BREAKING NEWS

Tampilkan postingan dengan label Ragam Daerah Palangkaraya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ragam Daerah Palangkaraya. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 Januari 2023

Pengangkatan Idarwin Sebagai Kades Humbang Raya Digugat di PTUN

PALANGKA RAYA- Sidang lanjutan gugatan keputusan Bupati Kapuas terhadap pengangkatan Kepala Desa Humbang Raya terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, Kamis (12/1) munculkan fakta baru saat mendengarkan keterangan saksi, Odie Bondo Ketua KPPS desa Humbang Raya.

Odie mengatakan, pihaknya telah melaksanakan tahapan Pilkades Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas pada tanggal 26 Juli 2022 sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Pilkades Humbang Raya diikuti empat calon, yakni Tengkuk. (Penggugat), Bob Tutupoli, Idarwin dan Abdulah, yang mendapat suara terbanyak perhitungan pada TPS satu dan dua yaitu saudara Tengkuk," terang Odie di depan majelis hakim serta para pihak penggugat dan tergugat.

Namun, faktanya Idarwin lah yang dilantik Bupati Kapuas sebagai Kades terpilih berdasarkan SK No 393/DPMD Tanggal 15 September 2022 padahal Idarwin berada pada peringkat tiga suara terbanyak Pilkades Desa Humbang Raya.

"Memang ada gugatan dari Bob Tutupoli, namun gugatan Bob pada tanggal 29 Juli 2022 itu tidak menyertakan bukti bukti yang dituduhkan, maka kita tolak. Kemudian Bob menggugat ke Kecamatan juga di tolak oleh pihak Kecamatan," ungkap nya.

Terungkap pula di persidangan bahwa pihak kabupaten melakukan perhitungan suara ulang karena ada gugatan dari Bob Tutopoli. Tetapi hanya satu kotak suara yang dihitung yaitu kotak suara TPS 1. Sedangkan kotak suara TPS 2 tidak dihitung dengan alasan berita acara nya tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS Odie Bondo.

Sementara itu, Gideon Silaen Kuasa Hukum dari pihak penggugat, menilai bahwa hak pilih masyarakat akan sia sia setelah perhitungan di TPS di anulir oleh pihak Kabupaten dengan alasan berita acara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS.

"Kalau hasil perhitungan suara di TPS tidak ditandatangani oleh panitia dianggap tidak sah, nah kalo itu yang berlaku, bagaimana dengan masyarakat yang telah memilih dan meluangkan waktu serta tenaga untuk memilih pemipinnya tapi tidak dihargai," ujar Advokat senior ini.

Dalam surat gugatan Penggugat, pihaknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah SK No. 393/DPMD Tahun 2022 Tanggal 15 September tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tanggal 15 September 2022 atas nama Idarwin Kades Humbang Raya.

Kepala PMD Kapuas, Ilham Anwar tidak banyak berkomentar terkait gugatan pihak penggugat, dia menilai karena proses sidang di PTUN masih berjalan panjang.

"Saat ini kita belum bisa apa apa, karena sidang masih berjalan. Kita belum bisa mengambil kesimpulan karena saksi saksi masih ada yang belum dihadirkan," kata dia pada sela sela sidang di PTUN Palangka Raya. (ema/jp).

Rabu, 22 Desember 2021

Dirjen Badilum Puji Pelayanan PN Palangka Raya

PALANGKA RAYA- Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prim Haryadi dalam kunjungan kerjanya mengapresiasi pelayanan publik Pengadilan Negeri Palangka Raya.

"Secara umum kami melihat sudah bagus PTSP dan juga Pojok e-Court sudah memenuhi yang telah tentukan sesuai SK Dirjen," kata Prim Haryadi, Rabu, 22 Desember 2021 pada saat kunjungan Kerja nya pada PN Palangka Raya.

Berkaitan dengan pelayanan publik, Prim Haryadi menilai PN Palangka Raya telah menerapkan pengadilan inklusif untuk para penyandang disabilitas mulai dari parkirnya sarana dan prasarana juga sudah tersedia dengan baik.

"PN Palangka Raya sudah mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi kita maklumi lah, karena kondisi gedung yang sudah cukup lama. Jadi gedung dimaksimalkan oleh teman teman di sini," ujarnya.

Menurut Prim Haryadi, yang paling penting bukan masalah gedung tetapi adalah bagaimana cara PN Palangka Raya memberi pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan dan hal ini sudah berjalan dengan baik di PN Palangka Raya.

"Harapannya, mudah mudahan kedepannya kita (PN Palangka Raya) bisa berbuat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat luas, itu intinya," ujar Prim Hariyadi didampingi Ketua PN Palangka Raya, Paskatu Hardinata.

Paskatu Hardinata mengatakan, kunjungan Dirjen Badilum ke PN Palangka Raya dalam rangka meninjau kinerja para Hakim, pegawai serta sarana dan prasarana yang ada pada PN Palangka Raya.

"Ada pesan Dirjen Badilum terutama bagi rekan rekan para hakim PN Palangka Raya ini pada suatu saat nanti akan dipanggil untuk jadi pimpinan. Itu secara umum saja. Dari sisi pelayanan beliau bilang cukup bagus," tutup Paskatu. (emca/jp).

Selasa, 03 Agustus 2021

Supir Bus Damri Laka Tunggal di Jalan Lingkar Luar Jalani Sidang Pertama

PALANGKA RAYA- Terdakwa Mahmudin Noor menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Selasa, 3 Agustus 2021, dengan agenda dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Ngeri Palangka Raya.

Mahmudin Noor adalah seorang supir Bus Damri Nomor Polisi KH 7604 AI, yang mengalami kecelakaan tunggal di  Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya, Rabu 19 Mei 2021 sekira pukul 07.30 WIB.

Hakim yang mengadili perkara ini, Toto Sapto Indrato ketua Majelis dan Boxgi Agus Santoso serta Yudi Eka Putra selaku hakim anggota dibantu, Efreim sebagai Panitera Pengganti.

Kecelakaan tersebut bermula dari terdakwa Mahmudin Noor membawa 35 orang penumpang dari Sampit menuju Palangka Raya dan satu orang sopir cadangan atas nama Imran. Dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti 2 kali.

Selanjutnya berangkat lagi dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Pada saat itu situasi pagi hari cuaca hujan, jalan beraspal basah, bergelombang, lurus dan arus lalu lintas sepi dengan tujuan terminal W A Gara kota Palangka Raya.

"Karena kelalaian terdakwa mengemudi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa oleng dan menabrak beton pembatas jembatan akibatnya bus masuk kedalam pengaringan," sebut JPU, Efan Apturedi saat membacakan surat dakwaan.

Akibat kejadian tersebut beberapa penumpang mengalami luka-luka dan korban Deviana Tresia Sale meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disebutkan bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan duka untuk keluarga korban yang meninggal dunia sebesar Rp10 juta, serta adanya surat perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga almarhumah korban.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ucap. (emca/jp).

Bawa Sabu dari Aceh 5 Ons, Terdakwa Dituntut Jaksa 15 Tahun Penjara

PALANGKA RAYA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Herisa selama 15 tahun penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika, Senin 2 Agustus 2021, di PN Palangka Raya dalam sidang yang digelar secaa virtual.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herisa dengan pidana penjara selama 15 tahun," ucap JPU Nona Vera saat membacakan tuntutan di hadapan Ketua Majelis Hakim, Dony Hardiyanto dan kuasa hukum terdakwa.

Selain pidana penjara, terdakwa Herisa dituntut pula oleh JPU untuk membayar denda sebesar Rp1 Miliar, bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.

Terdakwa Herisa ditangkap petugas BNNP Kalteng di terminal kedatangan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, pada hari Sabtu, 06 Februari 2021, sekira pukul 16.30 WIB.

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas BNNP Kalteng, ditemukan 5 Ons sabu di dalam sepasang sandal kulit yang dipakai terdakwa.

Terungkap dipersidangan, terdakwa mendapatkan sabu dari inisial AS di Aceh Utara. Atas suruhan AS terdakwa mengantarkan sabu kepada Hairul Rahmatullah (perkara terpisah) di Palangka Raya dengan upah Rp30 juta.

"Terdakwa Herisa telah bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," demikian, kata Vera.

Sidang dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda  pembacaan pembelaan dari terdakwa ataupun dari penasihat hukum terdakwa atas tuntutan Jaksa. (emca/jp).

Kamis, 29 Juli 2021

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61, Kejari Palangka Raya Gelar Nikah Ulang 10 Pasangan

PALANGKA RAYA- Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-61, Kejaksaan Negeri Palangka Raya melaksanakan acara nikah ulang terhadap 10 (sepuluh) pasangan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Palangka Raya.

Dijelaskan oleh Kajari Palangka Raya, Totok Sapto Dwidjo, bahwa kejari melaksanakan kegiatan yang meliputi pembatalan pernikahan bagi masyarakat yang menikahnya tidak sah menurut aturan yang berlaku, kemudian dinikahkan ulang.

"Kegiatan ini meliputi pembatalan pernikahan bagi orang yang tidak sah menikah menurut ketentuan undang-undang perkawinan kita jembatani. Kemudian langsung dilakukan  pernikahan ulang di Kejari," kata Totok, Kamis, 29 Juli 2021.

Totok mengungkapkan, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak Disdukcapil Kota Palangka Raya dan KUA. Para peserta juga mendapatkan Kartu Keluarga setelah menikah ulang dengan legalitas dan status yang sah.

"Mereka diberikan KK dengan status sudah menikah resmi menurut undang-undang, sebelum akad nikah peserta di  tes swab dan acaranya juga mematuhi protokol COVID-19," ucapnya disela sela acara tersebut.

Sementara, Pejabat KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Imam Antasari mengatakan, surat nikah itu sangat penting bagi pasangan yang sudah menikah, karena berkaitan dengan administrasi kependudukan.

"Untuk mendapatkan KK, bikin paspor diperlukan surat nikah resmi. Surat nikah gunanya mempermudah berbagai urusan birokrasi setelah pasangan menikah," ujar Imam.

Salah seorang pasangan yang melaksanakan nikah ulang, Mulyono (41 tahun) dan isterinya Putri Yulianti, (22 tahun) mengungkapkan, bahwa mereka telah menikah lima tahun lamanya tetapi tidak memilik surat nikah, karena mereka di bawah tangan.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menikah ulang dan mendapat surat nikah secara resmi," ucap Mulyono, yang telah dikarunia dua orang anak. (emca/jp).

Sabtu, 13 Maret 2021

Batamad Lakukan Dialog Soal Mandau Bersama Ormas

PALANGKA RAYA- Menyikapi pro dan kontra pernyataan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran terkait dengan mandau pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim yang beberapa waktu lalu, statemen ini dinilai banyak pihak cukup sensitif di tengah masyarakat adat Dayak di Kalteng.

Untuk mendengar keluhan dan keresahan masyarakat, Batamad menginisiasi menggelar acara silaturahmi serta diskusi dengan seluruh Ormas Dayak dan tokoh adat serta tokoh masyarakat yang ada di Kalteng, Jumat 12 Maret 2021 di Huma Betang Hapakat, Kota Palangka Raya.

"Pertemuan ini sebagai bentuk kepedulian Batamad dan pelaksanaannya pun atas izin dari DAD Kalteng. Terlepas dari tugas pokok utama Batamad untuk menjaga harkat dan martabat utus dayak," kata Panglima Batamad Kalteng Brigjen TNI (purn) Yuandrias.

Dia menuturkan, silaturahmi Batamad bersama dengan ormas dayak adalah dalam konteks diskusi, bahwa ada isu yang perlu untuk dicermati bersama agar tidak terjadi asumsi yang menimbulkan keresahan pada semua orang.

"Batamad telah berkirim surat meminta bertemu secara langsung dengan Gubernur Kalteng selaku Kepala Daerah guna mengklarifikasi terkait statement beliau pada sambutan resmi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim terkait mandau beberapa waktu lalu," tutur Yuandrias.

Dari pantauan awak media, sejumlah usul serta saran dari perwakilan Ormas  Dayak yang hadir di acara tersebut, lebih menekankan Sugianto Sabran melakukan klarifikasi terhadap statemen yang pernah disampaikan, dengan begitu diperkirakan akan meredam isu negatif yang beredar.

Banyak kalangan menilai klarifikasi gubernur itu penting, karena tentunya gubernur lebih bijak menyikapi hal seperti ini yang berkembang di tengah masyarakat adat dayak dan tidak menjadi bola liar di media meanstrem dan medsos.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Andreas Junaedy selaku Ketua Kerukunan Dajak Ngaju, Junaedy berharap dengan adanya silaturahmi dan diskusi akan menemukan titik temu dan kesimpulan yang lebih baik.

"Kesimpulan yang dapat menyelesaikan permasalahan tentang adat dan budaya terkait polemik mandau yang sangat krusial ini dengan segera melakukan klarifikasi dan sidang adat terkait statement gubernur," tutup Andreas.

Kegiatan dialog yang dilakukan sebanyak dua seasion mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Ormas dan tokoh adat. Acara digelar dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. (emca/jp).

Senin, 25 Januari 2021

Pengadilan Tipikor Palangka Raya Kekurangan Hakim, Ketua Telah Usul ke PT

PALANGKA RAYA- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Palangka Raya hanya memiliki dua orang hakim karier dan tiga orang hakim Ad Hoc, ini sangat berpengaruh terhadap penentuan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan.

"Pada bulan Februari nanti ada hakim Ad Hoc yang sudah habis masa waktunya, itu sudah ada keputusan presiden dan yang satu orang diterima jadi hakim tingkat banding, hanya tinggal satu orang hakim Ad Hoc dan itu salah satu kendalanya," kata Paskatu, Senin, 25 Januari 2021 siang.

Salah satu langkah yang diambil Pengadilan Tipikor Palangka Raya, yakni Ketua Pengadilan Tipikor turun langsung memimpin jalannya sidang sebagai ketua majelis dalam perkara korupsi  yang digelar secara virtual.

Perkara tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa Sukiran mantan Kepala Disnakertrans Kabupaten Kapuas serta Salamat Widodo selaku pelaksana pekerjaan.

Paskatu mengatakan, adapun untuk perkara Tipikor yang masuk pada pengadilan Tipikor cukup banyak, di antaranya dari Kabupaten Murung Raya ada dua perkara, Katingan, Muara Teweh kemudian ada dari kota Palangka Raya.

"Kita sudah mengusulkan melalui pengadilan tinggi untuk penambahan jumlah hakim ad hoc maupun hakim karier. Dan itu adalah kewenangan mahkamah agung yang akan menentukannya," ujar Paskatu, didampingi Humas atau Juru Bicara PN Palangka Raya, Heru Setiyadi.

Sementara itu, kata Paskatu, untuk PN Palangka Raya, hakim yang menangani perkara pidana dan perdata ada penambahan sebanyak tiga orang hakim. Tapi, dari tiga orang hakim tersebut belum diketahui apakah memiliki sertifikat hakim Tipikor atau tidak.

"Dalam waktu dekat tiga orang hakim akan masuk ke PN Palangka Raya, hanya saya belum tahu apakah hakim ini memiliki sertifikat tipikor atau tidak. Dan satu orang yang masuk merupakan wakil ketua PN Palangka Raya," beber Paskatu.

Paskatu menambahkan, terkait dengan hakim PHI, PN Palangka Raya juga masih kekurangan hakim, karena ada tiga hakim mutasi yang menjadi wakil ketua PN di luar Kalteng, saat ini hakim PHI di PN hanya ada dua orang saja. (emca/jp).

Sabtu, 23 Januari 2021

Jaga Kebersihan Lingkungan, Ka Rutan dan Warga Binaan Kerja Bakti

PALANGKA RAYA- Guna menjaga kebersihan lingkungan di area Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya, Kepala Rutan, Suwarto membaur dengan warga binaan dan staf melaksanakan kerja bakti, Sabtu, 23 Januari 2021 pagi.

Menurut Suwarto, menghadapi musim hujan di awal tahun sangat penting menjaga kebersihan lingkungan terutama di Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Karena kata Suwarto, tingginya curah hujan menyebabkan rentan terhadap penyakit menular akibat lembabnya suhu udara.

"Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting di saat musim hujan seperti ini untuk mencegah pandemi penyakit yang disebabkan oleh jentik nyamuk karena lembabnya suhu udara," kata Suwarto melalui rilis tertulis, sabtu siang.

Lebih penting lagi, kata Suwarto, tujuan dari kegiatan kerja bakti tersebut merupakan bentuk kepedulian Rutan Kelas IIA Palangka Raya sekaligus untuk mengubah sterotip masyarakat terhadap Narapidana. 

"Karena penilaian masyarakat terhadap Rutan merupakan tempat yang menakutkan bagi segelintir orang, kita ubah pandangan masyarakat itu bahwa Rutan adalah tempat membina seseorang untuk lebih baik," kata Suwarto.

Suwarto, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Erikjon Sitohang dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Meldy Putera serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan CPNS 2019 Rutan Kelas IIA Palangka Raya. (emca/jp).

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes