasi bahwa T berada di lokasi yang dimaksud.

"Petugas kemudian mengamankan terlapor T di lokasi," ujar AKP Budi Utomo di Kuala Kapuas, Kamis (24/9/2026). 

Sebelum dilakukan penggeledahan, petugas menunjukkan surat perintah tugas kepada yang bersangkutan.

Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan seorang petugas keamanan PT Menteng Kencana Mas. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan satu paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto sekitar 10 gram.

Selain sabu, polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, yakni satu plastik klip besar merek ZIP IN, satu lembar plester bening, satu plastik tanpa merek berwarna hitam, lima lembar tisu putih, satu unit telepon seluler Vivo Y17s warna ungu, serta satu unit Toyota Rush warna silver metalik dengan nomor polisi KH 1050 BN beserta kunci kontak dan STNK.

AKP Budi Utomo menyebut, bahwa saat ini pelaku T beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kapuas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

"Pelaku T disangkakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," pungkasnya. (fah/jp). 

 

Razia melibatkan personel dari Kodam 1012/Buntok, Polres Barito Timur, dan Satbrimob Polda Kalimantan Tengah. Petugas menyasar sejumlah kamar hunian di Blok Albatros, Beo, Cendrawasih, Dara, dan Flamingo untuk memastikan kondisi keamanan serta mengantisipasi keberadaan barang-barang yang berpotensi mengganggu ketertiban di lingkungan Rutan.

Dari hasil tes urine, seluruh 36 WBP yang menjalani pemeriksaan dinyatakan negatif. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika sekaligus upaya memperkuat pengawasan terhadap WBP di dalam Rutan.

Sementara itu, dalam penggeledahan kamar hunian, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang selanjutnya didata untuk ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Barang tersebut antara lain korek api, gunting, silet, tali, kaca, telepon seluler, tongkat, sendok stainless, kipas angin, tumbler stainless, botol kaca, cartridge pod, baterai, alat cukur, pinset, dan paku.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai langkah deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan razia gabungan dan tes urine merupakan bagian dari komitmen jajarannya dalam menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan Rutan yang kondusif. Menurutnya, deteksi dini diperlukan untuk mencegah potensi gangguan sebelum berkembang menjadi persoalan keamanan yang lebih besar.

 "Razia gabungan dan tes urine ini merupakan langkah deteksi dini untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kami mengapresiasi sinergi dan dukungan dari seluruh APH yang terlibat sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan aman dan tertib,” ujar Agung.

Agung menegaskan, Rutan Tamiang Layang akan terus memperkuat pengawasan internal dan sinergi dengan APH. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisi lingkungan pemasyarakatan agar tetap aman serta kondusif. (zi/jp). 

Dalam pertemuan tersebut, Johansyah mendengarkan langsung berbagai kebutuhan dan usulan warga, terutama terkait pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar.

"Alhamdulillah, saya dapat kembali bersilaturahmi sekaligus menyimak dan menampung langsung aspirasi masyarakat Desa Tumbang Salio,” kata H Johansyah.

Menurut dia, pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga sekaligus mendorong aktivitas perekonomian di wilayah desa.

"Banyak hal yang kami catat, terutama pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai faktor utama pendorong laju perekonomian, serta penunjang kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Politisi PPP tersebut mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Ia juga meminta dukungan berbagai pihak agar rencana pembangunan dapat terlaksana secara tepat sasaran.

"Semoga usulan ini segera terealisasi sebagaimana mestinya. Saya mohon dukungan dari semua pihak agar pembangunan ini terlaksana tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi warga, Aamiin,” katanya.

Reses merupakan salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya sesuai kebutuhan masyarakat. (maya/jp).

Pemusnahan berlangsung di Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Kalsel, Banjarmasin, Rabu (23/9/2026).

Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengatakan, barang bukti tersebut berasal dari sejumlah perkara yang ditangani sepanjang 2026. Dari 48 tersangka, 47 di antaranya laki-laki dan satu perempuan.

Sebelum dimusnahkan, sebagian barang bukti diperiksa secara acak oleh Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Kalsel untuk memastikan kandungan zat yang disita.

Setelah dinyatakan mengandung metamfetamin, sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan blender. Sementara sisa hasil pemusnahan dibuang ke dalam safety tank agar tidak kembali digunakan maupun beredar.

Baktiar mengatakan, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya diukur dari nilai ekonomis barang bukti yang berhasil disita, tetapi juga dari potensi masyarakat yang dapat terlindungi dari penyalahgunaan narkotika.

Menurut perhitungan kepolisian, 1 gram sabu berpotensi dikonsumsi lima orang, satu butir ekstasi oleh satu orang, dan satu cartridge pod etomidate oleh satu orang.

 "Kalau satu gram sabu berpotensi dikonsumsi oleh lima orang, satu butir ekstasi oleh satu orang, dan satu cartridge pod etomidate oleh satu orang, maka barang bukti yang berhasil diamankan ini berpotensi mencegah penyalahgunaan sekitar 23.371 orang,” ujar Baktiar.

Berdasarkan perhitungan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan kali ini diperkirakan memiliki potensi mencegah penyalahgunaan terhadap 23.371 orang. Nilai ekonomis seluruh barang bukti diperkirakan mencapai Rp9,44 miliar.

Baktiar menegaskan, pemberantasan narkotika tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga upaya melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan generasi muda.

Polda Kalsel menyebut sebagian perkara yang barang buktinya dimusnahkan memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika Fredy Pratama alias Miming.

Baktiar mengatakan, penyidik masih melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

"Kami akan terus mengejar dan memutus mata rantai peredaran sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada ruang bagi para bandar narkotika di Kalsel,” katanya.

Polda Kalsel menyatakan pengembangan perkara masih dilakukan sehingga penanganan tidak berhenti pada tersangka yang telah diamankan.

Selain sabu dan ekstasi, Polda Kalsel turut menaruh perhatian terhadap peredaran etomidate dalam bentuk cartridge rokok elektrik.

Pada September 2026, Polres Tanah Bumbu mengungkap peredaran etomidate dengan barang bukti 127 unit cartridge. Pengungkapan tersebut disebut sebagai salah satu kasus etomidate dengan barang bukti terbesar di jajaran Polda Kalsel pada 2026.

Peredaran zat tersebut melalui perangkat rokok elektrik menjadi salah satu pola yang kini turut ditangani aparat penegak hukum di Kalimantan Selatan.

Pemusnahan kali ini merupakan bagian dari rangkaian penindakan terhadap peredaran narkotika di Kalimantan Selatan sepanjang 2026.

Sebelumnya, pada Agustus 2026, Polda Kalsel memusnahkan 172,4 kilogram sabu dan 556 butir ekstasi hasil pengungkapan 26 perkara dalam periode 24 Mei hingga 21 Juli 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga menyebut terdapat perkara dengan barang bukti hampir 32 kilogram sabu yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran antarprovinsi.

Baktiar mengajak masyarakat turut berperan dalam pemberantasan peredaran narkotika dengan memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya aparat penegak hukum.

Dengan pemusnahan tersebut, barang bukti yang telah disita tidak kembali beredar. Sementara proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (fah/jp).

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, para kepala SMKN BLUD se-Kalsel, serta Plt. Kepala SMAN 1 Aluh-Aluh di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (23/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Yani Helmi. Pembahasan difokuskan pada pola tata kelola BLUD SMKN, pengembangan unit usaha, administrasi dan pelaporan keuangan, hingga kebutuhan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pengelola.

Yani Helmi menegaskan, penerapan BLUD di SMK diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasi melalui pembelajaran berbasis praktik dan kewirausahaan. Unit usaha sekolah, seperti perhotelan, manufaktur, industri kreatif, serta usaha makanan dan minuman, diharapkan menjadi sarana bagi siswa untuk mengasah keterampilan sekaligus mengenal dunia usaha.

Namun, ia mengingatkan agar orientasi pengembangan usaha tidak membuat sekolah kehilangan fokus terhadap fungsi pendidikan.

"BLUD diupayakan untuk mendorong dunia pendidikan kita agar para lulusan memiliki keahlian nyata. Namun, fondasi utamanya tetaplah pendidikan. Jangan sampai pihak sekolah justru terbebani urusan bisnis sehingga esensi belajarnya terganggu,” tegas Yani.

Menurutnya, pembahasan tata kelola BLUD SMK masih berada pada tahap awal sehingga sejumlah data administratif dari satuan pendidikan perlu dilengkapi dan disempurnakan. Komisi II pun menjadwalkan rapat lanjutan pada Oktober 2026 untuk membahas target pendapatan yang realistis sesuai kapasitas masing-masing sekolah.

Sementara untuk pembenahan sarana dan prasarana SMK, pembahasannya akan dikoordinasikan bersama Komisi IV. Adapun aspek tata kelola dan pelaporan keuangan akan diselaraskan dengan BPKAD serta Biro Perekonomian Setda Kalsel.

DPRD Kalsel juga berencana memperluas sinergi dengan sejumlah dinas teknis, di antaranya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pemasaran dan pengembangan unit usaha yang dikelola SMK BLUD.

"Kami ingin menyiapkan payung hukum yang jelas agar kawan-kawan pengelola BLUD di sekolah memiliki perlindungan hukum dalam bekerja. Kami juga berencana menginisiasi pameran atau expo khusus produk karya SMK BLUD bersama dinas terkait agar produk anak-anak sekolah lebih dikenal masyarakat, memacu semangat inovasi, dan mampu menembus pasar internasional,” ujar Yani.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajeri menyatakan dukungannya terhadap penguatan unit usaha pendidikan vokasi, sepanjang pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

"SMK memiliki potensi luar biasa dalam memadukan keterampilan siswa dengan karya nyata yang bernilai ekonomis. Kami terus mendorong pembahasan ini, dengan target pada 2027 mendatang dapat terbit produk hukum daerah yang memayungi dan melindungi operasional BLUD di Kalsel,” kata Nor Fajeri.

Ia berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kemandirian BLUD SMK, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi APBD. Dalam jangka panjang, unit usaha sekolah diharapkan mampu menopang sebagian kebutuhan operasional secara mandiri dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai ketentuan yang berlaku.

Jepala SMKN 2 Banjarmasin, Novie Bambang R., mengapresiasi supervisi dan pendampingan yang dilakukan DPRD Kalsel terhadap pengelolaan BLUD sekolah.

"Kami sangat bersyukur atas dukungan Komisi II dan Komisi IV. Bimbingan, arahan, dan pengawasan dari legislatif sangat kami butuhkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam tata kelola maupun pemanfaatan anggaran,” ujarnya.

Novie berharap penguatan tata kelola BLUD dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi sehingga SMK di Kalsel mampu melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, memiliki daya saing kewirausahaan, dan mampu membuka lapangan kerja baru. (sar/ali/jp). 

Pembahasan Raperda APBD 2027 tersebut dipimpin empat pimpinan DPRD Kalsel, yakni H Supian HK, H Kartoyo, HM. Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari, dalam rapat Banggar, Rabu (23/9/2026).

Dalam rapat, Banggar menekankan pentingnya memastikan alokasi belanja mandatori, khususnya sektor pendidikan, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Anggaran disusun dengan hati-hati untuk Kalsel yang sejahtera. Mandatori spending untuk pendidikan 20 persen harus terpenuhi. Ini kewajiban, bukan pilihan,” tegas salah seorang anggota Banggar DPRD Kalsel.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin, mengatakan pembahasan APBD 2027 masih berlangsung dinamis dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan DPRD.

Menurutnya, pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh masing-masing komisi bersama mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya.

"Pembahasan akan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing komisi. Setelah dibahas di komisi bersama mitra SKPD sesuai harapan dewan, nantinya akan dilanjutkan lagi dalam pembahasan Komisi Gabungan,” ujar M. Syaripuddin seusai rapat Banggar.

Ia menjelaskan, pembahasan di Komisi Gabungan diperlukan untuk menyinkronkan hasil pembahasan dari masing-masing komisi sehingga seluruh program dan kebutuhan anggaran dapat dikaji secara menyeluruh.

"Jadi, semua komisi akan membahas kembali apa yang telah termuat di komisi-komisi sebelumnya. Dengan begitu pembahasannya lebih mendalam dan tidak ada yang terlewatkan,” jelasnya.

M. Syaripuddin menambahkan, pihak eksekutif siap mengikuti tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan DPRD Kalsel. Pemerintah daerah juga akan melakukan sinkronisasi program yang disampaikan masing-masing SKPD dengan hasil pembahasan di DPRD.

"Itu kan ranahnya sudah di dewan, jadi dewan yang mengatur waktunya. Kami dari SKPD, dari pemerintahan ini siap saja. Sinkronisasi antara masing-masing komisi dengan program, jadi program-program yang sudah disampaikan dari SKPD itu nanti disinkronkan,” katanya.

Ia menegaskan, postur APBD Kalsel 2027 masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan berlangsung.

Pembahasan selanjutnya akan dilakukan di tingkat komisi sesuai bidang masing-masing, kemudian dilanjutkan melalui Komisi Gabungan untuk pendalaman dan sinkronisasi sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (sar/ali/jp). 

Rapat koordinasi dan evaluasi CSR/TJSLP tersebut dihadiri Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan itu digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sekaligus memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Kapuas.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama perusahaan membahas realisasi dan capaian program CSR/TJSLP yang telah dilaksanakan sepanjang 2026. Evaluasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.

Selain mengevaluasi program berjalan, rapat juga membahas rencana kerja dan rencana aksi CSR/TJSLP perusahaan untuk tahun anggaran 2027.

Pemerintah Kabupaten Kapuas mendorong agar program CSR perusahaan ke depan disusun secara lebih terkoordinasi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.

Sinergi tersebut dinilai penting agar kontribusi dunia usaha tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat mendukung program pembangunan sekaligus memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Rapat juga membahas sejumlah hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR/TJSLP di wilayah Kabupaten Kapuas.

 Pemkab Kapuas berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan terus diperkuat sehingga pelaksanaan CSR/TJSLP dapat semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (fah/hru/jp). 

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati HSS, H Suriani saat menerima silaturahmi pengurus Kerukunan Mahasiswa Hulu Sungai Selatan (KM HSS) Yogyakarta di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten HSS untuk mendengarkan langsung kondisi mahasiswa asal HSS yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. 

Dalam suasana akrab, Wakil Bupati H Suriani berdiskusi bersama para mahasiswa terkait dinamika perkuliahan, aktivitas organisasi, serta kondisi mahasiswa selama berada di perantauan.

Selain membahas kegiatan dan perkembangan mahasiswa, kondisi asrama mahasiswa HSS di Yogyakarta turut menjadi perhatian. Sejumlah bagian bangunan yang mengalami kerusakan direncanakan untuk diperbaiki pada 2027.

"Mengenai bangunan asrama yang beberapa di antaranya mengalami kerusakan, nanti akan diperbaiki, dan sudah dianggarkan pada APBD Tahun 2027 mendatang. Semoga dengan diperbaikinya asrama, tentu kami Pemerintah Kabupaten berharap para adik-adik mahasiswa semua lebih nyaman dalam belajar dan tinggal di asrama,” ungkap H Suriani.

Menurutnya, keberadaan asrama menjadi salah satu fasilitas pendukung bagi mahasiswa HSS selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Karena itu, kondisi sarana dan prasarana tersebut perlu mendapat perhatian agar dapat menunjang kenyamanan mahasiswa.

Silaturahmi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten HSS menjaga komunikasi dengan mahasiswa yang berada di luar daerah. Melalui komunikasi yang terjalin, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan mahasiswa sekaligus membuka ruang penyampaian aspirasi.

Wabup berharap hubungan dengan mahasiswa di perantauan terus terjaga. Mahasiswa juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan bagi pembangunan daerah setelah menyelesaikan pendidikan.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diisi dengan dialog antara Wakil Bupati HSS dan pengurus KM HSS Yogyakarta. (ari/jp). 

Penandatanganan MoU dan penyerahan dana talangan tersebut menjadi bagian dari realisasi kemitraan dalam pengelolaan kebun plasma. Bupati Wanda menilai program tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, koperasi, dan masyarakat dalam mendorong manfaat investasi bagi warga sekitar wilayah operasional perusahaan.

Wanda mengatakan, keberadaan investasi di Kabupaten Seruyan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, selain berkontribusi melalui pajak dan program tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan perkebunan juga memiliki kewajiban menjalankan program plasma sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengapresiasi PT Musirawas Citraharpindo yang dinilai telah membangun komunikasi dengan masyarakat dan merealisasikan program kemitraan tersebut.

 "Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha atau investor dengan masyarakat harus terus kita jaga. Realisasi plasma ini sudah ada, untuk itu saya menyampaikan terima kasih,” kata Wanda. 

Ia berharap pola kemitraan yang telah berjalan dapat terus dikembangkan sehingga hubungan antara perusahaan dan masyarakat tetap harmonis serta memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Di sisi lain, Bupati Wanda meminta pengurus dan pengawas Koperasi Citra Pelangi Lansera Seruyan Sejahtera menjalankan amanah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengurus diminta memahami AD/ART serta hak dan kewajiban masing-masing, sedangkan Dewan Pengawas diharapkan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai aturan dan kepentingan anggota.

Bupati juga mendorong koperasi tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Menurutnya, koperasi dapat mengembangkan usaha di berbagai sektor potensial, seperti angkutan, alat berat, perkebunan, dan bidang usaha lainnya. Diversifikasi usaha dinilai dapat memperkuat kemandirian koperasi sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi anggota.

Selain penguatan kelembagaan koperasi, Wanda mengingatkan masyarakat agar mengelola pendapatan dari program plasma secara bijaksana, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. 

"Kalau penghasilan sudah ada dari plasma maupun dari usaha lainnya, wajib sekolahkan anak-anak. Wajib kita bina pendidikan anak-anak kita,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Seruyan, lanjut Wanda, akan terus mendorong kemitraan yang sehat antara perusahaan dan masyarakat serta memastikan pemberdayaan ekonomi memberikan manfaat berkelanjutan. 

Ia berharap realisasi MoU dan penyerahan dana talangan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lanpasa sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat. (gan/jp).

Pendalaman data dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Ditlantas Polda Kalsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Satgas BBM, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT AKR di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (23/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, HM. Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo. 

HM. Syaripuddin mengatakan, data dari sejumlah instansi diperlukan agar rekomendasi yang disusun Pansus tidak bertumpu pada asumsi, melainkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di daerah.

"Pansus ingin melihat kebutuhan BBM di Provinsi Kalsel berdasarkan data yang ada, baik dari Ditlantas, Bapenda maupun Pertamina. Dari situ kita dapat mengetahui kebutuhan riil masyarakat sehingga rekomendasi yang disusun nantinya benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Selain data kendaraan dan pengguna BBM bersubsidi, Pansus juga menelaah proporsi kuota BBM bersubsidi yang diterima masing-masing SPBU di berbagai wilayah Kalsel.

Pembahasan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, ketersediaan kuota, dan pola distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Hasil kajian akan menjadi salah satu bahan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan distribusi.

HM. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Keberadaan Satgas BBM yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.

Menurut dia, berbagai temuan dan masukan dari instansi terkait akan dihimpun dan dirumuskan menjadi rekomendasi Pansus untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Rekomendasi tersebut diarahkan untuk mendukung perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi sekaligus merespons persoalan yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk antrean panjang dan kendala akses terhadap BBM.

Rangkaian pembahasan Pansus akan dilanjutkan pekan depan melalui rapat bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum yang melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, dan TNI.

Masukan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut akan menjadi bagian dari bahan penyusunan rekomendasi Pansus sebelum disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. (sar/ali/jp).