BREAKING NEWS

Tampilkan postingan dengan label adv pemkab bartim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label adv pemkab bartim. Tampilkan semua postingan

Selasa, 17 November 2026

IPLM Bartim Baru 4,75, Dinas Perpustakaan Libatkan 420 Peserta dalam Pendataan 2026

TAMIANG LAYANG- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur melakukan pendataan dan penginputan data Kajian Perpustakaan serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 16–20 November 2026 ini melibatkan 420 peserta dari berbagai jenis perpustakaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kualitas data perpustakaan sekaligus mendorong peningkatan IPLM Kabupaten Barito Timur. Pasalnya, capaian IPLM daerah itu pada 2025 tercatat sebesar 4,75 dan masih tergolong rendah.

Sebanyak 210 perpustakaan menjadi objek pendataan, terdiri atas 55 perpustakaan desa/kelurahan, 116 perpustakaan sekolah dasar (SD), 32 perpustakaan sekolah menengah pertama (SMP), dan tujuh perpustakaan khusus.

Kegiatan ini mendapat dukungan Sekretaris Daerah dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan membangun budaya literasi di tengah masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menegaskan pentingnya peran aktif seluruh perpustakaan dalam mengembangkan layanan dan kegiatan literasi.

Ia mendorong perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa agar tidak hanya berorientasi pada penyediaan bahan bacaan, tetapi juga menjadi ruang kegiatan edukatif dan pengembangan kreativitas masyarakat.

"Perpustakaan bukan cuma tempat membaca. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat," ujarnya, Selasa (17/11/2026). 

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca sekaligus Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ernawaty, menambahkan bahwa keberadaan perpustakaan harus diikuti dengan pelayanan aktif dan pelibatan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan literasi memiliki manfaat lebih luas karena tidak hanya meningkatkan wawasan, tetapi juga dapat mendukung pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam pengukuran IPLM, terdapat empat indikator utama yang harus dilengkapi dengan bukti dukung, yakni data koleksi, data layanan, data tenaga perpustakaan, dan data penyelenggaraan perpustakaan.

Kelengkapan dan ketepatan data dari setiap perpustakaan menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi penyelenggaraan layanan perpustakaan serta mendukung proses pengukuran pembangunan literasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur berharap seluruh perpustakaan semakin aktif, inovatif, dan mampu menghadirkan layanan yang menarik bagi masyarakat.

Perpustakaan diharapkan tidak sekadar menjadi tempat menyimpan dan membaca buku, tetapi berkembang sebagai pusat pembelajaran, pengembangan keterampilan, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat budaya literasi, masyarakat juga diajak membiasakan membaca setiap hari, setidaknya 10 menit. Kebiasaan sederhana tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat Barito Timur yang gemar membaca dan berpengetahuan. (zi/jp). 

Senin, 16 November 2026

RDTR Unsum dan Bambulung Dibahas, Pemkab Bartim Targetkan Kepastian Tata Ruang

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Unsum dan Bambulung melalui Focus Group Discussion (FGD) I serta Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Barito Timur tersebut dibuka oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Barito Timur, Edius Uhing. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Bupati M. Yamin yang dibacakan Edius Uhing, disampaikan bahwa penyusunan RDTR melalui Bantuan Teknis Tahun 2026 dari Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mempercepat penataan ruang dan pembangunan daerah.

Menurut dia, RDTR memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan arah pemanfaatan ruang, menciptakan kemudahan investasi, serta mendorong pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.

"RDTR adalah instrumen penting untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, meningkatkan kemudahan investasi, dan mendukung pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Kami berharap RDTR ini dapat memperkuat daya saing daerah serta membuka peluang investasi yang lebih luas," ujar Edius Uhing. 

Untuk memastikan penyusunan dokumen tersebut berjalan sesuai target dan ketentuan, Pemkab Bartim menyatakan komitmennya mengawal seluruh tahapan hingga RDTR ditetapkan.

Komitmen itu juga mencakup penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan penyediaan data, informasi, dan kebutuhan teknis. Seluruh OPD terkait diharapkan berperan aktif dan responsif dalam pemenuhan data maupun pembahasan substansi RDTR.

Selain aspek penataan ruang, pembahasan KLHS menjadi bagian dari proses perencanaan untuk memastikan pertimbangan lingkungan hidup terintegrasi dalam penyusunan RDTR Unsum dan Bambulung.

Edius berharap kolaborasi antara Pemkab Barito Timur dan Kementerian ATR/BPN dapat menghasilkan dokumen RDTR yang berkualitas, aplikatif, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

"Harapan kami, kolaborasi ini menghasilkan RDTR yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur," demikian Edius Uhing. (zi/jp).

Sabtu, 14 November 2026

Pemkab Bartim Gratiskan Pemeriksaan Kesehatan bagi Petugas Penanganan Karhutla 2026

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima selama menjalankan tugas di lapangan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, tertanggal 11 November 2026. Melalui surat itu, seluruh petugas penanganan Karhutla diminta menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas sesuai wilayah tempat bertugas.

Sekda Barito Timur, Misnohartaku, menjelaskan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi fisik para petugas yang memiliki risiko kesehatan selama bertugas menangani Karhutla.

"Tujuannya agar para petugas tetap sehat dan fit sehingga selalu siap bertugas dalam penanganan Karhutla,” ujarnya.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kesehatan secara umum, pemeriksaan penyakit kulit, serta pemberian vitamin dan kebutuhan kesehatan lainnya. Upaya ini juga diharapkan dapat mendeteksi lebih dini potensi gangguan kesehatan yang dialami petugas selama menjalankan tugas.

Pelayanan pemeriksaan dilakukan di puskesmas tempat petugas terdaftar. Setiap puskesmas diminta mendata nama dan alamat petugas, termasuk personel yang telah menjalani pemeriksaan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini berlaku bagi seluruh petugas penanganan Karhutla 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 15 Desember 2026.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan diberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan medis di RSUD Tamiang Layang. (zi/jp). 

Jumat, 13 November 2026

Barito Timur Raih Tiga Penghargaan Literasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

TAMIANG LAYANG- Kabupaten Barito Timur meraih tiga penghargaan dalam ajang Apresiasi Perpustakaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Penghargaan tersebut diperoleh melalui kategori Pemilihan Duta Baca dan Pemilihan Perpustakaan Sekolah Terbaik.

Penetapan pemenang tertuang dalam Surat Nomor SR/000.4/462/DISPURSIP/2026 tertanggal 6 November 2026. Dari tujuh kategori lomba yang diikuti, Barito Timur berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori.

Ketiga prestasi tersebut masing-masing diraih Erika Phillips, S.Pd., yang memperoleh Juara II Pemilihan Duta Baca Kategori Umum. Selanjutnya, Jenita Erlina meraih Juara IV Pemilihan Duta Baca Kategori Pelajar SMA/Sederajat. Sementara itu, SMAN 1 Tamiang Layang meraih Juara IX kategori Pemilihan Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik.

Capaian ini menjadi hasil dari keterlibatan masyarakat dan satuan pendidikan dalam pengembangan budaya literasi di Barito Timur, khususnya melalui pembinaan Duta Baca dan peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah.

Kepala Bidang Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca, Ernawaty, S.Pd., bersama tim kerja menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang selama ini mendukung pengembangan literasi di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P. Lelu, turut menyampaikan apresiasi kepada tim kerja, peserta, pendamping, serta pihak sekolah yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Menurut Ari, penghargaan yang diraih diharapkan tidak sekadar menjadi prestasi dalam kompetisi, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas gerakan literasi di tengah masyarakat.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Prestasi ini merupakan kebanggaan bersama sekaligus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan minat baca dan budaya literasi di Kabupaten Barito Timur,” ungkap Ari.

Terkait penyerahan penghargaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur menyampaikan bahwa kegiatan tersebut direncanakan berlangsung bersamaan dengan Festival Literasi atau Rapat Koordinasi Perpustakaan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, jadwal pelaksanaannya masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah provinsi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur berharap capaian tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membangun kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar serta pengembangan pengetahuan.

Keberhasilan meraih tiga penghargaan tingkat provinsi ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk terus memperkuat pembudayaan literasi di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Kamis, 12 November 2026

Pemkab Barito Timur Usulkan 15 Hektare Lahan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan lahan seluas 15 hektare kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bupati Muhammad Yamin mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur sangat dibutuhkan, mengingat wilayah Kalimantan Tengah yang luas belum seluruhnya terjangkau program pendidikan tersebut. Saat ini, baru terdapat empat Sekolah Rakyat di provinsi itu, sementara kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito belum memiliki fasilitas serupa.

"Jadi sangat berharaplah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat," kata M. Yamin.

Terkait kesiapan lokasi, M. Yamin memastikan Pemkab Barito Timur telah menyiapkan lahan seluas sekitar 15 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah. Lahan tersebut dinilai memenuhi sejumlah kriteria karena memiliki kontur relatif landai, tersedia sumber air bersih, serta didukung aksesibilitas yang memadai.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono menyambut baik kesiapan Pemkab Barito Timur. Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong aktif mengusulkan lahan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan.

"Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun di gelombang berikutnya, yaitu pembangunan di tahun 2027," ujar Agus Jabo.

Ia meminta Pemkab Barito Timur segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan. Salah satu persyaratan utama adalah sertifikat kepemilikan yang definitif atas nama pemerintah daerah. Sertifikat tersebut juga perlu dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Agus Jabo menegaskan, pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan melalui hibah. Dengan demikian, kepemilikan aset tetap berada di tangan pemerintah daerah dan akan dikembalikan setelah pengelolaan Sekolah Rakyat berjalan stabil.

"Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus Jabo menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara bertahap. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun. Dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah telah dibangun, sedangkan tahap pembangunan berikutnya masih dalam proses persiapan.

Menurutnya, kapasitas Sekolah Rakyat juga direncanakan meningkat dari sebelumnya 1.000 siswa menjadi 2.500 siswa. Penyesuaian kapasitas tersebut turut berdampak pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan, dengan estimasi anggaran berkisar Rp800 miliar hingga Rp900 miliar.

Karena itu, pemerintah terus mendorong daerah untuk melengkapi persyaratan agar usulan pembangunan dapat diproses dalam tahapan berikutnya, termasuk untuk rencana pembangunan tahun 2027.

"Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti," ujarnya.

Selain menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang menyasar keluarga secara menyeluruh.

Melalui konsep tersebut, anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orang tua didorong mengikuti program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga peningkatan kesejahteraan keluarga.

"Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan," pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri staf khusus dan tenaga ahli Wakil Menteri Sosial. (zi/jp). 

Pemkab Barito Timur Gelar Rakor, Percepat Penegasan Batas Wilayah 100 Desa

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026 sebagai upaya mempercepat penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah desa serta meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur, Kamis (12/11/2026), tersebut menjadi forum koordinasi dan asistensi teknis bagi pemerintah kecamatan dan desa dalam menuntaskan persoalan batas wilayah yang hingga kini masih dihadapi sejumlah desa.

Rapat koordinasi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, diwakili Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG) Harry Ferdiansyah dan Henky Nugraha sebagai narasumber, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Timur, para camat, lurah, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis Sekda Barito Timur, Misnohartaku, yang dibacakan Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, ditegaskan bahwa penegasan batas wilayah desa merupakan hal penting dalam mewujudkan kepastian administrasi pemerintahan, kewenangan wilayah, perencanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyampaikan, berdasarkan perkembangan terakhir, dari total 100 desa di Kabupaten Barito Timur, sebanyak 74 desa telah mencapai kesepakatan batas wilayah, sedangkan 26 desa lainnya masih belum mencapai kesepakatan.

Selain itu, sebanyak 25 desa telah memasuki tahapan verifikasi teknis di Badan Informasi Geospasial. Dari jumlah tersebut, 11 desa telah memperoleh hasil verifikasi, sementara 14 desa lainnya masih dalam proses perbaikan.

Adapun dalam tahapan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), terdapat tiga desa yang telah memasuki proses tersebut, yakni Desa Pangkan, Desa Runggu Raya, dan Desa Taringsing. Sementara Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Desa Kalamus masih menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum di Palangka Raya.

Menyikapi perkembangan tersebut, Ari meminta seluruh pihak terkait, terutama pemerintah desa dan kecamatan, untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian batas wilayah agar tidak berlarut-larut.

Secara khusus, ia menginstruksikan 26 desa yang belum mencapai kesepakatan agar segera melakukan koordinasi dan musyawarah dengan desa-desa yang berbatasan.

Kepala desa juga diminta proaktif melengkapi seluruh dokumen persyaratan, meliputi berita acara kesepakatan antarsegmen, sejarah desa, dokumen pembentukan desa, serta dokumen pendukung lainnya.

Sementara bagi desa yang telah memasuki tahapan verifikasi teknis, Ari meminta agar segera menindaklanjuti hasil verifikasi dan melakukan perbaikan sesuai arahan BIG.

Kepada para camat, Ari meminta menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi secara optimal, memantau perkembangan setiap desa, serta membantu menyelesaikan kendala yang muncul dalam proses penegasan batas wilayah.

Menurut dia, penyelesaian batas wilayah desa bukan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan memberikan kepastian hukum dan administrasi pemerintahan sekaligus mencegah potensi konflik antardesa pada masa mendatang.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Ari berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan asistensi teknis dari BIG untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala, sehingga proses penegasan batas wilayah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami menargetkan adanya langkah konkret dan tindak lanjut terukur dari hasil rapat koordinasi ini, sehingga penyelesaian batas wilayah seluruh desa dapat segera dituntaskan demi mendukung tertib pemerintahan, kepastian administrasi, dan kelancaran pembangunan daerah," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barito Timur, Yusia Simson Kameng, menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini dilaksanakan selama dua hari.

"Untuk hari ini desa-desa wilayah Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Raren Batuah, Paku dan Patangkep Tutui. Sedangkan Jum'at (13/11/2026) besok, untuk desa wilayah Karusen Janang, Paju Epat, Dusun Timur, Awang dan Benua Lima," ujar Yusia. (zi/jp). 

Kemensos Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Bartim, Anggaran Diperkirakan Capai Rp800 Miliar

JAKARTA- Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, mendapat dukungan positif dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kebutuhan anggaran pembangunan sarana dan prasarana sekolah tersebut diperkirakan mencapai Rp800 miliar.

Dukungan itu mengemuka dalam audiensi Bupati Barito Timur, M. Yamin bersama Wakil Ketua DPRD Barito Timur, Eskop dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bupati M. Yamin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial, khususnya Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, atas perhatian dan dukungan terhadap usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur.

Menurut M. Yamin, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI atas dukungan ini. Kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar M. Yamin.

Sebelumnya, Pemkab Barito Timur telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial. Sebagai bentuk kesiapan, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan seluas sekitar 15 hektare yang berstatus aset pemerintah daerah.

Lahan tersebut dinilai memenuhi sejumlah kriteria untuk pembangunan fasilitas pendidikan, di antaranya memiliki kondisi relatif landai, ketersediaan sumber air bersih, serta aksesibilitas yang memadai.

Dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono menyambut positif usulan Pemkab Barito Timur. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Meski demikian, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan terpenuhi sebelum rencana pembangunan direalisasikan.

Agus menjelaskan, kebutuhan lahan minimal untuk pembangunan Sekolah Rakyat sekitar 6,8 hektare. Sementara lahan seluas 10 hektare dinilai lebih ideal untuk mendukung penyediaan berbagai fasilitas pendidikan. Dengan kesiapan lahan sekitar 15 hektare, Barito Timur dinilai memiliki modal yang baik untuk melanjutkan proses perencanaan.

M. Yamin berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur dapat segera diwujudkan sehingga memperluas pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Tengah, khususnya kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

Menurutnya, hingga saat ini baru terdapat empat Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah. Sementara itu, empat kabupaten di kawasan DAS Barito belum memiliki fasilitas pendidikan tersebut.

Program Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis melalui sistem berasrama, tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh pendidikan yang layak dan kesempatan meningkatkan taraf hidup.

Dukungan Kementerian Sosial terhadap usulan tersebut diharapkan menjadi langkah awal terealisasinya pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur. Kehadirannya nantinya diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih baik. (zi/jp). 

Rabu, 11 November 2026

Tindak Lanjut Arahan KPK, Pemkab Bartim Percepat Digitalisasi Pencairan Dana Lewat SP2D Online

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) mulai mempercepat penerapan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Implementasi SP2D Online yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bartim bekerja sama dengan PT Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, Rabu (11/11/2026), di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.

Kegiatan dibuka Asisten III Setda Bartim, Edius Uhing, mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin. Sosialisasi diikuti para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah.

Penerapan sistem tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6292/GAH.00/10-16/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 mengenai percepatan penyelesaian implementasi SP2D Online Tahun 2026.

Dalam sambutan Bupati M. Yamin yang dibacakan Edius Uhing, ditegaskan bahwa implementasi SP2D Online menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Digitalisasi proses pencairan dana ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bank Kalteng memaparkan mekanisme kerja SP2D Online yang mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dengan sistem perbankan Bank Kalteng.

Melalui sistem terintegrasi ini, SP2D yang telah disetujui melalui SIPD RI akan terkirim secara otomatis ke Cash Management System (CMS) Bank Kalteng untuk diverifikasi dan diproses sesuai kewenangan sebelum diteruskan ke sistem perbankan.

Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses administrasi, mempercepat pencairan dan pembayaran dana, serta memudahkan perangkat daerah memantau status transaksi secara digital.

Pengguna CMS juga dapat memeriksa rincian transaksi sekaligus memberikan otorisasi sebelum pembayaran diproses. Sistem ini turut mendukung persetujuan sejumlah transaksi secara bersamaan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Dalam penerapannya, terdapat perbedaan mekanisme berdasarkan jenis transaksi dan rekening tujuan. Transaksi GU, TU, UP, serta LS barang dan jasa ke rekening Bank Kalteng tidak lagi memerlukan pengiriman dokumen fisik ke pihak bank.

Sementara itu, transaksi LS gaji/TPP dan LS barang dan jasa yang ditujukan ke rekening bank lain masih memerlukan dokumen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan kesiapan penerapan sistem, Pemkab Bartim harus menuntaskan sejumlah tahapan, mulai dari perjanjian kerja sama dengan Bank Kalteng, registrasi CMS, pemetaan rekening, hingga penyesuaian nomor rekening menjadi format 13 digit.

Selanjutnya, uji operasional dijadwalkan pada 20 November 2026 dengan melibatkan Pusdatin Kemendagri, Bank Kalteng, BPKAD, serta SKPD teknis. Pengujian dilakukan melalui transaksi percontohan dari beberapa jenis SP2D.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Barito Timur mendorong seluruh perangkat daerah dan kecamatan segera melengkapi persyaratan administrasi serta menyesuaikan rekening tujuan agar implementasi tidak mengalami kendala.

Koordinasi dan kesiapan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menyukseskan penerapan SP2D Online. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tertib, transparan, dan akuntabel. (zi/jp). 

Selasa, 10 November 2026

Bupati Bartim Tekankan Inovasi Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Raih Penghargaan

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan bahwa inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah maupun masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada penghargaan, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, pada penyerahan penghargaan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2026 di Aula Bapplitbangda, Selasa (10/11/2026).

Menurut dia, KRENOVA yang telah memasuki penyelenggaraan tahun kelima harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.

Ia menekankan, keberhasilan sebuah inovasi tidak semata-mata diukur dari penghargaan yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana gagasan dan terobosan tersebut mampu menjawab kebutuhan, menyelesaikan persoalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga berharap inovasi yang dihasilkan tidak berhenti setelah kompetisi berakhir. Setiap terobosan perlu terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh daerah lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Barito Timur.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada para inovator yang berkompetisi dalam dua kategori, yakni Perangkat Daerah dan Umum.

Pada kategori Perangkat Daerah, peserta berasal dari DP3AKB, Disnakertransperin, Puskesmas Edison Jaar, RSUD Tamiang Layang, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.

Sementara kategori Umum diikuti inovator dari kalangan masyarakat dan dunia pendidikan. Sejumlah nama yang tercantum dalam daftar penerima penghargaan antara lain Adellia Noor Puteri, Juanita Parianti, Menti, Anisa Araini dari SMKN Paku, Imanuel Fransisco, S.Kom., dan Mega Ruci.

Penyerahan penghargaan dihadiri Asisten I Setda Barito Timur Ari Panan P. Lelu, Kepala Bapplitbangda Franz Sila Utama, sejumlah kepala OPD, peserta lomba, serta tamu undangan.

Ari juga mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya serta mengembangkan gagasan inovatif.

Bagi peserta yang belum berhasil meraih penghargaan, Ari berpesan agar tidak berkecil hati dan tetap bersemangat melahirkan berbagai inovasi demi kemajuan Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Antisipasi Lonjakan DBD saat Musim Hujan, Dinkes Barito Timur Terbitkan Surat Edaran Kewaspadaan Dini

TAMIANG LAYANG- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Timur menerbitkan surat edaran tentang Kewaspadaan Dini Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2026. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Barito Timur sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan kasus DBD memasuki musim hujan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W. S. Hutagalung, M.MKes, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Mayerni, menjelaskan bahwa musim hujan berpotensi meningkatkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, terutama akibat genangan air pada berbagai wadah penampungan.

"Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penularan DBD apabila tidak diantisipasi melalui upaya pencegahan dan pengendalian secara terpadu," ujar Mayerni kepada wartawan ini, Selasa (10/11/2026). 

Melalui surat edaran tersebut, ujar Mayerni, Dinkes Barito Timur menginstruksikan seluruh puskesmas untuk memperkuat kewaspadaan dan melakukan sejumlah langkah strategis.

Pertama, meningkatkan pemantauan perkembangan kasus DBD di wilayah kerja masing-masing, termasuk memantau tren kasus dan melaksanakan pelaporan mingguan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).

Kedua, mempercepat penemuan dan penanganan kasus. Puskesmas diminta memberikan penatalaksanaan secara cepat dan tepat terhadap pasien yang mengalami demam mendadak selama 2–7 hari, disertai gejala seperti nyeri kepala, nyeri otot atau sendi, ruam, maupun perdarahan.

Pasien yang menunjukkan tanda bahaya, seperti nyeri perut berat, muntah terus-menerus, perdarahan, serta kondisi lemas atau gelisah, harus segera mendapatkan penanganan dan dirujuk sesuai indikasi. Sementara itu, setiap kejadian kematian yang diduga atau disebabkan DBD wajib dilaporkan kepada Dinkes paling lambat 1 x 24 jam.

Ketiga, melaksanakan penyelidikan epidemiologi (PE) paling lambat 1 x 24 jam setelah laporan kasus diterima. Kegiatan ini meliputi penelusuran kasus tambahan dan pemeriksaan jentik nyamuk dalam radius sekitar 100 meter dari rumah penderita.

Pelaksanaan pengasapan atau fogging fokus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Keempat, mengintensifkan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M Plus dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, serta menggerakkan program Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

Kelima, meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, sekolah, serta kader kesehatan mengenai gejala DBD, tanda bahaya, dan langkah pencegahan melalui PSN 3M Plus. Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam lebih dari dua hari.

Selain itu, lanjut Mayerni, seluruh puskesmas diminta memastikan kesiapan pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan alat dan reagen pemeriksaan, cairan infus, obat-obatan, tenaga kesehatan, hingga mekanisme rujukan pasien.

Mayerni menegaskan, bahwa deteksi dini, kecepatan pelaporan, dan respons penanganan merupakan faktor penting dalam mencegah peningkatan kasus hingga terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

"Karena itu, puskesmas diminta segera melaporkan apabila ditemukan peningkatan kasus yang tidak biasa maupun kematian akibat DBD agar dapat dilakukan langkah penanganan dan pengendalian secara cepat dan terkoordinasi," demikian Mayerni. (zi/jp). 

Pemkab Bartim Gelar Upacara Hari Pahlawan, Ajak Masyarakat Lanjutkan Semangat Perjuangan

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Selasa (10/11/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti personel Yonif TP 924/UMS, jajaran Polres Barito Timur, unsur Komponen Cadangan (Komcad), Satpol PP, BPBD dan Damkar, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barito Timur.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, para asisten Sekretariat Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala bagian, serta undangan lainnya.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Misnohartaku, ditegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi momentum untuk meneladani semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.

Tema Hari Pahlawan tahun ini mengandung pesan bahwa nilai-nilai kepahlawanan harus terus hidup dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan dapat diwujudkan melalui pengabdian, kerja nyata, pembangunan, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Para pahlawan telah mewariskan nilai keberanian, persatuan, pengorbanan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan saat ini," ujar Sekda Misnohartaku. 

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa.

Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengenai pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Pasal 34 tentang tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Selain itu, masyarakat diajak memperkuat kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong. Pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, organisasi sosial, tokoh agama, pemuda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Kesetiakawanan sosial dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti membantu sesama, berbagi kemampuan, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta hadir memberikan dukungan ketika orang lain menghadapi kesulitan.

Melalui momentum Hari Pahlawan Nasional 2026, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus meneladani perjuangan para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

"Semangat kepahlawanan diharapkan tidak berhenti pada seremoni peringatan, tetapi menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tandasnya. (zi/jp).

Senin, 09 November 2026

Mediasi Kedua Sengketa Lahan Imey K dan PT ISA Buntu, Pemkab Bartim Jadwalkan Pertemuan Ketiga

TAMIANG LAYANG- Sengketa lahan antara Imey K dan PT Indopenta Sejahtera Abadi (PT ISA) di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, belum menemukan titik penyelesaian. Mediasi kedua yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Senin (9/11/2026) mengungkap adanya tumpang tindih kepemilikan pada objek tanah yang disengketakan.

Mediasi yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur itu dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, dan dihadiri sejumlah pihak terkait.

Ari mengatakan, indikasi tumpang tindih kepemilikan tersebut diketahui berdasarkan peta hasil pengukuran lapangan tertanggal 21 September 2026. Temuan itu membuat kepastian mengenai pihak yang berhak atas lahan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

"Fakta tersebut terungkap berdasarkan peta hasil pengukuran lapangan tertanggal 21 September 2026. Kondisi ini membuat penentuan pihak yang berhak atas tanah tersebut masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut," ujar Ari.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 200.1.3.4/472/KESBANGPOL/XI/2026, mediasi kedua tetap dilaksanakan meskipun pihak III, Tioson D Palis, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Belum adanya kepastian mengenai kepemilikan objek sengketa menjadi alasan Pemkab Barito Timur melanjutkan proses penyelesaian melalui mediasi ketiga.

Ari menyampaikan, pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Kamis, 19 November 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur.

Dalam mediasi mendatang, pemerintah daerah berencana menghadirkan sejumlah pihak untuk memberikan keterangan tambahan, yakni Tim Ukur Desa Telang Tahun 2013, Tioson D Palis, Rodjison D Palis, dan Patmo.

Menurut Ari, keterangan Tim Ukur Desa Telang Tahun 2013 diperlukan untuk menelusuri riwayat pengukuran serta penetapan batas lahan yang menjadi objek sengketa. Hal ini dinilai penting untuk mengklarifikasi penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

Selain itu, keterangan Tioson D Palis, Rodjison D Palis, dan Patmo diharapkan dapat memperjelas riwayat penguasaan maupun kepemilikan tanah yang diperselisihkan.

"Persoalan ini membutuhkan penanganan secara cermat dan objektif. Seluruh dokumen kepemilikan, data pengukuran, serta keterangan para pihak perlu dicocokkan agar penyelesaian tidak hanya berdasarkan klaim sepihak," tegas Ari.

Ia berharap mediasi ketiga pada 19 November 2026 dapat mengurai persoalan tumpang tindih kepemilikan dan membuka jalan bagi penyelesaian sengketa secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (zi/jp). 

Kabid Sarpras Diskannak Bartim Turun ke Desa Ketab, Sosialisasikan Program NGUME dan Data Produksi Perikanan Tangkap

TAMIANG LAYANG- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Sitti Vlorensi melaksanakan sosialisasi program NGUME sekaligus melakukan pendataan produksi perikanan tangkap di Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, Jum'at (6/11/2026). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperoleh data produksi perikanan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan sektor perikanan.

Kedatangan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras), Sitti Vlorensi, disambut Sekretaris Desa Ketab bersama sejumlah aparat desa. Penyambutan tersebut menjadi awal koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Abianhin, melalui Kabid Sarpras Sitti Vlorensi, menyampaikan bahwa sosialisasi program NGUME dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program tersebut. 

"Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah dinas dalam menjangkau masyarakat di tingkat desa," ujar Sitti kepada wartawan ini, Senin (9/11/2026). 

Selain sosialisasi, ujar Sitti, dirinya juga melakukan pendataan produksi perikanan tangkap di Desa Ketab. 

"Pendataan ini penting untuk mengetahui kondisi produksi perikanan serta menggali potensi yang dimiliki masyarakat, khususnya di bidang perikanan tangkap," ujarnya. 

Ia berharap, data yang dihimpun dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program serta menentukan arah kebijakan pengembangan sektor perikanan sesuai kondisi di lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, Sitti juga berharap terjalin sinergi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi program NGUME serta pendataan produksi perikanan tangkap dapat mendukung pengembangan potensi perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

ADD Barito Timur 2027 Diproyeksikan Rp60,5 Miliar, Peri Tegaskan Belum Final

TAMIANG LAYANG- Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur untuk Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pagu anggaran sementara ADD tercatat sebesar Rp60.557.309.400.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial (DPMDSos) Kabupaten Barito Timur, Osa Awatanu, melalui Kepala Bidang IPDKP DPMDSos, Peri Rusiani, kepada wartawan ini, Senin (9/11/2026). 

Ia menjelaskan, berdasarkan surat Nomor 90/401/BPKAD/VIII/2026, alokasi ADD untuk 2027 menunjukkan adanya penurunan sekitar kurang lebih Rp60 juta dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Tahun ini ADD sekitar Rp60.557.309.400. Sedangkan tahun 2026, Rp60.617.300.000.

Meski demikian, angka tersebut masih merupakan pagu awal dan belum menjadi ketetapan final. Pasalnya, proses penyusunan serta pembahasan anggaran untuk tahun 2027 masih berlangsung sehingga peluang perubahan alokasi tetap terbuka.

Terkait penurunan tersebut, Peri menjelaskan, bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi besaran ADD adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kondisi tersebut selanjutnya berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk desa.

Ia juga menegaskan, bahwa penyesuaian anggaran tersebut bukan semata-mata keputusan kepala daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan berkaitan dengan kebijakan dan ketentuan penganggaran yang berlaku.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat mencermati perkembangan pagu ADD 2027, terutama dalam menyusun perencanaan dan prioritas program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah daerah masih akan menunggu perkembangan pembahasan anggaran sebelum menetapkan besaran alokasi ADD secara definitif untuk seluruh desa di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Minggu, 08 November 2026

Pemkab dan DPRD Barito Timur Matangkan APBD 2027, Fokus pada Program Prioritas dan Manfaat bagi Masyarakat

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama DPRD mulai mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penguatan koordinasi kedua lembaga tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis (bimtek) yang membahas integrasi perencanaan, penganggaran, serta pengawasan agar APBD lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bimtek bertema “Penguatan Peran DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang Terintegrasi, Partisipatif dan Berorientasi pada Prioritas Pembangunan Daerah”, berlangsung pada 5–8 November 2026 di Hotel Novotel Jakarta Gajah Mada. Kegiatan dibuka pada Jum'at (6/11/2026) oleh Bupati Barito Timur, M. Yamin, didampingi Ketua DPRD Nursulistio dan Rektor Universitas Respati Indonesia (URINDO) Prof. Dr. Cicilia Windiyaningsih, S.K.M., M.Kes.

Dalam sambutannya Bupati M. Yamin, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran maupun terpenuhinya prosedur administrasi. Lebih dari itu, setiap alokasi belanja harus menghasilkan manfaat yang terukur, memberikan nilai tambah, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Karena itu, ia meminta penyusunan APBD 2027 dilakukan secara cermat, terukur, transparan, dan akuntabel. Keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga rancangan APBD, juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Bupati turut menekankan perlunya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, aspirasi tersebut tetap harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah agar anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak luas.

Dalam bimtek tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kapasitas keuangan daerah. Materi disampaikan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si., Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga mengulas pentingnya sinkronisasi dokumen RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD guna memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran.

Sementara itu, materi mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD disampaikan Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si., Kepala Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Adapun kebijakan dan pedoman penyusunan APBD 2027 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 dipaparkan Rikie, S.STP., M.Si., Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan URINDO, berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Peserta terdiri atas pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan kepala perangkat daerah terkait.

Melalui bimtek ini, Pemkab dan DPRD Barito Timur diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam menyusun dan mengawal APBD 2027. Dengan perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis prioritas, anggaran daerah diharapkan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Timur. (zi/jp). 

Jumat, 06 November 2026

Bandara Warukin Disiapkan Buka Rute Penerbangan, Bartim Dukung Penguatan Konektivitas

TAMIANG LAYANG- Rencana pembukaan rute penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Warukin di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim). Kehadiran layanan penerbangan tersebut diharapkan menjadi alternatif transportasi udara bagi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu, saat menghadiri pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong dan sejumlah kepala daerah di wilayah sekitar, Jum'at (6/11/2026), di kediaman Bupati Tabalong.

Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama, komitmen, serta dukungan operasional pembukaan rute penerbangan dari dan menuju Bandara Warukin dengan maskapai Fly Jaya.

Wabup Adi menilai, pengoperasian kembali layanan penerbangan di Bandara Warukin berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Timur. Selain menjadi alternatif akses transportasi udara yang relatif dekat, keberadaan bandara tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga yang bepergian ke luar daerah.

Menurutnya, peningkatan konektivitas transportasi udara juga berpeluang memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian. Kemudahan akses perjalanan diharapkan dapat menunjang kegiatan bisnis, memperluas jaringan usaha, serta membuka peluang investasi di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Namun, Adi menegaskan, bahwa keberlanjutan layanan penerbangan perlu menjadi perhatian bersama. Kesesuaian jadwal dengan kebutuhan masyarakat, keterjangkauan harga tiket, serta kesiapan dukungan operasional menjadi sejumlah faktor penting agar layanan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan secara luas.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Barito Timur didampingi Plt. Kepala Dinas Perhubungan Edius Uhing dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Bira.

Melalui kerja sama antardaerah, rencana pembukaan rute penerbangan Bandara Warukin diharapkan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas transportasi, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan mobilitas masyarakat di kawasan sekitar, termasuk Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Sengketa Lahan Rasia D. Mekeng dan Sani-Indra di T. Layang Belum Tuntas, Pemkab Bartim Jadwalkan Peninjauan Ulang 16 November

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali memfasilitasi mediasi kedua terkait perselisihan lahan antara Rasia D. Mekeng dengan pihak Sani-Indra yang berlokasi di Jalan A. Yani RT 01, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Jum'at (6/11/2026).

Mediasi yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur tersebut dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu. Dari mediasi itu, dihasilkan kesepakatan untuk melakukan peninjauan lapangan ulang guna memastikan objek lahan yang menjadi perselisihan kedua belah pihak.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebelumnya, ditemukan adanya perbedaan antara objek yang ditunjukkan dan diukur dengan bukti penguasaan lahan yang dimiliki masing-masing pihak.

"Karena terdapat perbedaan antara hasil penunjukan dan pengukuran di lapangan dengan bukti penguasaan lahan dari masing-masing pihak, maka perlu dilakukan peninjauan ulang untuk memastikan objek tanah yang sebenarnya dipermasalahkan," ujar Ari Panan. 

Ari menyebut, bahwa peninjauan lapangan ulang dijadwalkan pada Senin, 16 November 2026. Seluruh pihak yang berkepentingan akan berkumpul di Kantor Lurah Tamiang Layang sebelum bersama-sama menuju lokasi objek sengketa.

"Kegiatan tersebut akan melibatkan pihak Rasia D. Mekeng, pihak Sani-Indra, Allen Ngepek, Polres Barito Timur, Kodim 1012 Buntok, ATR/BPN, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Dusun Timur, Kelurahan Tamiang Layang, serta Damang Paju X Kecamatan Dusun Timur," ujarnya. 

Dalam berita acara mediasi ujar Ari, juga disepakati bahwa masing-masing pihak harus menghadirkan saksi yang mengetahui riwayat atau batas-batas lahan, yakni saksi bersambitan atau ahli warisnya.

"Langkah peninjauan ulang ini diharapkan dapat memperjelas objek yang disengketakan sehingga proses penyelesaian perselisihan lahan dapat berjalan berdasarkan fakta lapangan dan bukti penguasaan yang dimiliki masing-masing pihak," katanya. 

Ari menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kesbangpol memfasilitasi proses mediasi tersebut sebagai upaya mempertemukan para pihak dan mendorong penyelesaian perselisihan secara baik dengan melibatkan instansi terkait. (zi/jp). 

Kamis, 05 November 2026

Perkuat Kompetensi Digital Guru, Disdik Bartim Latih 80 Pendidik SD Gunakan Aplikasi Pembelajaran

TAMIANG LAYANG- Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur terus mendorong peningkatan kompetensi digital tenaga pendidik melalui Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2026. Kegiatan yang diikuti 80 guru dari 80 sekolah tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Tamiang Layang, Kamis (5/11/2026).

Pelatihan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, H Bunyamin, yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (PPSD), Erik Bimantara.

Plt. Kadis Pendidikan Barito Timur, H Bunyamin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kabid PPSD, Erik Bimantara, menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan perangkat dan aplikasi digital untuk menunjang proses pembelajaran.

Menurutnya, transformasi teknologi di sektor pendidikan menjadi peluang bagi para pendidik untuk menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan menarik bagi peserta didik.

Terlebih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan dukungan kepada satuan pendidikan melalui bantuan Papan Interaktif Digital (PID) sebagai bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

"Para pendidik atau guru sangat ditekankan untuk mempelajari dan menggunakan berbagai aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan sebagai alat pendukung proses belajar mengajar," ujar Erik Bimantara.

Ia menjelaskan, pemanfaatan aplikasi pendidikan dapat membantu guru mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif. Selain membuat suasana kelas lebih menarik secara visual, penggunaan teknologi juga diharapkan mampu meningkatkan keaktifan dan antusiasme siswa dalam memahami materi pelajaran.

Sejumlah aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di antaranya Google Keep, Merdeka Belajar, Canva, dan Google Classroom. Berbagai aplikasi tersebut menyediakan fitur yang dapat mendukung penyampaian materi, presentasi interaktif, serta pengelolaan kegiatan belajar mengajar secara lebih efektif dan efisien.

Melalui pelatihan ini, para guru diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam menguasai berbagai aplikasi pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya mempermudah pekerjaan guru, tetapi juga meningkatkan kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik.

Sebelumnya, Kabid PPSD Disdik Barito Timur, Erik Bimantara melalui Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SD Disdik Barito Timur, Justinus Purba dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini memiliki empat sasaran utama, yakni meningkatkan keterampilan digital guru agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik, memperkuat kompetensi serta literasi digital pendidik, memberikan pemahaman tentang penggunaan media digital secara bijak, positif, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan efisiensi kerja guru melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

Melalui kegiatan tersebut, Purba berharap para guru sekolah dasar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi digital ke dalam proses pembelajaran.

"Penguasaan teknologi oleh tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik," tandasnya. (zi/jp). 

Rabu, 04 November 2026

Pemkab Bartim Apresiasi Peran STT Permata Bangsa Barito Cetak SDM Berkualitas

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) mengapresiasi kontribusi Sekolah Tinggi Teologi (STT) Permata Bangsa Barito dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan tinggi di daerah. Keberadaan perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi yang berpendidikan, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Barito Timur, Drs. Osa Awatanu, M.Si., saat mewakili Bupati Barito Timur dalam Wisuda IX STT Permata Bangsa Barito Tahun Akademik 2026/2027 di Aula Hotel Ade, Kabupaten Barito Timur, Rabu (4/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 23 lulusan dari jenjang Sarjana Teologi (STh), Sarjana Pendidikan Agama Kristen (SPd), dan Magister Teologi (MTh) mengikuti prosesi wisuda.

Osa Awatanu menyampaikan, keberadaan STT Permata Bangsa Barito memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Barito Timur.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, serta integritas.

Ia berharap para lulusan tidak sekadar menjadikan gelar akademik sebagai pencapaian pribadi, tetapi mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Para wisudawan diharapkan mengambil peran nyata sebagai tenaga pelayanan gereja, pendidik, maupun pelayan masyarakat yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, Ketua STT Permata Bangsa Barito, Dr. Samuel Simanjuntak, menegaskan komitmen kampus untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Barito Timur dan wilayah Kalimantan Tengah.

Didampingi Ketua Program Studi Magister Teologi Dr. Andriyas dan Ketua Program Studi Sarjana Teologi Dr. Hendrik Sianipar, Samuel menjelaskan, bahwa mahasiswa STT Permata Bangsa berasal dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah dengan latar belakang denominasi gereja yang beragam.

Untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, kampus juga menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat, termasuk mereka yang telah bekerja, tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Samuel menambahkan, lulusan STT Permata Bangsa Barito telah berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pelayanan gereja, tenaga pendidik, hingga pengabdian di lingkungan pemerintahan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai bagian dari pengembangan lembaga, pihak kampus juga merencanakan pembangunan asrama mahasiswa untuk memperluas kesempatan belajar bagi putra-putri dari wilayah pedalaman Kalimantan.

Saat ini, seluruh program studi yang diselenggarakan STT Permata Bangsa Barito telah terakreditasi. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen kampus dalam menjaga mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi seperti STT Permata Bangsa Barito diharapkan terus berkembang dan mengambil bagian dalam mencetak SDM unggul. Sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (zi/jp). 

Kemenkes Siapkan Dukungan Rp201 Miliar untuk Pengembangan RSUD Tamiang Layang dan Revitalisasi Puskesmas di Barito Timur

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp201 miliar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk pengembangan RSUD Tamiang Layang dan revitalisasi puskesmas. Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi Bupati Barito Timur M. Yamin dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., di Jakarta, Rabu (4/11/2026). 

Dari total anggaran tersebut, Rp157 miliar direncanakan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta pengadaan alat kesehatan RSUD Tamiang Layang. Sementara Rp44 miliar lainnya dialokasikan untuk revitalisasi puskesmas di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Dalam audiensi tersebut, Bupati M. Yamin memaparkan sejumlah kebutuhan strategis untuk meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan di daerah. Kebutuhan itu meliputi peningkatan kelas rumah sakit dan kapasitas tempat tidur, pemenuhan alat kesehatan berteknologi tinggi, penambahan dokter spesialis, serta pengembangan gedung layanan unggulan.

Layanan unggulan yang direncanakan mencakup penanganan penyakit jantung, stroke, dan kanker. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan tanpa harus menjalani pengobatan ke luar daerah.

Bupati M. Yamin mengatakan, pengembangan RSUD Tamiang Layang merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Timur sekaligus Program Unggulan Pertama dari 20 program unggulan kepala daerah.

"Pengembangan RSUD Tamiang Layang adalah prioritas utama kami. Kami ingin masyarakat Barito Timur mendapatkan layanan rujukan yang lengkap dan berkualitas di daerahnya sendiri. Ini merupakan wujud kehadiran negara sekaligus komitmen kami kepada masyarakat,” ujar M. Yamin.

Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan. Menurut dia, penguatan rumah sakit daerah merupakan bagian penting dari transformasi sistem pelayanan rujukan nasional.

"Kepemimpinan daerah menjadi kunci dalam penguatan pelayanan kesehatan. Langkah yang dilakukan Bupati Barito Timur sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendekatkan layanan rujukan berkualitas kepada masyarakat. Kami siap mendukung pengembangan RSUD Tamiang Layang,” kata Dante.

Kementerian Kesehatan juga akan mendorong pendampingan teknis melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah berpeluang memperoleh dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta program pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam audiensi tersebut, Dante menjelaskan, bahwa pengembangan RSUD Tamiang Layang diarahkan pada rumah sakit yang saat ini telah beroperasi. Dengan demikian, dukungan anggaran tersebut bukan untuk membangun rumah sakit baru di lokasi berbeda, melainkan mengembangkan fasilitas yang sudah ada.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus mendukung pemenuhan aspek perizinan rumah sakit.

Arah dukungan itu sejalan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1587/2026 tentang penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai lokus penerima bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2026 untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan dalam rangka pengembangan layanan prioritas.

Sementara itu, revitalisasi puskesmas senilai Rp44 miliar diarahkan untuk meningkatkan standar fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama. Penguatan puskesmas juga diharapkan dapat memperbaiki keterhubungan layanan kesehatan dasar dengan sistem rujukan di RSUD Tamiang Layang.

Untuk mendukung rencana pengembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyatakan kesiapannya menyiapkan anggaran daerah, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan fasilitas penunjang. Komitmen itu juga mencakup peningkatan insentif dokter spesialis serta perluasan lahan rumah sakit.

Bupati M. Yamin menyambut baik hasil audiensi dan mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan terhadap pengembangan layanan kesehatan di Barito Timur.

"Alhamdulillah, audiensi kami diterima langsung oleh Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante. Hasilnya sangat menggembirakan dan menjadi bukti komitmen bersama untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Barito Timur,” ujarnya.

Dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan tersebut direncanakan mulai disalurkan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Barito Timur selanjutnya akan menyiapkan kebutuhan teknis dan administrasi agar program pengembangan rumah sakit serta revitalisasi puskesmas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, dr. Jimmi W. S. Hutagalung, dan Direktur RSUD Tamiang Layang, dr. Vinny Safari. (zi/jp). 
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes