BREAKING NEWS

Tampilkan postingan dengan label DPRD bartim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD bartim. Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Desember 2022

Direses Winda Sari, S.Kom, M.M, Warga Desa Maragut Harapkan Pembenahan Infrastruktur


TAMIANG LAYANG- Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Winda Sari, S.Kom, M.M mengatakan, berdasarkan usulan warga Desa Maragut, Kecamatan Dusun Timur sangat mengharapkan pemerintah daerah setempat melakukan pembenahan infrastruktur setempat.

"Inilah yang disuarakan masyarakat saat saya melakukan reses tadi," kata Winda Sari, S.Kom, M.M kepada awak media ini usai melakukan reses di Desa Maragut, Jumat (16/12).

Legislator perempuan dari Partai Perindo ini juga menuturkan, masyarakat mengusulkan aspirasi untuk pembenahan masalah infrastruktur seperti jalan.

"Warga mengharapkan pengaspalan jalan ruas Maragut- Gumpa kurang lebih 3 km, peningkatan ruas jalan Maragut- Longkang Jaar kurang lebih 5 km, peningkatan jalan Maragut- Bamban 3 km, dan peningkatan jalan Maragut- Watas kurang lebih 5 km," ungkap Winda Sari, S.Kom., M.M.

Dia mengatakan, dengan infrastruktur yang baik, tentunya akan menunjang pertumbuhan pembangunan di berbagai bidang yang akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga pembangunan di bidang infrastruktur sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ini yang sangat diharapkan masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatan reses tersebut, Winda Sari, S.Kom, M.M juga memberikan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang berhadir. (zi/jp).



Kamis, 15 Desember 2022

Anggota DPRD Bartim Winda Sari, S.Kom, M.M Lakukan Reses Di Desa Matabu

TAMIANG LAYANG- Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Winda Sari, S.Kom, M.M melakukan reses perorangan di daerah pemilihan (Dapil) I, Kamis (16/12).

Kali ini, Winda Sari, S.Kom, M.M mengunjungi konstituennya di Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur. Ia disambut antusias oleh warga Desa Matabu.

Saat reses tersebut, warga menyampaikan harapannya. Diantaranya pembangunan buuk, rehab polindes, perbaikan drainase RT 001, perbaikan jalan rintis, drainase jalan rintis, dan drainase jalan mangkarap.

Selain itu, warga juga mengharapkan perbaikan jalan Matabu dalam, bronjong sungai Matabu, jembatan Matabu dalam, pencetakan sawah, lampu jalan, pencetakan sawah, pelebaran jalan, dan PJU Jalan Mangkarap.

Menanggapi apa yang disampaikan warga tersebut, Winda Sari, S.Kom, M.M mengatakan, bahwa dirinya akan membantu mengusulkan apa yang disampaikan warga tersebut.

"Terkait permintaan warga tersebut, nanti akan kita usulkan kepada pemerintah daerah," ucapnya.

Legislator wanita dari Partai Perindo ini juga menjelaskan, bahwa reses ini merupakan masa penting yang sejatinya adalah kewajiban yang dilakukan anggota DPRD untuk turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) bertemu konstituen sebagai upaya untuk mendapatkan dan mendengarkan serta menjaring aspirasi masyarakat.

"Hasil reses ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai usulan untuk program prioritas Tahun Anggaran 2023," jelas Winda Sari, S.Kom, M.M.

Di kesempatan reses tersebut, Winda Sari, S.Kom, M.M yang didampingi pendamping dari Setwan Bartim, Ester Novita, A.md, Ak dan Elisa, S.AP juga menyerahkan puluhan bantuan berupa sembako kepada warga yang berhadir. (zi/jp).

Senin, 21 November 2022

Maraton, DPRD Bartim Selesaikan Pembahasan APBD 2023

TAMIANG LAYANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) untuk menggenjot pembahasan Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Bahkan, diperkirakan selama dua hari ke depan telah rampung. 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bartim, Ariantho S Muler mengatakan, selama kurang dari dua pekan terakhir legislatif fokus bersama eksekutif untuk rapat pembahasan anggaran. Menurutnya, sesuai jadwal pada Rabu (23/11) selesai. 

"Kami maraton dan fokus pembahasan anggaran dengan masing-masing perangkat daerah, dan dua hari ke depan sudah selesai," kata Ariantho kepada awak media ini, Senin (21/11).

Sesuai jadwal, Senin (21/11) DPRD Bartim melakukan pembahasan bersama lima perangkat daerah sekaligus. Yaitu, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang (Bappelitbangda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos), dan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 

Selasa (22/11) rapat kerja pembahasan DPRD dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak), Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Selain itu, juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) . 

Rabu (23/11) rapat kerja pembahasan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim). Kemudian, Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Dewan (Setwan) dan BPKAD. 

"Kami berharap setelah pembahasan bersama eksekutif ini, Raperda APBD 2023 segera diparipurnakan," demikian Ariantho S Muler. (zi/ll/jp).

Rabu, 09 November 2022

Fraksi DPRD Bartim Sampaikan Pemandangan Umum Atas Pengajuan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2023

TAMIANG LAYANG- Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur sampaikan pemandangan umum atas pengajuan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2023.


Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke-5 DPRD Barito Timur, yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD setempat, Rabu (9/11).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler, didampingi Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio, dan diikuti Anggota DPRD lainnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bartim, Habib Said Abdul Saleh, Plt. Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P Lelu, Kabag Hukum Setda Bartim, Seskal Harry Buni, unsur forkopimda, dan beberapa kepala perangkat daerah dilingkup Pemkab Bartim, baik yang hadir secara langsung maupun virtual.

Seusai rapat, Wakil Ketua I DPRD Bartim, Ariantho S Muler mengatakan, bahwa rapat ini merupakan tahapan tindak lanjut dari paripurna kemarin, dengan agenda pemandangan umum fraksi pendukung dewan.

"Jadi, tadi fraksi dewan sudah menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicaranya masing-masing, dan pada prinsipnya dapat menerima pengajuan nota keuangan kepala daerah terhadap pengajuan Raperda tentang APBD 2023 untuk masuk dalam tahap pembahasan," kata dia.

"Terkait hal-hal teknis, nanti akan dilihat lebih dalam pada saat pembahasan," tambah Ariantho S Muler.

Dikatakan Ariantho, nanti akan ada lagi rapat paripurna lanjutan yang akan dilaksanakan. Yakni jawaban dari eksekutif terkait poin-poin atau catatan atas apa yang disampaikan fraksi pendukung dewan.

"Harapan kami poin-poin atau catatan yang krusial atau penting yang disampaikan fraksi pendukung dewan tadi, nanti agar dijawab pihak eksekutif atau kepala daerah dengan lugas, tegas, dan jelas. Sehingga nantinya akan mempermudah saat pembahasan," demikian Ariantho S Muler. (zi/jp).

Selasa, 08 November 2022

DPRD Bartim Sampaikan Keputusan Atas Raperda Inisiatif Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

TAMIANG LAYANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur sampaikan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah. Keputusan itu disampaikan pada saat rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD setempat, Selasa (8/11).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bartim, Depe, didampingi Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio, dan Wakil Ketua I Ariantho S Muler, serta diikutii anggota DPRD lainnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Bartim, Panahan Moetar, Plt Asisten I Setda Bartim, Ari Panan P Lelu, Kabag Hukum Setda Bartim, Seskal Harry Buni, unsur forkopimda, dan beberapa kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Bartim, baik secara langsung maupun virtual.

Seusai rapat, Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio mengatakan, bahwa hari ini telah disampaikan Raperda hasil evaluasi Gubernur Kalteng tentang Perda Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan. Yang mana kata Nur Sulistio, Perda ini bertujuan untuk mengakomodir dan memaksimalkan CSR dari perusahaan yang ada dilingkungan wilayah Kabupaten Barito Timur.

"Harapan kita semua perusahaan memiliki tanggung jawab dan keinginan yang diatur dalam sebuah regulasi, agar perusahaan tidak cuma seperlunya saja memberikan CSR," kata Nur Sulistio.

Nur Sulistio menyebutkan, dengan Perda yang dibangun, tentu sistem maupun teknisnya nanti akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati.

"Harapan kita CSR itu nanti dapat terkumpul dan dikelola pemkab setempat melalui tim yang telah dibentuk untuk merumuskan dan menyampaikan apa saja yang akan dibangun dan dikerjakan," demikian Nur Sulistio. (zi/jp).

Rabu, 02 November 2022

DPRD dan Pemkab Bartim Tandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD TA 2023

TAMIANG LAYANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur bersama Pemkab setempat menandatangani nota kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran (TA) 2023.

Penandatangan nota kesepakatan bersama tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna III masa sidang I tahun Sidang 2022, di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (2/11/2022).

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio didampingi dua wakilnya yakni Wakil Ketua I Ariantho S Muler dan Wakil Ketua II Depe. Sedangkan dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Barito Timur, Habib Said Abdul Saleh.

Hadir dalam rapat tersebut beberapa Anggota DPRD Bartim, Sekretaris Daerah Kabupaten Bartim, Panahan Moetar, Kepala BPKAD Bartim, Misnohartaku, dan beberapa kepala perangkat daerah dilingkungan Pemkab Bartim.

Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio mengatakan, bahwa penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 ini sebelumnya telah dijadwalkan pada bulan Oktober lalu, dan pada Selasa (1/11) kemarin baru selesai dan hari ini dilaksanakan penandatanganan bersama.

"Kami berharap KUA dan PPAS yang disusun ini menjadi pedoman bagi pemkab untuk segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ke DPRD," kata Nur Sulistio.

Nur Sulistio menjelaskan, bahwa rapat kerja untuk pembahasan bersama APBD Tahun Anggaran 2023 ini sudah dijadwalkan pada November ini.

"Pembahasan bersama ini akan kita laksanakan sampai akhir November," terangnya.

Nur Sulistio menyebutkan, apapun yang disusun nantinya adalah skala prioritas untuk target pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat Barito Timur. 

Akan tetapi kata Nur, sesuai kebutuhan atas program yang disepakati bersama dan juga ketersediaan anggaran yang ada.

"Kami berharap penentuan program nantinya terarah untuk dapat dirasakan masyarakat," harap Nur.

Nur Sulistio menambahkan, bahwa untuk saat ini plafon anggaran sebesar Rp1,1 triliun, dan terus diupayakan untuk meningkat dengan menggali potensi-potensi yang ada.

"Mudahan-mudahan itu semua dapat tercapai," harap Nur Sulistio. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bartim, Habib Said Abdul Saleh mengharapkan, dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 ini, kedepan dapat berjalan dengan lancar. (zi/jp).

Sabtu, 08 Oktober 2022

Ketua DPRD Bartim Ucapkan Terima Kasih Atas Kunjungan Kerja Anggota Komisi VII DPR RI


TAMIANG LAYANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Nur Sulistio mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi VII DPR RI, Willy M Yoseph yang berkenan hadir untuk menyerap aspirasi di Barito Timur.

"Kami atas nama pimpinan DPRD beserta anggota mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja perorangan, Anggota Komisi VII DPR RI, Willy M Yoseph di Barito Timur," ucap Nur Sulistio usai pertemuan dengan Willy M Yoseph, di Kantor DPRD Bartim, Kamis (6/10).

Nur Sulistio mengatakan, pertemuan ini juga merupakan momentum yang sangat bagus, baik legislatif, eksekutif, FKPD dan undangan yang hadir untuk secara langsung berdialog bersama Wakil Rakyat Dapil Kalimantan Tengah yang duduk di kursi DPR RI, Jakarta.

Ia menyebutkan, dalam pertemuan itu, juga disampaikan beberapa catatan. Diantaranya masalah kelistrikan, yang mana dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Komisi VII DPR RI yang membidangi energi mentargetkan hingga tahun 2024 mendatang jaringan listrik sudah terpasang semua.

"Menyangkut jika adanya kendala di lapangan untuk pemasangan jaringan listrik khususnya di Barito Timur, kami bersama eksekutif dan instansi terkait akan siap membantu," jelasnya.

Dalam pertemuan kunjungan kerja perorangan Anggota Komisi VII DPR RI, Willy M Yoseph di Barito Timur, turut dihadiri Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas, Wakil Bupati Bartim, Habib Said Abdul Saleh, Sekda Bartim, Panahan Moetar, Wakil Ketua DPRD Bartim, Ariantho S Muller beserta anggota DPRD, para Kepala SOPD di Lingkup Pemkab Bartim, FKPD, serta tamu undangan lainnya. (zi/jp).

Kamis, 04 Agustus 2022

Harjad Bartim Ke-20, Nur Sulistio: Momentum Silaturahmi Antar Sesama dan Pendiri Bartim

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Nur Sulistio mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Barito Timur ke-20 tahun 2022.

Hal itu diucapkan Nur Sulistio usai mengikuti upacara dan syukuran puncak peringatan hari jadi Kabupaten Barito Timur, di Tamiang Layang, Rabu (3/8).

Nur Sulistio mengatakan, dengan momentum peringatan hari jadi ini, juga menjadi ajang silaturahmi antar sesama dan para pendiri Bartim.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada para pendiri dan pendahulu, karena mereka yang merintis dan mewariskan Bartim, sekaligus meminta doa restu kepada mereka semua untuk kita selalu diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesuksesan untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Barito Timur," ucapnya.

Selain itu, sambung Nur Sulistio, juga support serta bimbingan dari para pendahulu yang merintis Barito Timur untuk pembangunan Barito Timur kedepannya. (zi/jp).

Sabtu, 30 Juli 2022

SDN 1 Bentot Harapkan Perbaikan Pagar Sekolah dan Penambahan Guru Agama Islam Direses Anggota DPRD Bartim Winda Sari

TAMIANG LAYANG- Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Winda Sari, S.Kom., M.M didampingi suami, Reza Pahlevi, S.IP melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh konstituennya.

Serap aspirasi kali ini mengambil tempat di SDN 1 Bentot, Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Bartim. Kegiatan tersebut dihadiri pemdes setempat, Kepsek SDN 1 Bentot beserta dewan guru lainnya, Jumat (29/7).

Saat reses tersebut, Kepsek SDN 1 Bentot, Henra, S.Pd mengharapkan perbaikan pagar sekolah. Karena sejak tahun 1983 sampai sekarang pagar sekolah SDN 1 Bentot tersebut tidak pernah ada perbaikan.

Selain itu, juga meminta adanya penambahan guru agama Islam. Yang mana sekarang ini di SDN 1 Bentot tidak ada guru agama islam.

Kemudian, timbunan halaman sekolah atau paving blok, dan perbaikan teras sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Bartim, Winda Sari, S.Kom., M.M mengungkapkan dirinya akan membantu mengusulkan apa yang disampaikan oleh para dewan guru tersebut.

"Terkait permintaan dewan guru tersebut, nanti akan kita usulkan kepada Pemerintah Daerah," ucap Winda Sari, S.Kom., M.M.

Winda Sari juga mengatakan, reses ini merupakan masa penting yang sejatinya dilakukan anggota DPRD untuk turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) bertemu konstituen sebagai upaya untuk mendapatkan dan mendengarkan serta menjaring aspirasi masyarakat.

"Hasil reses ini akan dilaporkan dalam paripurna DPRD untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai usulan untuk program prioritas Tahun 2023," tandas wanita legislator Partai Perindo itu. (zi/jp).

Direses Anggota DPRD Bartim Winda Sari, S.Kom, M.M, Ini Harapan Warga Desa Matabu

TAMIANG LAYANG- Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Winda Sari, S.Kom., M.M didampingi suami, Reza Pahlevi, S.IP melakukan reses perorangan di Daerah Pemilihan (Dapil) I. Salah satunya di Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur, Rabu (27/7).

Dalam reses tersebut, Winda Sari, S.Kom., M.M disambut antusias oleh warga masyarakat Desa  Matabu.

Saat reses tersebut, warga masyarakat Desa Matabu menyampaikan harapannya. Diantaranya rehab polindes, perbaikan drainase,  perbaikan jalan rintis, perbaikan drainase rintis, dan perbaikan drainase jalan simpang mangkarap.

Selain itu, warga juga harapkan perbaikan jalan Matabu dalam, bronjong sungai Matabu, jembatan Matabu dalam, percetakan sawah, lampu jalan, pelebaran jalan, dan PJU jalan simpang mangkarap.

Menanggapi apa yang disampaikan warga tersebut, Anggota DPRD Bartim, Winda Sari, S.Kom., M.M mengungkapkan dirinya akan membantu mengusulkan apa yang disampaikan warga tersebut.

"Terkait permintaan warga tersebut, nanti akan kita usulkan kepada Pemerintah Daerah," ucap Winda Sari, S.Kom., M.M.

Winda Sari juga mengatakan, reses ini merupakan masa penting yang sejatinya dilakukan anggota DPRD untuk turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) bertemu konstituen sebagai upaya untuk mendapatkan dan mendengarkan serta menjaring aspirasi masyarakat.

"Hasil reses ini akan dilaporkan dalam paripurna DPRD untuk menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai usulan untuk program prioritas Tahun 2023," demikian wanita legislator Partai Perindo itu. (zi/jp).

Selasa, 19 Juli 2022

DPRD Bartim Sampaikan Laporan Hasil Raker Pembahasan Bersama Atas Pengajuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

TAMIANG LAYANG- DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil rapat kerja pembahasan bersama atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (19/7).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat itu dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio didampingi Wakil Ketua Depe dan diikuti anggota DPRD lainnya baik secara langsung maupun secara virtual.

Turut hadir secara langsung Wakil Bupati Bartim, Habib Said Abdul Saleh, Sekda Bartim Panahan Moetar, dan Kepada BPKAD Bartim, serta tamu undangan lainnya.

Anggota DPRD Barito Timur, H Ahmadi yang membacakan hasil laporan menyampaikan bahwa laporan hasil raker yang disampaikan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 74 huruf a angka 1 dan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur pada Pasal 132 ayat (4) huruf a angka 1.

"Rapat ini untuk memenuhi pembicaraan tingkat II yaitu dalam hal mengambil keputusan yang didahului penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama yang berisikan gambaran umum proses pembahasan sekaligus pendapat Fraksi, dan masih dalam rangkaian yang sama yaitu Pendapat Akhir Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam lanjutan rapat paripurna berikutnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, Raperda Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD, telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"DPRD Kabupaten Bartim secara kelembagaan mengucapkan selamat serta memberikan apresiasi yang setinggi- tingginya atas keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," terangnya.

H Ahmadi menyebutkan, DPRD Bartim melalui gabungan komisi telah melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Bersama terhadap Raperda Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur bersama DPRD saat pelaksanaan Rapat Kerja Pembahasan Bersama menyepakati struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021.

Adapun laporan realisasi APBD, yakni pendapatan Rp903.094.425.736.38, realisasi Rp962.031.902.771,10, belanja daerah Rp1.041.625.545.101,63, dan realisasi Rp920.557.700.398,83.

Sedangkan pembiayaan daerah, yakni penerimaan pembiayaan Rp153.531.119.365,25, realisasi Rp153.520.374.562.25, pengeluaran pembiayaan Rp15.000.000.000.00, pembiayaan netto Rp138.531.119.365,25, realisasi Rp138.520.374.562,25.

Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan Rp0,00, realisasi Rp179.994.576.934.52, dengan penjabaran pendapatan target yang ditetapkan Rp903.094.425.736.38, dan realisasi pendapatan per 31 Desember 2021 Rp962.031.902.771,10 atau 106,53%.

Pendapatan Asli Daerah, dari target PAD Rp85.346.887.329,00, realisasi PAD per 31 Desember 2021 Rp98.462.918.758,55, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah dari target pendapatan Rp16.335.000.000.00, realisasi Rp11.328.830.326.40 atau mencapai 69,35%.

Kemudian Pendapatan Retribusi Daerah target pendapatan Rp10.269.000.000.00, realisasi Rp2.174.988.530,00 atau mencapai 21,18 %, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target Rp11.493.207.046.00, realisasi Rp11.499.947.418.00 atau mencapai 100,06

Lalu, lain-lain PAD yang sah dari target Rp47.249.680.283.00, realisasi Rp73.459.152.484,15 atau mencapai 155,47%. Pendapatan transfer target Rp 801.943.098.407.38, realisasi Rp845.645.336.554.55 atau mencapai 155,47%.

Untuk pendapatan transfer terdiri dari, pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dari target Rp664.056.482.000,00, realisasi Rp711.889.337.129,00 atau mencapai 107,20 %. Kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya dari target Rp106.621.966.000.00, realisasi Rp1.091.590.600.00 atau mencapai 98,98 %.

Selain itu, Pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Rp31.264.650.407,38, realisasi Rp28.225.624.025.55 atau 90,28 %. Lain-lain pendapatan yang sah target Rp15.804,440.000.00, realisasi Rp17.923.647.458.00.

Sementara untuk belanja daerah berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Rp1.041.625.545.101,63, terealisasi Rp920.557.700.398,83 atau 88,38% yang terdiri dari Belanja Operasi Rp690.087.045.102,63, terealisasi
Rp614.066.974.595,02 atau 88,98 %.

Kemudian Belanja Modal Rp134.361.450.899.00 terealisasi Rp122.377.243. 903,81 atau 91,08 %, Belanja Tak Terduga Rp50.000.000.000.00, terealisasi Rp25.108.799. 846 atau 50,22%. Selanjutnya belanja transfer Rp167.177.049.100.00, terealisasi Rp159.004.682.054,00 atau 95,11%.

Kemudian, pembiayaan daerah target Rp153.531.119.365,25, realisasi Rp153.520.374.562,25 atau 99,99 %, dan posisi Kas Daerah Kabupaten Barito Timur per 31 Desember 2021 diperoleh saldo akhir Rp180.041.965.739,54.

H Ahmadi menambahkan, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 41.8/LHP/XIX.PAL/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang terdiri Neraca Tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan untuk laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 merupakan gambaran umum mengenai Pengelolaan Keuangan Secara lebih spesifik serta cerminan upaya perbaikan yang telah ditempuh untuk mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan auditabel.

"Sementara untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengungkap permasalahan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang - undangan," ujarnya.

H Ahmadi menyebutkan, bahwa saat Rapat Kerja Pembahasan Bersama, DPRD Kabupaten Barito Timur juga  menyampaikan agar Pemerintah Daerah segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dilakukan Pembinaan Produk Hukum Daerah berupa valuasi setelah Pendapat Akhir Kepala Daerah yang akan dilaksanakan.

"Kemudian Hasil Pembinaan Produk Hukum Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah berupa Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 agar disampaikan kepada DPRD Kabupaten Barito Timur untuk dilakukan penyempurnaan," tutupnya. (zi/jp).

Jumat, 27 Mei 2022

Winda Sari, S.Kom, M.M Beserta Suami Beri Bantuan Ke Warga Terdampak Banjir

TAMIANG LAYANG- Musibah banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Barito Timur baru-baru ini memantik perhatian bagi seluruh kalangan khususnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bartim, Winda Sari, S.Kom., M.M.

Sontak, atas kondisi itu dirinya segera turun langsung ke dua titik lokasi banjir yakni di Desa Haringen dan Desa Magantis di Kecamatan Dusun Timur dengan membawa sejumlah bantuan, Jumat (27/5) sore.

Winda Sari, S.Kom., M.M, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dirinya kepada sesama dan memberi support terhadap masyarakat terdampak banjir.
"Bantuan ini tidak seberapa kalau melihat apa yang dihadapi warga, tapi apa yang saya lakukan ini dengan harapan dapat mengurangi beban warga,” kata Winda Sari, S.Kom., M.M yang didampingi suaminya Reza Pahlevi saat menyerahkan bantuan kepada warga.

Wanita besutan Partai Perindo ini meminta dan berharap agar warga bersabar menghadapi bencana banjir ini. 

"Mari kita bersama mendoakan agar banjir ini segera berlalu dan warga dapat kembali beraktivitas seperti biasanya," demikian Winda Sari, S.Kom., M.M. (zi/jp).

Jumat, 20 Mei 2022

DPRD Barito Timur Kunker ke DPRD Kota Banjarmasin, Ini Tujuannya

TAMIANG LAYANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (17/5).

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Barito Timur sharing terkait Perwali tentang standar perjalanan dinas.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur, Wahyudinnoor, mengatakan bahwa dalam kunker tersebut pihaknya sharing terkait Perwali tentang standar perjalanan dinas.

"Kebetulan kita di Barito Timur mempunyai Kepbup Nomor 180 501 tahun 2022 tentang penetapan standar biaya perjalanan dinas, dan ada turunan Perbup nomor 22 tahun 2021, karena itu kita sharing," kata Wahyudinnoor saat dikonfirmasi awak media ini, Rabu (18/5) belum lama tadi.

Wahyudinnor menjelaskan, bahwa pihaknya (DPRD,Red) berpendapat perlu adanya perubahan dan penyesuaian terkait standar biaya perjalanan dinas.

"Seperti di Perwali Kota Banjarmasin mereka juga ada melakukan perubahan, karena pada masa pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, perlu adanya perbaikan," terangnya.

Wahyudinnor menegaskan, bahwa Perbup tentang standar perjalanan dinas yang ada saat ini perlu peninjauan ulang, supaya adanya penyesuaian dengan keadaan saat ini.

"Mereka DPRD Banjarmasin juga menyarankan agar dievaluasi," ujarnya.

Dalam kesempatan kunker tersebut, lanjut Wahyudinnor, pihaknya juga sharing terkait Perbup standar satuan harga barang.

"Perbup standar satuan harga barang ini perlu juga adanya perubahan, karena situasi kita yang masih dalam keadaan masa pandemi saat ini, dan itu sangat perlu untuk dievaluasi," jelasnya.

Sebelumnya, rombongan DPRD Barito Timur melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Banjarmasin.

Dalam kunker di KPU Kota Banjarmasin, rombongan DPRD Bartim sharing terkait adanya perubahan dapil, yang mana dulunya Desa Muara Plantau masuk dapil III diwacanakan masuk dapil II.

Oleh karena itu, DPRD Barito Timur melakukan konsultasi dan meminta masukan serta saran KPU Kota Banjarmasin. (zi/jp).

Jumat, 29 April 2022

DPRD Bartim Sampaikan Catatan dan Rekomendasi LKPj Tahun Anggaran 2021 Kepada Eksekutif

TAMIANG LAYANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah sampaikan keputusan tentang catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada eksekutif.

Keputusan itu disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 di Lantai II Ruang Rapat DPRD Bartim, Kamis (28/4).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua II Depe, dan diikuti Anggota DPRD lainnya, baik secara langsung maupun virtual.

Hadir langsung dalam rapat tersebut Wakil Bupati Barito Timur, Habib Said Abdul Saleh, Sekda Bartim, Panahan Moetar, beberapa kepala OPD, unsur forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, seusai memimpin rapat kepada awak media mengatakan bahwa hari ini telah dilaksanakan rapat paripurna istimewa berkaitan dengan penyampaian laporan panitia khusus (Pansus) DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2021.

"Tentunya semua catatan dan rekomendasi ini adalah evaluasi, yang mana kita tidak memungkiri banyak kinerja dan prestasi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah, tapi juga kita mengakui masih ada kelemahan dan kekurangan," katanya.

Nursulistio berharap, dengan catatan dan rekomendasi yang disampaikan ini menjadi pedoman untuk bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan, baik dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023 maupun perubahan anggaran 2022.

"Kami juga berharap catatan dan rekomendasi ini dapat benar-benar menjadi bahan koreksi, evaluasi dan perbaikan untuk kinerja semua dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (zi/jp).

Jumat, 22 April 2022

Fraksi Pendukung Dewan Sampaikan Pemandangan Umum Atas Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung

TAMIANG LAYANG- Fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur sampaikan pemandangan umum atas pengajuan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang persetujuan retribusi bangunan dan gedung.

Hal itu disampaikan pada Lanjutan Rapat Paripurna X Masa Sidang II Tahun 2022 di Lantai II Ruang Rapat DPRD Bartim, Kamis (21/4/2022).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio didampingi Wakil Ketua Ariantho S Muller dan Depe, serta dihadiri anggota DPRD lainnya, baik secara langsung maupun virtual.

Usai rapat, Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mengatakan bahwa setelah diberikannya tanggapan, saran, dan masukan oleh masing-masing fraksi pendukung dewan atas pengajuan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang persetujuan retribusi bangunan dan gedung. Selanjutnya akan dijawab Kepala Daerah pada rapat paripurna berikutnya.

"Jadi, tadi tujuh fraksi pendukung dewan sudah menyampaikan pemandangan umumnya terkait Raperda tersebut," kata Nursulistio.
Politisi dari Partai Golkar ini menjelaskan, Raperda itu adalah penegasan dan juga target dari Pemerintah Pusat, yang mana pada rapat koordinasi beberapa waktu lalu bersama Kepala Daerah se-Kalteng dan KPK di Palangkaraya didorong agar Raperda PBG ini agar segera diselesaikan.

"Tujuannya untuk memudahkan dan meningkatkan pendapatan, baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat," terangnya.

Nursulistio juga berharap, dengan adanya Raperda ini dapat mensinkronkan pemaksimalan potensi pendapatan maupun pengelolaan-pengelolaan aset di daerah.

"Sehingga nantinya dapat memberikan peluang untuk menambah pendapatan," demikian Nursulistio. (zi/jp).

Selasa, 19 April 2022

Ramadan, Ketua DPRD Bartim Ajak Warga Tingkatkan Toleransi

TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Nursulistio ajak masyarakat saling menghormati antar sesama ketika menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadan 1443 H/2022.

"Kita mengajak masyarakat saling menghargai antar sesama ketika menjalankan ibadah," kata Nursulistio kepada awak media ini, Senin (18/4).

Nursulistio mengatakan toleransi diperlukan untuk menjaga dalam ikatan persaudaraan yang telah terjalin sejak lama.

"Saat saudara-saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa, mari kita saling menghargai dan menghormati," katanya lagi.

Menurut Nursulistio, hal mendasar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama adalah sikap toleransi dan saling menghargai antar pemeluk agama. apalagi daerah kita dikenal dengan sikap toleransi yang sangat tinggi.

"Makanya ini perlu kita jaga bersama, bahkan harus lebih ditingkatkan," ujarnya.

Nursulistio juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, sehingga seluruh umat muslim di Barito Timur bisa merasakan kenyamanan selama menjalankan puasa di bulan ramadhan ini.

"Tentu menjadi tanggungjawab kita bersama dalam menciptakan situasi yang kondusif di daerah demi kelancaran pelaksanaan ibadah puasa," ungkapnya

Nursulistio pun berharap, selama berlangsungnya ibadah puasa ramadhan 1443 hijriah ini, seluruh umat muslim di Barito Timur dapat menjalankannya secara khusyuk. (zi/jp).

Jumat, 15 April 2022

Ketua DPRD Barito Timur Minta Pemda Awasi Bahan Pokok Selama Ramadan


TAMIANG LAYANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Nursulistio meminta kepada pemerintah daerah untuk mengawasi stok kebutuhan bahan pokok masyarakat selama Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah Tahun 2022.

"Pemerintah harus giat melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasaran. Jangan sampai terjadi kelangkaan pada Bulan Suci Ramadan," kata Nursulistio kepada awak media ini, Jumat (15/4).

Pria besutan dari Partai Golkar ini juga mengatakan, bahwa saat Bulan Suci Ramadan, apalagi menjelang Idul Fitri nanti tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat. 

"Sehingga pemerintah harus proaktif memastikan ketersediaan bahan pokok," ujarnya.

Nursulistio juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengontrol harga bahan pokok dipasaran.

"Tujuannya untuk mengetahui harga bahan pokok tetap terkendali selama Bulan Suci Ramadan," demikian Nursulistio. (zi/jp).

Sabtu, 12 Maret 2022

Perda Pokir DPRD Barito Timur Untuk Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat

TAMIANG LAYANG- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito Timur, Raran mengungkapkan, Perda inisiatif tentang pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang sedang dibahas saat ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan atau aspirasi masyarakat.

"Pengajuan Raperda yang difokuskan adalah usulan-usulan masyarakat yang lebih utama. Ini lanjutan pembahasan Bapemperda kemarin supaya pokok-pokok pikiran, baik itu usulan dari masyarakat lewat reses atau pribadi anggota DPRD bisa dianggarkan dan secara hukum sah," ujar Raran usai rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Jumat (11/3/2022).

Meski demikian, lanjut Raran, nantinya usulan tersebut tetap disampaikan secara transparan.

"Memang saat ini secara aturannya dibolehkan anggota dewan untuk mendapatkan itu. Misalnya, saya mengusulkan untuk kampung saya sesuai usulan atau proposal dari masyarakat, tujuannya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," terang Raran.

Menurutnya, Pokir 25 anggota DPRD akan mulai dimasukkan dalam anggaran tahun 2023 yang nantinya akan diselaraskan dengan anggaran yang ada di pemerintah daerah.

"Jangan sampai ada tumpang tindih dengan usulan dari dinas-dinas yang terkait kalau usulan itu sudah masuk di dinas, terpenting tujuannya bahwa usulan masyarakat yang betul-betul diperlukan," pungkasnya. (zi/bb/jp).

Rabu, 26 Januari 2022

DPRD Bartim Siap Mengawal Proses Pelaporan Atas Ucapan Edy Mulyadi Cs


TAMIANG LAYANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur Nursulistio menuturkan, pihaknya telah menerima perwakilan dari Aliansi Masyarakat Nansarunai Bela Borneo (AMNBB) dalam menyampaikan aspirasi serta tuntutan terhadap Edy Mulyadi Cs. 

"Kita telah menerima dan mendengarkan aspirasi serta tuntutan dari AMNBB, serta ada 3 kesepakatan bersama antara DPRD dan AMNBB dalam mengawal kasus Edy Mulyadi Cs," ucap Nursulistio didampingi Wakil Ketua I Ariantho S Muller, dan Wakil Ketua II Depe, kepada awak media, Rabu (26/01/2022).

Kesepakatan tersebut ialah, pertama mengawal dalam proses oleh aparat kepolisian atas ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Edy Mulyadi Cs, kedua diharapkan kearifan lokal tetap dijunjung tinggi serta mempercayakan pihak MADN untuk melakukan hukuman adat dan ketiga bersama-sama mendukung Pemerintah Pusat dalam memindahkan Ibukota Negara ke Panajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. 

"Selain itu, kita juga akan menyampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk bersama-sama mendukung dalam mengawal kasus Edy Mulyadi Cs," ujarnya. 

Ia juga mendukung upaya hukum atas pernyataan Edy Mulyadi Cs supaya ke depan kasus serupa tidak kembali terulang. Sebab, ucapan Edy telah meresahkan masyarakat di Kalimantan. 

"Agar ditindaklanjuti ke ranah hukum, kita disampaikan secara damai untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan, sekali lagi akan kita bantu agar bisa diproses sesuai hukum yang ada di Indonesia," tukasnya. (zi/kk/jp).

Selasa, 18 Januari 2022

Fraksi DPRD Barito Timur Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Raperda PDAM Tirta Janang

TAMIANG LAYANG- Fraksi Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur sampaikan pemandangan umum fraksi atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air minum (PDAM) Tirta Janang diruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (17/01/2022).

Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio menjelaskan, pihaknya sudah melihat dan mengevaluasi terkait perkembangan yang telah terjadi oleh PDAM yang perlu pembenahan sehingga DPRD Bartim melalui Fraksi pendukung menyampaikan pemandangan umum.

"Kawan-kawan juga mungkin sudah banyak mengikuti yang berkaitan dengan kondisi PDAM kita. Jadi, Raperda ini adalah salah satu payung atau regulasi yang akan mengatur kinerja PDAM," ucap Nur Sulistio kepada awak media seusai rapat.

Politisi dari Partai Golkar ini juga mengungkapkan, Raperda ini sesuai yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur, menstabilkan dan membawa PDAM lebih baik. 

Ditambahkan Nur Sulistio, beberapa waktu lalu kita sudah menggelar rapat kerja, selanjutnya setelah kepala daerah menyampaikan Raperda ini kepada DPRD, dan hari ini adalah pandangan umum fraksi pendukung dewan.

"Pada prinsipnya dewan mensupport. Siap menyetujui dan menyepakati adanya Raperda, dan ini akan kita lanjutkan secara teknis di rapat kerja terkait isi Raperda itu agar regulasi yang mengatur itu benar-benar menjadi pedoman bagi pengelolaan PDAM dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga Barito Timur," tandasnya. (zi/af/jp).
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes