JURNALISPOST.ONLINE - Keluarga Besar Media Siber Jurnalispost.Online mengucapkan Selamat Ulang Tahun Bapak Rikval Fachruri selaku Ketua DPRD Kota Banjarmasin ke-39 tahun pada tanggal 23 Agustus 2026.

"Mudahan panjar umur, sehat wal'afiat, wan lancar tarus dalam memperjuangkan suara urang Banjar. Tarima kasih atas dedikasi pian gasan Banua. Sukses selalu."

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, mandiri, kreatif, dan memiliki semangat pengabdian. 

Hal itu disampaikan H Shalahuddin dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Gerakan Pramuka tingkat Kwartir Cabang (Kwarcab) Barito Utara sekaligus pembukaan Pesta Siaga Tingkat Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 di Arena Terbuka Tiara Batara, Muara Teweh, Senin (24/8/2026).

Peringatan HUT ke-65 Gerakan Pramuka tersebut mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.” Menurut H Shalahuddin, tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka dalam pembinaan generasi muda sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

H Shalahuddin menyampaikan, bahwa Pesta Siaga tidak boleh dipandang sekadar sebagai ajang perlombaan. Kegiatan tersebut harus menjadi ruang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan bekerja sama, kedisiplinan, sportivitas, dan rasa persaudaraan.

"Pesta Siaga bukan sekadar perlombaan, tetapi menjadi wadah bagi anak-anak untuk belajar, bermain, berkreasi, bekerja sama, sekaligus mempererat persaudaraan,” ujar H Shalahuddin.

Ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh kegembiraan dan menjunjung tinggi kejujuran serta sportivitas. Peserta juga diingatkan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Upacara HUT ke-65 Gerakan Pramuka tingkat Kwarcab Barito Utara sekaligus pembukaan Pesta Siaga 2026 dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Barito Utara, pimpinan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), jajaran Satuan Karya (Saka), Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran), Ketua Kwartir Ranting (Kwarran), Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (Kamabigus), para pembina dan pelatih, serta anggota Pramuka Siaga.

Rangkaian kegiatan dimeriahkan atraksi yel-yel Pramuka tingkat Penegak dan Penggalang dari perwakilan 10 sekolah di Barito Utara. Anggota Pramuka Siaga juga menampilkan sejumlah tarian yang mendapat apresiasi dari para peserta dan tamu undangan.

Selain itu, dilakukan penyerahan Lencana Pancawarsa kepada anggota Gerakan Pramuka sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam kegiatan kepramukaan.

H Shalahuddin berharap pembinaan kepramukaan di Barito Utara terus diperkuat sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki kecakapan dan prestasi, tetapi juga karakter kuat, semangat kebersamaan, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, penguatan karakter sejak usia dini menjadi investasi penting dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan masa depan dan mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. (emca/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) menggelar salat hajat dan pembacaan Burdah keliling sebagai ikhtiar serta doa bersama untuk memohon keselamatan, keberkahan, dan kemudahan dalam pembangunan daerah. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten HSS dan kawasan Alun-Alun Kota Kandangan, Senin (24/8/2026) malam. 

Salat hajat diimami Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, KH Ahmad Syairazi, S.M. Kegiatan tersebut diikuti Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) HSS, para kepala organisasi perangkat daerah, seluruh camat se-Kabupaten HSS, serta para santri Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan.

Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Hj Mustaidah Syafrudin Noor, beserta sejumlah unsur terkait.

Setelah salat hajat, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Burdah secara berkeliling di kawasan Alun-Alun Kota Kandangan. Para santri bersama jajaran Pemkab HSS mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan khidmat.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah, ulama, santri, dan masyarakat. Selain itu, kegiatan keagamaan tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus menjadi sarana memanjatkan doa bagi keberlangsungan pembangunan daerah.

Melalui salat hajat dan lantunan Burdah, Pemkab HSS berharap Kabupaten Hulu Sungai Selatan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan keamanan dan keberkahan, serta dimudahkan dalam setiap ikhtiar untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (ari/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bersama istrinya, Hj Maya Savitri Shalahuddin, didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), meninjau kawasan aliran Sungai Bengaris, Senin (24/8/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi kawasan yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Surutnya debit air membuat sebagian area sungai berubah menjadi hamparan pasir yang menyerupai pantai.

Fenomena alam tersebut justru menarik perhatian masyarakat. Warga memanfaatkan hamparan pasir yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai “Gosong” itu sebagai destinasi wisata lokal, khususnya pada sore hari. Pengunjung dapat menikmati suasana dan panorama Sungai Barito dari kawasan tersebut.

Di sela peninjauan, Bupati H Shalahuddin menyempatkan diri menyapa warga. Ia juga bernostalgia dengan mengingat kembali masa kecilnya yang pernah dihabiskan di kawasan tersebut sekitar empat dekade lalu.

"Dulu, 40 tahun silam, tempat ini adalah saksi bisu masa kecil saya. Siapa sangka, fenomena alam akibat kemarau ini justru menghadirkan lanskap unik menyerupai pantai yang kini dinamai ‘Gosong’ oleh warga sekitar,” ujar H Shalahuddin.

Keberadaan “Gosong” menjadi salah satu fenomena menarik di tengah kondisi kemarau di wilayah tersebut. Selain menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat, kawasan ini juga memperlihatkan perubahan bentang alam sungai akibat surutnya debit air selama musim kemarau. (emc/jp). 

PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya memperkuat penanganan polusi debu akibat aktivitas kendaraan perusahaan yang melintasi sejumlah jalur desa. Persoalan tersebut dibahas dalam musyawarah lintas sektor di Aula Bapperida Murung Raya, Senin (24/8/2026).

Musyawarah dihadiri Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, Wakapolres Murung Raya, Kompol Puji Widodo, sejumlah kepala desa, serta perwakilan pihak terkait.

Dalam pertemuan tersebut, kepala desa dari Mantiat Pari, Duan Arung, Tabulang, Dojo, dan Dirung Bakung menyampaikan kondisi wilayah masing-masing yang terdampak debu akibat tingginya aktivitas kendaraan perusahaan, khususnya pada musim kemarau.

Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan debu yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

"Pertemuan kita hari ini membahas penanganan debu yang ada di jalur perusahaan agar masyarakat tetap merasa aman,” kata Rahmanto.

Ia menegaskan, perusahaan yang menggunakan maupun melintasi jalan desa harus ikut bertanggung jawab dalam mengendalikan debu dan polusi yang ditimbulkan dari aktivitas angkutan atau hauling.

"Perusahaan-perusahaan yang melintas di jalur desa agar semuanya berperan dalam penanggulangan debu dan polusi akibat kemarau serta hauling perusahaan,” tegasnya.

Menurut Rahmanto, penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan, dan perusahaan. Langkah bersama dinilai penting agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan tanpa mengabaikan lingkungan serta kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Pemkab Murung Raya berharap hasil musyawarah dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan, terutama dalam pengendalian debu pada jalur yang menjadi akses aktivitas perusahaan. (dsk/maya/jp). 

TAMIANG LAYANG- Nursulistio terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Barito Timur di Gedung Pertemuan Umum Mantawara, Tamiang Layang, Senin (24/8/2026).

Usai ditetapkan sebagai ketua, Nursulistio langsung menegaskan agenda awal kepemimpinannya, yakni memperkuat konsolidasi internal dan membenahi struktur organisasi hingga tingkat desa.

Ia menyampaikan terima kasih kepada DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran DPD Partai Golkar Barito Timur, pimpinan kecamatan, organisasi pendiri dan yang didirikan, serta organisasi sayap Partai Golkar atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan.

"Kepercayaan dan mandat ini merupakan sebuah amanah besar yang harus kita jaga dan perjuangkan bersama. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan,” ujar Nursulistio.

Nursulistio juga menyampaikan penghargaan kepada para senior, pendiri, pimpinan, dan pengurus Partai Golkar periode sebelumnya yang dinilainya telah meletakkan fondasi organisasi.

Menurut dia, kepemimpinan baru harus tetap menjaga kesinambungan program dan kerja organisasi yang telah dibangun sebelumnya.

"Dedikasi para pimpinan, pendiri dan pengurus sebelumnya telah memberikan pondasi yang kuat bagi Partai Golkar. Apa yang sudah dibangun tentu akan kami lanjutkan dan perkuat bersama,” katanya.

Sebagai langkah awal, Nursulistio akan berkoordinasi dengan tim formatur untuk menyusun dan melengkapi kepengurusan DPD Partai Golkar Barito Timur periode 2026–2031.

Setelah struktur kepengurusan terbentuk, pembenahan infrastruktur partai akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

"Langkah awal kami adalah menyelaraskan komposisi kepengurusan bersama tim formatur. Setelah itu, kami akan segera melakukan pembenahan infrastruktur partai secara menyeluruh, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke desa-desa,” jelasnya.

Ia menilai penguatan struktur hingga tingkat basis penting untuk menjaga soliditas organisasi sekaligus memastikan kader dapat menjalankan fungsi partai dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Penguatan struktur sampai ke tingkat basis menjadi hal yang sangat penting. Kita ingin memastikan organisasi benar-benar hidup dan kader hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.

Konsolidasi tersebut, lanjut Nursulistio, juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi berbagai agenda politik mendatang, termasuk Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Gubernur, serta Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Tentu kita memiliki tugas besar untuk memperkuat konsolidasi, mempersiapkan kader dan menyusun rencana yang matang agar dapat memenangkan seluruh perhelatan demokrasi mendatang,” ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Nursulistio menekankan pentingnya kerja bersama seluruh elemen partai. Ia mengajak kader, pengurus, senior, organisasi pendiri dan yang didirikan, organisasi sayap, serta simpatisan menjaga kekompakan dan soliditas.

Ia juga meminta dukungan, doa restu, dan arahan dari para senior serta seluruh kader selama menjalankan amanah kepemimpinan lima tahun ke depan.

"Saya berharap dukungan, doa restu dan arahan dari para senior, kader serta seluruh simpatisan. Mari kita jadikan Partai Golkar sebagai rumah aspirasi yang semakin solid dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui peran strategis para kader,” pungkas Nursulistio. (zi/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan menggelar Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Karang Paci, Kecamatan Kalumpang, Senin (24/8/2026). 

Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pengendalian harga pangan di daerah.

Pelaksanaan Pasar Murah dan GPM memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Karang Paci untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan yang terus meningkat.

Selain mendorong keterjangkauan pangan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah Pemkab HSS dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang datang untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kehadiran pasar murah hingga tingkat desa juga menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten HSS melalui kegiatan tersebut terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.

Pemkab HSS berkomitmen melaksanakan program serupa secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memastikan bahan pangan tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. Langkah ini sekaligus diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas perekonomian daerah. (ari/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin,  menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata-mata persoalan pemadaman api, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, aparat, dunia usaha, relawan, dan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Bupati M. Yamin dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Kabupaten Barito Timur Tahun 2026, Senin (24/8/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bartim, Adu Mula Nakalelu, jajaran unsur forkopimda, Sekda, asisten setda, beberapa kepala OPD, camat, kapolsek, pihak swasta, relawan, masyarakat peduli api, dan tamu undangan lainnya. 

M. Yamin mengatakan, urgensi penanganan karhutla semakin meningkat seiring kondisi musim kemarau yang kian kering. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya mengingatkan puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Karena itu, kesiapan personel, sarana dan prasarana, anggaran, mitigasi, serta sistem deteksi dini harus diperkuat.

"Karhutla bukan hanya persoalan pemadaman api. Karhutla adalah persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, keselamatan, perekonomian, keamanan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” tegas M. Yamin.

Ia menyebut, bahwa dalam beberapa hari terakhir sejumlah wilayah Barito Timur telah mengalami kebakaran. Berdasarkan laporan harian Pusdatin Karhutla Kabupaten Barito Timur bersama Stasiun Meteorologi Sanggau periode 22 Agustus pukul 07.00 WIB hingga 23 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, terdeteksi sejumlah hotspot di Kecamatan Karusen Janang, Paju Epat, Banua Lima, dan Dusun Tengah.

Hotspot tersebut antara lain terdeteksi di Desa Ipu Mea dan Wuran, Kecamatan Karusen Janang; Desa Kali Napu dan Telang, Kecamatan Paju Epat; Desa Bamban, Kecamatan Banua Lima; serta Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah. Yamin menekankan hotspot harus menjadi peringatan dini yang segera diverifikasi di lapangan karena tidak setiap hotspot otomatis menunjukkan adanya kebakaran.

Selain hotspot, laporan lapangan mencatat kebakaran di sejumlah lokasi. Di Desa Harara, Kecamatan Dusun Timur, pada 23 Agustus 2026, kebakaran dilaporkan mencapai sekitar 10 hektare. Kondisi semak belukar yang kering dan tiupan angin membuat api cepat merambat. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, yang menghanguskan sekitar empat hektare lahan konservasi, serta Desa Runggu Raya, Kecamatan Paku, dengan luas sekitar satu hektare yang berhasil ditangani melalui kerja sama aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat.

Untuk mempercepat penanganan, M. Yamin meminta setiap laporan mengenai asap, titik api, maupun aktivitas pembakaran lahan segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung. Ia mengingatkan agar laporan masyarakat tidak berhenti sebagai informasi di grup WhatsApp. Selain itu, seluruh unsur diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, sumber air, serta jalur mobilisasi menuju lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Menurut M. Yamin, keterbatasan air selama musim kemarau harus diantisipasi dengan pemetaan sumber air, seperti sungai, embung, kolam, galian, dan sumber lainnya. 

Ia juga meminta perusahaan perkebunan dan pertambangan berperan aktif dalam penanganan karhutla dengan mengerahkan sumber daya, peralatan, dan personel yang dimiliki. 

"Api tidak mengenal batas administrasi, tidak mengenal batas desa dan tidak mengenal batas konsesi. Karena itu, penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Rakor juga menyoroti ancaman kekeringan dan kabut asap terhadap masyarakat. M. Yamin meminta perangkat daerah memetakan wilayah yang mengalami kekurangan air sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan sektor kesehatan. Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan diminta mengantisipasi dampak penurunan kualitas udara, terutama terhadap anak-anak, lansia, dan masyarakat yang rentan mengalami gangguan pernapasan.

M. Yamin turut mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Pemerintah daerah diminta memperkuat sosialisasi larangan pembakaran lahan hingga tingkat desa serta meningkatkan pengawasan. 

Ia menyebut, bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran hukum, penegakan hukum diminta dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menutup arahannya, M. Yamin meminta hasil rakor segera diterjemahkan menjadi langkah konkret, meliputi pemetaan wilayah rawan, pendataan personel dan peralatan, pemetaan sumber air, sistem pelaporan cepat, patroli terpadu, dukungan perusahaan, sosialisasi larangan pembakaran, kesiapan sektor kesehatan, serta mekanisme komando dan koordinasi saat terjadi kebakaran besar. 

"Satu komando, satu koordinasi, satu tujuan: melindungi masyarakat dan menjaga Barito Timur dari bencana karhutla,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pihak tidak menunggu hingga asap memenuhi permukiman, tetapi mengutamakan pencegahan sebelum api membesar dan pemadaman sebelum kebakaran meluas. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Barito Timur mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Barito Timur. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial MR (21).

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasat Narkoba IPTU Ismail Lubis, mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Desa Maragut RT. 03, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

"Petugas menangkap MR yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan. Proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh masyarakat dan ketua RT setempat," ujar IPTU Ismail Lubis di Tamiang Layang, Senin (24/8/2026). 

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,03 gram. Barang tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok.

"Selain paket yang diduga sabu, kami turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon seluler, kartu SIM, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, serta barang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut," kata IPTU Ismail Lubis. 

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mengetahui asal barang. Dari hasil pengembangan, petugas memperoleh informasi mengenai seorang pria berinisial A.

Petugas selanjutnya mendatangi sebuah pondok di wilayah Masibu, Desa Kandris, Kecamatan Banua Lima. Namun, pria berinisial A tidak ditemukan di lokasi.

Dalam penggeledahan di lokasi tersebut, petugas menemukan satu bungkus plastik klip bening merek ZIP IN dan satu unit timbangan digital berwarna biru. Barang-barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan.

"Saat ini MR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Barito Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," kata IPTU Ismail Lubis. 

Atas perkara tersebut, MR disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Timur mengamankan seorang pria berinisial AY (56) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan satu paket yang diduga sabu dengan berat bruto 0,36 gram.

"AY diamankan pada Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB di halaman SDN 1 Pasar Panas, Kelurahan Taniran RT. 01, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur," ujar Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kasat Narkoba Polres Barito Timur, IPTU Ismail Lubis di Tamiang Layang, Senin (24/8/2026). 

IPTU Ismail Lubis menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas Satresnarkoba Polres Barito Timur menduga AY berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Saat penggeledahan yang disaksikan warga dan ketua RT setempat, petugas menemukan satu paket yang diduga berisi sabu.

"Selain paket diduga sabu tersebut, kami turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit telepon seluler OPPO A16, satu kartu SIM Telkomsel, satu unit sepeda motor Yamaha Crypton, serta uang tunai Rp40 ribu," ujarnya. 

Kemudian, Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menelusuri asal-usul barang yang diduga narkotika tersebut. Dalam proses pengembangan, petugas juga melakukan upaya penangkapan terhadap seorang pria berinisial AT.

"Saat ini AY beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Barito Timur untuk menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut," ujar IPTU Ismail Lubis. 

Atas dugaan perbuatannya, AY disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (zi/jp). 

JAKARTA- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), HM. Alpiya Rakhman memimpin delegasi Kalsel dalam pertemuan dengan DPR RI untuk membahas kondisi fiskal daerah dan penyusunan anggaran 2027, Senin (24/8/2026).

Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah persoalan strategis, terutama penurunan transfer ke daerah, ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH), serta dampaknya terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Kalsel menyusun APBD 2027 secara realistis.

HM. Alpiya Rahman mengatakan, kehadiran delegasi yang berjumlah sembilan orang merupakan representasi kelembagaan DPRD Kalsel. Aspirasi yang disampaikan, menurut dia, bukan kepentingan personal, melainkan kepentingan daerah.

"Tujuan kami datang adalah untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada wakil di DPR RI, sekaligus meminta pengawalan yang baik terhadap berbagai isu fiskal dan pembangunan yang sedang dihadapi provinsi kami,” ujar HM. Alpiya Rahman. 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah penurunan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, transfer ke daerah pada 2027 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan.

"Penurunan hampir Rp3 triliun ini sangat kami khawatirkan. Kami minta kepastian berapa sesungguhnya dana perimbangan atau DBH yang akan diterima pada 2027 agar kami dapat menyusun APBD secara realistis,” tegasnya.

Selain penurunan transfer, delegasi Kalsel juga menyoroti kekurangan penyaluran DBH tahun 2024 yang hingga kini belum seluruhnya diterima pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai dapat membebani pengelolaan APBD karena pemerintah daerah kesulitan memastikan proyeksi pendapatan.

Menurut HM. Alpiya, menyempitnya ruang fiskal berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan. Sejumlah kebutuhan yang disoroti dalam pertemuan antara lain revitalisasi jalan nasional dan provinsi, peningkatan konektivitas wilayah Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta pembangunan sejumlah proyek strategis seperti jembatan, rumah sakit, dan stadion.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pengawalan persoalan fiskal Kalsel tidak cukup dilakukan melalui DPR RI. Pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalsel, juga dinilai perlu aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan perhitungan DBH dan mempercepat proses penyalurannya.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, yang ditemui di sela-sela rapat, menjelaskan bahwa DPR RI dapat melakukan pengawalan melalui fungsi pembahasan anggaran dan komunikasi politik. Sementara itu, formulasi teknis mengenai alokasi anggaran berada dalam kewenangan pemerintah.

"Forum sepakat bahwa masalah utama Kalsel saat ini adalah penurunan transfer, ketidakpastian DBH, dan dampaknya terhadap APBD. Ke depan kami akan menyiapkan surat resmi dan data rinci untuk pendalaman lebih lanjut,” kata Alpiya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperjelas besaran transfer dan DBH yang akan diterima Kalsel pada 2027, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun APBD dengan perencanaan yang lebih terukur dan sesuai kemampuan fiskal. (sar/ali/jp). 

PONTIANAK- Gabungan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (24/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan legislatif sekaligus bertukar pengalaman dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah.

Rombongan DPRD Kalsel dipimpin Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalsel dari Fraksi PDI Perjuangan, H Rosehan NB.

H Rosehan NB mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang bertukar informasi, tetapi juga untuk mempelajari praktik kelembagaan yang dapat diterapkan di Kalsel sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

"Kami datang ke DPRD Kalimantan Barat untuk belajar dan berbagi. Setiap daerah punya tantangan dan inovasi masing-masing. Dengan memperkuat kelembagaan AKD, kami berharap kinerja DPRD Kalsel semakin optimal dalam melayani masyarakat,” ujar H Rosehan NB.

Dalam pertemuan bersama pimpinan dan AKD DPRD Kalbar, kedua lembaga legislatif membahas sejumlah aspek strategis. Di antaranya penguatan peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam penyusunan Perda, optimalisasi fungsi Badan Anggaran, serta strategi Badan Kehormatan dalam menjaga integritas, marwah, dan disiplin anggota DPRD.

Pembahasan juga mencakup mekanisme pelaksanaan reses, penjaringan dan penyerapan aspirasi masyarakat, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H Rosehan NB menyebut, bahwa berbagai praktik baik yang diperoleh dari DPRD Kalbar akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk diterapkan di Kalsel.

"Kami akan mengadopsi hal-hal baik dari Kalbar dan menyesuaikannya dengan kondisi di Kalimantan Selatan,” katanya.

Kunjungan tersebut mendapat sambutan positif dari DPRD Kalbar. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, H Nofal Nofiendra. 

H Nofal menilai sinergi dan pertukaran pengalaman antar-DPRD provinsi penting untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif. Terlebih, kedua daerah menghadapi sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga kebijakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

H Rosehan NB menegaskan, hasil kunjungan kerja tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal pada masing-masing AKD DPRD Kalsel. Langkah itu diperlukan agar pertukaran informasi tidak berhenti pada forum kunjungan, tetapi dapat menghasilkan penguatan nyata terhadap kinerja kelembagaan.

"Tujuan akhirnya adalah agar DPRD Kalimantan Selatan semakin kuat secara kelembagaan, semakin responsif terhadap aspirasi rakyat, dan semakin profesional dalam menjalankan tugas konstitusionalnya,” pungkasnya. (sar/ali/jp). 

KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten HSS, Senin (24/8/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten HSS itu dipimpin Ketua DPRD H Akhmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua I H Husnan dan Wakil Ketua II HM. Kusasi.

Wakil Bupati HSS, H Suriani, menyampaikan nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2026. Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Muhammad Noor, para asisten Sekretariat Daerah, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.

Dalam penyampaiannya, H Suriani menjelaskan, struktur Raperda Perubahan APBD 2026. Total APBD HSS setelah perubahan ditargetkan mencapai Rp2.057.296.895.520, atau sekitar Rp2,057 triliun.

Angka tersebut meningkat 4,09 persen dibandingkan target APBD murni Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian anggaran dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, target pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1.395.775.722.766, atau sekitar Rp1,396 triliun.

"Target pendapatan daerah pada perubahan APBD ini mengalami penurunan sebesar 1,56 persen dibandingkan target pendapatan pada APBD murni Tahun Anggaran 2026," ujar H Suriani dalam rapat paripurna.

Penyampaian nota pengantar Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi tahapan awal pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ari/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Inovasi terbaru yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batola memungkinkan dokumen kependudukan yang telah selesai dicetak dikirim langsung ke kantor kecamatan.

Inovasi tersebut disampaikan Kepala Disdukcapil Batola, H Arief Wisuda Wardana saat menjadi Pembina Apel Rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (24/8/2026).

H Arief menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya memudahkan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten, seperti Kecamatan Tabunganen dan Kuripan.

Sebelumnya, warga harus datang ke Kantor Disdukcapil di Marabahan untuk mengambil dokumen fisik yang telah selesai dicetak. Kondisi itu dinilai membebani masyarakat dari sisi biaya, waktu, dan tenaga.

"Dokumen yang telah dicetak di Kantor Disdukcapil setiap hari Jumat akan langsung dikirimkan ke kantor kecamatan masing-masing. Sehingga pada hari Senin, dokumen tersebut sudah tersedia di kecamatan dan siap diambil warga,” ujar H Arief.

Menurutnya, pola distribusi tersebut juga diharapkan dapat mencegah masyarakat menggunakan jasa pihak yang menawarkan pengurusan dokumen dengan imbalan tertentu.

Selain memperpendek akses pengambilan dokumen, Disdukcapil Batola juga memperluas titik layanan pencetakan dokumen kependudukan. Saat ini, pencetakan KTP-el tersedia di tiga lokasi, yakni Kantor Disdukcapil Batola, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Kantor Kecamatan Alalak.

Sementara itu, pencetakan akta kelahiran, akta kematian, dan akta perceraian telah dapat dilakukan di seluruh kantor kecamatan. Layanan tersebut dimungkinkan karena dokumen dapat dicetak menggunakan kertas HVS standar.

Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, Disdukcapil Batola juga menyediakan layanan administrasi kependudukan secara daring melalui aplikasi SIPESONA (Sistem Informasi Pencatatan Sipil Online dan Administrasi Kependudukan) yang tersedia di Play Store.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), layanan kependudukan digital dari Kementerian Dalam Negeri.

Di akhir amanatnya, H Arief mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan melaporkan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Ia menegaskan seluruh layanan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala tidak dipungut biaya atau gratis.

"Dokumen kependudukan adalah hak bapak dan ibu, dan kewajiban kami untuk memberikannya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jika menemukan praktik pungli dari oknum pegawai Disdukcapil maupun aparat desa, tolong segera laporkan langsung kepada Kadis, Sekdis, atau Kabid,” tegas H Arief.

Dengan berbagai inovasi tersebut, Disdukcapil Batola berharap akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan semakin mudah, cepat, dan bebas dari pungutan liar. (dsk/ali/jp). 

PURUK CAHU- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Murung Raya (Mura) bekerja sama dengan PT Indomuro Kencana (IMK) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kader tingkat desa di Desa Tambelum dan Mangkolisoi, Kecamatan Sungai Babuat, Senin (24/8/2026).

Pelatihan tersebut difokuskan pada strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) sebagai upaya memperkuat peran kader dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di wilayah setempat.

Kepala DP3ADALDUKKB Murung Raya, Pirman Prihatin melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Sholihatul Amaliah, mengatakan kader memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi sekaligus mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting.

Menurutnya, kemampuan berkomunikasi secara tepat menjadi salah satu kunci agar pesan kesehatan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

"Melalui KPP, kader tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu memengaruhi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup sehat. Kader harus aktif turun ke lapangan, melakukan edukasi, serta memanfaatkan data sebagai dasar untuk menentukan intervensi yang tepat,” jelas Sholihatul.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan kesehatan berbasis masyarakat yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, kader desa diharapkan tidak hanya memahami konsep KPP, tetapi juga mampu menggerakkan perubahan perilaku secara nyata, terutama dalam pemenuhan gizi, pola asuh, serta kebiasaan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.

Sementara itu, perwakilan manajemen PT Indomuro Kencana (IMK) yang menangani program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Muhammad Luthfan Alvenda, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program pemerintah daerah, khususnya di bidang kesehatan.

"Dukungan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan di bidang kesehatan, guna menciptakan generasi masa depan Murung Raya yang lebih sehat dan bebas stunting,” kata Luthfan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Peran aktif kader di tingkat desa dinilai penting untuk memastikan edukasi dan intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan secara berkelanjutan.

"Dengan sinergi ini, kami berharap mata rantai stunting di Kabupaten Murung Raya dapat diputus secara berkelanjutan melalui aksi nyata para kader di lapangan,” pungkasnya. (maya/jp). 

KUALA PEMBUANG- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Seruyan, mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah dan kepolisian. 

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi bersama Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda dan sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) turun ke lokasi untuk memantau perkembangan kebakaran, Senin (24/8/2026).

Lokasi kebakaran yang berada di dekat permukiman warga membuat penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Kapolres dan Bupati memantau kondisi titik api sekaligus langkah tim gabungan dalam mengendalikan kebakaran agar tidak meluas ke kawasan permukiman.

Sementara itu, Wakapolres Seruyan, Kompol Syaifullah bersama personel Polres Seruyan, pemadam kebakaran (Damkar), dan unsur terkait berjibaku memadamkan api di sejumlah area yang masih terbakar.

Tim gabungan melakukan penyemprotan dan pembasahan secara intensif, terutama pada bagian lahan yang berpotensi menjadi jalur penjalaran api menuju permukiman warga.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, menegaskan penanganan karhutla yang berada di dekat permukiman membutuhkan respons cepat serta keterlibatan seluruh unsur.

"Pemadaman karhutla harus dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, MPA dan seluruh unsur terkait harus bergerak bersama agar api dapat segera dikendalikan dan tidak mendekati pemukiman warga,” tegas AKBP Beddy Suwendi.

Menurutnya, sinergi di lapangan menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan, terlebih kondisi lahan dan cuaca dapat memicu api kembali meluas.

Wakapolres bersama tim gabungan juga terus melakukan pemadaman dan pembasahan di titik-titik yang masih menyala. Personel melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

Kapolres menambahkan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pendinginan, pemantauan hingga pencegahan agar api tidak kembali muncul.

"Kita harus bekerja sebagai satu tim. Yang berada di lapangan fokus memadamkan dan mengendalikan api, sementara unsur lainnya membantu dari sisi koordinasi, dukungan peralatan dan pemantauan. Tujuannya satu, masyarakat harus terlindungi dan api tidak boleh meluas,” tambahnya.

Penanganan karhutla di Jalan Ki Hajar Dewantara tersebut menunjukkan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Damkar, BPBD, TNI, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan unsur terkait lainnya dalam mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat yang berada di sekitar lokasi. (gan/jp).

KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor meninjau pelaksanaan Tes Psikologi Minat dan Bakat bagi murid SMP se-Kabupaten HSS di SMP Negeri 1 Angkinang, Senin (24/8/2026).

Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSS beserta jajaran serta Camat Angkinang.

Tes psikologi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memetakan potensi murid sejak dini, meliputi minat, bakat, kecerdasan, dan karakteristik kepribadian. Peserta tes merupakan murid kelas VIII dan IX SMP se-Kabupaten HSS.

Sebanyak 4.184 murid mengikuti tes yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai 24 Agustus 2026 hingga seluruh peserta selesai mengikuti kegiatan.

Pelaksanaan tes psikologi minat dan bakat bagi murid jenjang SMP tersebut disebut menjadi yang pertama dilaksanakan di Kalimantan Selatan.

Hasil tes diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi masing-masing peserta didik. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan bagi sekolah dan orang tua dalam memberikan pendampingan, menentukan arah pengembangan diri, serta mengoptimalkan minat dan bakat murid sesuai potensinya.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati HSS juga menerima Piagam Penghargaan dari PT Indo Pratama Konsultan. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten HSS dalam kerja sama pelaksanaan Tes Psikologi Minat dan Bakat bagi murid SMP di Kabupaten HSS. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Memperingati Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-78 Tahun 2026, jajaran Polwan Polresta Banjarmasin menggelar kegiatan Polwan Goes to School di SMP Negeri 30 Banjarmasin, Senin (24/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi sarana Polwan untuk mendekatkan diri kepada pelajar sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya disiplin, perlindungan diri, serta pencegahan bullying, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja.

Kegiatan dipimpin Aiptu Lenny Mariani. Dalam kesempatan itu, ia mengajak para siswa menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Aiptu Lenny juga mengingatkan para pelajar agar berani menolak narkoba sebagai bagian dari upaya melindungi diri dari berbagai dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

"Semua harus berani mengatakan tidak pada narkoba. Ini untuk melindungi diri adik-adik,” ujar Aiptu Lenny Mariani.

Selain menjauhi narkoba, para siswa juga diingatkan untuk rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga pergaulan agar dapat menjadi generasi penerus yang membanggakan Kota Banjarmasin.

Polwan Polresta Banjarmasin turut mendorong para pelajar untuk tidak takut melapor apabila menghadapi persoalan, termasuk ketika menjadi korban atau mengetahui adanya tindakan bullying maupun permasalahan lainnya.

Pelaporan dapat disampaikan kepada guru atau pihak sekolah maupun langsung kepada Polresta Banjarmasin.

"Keberanian adik-adik untuk melapor adalah awal dari pencegahan,” tutur Aiptu Lenny.

Kegiatan Polwan Goes to School berlangsung dengan antusias. Kepala sekolah, dewan guru, dan para siswa SMP Negeri 30 Banjarmasin menyambut positif edukasi yang disampaikan jajaran Polwan Polresta Banjarmasin.

Melalui kegiatan tersebut, Polwan Polresta Banjarmasin berharap pesan tentang disiplin, keberanian melapor, serta pentingnya menjauhi narkoba dan kekerasan dapat diterapkan para pelajar dalam kehidupan sehari-hari. (fah/jp). 

KANDANGAN- Para Penggerak Hak Asasi Manusia (HAM) melaporkan perkembangan program dan kegiatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Syafrudin Noor, dalam audiensi di ruang kerja Bupati, Senin (24/8/2026). 

Audiensi tersebut didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMD PPPA) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten HSS.

Dalam pertemuan itu, para Penggerak HAM menyampaikan perkembangan tugas, capaian, serta agenda kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di tingkat desa, khususnya di Desa Tibung Raya dan Desa Gambah Luar Muka.

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan antara lain edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HAM. Para Penggerak HAM juga melakukan pemantauan dan fasilitasi pelayanan publik berbasis HAM sebagai upaya mendorong pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Bupati HSS, H Syafrudin Noor menyambut baik audiensi tersebut. Ia mengapresiasi peran para Penggerak HAM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya.

Menurutnya, sinergi antara perangkat daerah, Bagian Hukum, pemerintah desa, dan Penggerak HAM diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kolaborasi ini perlu terus diperkuat agar edukasi dan perlindungan HAM semakin dirasakan masyarakat, khususnya hingga tingkat desa,” ujarnya.

Melalui sinergi tersebut, pelaksanaan program HAM di tingkat desa diharapkan semakin optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten HSS. (ari/jp). 

KUALA PEMBUANG- Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi, turun langsung memimpin upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dalam penanganan karhutla tersebut, Beddy tidak hanya memberikan arahan dari posko, tetapi ikut berjibaku di lapangan bersama tim gabungan. Ia turut memegang selang dan menyemprotkan air ke titik api untuk mempercepat proses pemadaman.

Kapolres didampingi Kabag Ops Polres Seruyan serta personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan unsur terkait lainnya.

Turun langsung ke lokasi menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terkoordinasi. Kehadiran pimpinan di tengah personel juga diharapkan dapat memperkuat semangat tim yang berjibaku memadamkan api.

"Ini bentuk tanggung jawab kami. Melawan karhutla harus turun langsung ke titik api, tidak bisa hanya dari belakang meja,” ujar AKBP Beddy Suwendi.

Pemadaman dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan peralatan yang tersedia untuk mencegah api meluas. Tim gabungan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi di sekitar lokasi guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Beddy menegaskan, Polres Seruyan akan terus bersiaga dan berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, masyarakat, serta unsur terkait lainnya dalam penanganan karhutla.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Ada sanksi hukum bagi pelakunya. Yang paling penting, mari bersama-sama menjaga hutan dan lahan kita,” tegasnya.

Keterlibatan langsung Kapolres Seruyan dalam pemadaman menjadi bentuk kehadiran pimpinan bersama personel dan unsur masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla di wilayah Kabupaten Seruyan. (gan/jp).