Jurnalis Post

Kamis, 29 Oktober 2026

Perkuat Pengawasan dan Ketepatan Sasaran, Disperkim Kalsel Gelar Bimtek Program RTLH

BANJARMASIN- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Modul Kerja Terstruktur Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Aula Lantai III Kantor Disperkim Kalsel, Banjarmasin, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program RTLH, sekaligus memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan. Bimtek tersebut diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota serta jajaran pemerintah desa se-Kalimantan Selatan.

Kepala Disperkim Provinsi Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, ST, MA, secara resmi membuka kegiatan yang diawali dengan registrasi peserta dan doa bersama.

Dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan materi mengenai pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program RTLH. Materi ini menitikberatkan pada pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar mutu dalam setiap tahapan pembangunan maupun rehabilitasi rumah warga.

Sementara itu, Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) memaparkan strategi pendampingan teknis dan manajerial melalui penerapan Modul Kerja Terstruktur. Modul tersebut menjadi pedoman sistematis bagi pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melaksanakan program bantuan RTLH agar berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai prosedur.

Melalui penerapan modul kerja tersebut, koordinasi antarpelaksana di berbagai tingkatan pemerintahan diharapkan semakin optimal. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan RTLH dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif. Para peserta memanfaatkan sesi tersebut untuk membahas berbagai persoalan teknis serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program RTLH di masing-masing wilayah.

Dukungan terhadap program RTLH juga disampaikan Kepala Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Elly Rahmah. Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Disperkim terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Menurut Elly, pada 2026 Desa Belandean memperoleh alokasi bantuan sebanyak sembilan unit RTLH dari Disperkim Provinsi Kalsel.

"Alhamdulillah, tahun 2026 ini Desa Belandean mendapatkan bantuan sembilan unit RTLH dari Disperkim Provinsi Kalsel. Semoga pelaksanaan pengerjaannya nanti berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi masyarakat," ujarnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan nyaman.

Melalui Bimtek ini, Disperkim Kalsel memperkuat sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa agar pelaksanaan program RTLH pada 2026 semakin tertib, berkualitas, dan tepat sasaran. (ali/jp).

DPRD Barito Kuala Salurkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai ke Tiga Posko Karhutla

MARABAHAN- Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai ke tiga posko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Kuala. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Penyaluran bantuan dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala, M. Haris Isroyani, S.Sos., bersama Kepala Bagian Humas dan Protokol, pejabat fungsional pranata humas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta staf Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala, Kamis (29/10/2029).

Bantuan disalurkan ke tiga lokasi, yakni Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala di Marabahan, Posko Kecamatan Mandastana di Kantor Kecamatan Mandastana, serta Posko Polsek Alalak di Kecamatan Alalak.

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk dukungan DPRD Kabupaten Barito Kuala terhadap upaya penanggulangan karhutla, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan petugas dan relawan selama menjalankan tugas di lapangan.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran operasional posko sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat terkait, relawan, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung penanganan karhutla serta melindungi lingkungan di Kabupaten Barito Kuala. (hru/jp).

Pemkab HSS Raih Predikat Sangat Baik dalam Penilaian Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) dengan kategori Sangat Baik. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Anjungan Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Mewakili Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani, menghadiri kegiatan sekaligus menerima penghargaan tersebut.

Capaian ini mencerminkan hasil penilaian terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS. Penilaian tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendorong proses pengadaan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Rakorda tahun 2026 mengusung tema “Bekerja Bersama, Merangkul Semua untuk Mewujudkan Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) Proaktif serta SDM Pengadaan Tersertifikasi".

Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan.

Selain Kabupaten HSS, penghargaan dengan kategori Sangat Baik juga diberikan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Barito Kuala.

Pemerintah Kabupaten HSS diharapkan dapat mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh perangkat daerah.

Tata kelola pengadaan yang baik memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan. Dengan proses pengadaan yang akuntabel dan sesuai ketentuan, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemkab HSS untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. (ari/jp).

UPZ Bakti Bersama Hasnur Group Salurkan 7.200 Liter Air Bersih untuk Warga Belandean

MARABAHAN- Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bakti Bersama Hasnur Group bekerja sama dengan Yayasan Hasnur Centre menyalurkan 7.200 liter air bersih kepada warga Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (29/10/2026). Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

Muhammad Maulidi mengatakan, penyaluran bantuan yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih.

Proses distribusi berlangsung tertib dan disambut antusias warga. Sejumlah masyarakat mendatangi lokasi penyaluran dengan membawa jeriken, ember, galon, dan berbagai wadah penampungan lainnya untuk mendapatkan pasokan air bersih.

Menurut Maulidi, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, hingga keperluan rumah tangga lainnya.

Sementara itu, Kepala Desa Belandean, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Elly Rahmah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UPZ Bakti Bersama Hasnur Group, Hasnur Group, serta Yayasan Hasnur Centre atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat desanya.

"Atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Belandean, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan 7.200 liter air bersih ini. Bantuan tersebut sangat berarti bagi warga kami yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan layak,” ungkap Elly.

Ia berharap kepedulian dan kerja sama tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan, baik di Kabupaten Barito Kuala maupun daerah lain di Kalimantan Selatan, dapat merasakan manfaat program sosial tersebut.

Menurut Elly, bantuan air bersih ini bukan sekadar membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi wujud kepedulian dan sinergi berbagai pihak dalam meringankan beban masyarakat. (ali/jp).

SMPN 2 Alalak Sesuaikan Jam Belajar dan Terapkan PJJ Saat Kabut Asap Memburuk

MARABAHAN- SMP Negeri 2 Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala menyesuaikan kegiatan belajar mengajar menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Kebijakan tersebut mengacu pada instruksi dan surat edaran Dinas Pendidikan, dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta keselamatan siswa.

Kepala SMPN 2 Alalak, Muhammad Yusuf, mengatakan sekolah menerapkan dua skema pembelajaran, yakni Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan pembelajaran tatap muka. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan kondisi kabut asap.

"Apabila ada surat dari dinas terkait PJJ, guru-guru melaksanakan kegiatan secara daring dengan memberikan tugas dan pengajaran kepada anak-anak di rumah,” ujar Muhammad Yusuf saat ditemui di kantornya, Kamis (29/10/2026).

Sementara itu, apabila pembelajaran tatap muka tetap dilaksanakan, sekolah menyesuaikan jam belajar mulai pukul 08.30 hingga 13.00 WITA. Namun, jadwal tersebut dapat berubah apabila kondisi kabut asap dinilai mengganggu kesehatan siswa.

M. Yusuf menegaskan, sekolah dapat memulangkan siswa lebih awal apabila situasi di lingkungan sekolah dinilai tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembelajaran.

"Apabila kondisinya memungkinkan anak-anak kami pulangkan lebih awal, maka kami pulangkan. Itu bergantung pada keadaan kabut asap,” katanya.

Menurut M. Yusuf, kabut asap turut menghambat proses belajar mengajar. Aktivitas pembelajaran tatap muka belum dapat berjalan secara maksimal karena kondisi cuaca dan kualitas udara yang mengganggu kegiatan siswa di sekolah.

Untuk mendukung perlindungan kesehatan warga sekolah, SMPN 2 Alalak juga menerima bantuan masker dari pemerintah provinsi. Masker tersebut dimanfaatkan untuk mendukung upaya pencegahan paparan asap, sekaligus menjadi bagian dari imbauan sekolah kepada siswa agar menggunakan masker saat beraktivitas.

M. Yusuf menegaskan, sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan arahan Dinas Pendidikan dan kondisi di lapangan, dengan mengutamakan keselamatan serta kesehatan siswa. (lim/jp).

Bupati M. Yamin Tekankan Integritas dan Mutu Pendidikan, 43 Guru Dilantik Jadi Kepala Sekolah di Barito Timur

TAMIANG LAYANG-Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan pentingnya integritas, peningkatan mutu pendidikan, dan perlindungan peserta didik dari ancaman narkoba kepada 43 guru yang dilantik dan diambil sumpah/janji penugasannya sebagai kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Kamis (29/10/2026).

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Barito Timur dan dipimpin langsung oleh M. Yamin. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Kapolres Barito Timur, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Sebanyak 43 guru yang mendapat penugasan terdiri atas empat kepala sekolah taman kanak-kanak (TK), 28 kepala sekolah sekolah dasar (SD), dan 11 kepala sekolah sekolah menengah pertama (SMP).

Bupati M. Yamin menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia sekaligus faktor penentu masa depan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kabupaten Barito Timur tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

"Kepala sekolah memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pemimpin administrasi, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab memastikan setiap murid memperoleh pendidikan yang bermutu, adil, aman, dan sesuai kebutuhan,” tegas M. Yamin.

Ia meminta para kepala sekolah yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan kepentingan dan masa depan peserta didik sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan di lingkungan sekolah.

M. Yamin juga menekankan lima hal yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, yakni menjadi pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid, membangun budaya kerja yang disiplin dan profesional, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, meningkatkan kompetensi guru serta tenaga kependidikan dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, dan mengelola sekolah secara transparan serta akuntabel.

Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap administrasi dan pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga harus mampu membangun lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, dan prestasi peserta didik.

Selain peningkatan mutu pendidikan, Bupati M. Yamin memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Kepala Sekolah dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penandatanganan dilakukan bersama Bupati Barito Timur, Kapolres Barito Timur, dan Sekda.

M. Yamin menginstruksikan seluruh kepala sekolah agar aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara rutin mengenai bahaya narkoba kepada peserta didik. Edukasi tersebut juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.

"Jangan biarkan narkoba merusak generasi muda kita. Jadikan sekolah sebagai benteng perlindungan bagi anak-anak kita demi menjaga masa depan Kabupaten Barito Timur,” pesannya.

Ia menegaskan, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman bagi peserta didik, sekaligus berperan aktif dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkoba. Karena itu, komitmen pencegahan perlu diwujudkan melalui edukasi berkelanjutan dan keterlibatan seluruh unsur pendidikan.

M. Yamin menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik. Ia berharap para pejabat yang mendapat penugasan tersebut mampu menjalankan tanggung jawab secara profesional, menjaga integritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Timur.

Upaya tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya Kabupaten Barito Timur yang Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis (SEGAH) menuju “Gumi Jari Janang Kalalawah”. (zi/jp).

Polres Kapuas Ungkap 8 Kasus Narkotika, Sita 266,47 Gram Sabu

KUALA KAPUAS- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap delapan kasus dugaan tindak pidana narkotika sepanjang Oktober 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti sabu dengan total berat 266,47 gram.

Pengungkapan itu disampaikan Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari, S.H., S.I.K., M.H., CPHR., CBA., dalam konferensi pers di halaman belakang Markas Polres (Mapolres) Kapuas, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Satuan Resnarkoba Polres Kapuas, serta sejumlah wartawan.

Delapan perkara yang berhasil diungkap tersebut periode 1 sampai 28 Oktober 2026.

"Perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman," ujar AKBP Rina.

Rina menegaskan, bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Kapuas. (fah/jp).

Gubernur Kalsel Uji 1.500 Liter Surfaktan untuk Tingkatkan Efektivitas Pemadaman Karhutla

BANJAR- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengujian campuran air dan cairan surfaktan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara (water bombing). Pada uji coba ketiga, volume surfaktan Pyrox ditingkatkan menjadi 1.500 liter guna mengukur efektivitasnya dalam menurunkan suhu panas di titik kebakaran.

Pengujian tersebut ditinjau langsung Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel di Embung Mini, kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, Kamis (29/10/2026).

Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait dalam memperkuat penanganan karhutla, baik melalui dukungan kepada masyarakat dan petugas maupun peningkatan sarana dan metode pemadaman.

Sebelum menuju lokasi pengujian, Gubernur Muhidin bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta jajaran Forkopimda menghadiri penyaluran sekitar 3.500 paket sembako bantuan Presiden di Posko Guntung Damar, Banjarbaru.

Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat terdampak karhutla, relawan, komunitas ojek online, serta petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

Terkait pengujian surfaktan, Gubernur H Muhidin, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah memasuki tahap ketiga. Uji coba pertama dilaksanakan pada Selasa (20/10/2026) dengan menggunakan campuran air dan 800 liter surfaktan Pyrox yang dijatuhkan melalui helikopter ke titik api di kawasan Guntung Damar.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah kemudian melakukan sejumlah penyempurnaan, termasuk memperdalam embung hingga empat meter dan meningkatkan volume surfaktan menjadi 1.000 liter pada uji coba kedua, Selasa (27/10/2026).

Pada pengujian ketiga, volume surfaktan kembali ditingkatkan menjadi 1.500 liter untuk mengetahui sejauh mana penambahan bahan tersebut dapat meningkatkan efektivitas pemadaman.

"Ini sudah ketiga kalinya kita melakukan uji coba. Pertama 800 liter, kedua 1.000 liter, dan sekarang 1.500 liter. Kita ingin mengetahui apakah penambahan ini membuat pemadaman lebih efektif," ujar H Muhidin.

Menurutnya, pengujian tersebut difokuskan pada kemampuan campuran air dan surfaktan dalam menurunkan suhu panas di lokasi kebakaran. Hasil pengamatan pada pengujian sebelumnya menunjukkan suhu yang semula mencapai sekitar 300 derajat turun sekitar 100 derajat setelah dilakukan penyiraman melalui udara.

Melalui uji coba ketiga ini, pemerintah ingin mengetahui apakah peningkatan volume surfaktan dapat menghasilkan penurunan suhu yang lebih besar. Pengukuran dilakukan menggunakan perangkat termal pada titik yang menjadi sasaran penyiraman.

"Kita lihat hasilnya melalui pengukuran thermal. Kalau penurunan suhunya lebih besar, berarti metode ini semakin menjanjikan untuk diterapkan pada titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau," katanya.

H Muhidin menegaskan, penanganan karhutla di Kalsel tetap dilakukan melalui berbagai metode. Pemadaman melalui jalur darat menggunakan mobil tangki air terus berjalan, sementara helikopter dikerahkan untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses petugas.

Dalam mendukung operasi pemadaman udara, keberadaan embung mini menjadi salah satu fasilitas penting untuk mempercepat pengisian air helikopter sebelum melakukan water bombing.

Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Polda Kalsel menyiapkan sumber air tersebut sebagai dukungan operasional, terutama untuk penanganan kebakaran di kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor.

"Kita sudah melakukan pemadaman melalui jalur darat. Untuk lokasi yang tidak bisa dijangkau, kita siapkan embung agar helikopter bisa mengambil air dan melakukan water bombing. Mudah-mudahan metode campuran surfaktan ini efektif," jelasnya.

Selain mengoptimalkan upaya pemadaman, Gubernur H Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas dan menyulitkan proses penanganan karhutla.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan, karena dampaknya bisa meluas dan menyulitkan upaya pemadaman. Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar kebakaran tidak terus berulang," pungkasnya. (rfq/ali/jp).

Rabu, 28 Oktober 2026

Bupati Heriyus Ajak Pemuda Murung Raya Aktif Berkontribusi dalam Pembangunan

PURUK CAHU- Bupati Murung Raya, Heriyus, mengajak generasi muda meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan partisipasi dalam pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Heriyus saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, Ketua TP-PKK Murung Raya Warnita Heriyus, Wakil Ketua I TP-PKK Murung Raya Dina Maulidah Rahmanto, Sekretaris Daerah Murung Raya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Heriyus menegaskan, bahwa pemuda merupakan salah satu kekuatan strategis yang berperan penting dalam menentukan masa depan bangsa dan daerah. Menurutnya, semangat persatuan dan perjuangan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda 1928 harus diwujudkan melalui kerja keras, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Ia juga mendorong generasi muda memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan keterampilan, menghasilkan inovasi, mengembangkan usaha, dan menciptakan peluang kerja. Selain itu, bidang pendidikan, olahraga, seni budaya, kewirausahaan, dan kegiatan sosial dinilai dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri.

"Jangan hanya menjadi penonton pembangunan. Ambil bagian, hadirkan inovasi, dan tunjukkan bahwa pemuda-pemudi Murung Raya mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” kata Heriyus.

Heriyus turut mengingatkan generasi muda agar menjaga integritas, menjauhi narkoba dan kekerasan, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya menyebarkan informasi yang benar, menjaga toleransi, dan memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kepemudaan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan, mendorong pengembangan usaha, serta menyediakan ruang partisipasi bagi generasi muda.

Heriyus berharap pemuda Murung Raya memiliki keberanian untuk bermimpi, kemampuan bersaing, dan kepedulian terhadap daerah asalnya. Dengan semangat persatuan dan partisipasi aktif, generasi muda diharapkan dapat mengambil peran dalam mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (maya/jp).

Pemkab Barito Utara Raih Penghargaan atas Dukungan terhadap Operasional Hulu Migas

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima penghargaan atas kontribusi dalam menjaga kondusivitas sosial dan keamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Penghargaan tersebut diterima Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, dalam kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 2026 di Bandung, Rabu (28/10/2026).

Bupati H Shalahuddin menghadiri kegiatan tersebut didampingi Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan. Pertemuan tingkat eksekutif itu mengangkat tema “Sinergitas Industri Hulu Migas dan Pemangku Kepentingan Daerah Menuju Swasembada Energi”.

Forum tersebut menjadi ajang koordinasi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pelaku industri hulu migas untuk memperkuat kerja sama, menyelaraskan kebijakan, serta mendukung ketahanan energi nasional.

Penghargaan yang diterima Pemkab Barito Utara merupakan bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial di sekitar wilayah operasional hulu migas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan industri dan proyek strategis migas di daerah.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut. Ia mengatakan, upaya menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mendukung agenda nasional menuju swasembada energi. Kondusivitas daerah dan keamanan objek vital nasional merupakan faktor penting bagi kelancaran operasional dan investasi. Kami akan terus membangun sinergi dengan industri hulu migas agar keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara,” ujar H Shalahuddin.

Keikutsertaan Pemkab Barito Utara dalam forum tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dengan pelaku industri hulu migas. Kerja sama itu juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan operasional migas sekaligus mendorong kontribusi sektor energi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. (emca/jp).

Kampung Bebas Narkoba Hadir di Jeweten, Polres Bartim Perkuat Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

TAMIANG LAYANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, membentuk dan memperkuat Posko Kampung Bebas dari Narkoba di Desa Jeweten, Kecamatan Dusun Timur, sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan menekan peredaran gelap narkotika.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat di Posko Kampung Bebas dari Narkoba, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Sarang Narkoba yang terintegrasi dengan program Quick Wins Polri Tahun 2026.

Kasat Resnarkoba Polres Barito Timur, IPTU Ismail Lubis, S.H., bersama personel Satresnarkoba, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kapolres Barito Timur AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., melalui IPTU Ismail Lubis, S.H., mengatakan pembentukan Kampung Bebas Narkoba tidak hanya berorientasi pada penindakan hukum, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui edukasi dan partisipasi masyarakat.

"Melalui posko ini, kami berharap warga semakin memahami bahaya narkoba, berani mengambil peran dalam menjaga lingkungan, serta mendukung upaya kepolisian dalam mencegah peredaran narkoba di wilayahnya,” ujarnya.

Selain sosialisasi, Satresnarkoba Polres Barito Timur juga akan melaksanakan razia, tes urine, dan penegakan hukum terhadap bandar narkoba sesuai ketentuan yang berlaku.

"Langkah ini untuk menekan peredaran gelap narkoba sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredarannya di wilayah hukum Polres Barito Timur,” kata IPTU Ismail.

Ia menambahkan, penanganan masalah narkoba juga mencakup upaya pemulihan bagi pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika serta upaya mencegah penyalahgunaan berulang.

Melalui program ini, ia berharap terbangun sinergi berkelanjutan dengan masyarakat Desa Jeweten untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, mendukung pengungkapan jaringan peredaran gelap, dan menciptakan lingkungan yang aman serta bersih dari narkoba.

Program Kampung Bebas Narkoba tersebut mengusung semangat “Pulihkan Pengguna, Berantas Mata Rantai Bandar Narkoba, Wujudkan Kampung Bersinar (Bersih dari Narkoba), Polisi Bersama Masyarakat” sebagai landasan kolaborasi antara kepolisian dan warga dalam memerangi narkoba. (zi/jp).

Pemkab Kapuas Minta Bukti Lengkap dalam Mediasi Sengketa Muhraji dengan PT KMJ

KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten Kapuas kembali memfasilitasi mediasi sengketa antara Muhraji selaku penerima kuasa dan PT Kapuas Maju Jaya (PT KMJ). Dalam mediasi kedua yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Rabu (28/10/2026), para pihak diminta melengkapi data dan bukti pendukung sebelum proses penyelesaian dilanjutkan.

Mediasi dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, didampingi Asisten III Setda Kapuas, Kusmiati, serta dihadiri pihak-pihak terkait dan undangan.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada kebutuhan data dan bukti terbaru untuk memperjelas pokok persoalan yang disengketakan. Kelengkapan dokumen dinilai penting sebagai dasar klarifikasi sekaligus bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan berikutnya sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Sekda Kapuas, Usis I. Sangkai, menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa harus didukung data dan bukti yang lengkap agar setiap persoalan dapat ditelaah secara objektif.

"Penyelesaian persoalan ini memerlukan data dan bukti yang lengkap serta terbaru agar setiap hal yang menjadi pokok sengketa dapat diklarifikasi secara objektif. Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga proses tindak lanjut dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah seluruh data dan bukti pendukung dilengkapi, penanganan selanjutnya direncanakan dilimpahkan kepada pihak kecamatan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Ia berharap kelengkapan dokumen tersebut dapat memperlancar proses penanganan sengketa melalui komunikasi dan musyawarah. Pemeriksaan terhadap bukti yang disampaikan masing-masing pihak juga diharapkan menjadi dasar dalam mengupayakan penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.(fah/hru/jp).

Sekda Barito Utara Pimpin Upacara Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati

MUARA TEWEH- Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis, memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Barito Utara, Rabu (28/10/2026). Upacara tersebut mengusung tema nasional “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.

Sekda Muhlis bertindak sebagai pembina upacara mewakili Bupati Barito Utara. Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara (ASN), pelajar, organisasi kepemudaan, anggota Pramuka, serta undangan lainnya.

Dalam upacara tersebut, Muhlis membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Dalam sambutannya, Menpora mengingatkan kembali semangat persatuan yang diwariskan para pemuda melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Menurutnya, ikrar yang diucapkan 98 tahun silam menjadi tonggak penting dalam menyatukan perbedaan dan memperkuat tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa, yakni Indonesia. Semangat tersebut, lanjutnya, harus terus diwujudkan dalam karakter dan tindakan nyata generasi penerus bangsa.

Menpora juga menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, maupun kekayaan materi. Kemajuan sejati berawal dari kualitas manusia, karakter yang kuat, kecintaan terhadap tanah air, semangat pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama.

Karena itu, generasi muda Indonesia diharapkan memiliki tiga karakter utama sesuai tema peringatan tahun ini, yakni patriotik, gigih, dan berempati.

Patriotik berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Gigih berarti tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sementara itu, berempati berarti memiliki kepedulian terhadap kondisi orang lain serta bersedia membantu ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Pada akhir sambutannya, Menpora berpesan agar generasi muda berani bermimpi besar, bekerja keras, serta menjadi pribadi yang kuat tanpa kehilangan kelembutan hati. Pemuda juga diharapkan berani mengambil peran kepemimpinan sekaligus memiliki semangat melayani masyarakat.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, Menpora mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk bersama-sama membangun masa depan bangsa melalui pengabdian, perjuangan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian sebagai juara III pada tahun 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. (emca/jp).

Komisi I DPRD Kalsel Kawal Penyelesaian Batas Daerah, Segmen HST–Kotabaru Masih Bermasalah

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Setda Provinsi Kalsel memperkuat koordinasi untuk mendorong penyelesaian penataan batas wilayah antarkabupaten. Sejumlah segmen telah mencapai kesepakatan di tingkat daerah, tetapi batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Kotabaru masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat Komisi I DPRD Kalsel bersama Biro Pemotda Setda Kalsel, Rabu (28/10/2026). Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, yang mewakili Ketua Komisi I H Rais Ruhayat, mengatakan proses administrasi di tingkat kabupaten dan kota telah diselesaikan, sementara tahapan berikutnya menunggu proses di pemerintah pusat.

"Secara prosedural di tingkat kabupaten dan kota sudah clear dan aman. Kendalanya saat ini tinggal menunggu penerbitan pemberkasan resmi di kementerian. Komisi I siap memberikan dukungan penuh dan mendampingi Biro Pemotda apabila nantinya diperlukan pembahasan bersama kementerian terkait,” ujarnya seusai rapat.

Penataan batas wilayah yang menjadi perhatian meliputi segmen HST–Kotabaru, Tapin–Barito Kuala (Batola), dan Tapin–Hulu Sungai Selatan (HSS). Penyelesaian batas tersebut penting untuk memberikan kepastian administrasi pemerintahan dan mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan.

Di antara sejumlah segmen tersebut, Tapin telah mencapai kesepakatan batas dengan dua kabupaten tetangganya. Pada Agustus 2021, Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten HSS menyepakati batas wilayah sepanjang 112 kilometer.

Kesepakatan berikutnya dicapai pada Desember 2021 melalui penandatanganan berita acara batas wilayah antara Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten Batola. Kesepakatan tersebut mencakup garis batas sepanjang 61 kilometer dengan 39 titik koordinat, yang melibatkan kawasan Kecamatan Candi Laras Utara, Kuripan, dan Bakumpai.

Sementara itu, segmen HST–Kotabaru masih menjadi persoalan yang memerlukan penyelesaian. Penetapan batas pada 2021 menuai penolakan dari Pemerintah Kabupaten HST dan warga setempat karena dinilai menyebabkan peralihan wilayah lebih dari 19.000 hektare di kawasan Pegunungan Meratus ke wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru.

Persoalan tersebut turut menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian administrasi pembangunan, pelayanan pendidikan, serta hak masyarakat adat di kawasan terdampak. Evaluasi dan upaya peninjauan kembali atas penetapan batas tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan di tingkat daerah maupun pusat.

Kepala Biro Pemotda Setda Kalsel, Rospana Sofian, menyambut positif dukungan Komisi I DPRD Kalsel dalam mengawal penyelesaian persoalan batas wilayah. Menurutnya, kompleksitas tugas pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, terutama untuk mempercepat fasilitasi penataan batas dan tata kelola pemerintahan.

Ia menyatakan pihaknya akan menyusun matriks program prioritas secara terperinci sebagai dasar pengajuan penyesuaian anggaran. Usulan tersebut selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).

Melalui penguatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah provinsi, penyelesaian batas wilayah diharapkan dapat berjalan lebih terarah sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian administrasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan perbatasan. (sar/ali/jp).

Komisi IV DPRD Kalsel Bahas Prioritas Program Sosial dan Literasi 2027

BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membahas rencana program kerja Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Sosial serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan program dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Rabu (28/10/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengatakan perencanaan program 2027 perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas agar pelaksanaannya tepat sasaran.

"Perencanaan program tahun 2027 perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas pembangunan. Kami berharap Dinas Sosial serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat terus meningkatkan kualitas program dan pelayanan, sehingga anggaran yang dialokasikan nantinya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV mendorong agar program bidang sosial diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, program perpustakaan dan kearsipan diharapkan mendukung peningkatan budaya literasi serta pengelolaan arsip yang tertib dan berkualitas.

Komisi IV DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk mengawal perencanaan program bersama kedua perangkat daerah tersebut. Pengawalan itu ditujukan agar program yang direncanakan berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pembahasan rencana kerja ini, program bidang sosial, perpustakaan, dan kearsipan diharapkan dapat mendukung pelayanan publik serta pembangunan Kalimantan Selatan pada 2027. (sar/ali/jp).

Pansus DPRD Kalsel Matangkan Perubahan Tatib, Fokus Perjelas Tugas dan Etika Kedewanan

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan revisi aturan internal untuk memperjelas tugas alat kelengkapan dewan (AKD), memperkuat etika kedewanan, dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi DPRD.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat lanjutan di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalsel, Rabu (28/10/2026). Rapat membahas perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Ketua Pansus Tatib DPRD Kalsel, H Jahrian, mengatakan pembahasan berjalan lancar. Meski demikian, setiap pasal tetap ditelaah secara cermat agar perubahan aturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pelaksanaan tugas kedewanan.

"Alhamdulillah, pembahasan berjalan baik dan lancar. Namun, setiap pasal tetap kami teliti satu per satu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar H Jahrian.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah penegasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) alat kelengkapan dewan. Kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap AKD dinilai penting untuk mendukung efektivitas kerja DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Selain itu, revisi tata tertib diarahkan untuk memperjelas aspek etika dan mekanisme kerja kedewanan. Penyempurnaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih terstruktur bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

"Dalam tata tertib ini, kami menekankan aspek etika serta penegasan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan fungsi kedewanan dapat berjalan semakin optimal,” kata H Jahrian.

Melalui pembahasan tersebut, Pansus berharap perubahan tata tertib dapat menghasilkan regulasi internal yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan DPRD. Kejelasan aturan dan pembagian tanggung jawab diharapkan mendukung peningkatan profesionalisme, integritas, serta efektivitas kerja anggota dewan.

Penyempurnaan tata tertib ini juga diharapkan memperkuat pelaksanaan tugas DPRD Kalsel dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal. (sar/ali/jp).

BKPSDM Barito Timur Perkuat Integritas ASN, Kasubbag Diingatkan Cegah Gratifikasi dan Korupsi

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan, gratifikasi, dan antikorupsi bagi seluruh Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian di lingkungan Pemkab Barito Timur, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Barito Timur tersebut bertujuan memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Jhon Wahyudi, AP, M.Si., membuka kegiatan tersebut mewakili Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku. Hadir sebagai narasumber, Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar Lambok Banjar Nahor, MT, M.Ak., CFrA, CGCAE, QRMP, yang menyampaikan materi mengenai gratifikasi dan antikorupsi.

Dalam sambutan Sekda yang dibacakan Jhon Wahyudi, ditegaskan bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi dan tata kelola pemerintahan di setiap perangkat daerah.

Selain memastikan tertib administrasi, para Kasubbag juga dituntut memahami dan menerapkan ketentuan perundang-undangan, menjaga integritas, serta mendukung pelaksanaan manajemen ASN secara profesional.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Barito Timur, Kepala BKPSDM, serta Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda BKPSDM, Idung, S.Sos., MM., dan Salvinnia, S.Sos., MM.

Pembahasan mencakup sejumlah aspek penting dalam pengelolaan birokrasi, mulai dari pencegahan gratifikasi dan korupsi, pengembangan kompetensi ASN, penegakan disiplin pegawai, hingga pengelolaan data kepegawaian.

Dalam upaya mencegah gratifikasi dan korupsi, para Kasubbag didorong menjadi teladan dalam penerapan integritas serta memastikan pelayanan administrasi kepegawaian berjalan sesuai ketentuan. Penguatan budaya antikorupsi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Pada aspek pengembangan kompetensi, pengelola kepegawaian diharapkan lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan pelatihan ASN agar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Sementara itu, penegakan disiplin ASN menjadi perhatian melalui pemantauan kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, dan evaluasi kinerja. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara konsisten dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

Sosialisasi juga menyoroti pentingnya pemutakhiran dokumen melalui Document Management System (DMS) serta peningkatan kualitas data ASN melalui Indeks Kualitas Data (IKADA). Akurasi dan kelengkapan data kepegawaian diperlukan untuk mendukung kelancaran layanan administrasi, termasuk proses kenaikan pangkat, pensiun, dan pelaporan kinerja instansi.

Melalui kegiatan ini, BKPSDM bersama Inspektorat Kabupaten Barito Timur mendorong para pengelola kepegawaian meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat integritas, dan menjaga kualitas administrasi di lingkungan perangkat daerah.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).

Kemenag Barito Timur Targetkan 47 Sertifikat Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf pada 2026

TAMIANG LAYANG- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barito Timur bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat pengurusan sertifikat rumah ibadah dan tanah wakaf di wilayah setempat. Pada 2026, sebanyak 47 sertifikat ditargetkan dapat diterbitkan melalui program tersebut.

Kepala Kantor Kemenag Barito Timur, H Khairani, melalui Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), H Ahmad Janawi, menyampaikan bahwa kerja sama dengan BPN tersebut merupakan upaya untuk membantu proses pensertifikatan tanah rumah ibadah dan tanah wakaf agar memiliki kepastian hukum.

"Hingga 16 Juli 2026, sebanyak 31 berkas sertifikat telah dikonfirmasi oleh BPN. Jumlah tersebut terdiri atas 20 berkas melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 11 berkas penegasan tanah wakaf," ujar H Ahmad Janawi kepada wartawan ini, Rabu (28/10/2026).

Adapun objek tanah yang diusulkan untuk pensertifikatan meliputi tanah musala, masjid, dan kuburan yang berstatus wakaf. Proses pensertifikatan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan status kepemilikan serta mencegah potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari.

H Ahmad Janawi terus mendorong koordinasi dengan BPN agar proses pengurusan sertifikat dapat berjalan sesuai ketentuan. Dengan adanya kerja sama tersebut, target 47 sertifikat pada 2026 diharapkan dapat tercapai sehingga semakin banyak tanah rumah ibadah dan tanah wakaf yang memiliki dokumen legal.

H Ahmad Janawi juga mengimbau masyarakat di Kabupaten Barito Timur, khususnya pengelola rumah ibadah dan pihak yang mengelola tanah wakaf, agar segera mengajukan pensertifikatan tanahnya.

"Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf bagi kepentingan umat dan masyarakat," jelas H Ahmad Janawi. (zi/jp).

HUT ke-27 IPJI, Hartany Soekarno Terima Penghargaan Tokoh Jurnalis Kalteng

PALANGKA RAYA- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah memberikan penghargaan kepada Hartany Soekarno sebagai Tokoh Jurnalis Kalimantan Tengah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 IPJI, Rabu (28/10/2026).

Penghargaan berupa plakat tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Hartany Soekarno dalam dunia jurnalistik, terutama dalam berbagi ilmu dan pengalaman kepada para jurnalis di Kalimantan Tengah.

Ketua DPW IPJI Kalteng, Pickrol Hidayad, mengatakan Hartany merupakan jurnalis senior yang dinilai memiliki kepedulian terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

"Beliau adalah sosok yang sangat murah hati dalam berbagi ilmu sebagai jurnalis. Seorang senior yang menginginkan jurnalis maju dan hebat,” ujar Pickrol.

Menurut Pickrol, kemauan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman merupakan salah satu nilai penting dalam membangun profesionalisme insan pers. Upaya tersebut dinilai dapat mendorong jurnalis untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Pemberian penghargaan ini juga menjadi bentuk pengakuan atas peran jurnalis senior dalam mendukung perkembangan pers di daerah. Pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan kepada generasi penerus diharapkan dapat menjadi bekal bagi jurnalis muda dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.

Melalui momentum HUT ke-27 IPJI, DPW IPJI Kalteng berharap penghargaan tersebut dapat memotivasi insan pers, khususnya jurnalis muda, untuk menjaga integritas, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peringatan HUT ke-27 IPJI sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarjurnalis dan mendorong peningkatan kualitas pers di Kalimantan Tengah. (emca/jp).

Dukung Swasembada Pangan, Polsek Patangkep Tutui Tanam Jagung Pakan di Lahan Dua Hektare

TAMIANG LAYANG- Polsek Patangkep Tutui, Polres Barito Timur, melaksanakan penanaman jagung pakan di lahan seluas dua hektare milik warga bernama Sukiman di RT 02, Desa Kambitin, Kecamatan Patangkep Tutui, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional.

Penanaman tersebut dipimpin Kapolsek Patangkep Tutui, IPDA Bambang Wahyudi, S.H., dengan melibatkan personel Polsek Patangkep Tutui, Bhabinkamtibmas Desa Kambitin, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Patangkep Tutui, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bentot, serta para petani.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si melalui Kapolsek Patangkep Tutui, IPDA Bambang Wahyudi, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan penanaman jagung pakan tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Melalui kegiatan penanaman jagung pakan ini, kami ingin mendorong pemanfaatan lahan pertanian secara produktif sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan,” ujar IPDA Bambang.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pertanian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya komoditas jagung pakan yang mendukung kebutuhan pakan ternak.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Polda Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/792/XI/KEP.11./2024 tanggal 14 November 2024, terkait petunjuk pelaksanaan program personel penggerak desa dan kegiatan ketahanan pangan.

Melalui kegiatan tersebut, IPDA Bambang berharap kerja sama antara kepolisian, petugas pertanian, dan petani dapat terus terjalin guna mendukung produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).

Langganan: Postingan ( Atom )