MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menutup Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 antar organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, dan perbankan di Arena Tiara Batara, Rabu (5/8/2026) malam. Penutupan dilakukan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Barito Utara, Eveready Noor, yang mewakili Bupati Barito Utara.

Turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara dan menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antarlembaga.

Dalam sambutan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin yang dibacakan Eveready Noor, disampaikan bahwa olahraga merupakan sarana membangun kekompakan, sportivitas, dan kebersamaan di lingkungan pemerintah maupun antarinstansi.

"Melalui turnamen ini diharapkan terjalin hubungan yang semakin erat, semangat kebersamaan terus terpelihara, dan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah," ujarnya.

Pada partai akhir kompetisi, tim Dinas Pendidikan berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih Disdalduk KB P3A, disusul Dinas PUPR di peringkat ketiga dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di peringkat keempat.

Selain menyerahkan piala bergilir kepada Dinas Pendidikan sebagai juara umum, panitia juga memberikan penghargaan kepada pencetak gol terbanyak yang diraih pemain dari tim Dinas PUPR serta penghargaan suporter terbaik kepada tim Damkar.

Rangkaian penutupan turut diisi dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba pidato, bertutur, dan gerak jalan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-76 Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut digelar untuk memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Seruyan.

Melalui GPM ini, Bulog menyediakan sejumlah komoditas pangan strategis dengan harga di bawah harga pasar sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta membantu pengendalian inflasi daerah.

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur, Wahyu Tri Hutomo, mengatakan pihaknya menyiapkan beragam kebutuhan pokok untuk masyarakat Kabupaten Seruyan.

"Kami menyediakan 1 ton beras medium SPHP, 1 ton beras premium, serta 1.200 liter minyak goreng untuk masyarakat dengan harga di bawah pasaran," ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, penyaluran beras SPHP tidak hanya dilakukan pada momentum peringatan HUT Kabupaten Seruyan, tetapi juga terus dilaksanakan melalui pasar-pasar, pedagang pengecer, dan program Gerakan Pangan Murah secara berkala.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah mengendalikan inflasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Seruyan, Sri Susanti, berharap pelaksanaan GPM dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kami berharap pelaksanaan gerakan pangan murah ini betul-betul membantu masyarakat di Kabupaten Seruyan untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," tuturnya.

Sri menambahkan, program serupa juga akan digelar pada rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) mendatang. Selain beras SPHP, beras premium, dan minyak goreng, pemerintah daerah berencana menambah komoditas bersubsidi lainnya.

"Untuk kegiatan di stan MTQ nanti, selain stok SPHP, beras premium, dan minyak goreng, kami berencana menambahkan komoditas lain seperti telur, daging ayam, bawang merah, hingga bawang putih," tandasnya. (gan/jp). 

JAKARTA- Bupati Barito Timur, M. Yamin mengajukan sejumlah usulan strategis kepada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria dalam pertemuan di ruang kerja Wamendes, Rabu (5/8/2026). Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam rangka mempercepat pembangunan desa, memperkuat perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar.

Sejumlah usulan yang disampaikan Bupati M. Yamin meliputi pembangunan jalan dan jembatan desa guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, penguatan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha produktif lainnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Barito Timur juga mengusulkan peningkatan infrastruktur pelayanan air bersih melalui penambahan fasilitas bagi PDAM Tamiang Layang. Usulan tersebut mencakup pencarian sumber air baku alternatif dan pembangunan jaringan perpipaan menuju sumber air yang lebih memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Bupati M. Yamin mengatakan, seluruh usulan yang disampaikan merupakan kebutuhan prioritas masyarakat Barito Timur untuk mendukung percepatan pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa. Karena itu kami membawa berbagai kebutuhan prioritas masyarakat agar dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat. Kami bersyukur seluruh usulan mendapat sambutan yang sangat baik," ujar M. Yamin.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang dinilai proaktif menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, usulan yang diajukan memiliki arah yang jelas dalam memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyatakan pemerintah pusat mendukung berbagai program yang diusulkan dan akan mendorong tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa di Barito Timur. (zi/jp).

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI menggelar sosialisasi penguatan literasi kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana sekaligus membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Wakil Bupati Barito Kuala, H Herman Susilo, menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintah sangat penting mengingat Barito Kuala merupakan wilayah yang kerap menghadapi bencana, seperti banjir pada musim hujan serta kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

"Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan bencana di daerah," ujarnya.

Herman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi para relawan kebencanaan. Selain semangat pengabdian, relawan perlu dibekali pengetahuan teknis dan pemahaman mengenai aspek keselamatan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan aman.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, H Sandi Fitrian Noor, mengatakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis serta dampak perubahan iklim. Karena itu, penguatan literasi kebencanaan dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar bencana di masyarakat.

Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI terus mendorong penguatan sistem penanggulangan bencana melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk memperkuat peran BPBD di daerah.

Sandi mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi bencana, sekaligus menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

"Keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang," tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, jajaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, serta BPBD Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pemangku kepentingan menyusul keluhan pelaku usaha perunggasan terkait anjloknya harga ayam dan telur serta dampak pemadaman listrik bergilir terhadap usaha peternakan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan yang diterima Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK didampingi Sekretaris Komisi II H Jahrian di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Pinsar Kalsel menyampaikan kondisi industri perunggasan di daerah yang dinilai sedang tidak kondusif akibat harga ayam dan telur yang terus berfluktuasi dan belum berpihak kepada peternak. Selain itu, pemadaman listrik bergilir juga disebut turut menambah beban operasional usaha peternakan.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para peternak sebagai bahan untuk dicarikan solusi bersama.

"Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima dengan baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini sangat penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua sekaligus keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel akan mengundang seluruh instansi dan lembaga terkait dalam RDP guna membahas langkah konkret untuk menstabilkan kondisi sektor perunggasan.

"Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, Karantina, Bulog, serta seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga kembali stabil dan usaha peternakan tidak terus terganggu," tegas H Supian HK.

Ia menjelaskan, RDP nantinya akan memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, DPRD Kalsel berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.

"Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan terganggu, dampaknya akan meluas terhadap harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu, langkah bersama harus segera dilakukan," pungkasnya. (sar/ali/jp). 

KUALA KAPUAS- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno mengukuhkan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kapuas Periode 2026–2030 sekaligus membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paskibraka Kabupaten Kapuas Tahun 2026 di Ballroom Hotel Permata Inn, Kuala Kapuas, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kapuas itu dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, pembina dan pelatih Paskibraka, purna Paskibraka, serta 42 calon anggota Paskibraka Kabupaten Kapuas Tahun 2026.

Dalam sambutannya Bupati HM. Wiyatno, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga lahirnya generasi muda yang berintegritas, berjiwa nasionalisme, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Ia menekankan, bahwa Paskibraka bukan sekadar pasukan pengibar bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan wadah pembinaan karakter generasi muda.

"Melalui Paskibraka dibentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan semangat gotong royong," ujar HM. Wiyatno.

Bupati juga menilai DPPI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Karena itu, para pengurus yang baru dikukuhkan diharapkan menjadi teladan, penggerak persatuan, perekat kebhinekaan, sekaligus pelopor berbagai kegiatan positif di masyarakat.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pelaksana DPPI Kabupaten Kapuas yang hari ini dikukuhkan. Amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda," katanya.

Kepada 42 calon anggota Paskibraka, HM. Wiyatno berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan disiplin, penuh semangat, dan tanggung jawab.

"Jadikan setiap materi, latihan, dan pembinaan sebagai sarana membentuk karakter, memperkuat mental, meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta menanamkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kapuas, Yunabut, mengatakan pengukuhan DPPI merupakan tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, pelaksanaan Diklat Paskibraka mengacu pada Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023 yang mewajibkan calon Paskibraka mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sebelum bertugas pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Yunabut menjelaskan, sebanyak tujuh purna Paskibraka Kabupaten Kapuas resmi diangkat sebagai Pelaksana DPPI Kabupaten Kapuas Periode 2026–2030 setelah melalui proses seleksi sesuai ketentuan BPIP.

Ia menambahkan, peserta Diklat Paskibraka Tahun 2026 berjumlah 42 orang, terdiri atas 24 putra dan 18 putri. Mereka merupakan peserta terbaik yang lolos dari 130 peserta seleksi yang berasal dari SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Kapuas.

Selama 14 hari, para peserta akan menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai bekal sebelum bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas. (fah/hru/jp). 

PLEIHARI- Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya perlindungan terhadap petani jagung melalui penerapan tabel rafaksi sebagai standar penentuan harga berdasarkan kadar air. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakhiri praktik permainan harga oleh tengkulak maupun perusahaan pembeli (off taker), sehingga petani memperoleh harga yang lebih adil.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., saat menerima kunjungan awak media di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026).

Menurut AKBP Ricky, tabel rafaksi disusun bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kalangan akademisi sebagai acuan resmi dalam menentukan harga jual jagung sesuai kualitas hasil panen.

"Tabel rafaksi itu sudah disusun bersama Pak Gubernur. Kalau aturan ini diikuti oleh tengkulak maupun pabrik off taker, maka petani akan lebih terjamin karena harga tidak lagi ditentukan secara sepihak," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum adanya tabel rafaksi, petani kerap berada pada posisi yang lemah karena harga jagung ditentukan sepihak oleh pembeli. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani, terutama saat musim panen raya.

"Dengan adanya tabel ini, petani tidak lagi dipermainkan. Berapa kadar airnya, sudah ada standar harganya," katanya.

Kapolres mengakui penerapan standar tersebut berpotensi mengurangi keuntungan yang selama ini diperoleh tengkulak maupun perusahaan pembeli. Namun, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata niaga jagung yang lebih sehat dan berpihak kepada petani.

"Harapannya petani tidak lagi bergantung kepada tengkulak," ucapnya.

Selain menjamin kepastian harga, AKBP Ricky juga memaparkan prospek usaha budidaya jagung di Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, biaya produksi satu hektare lahan berkisar antara Rp17 juta hingga Rp20 juta. Dengan produktivitas normal lima hingga tujuh ton per hektare dan harga jual sekitar Rp5.400 per kilogram, petani berpeluang memperoleh keuntungan sekitar Rp7 juta per hektare apabila pengelolaan tanaman dilakukan secara optimal.

Meski demikian, keuntungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan petani dalam mengendalikan hama, menjaga kualitas tanaman, serta menghasilkan jagung dengan kadar air sesuai standar yang telah ditetapkan.

AKBP Ricky menyebut, bahwa Kabupaten Tanah Laut masih menjadi sentra produksi jagung terbesar di Kalimantan Selatan, disusul Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru.

"Sentra jagung ada tiga, yaitu Tanah Laut, Balangan, dan Kotabaru. Yang paling besar tetap Tanah Laut," katanya.

Kendati demikian, produksi jagung Kalimantan Selatan hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Kebutuhan jagung diperkirakan mencapai sekitar 400 ribu ton per tahun, sementara produksi saat ini masih berada di bawah 200 ribu ton. Sebagian besar kebutuhan tersebut diserap industri pakan ternak, termasuk dua pabrik besar yang beroperasi di daerah.

Di sisi lain, upaya peningkatan produksi juga menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Pemanfaatan lahan pertanian di Kalimantan Selatan saat ini didominasi tiga komoditas utama, yakni kelapa sawit, padi, dan jagung. Kondisi tersebut membuat perluasan areal tanam jagung tidak mudah dilakukan tanpa mengurangi luas tanam komoditas lainnya.

"Lahan yang tersedia sudah terbagi antara sawit, padi, dan jagung. Kalau ingin menambah luas jagung, berarti harus mengurangi salah satu komoditas tersebut, dan itu tentu bukan perkara mudah," jelasnya.

Melalui penerapan tabel rafaksi, penguatan akses pembiayaan, serta sinergi antara pemerintah, kepolisian, akademisi, perbankan, dan pelaku usaha, Polres Tanah Laut berharap kesejahteraan petani jagung semakin meningkat sekaligus mendukung percepatan target swasembada pangan nasional. (salim anwar/jp). 

KUALA PEMBUANG- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Seruyan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seruyan menggelar layanan Cek Kesehatan Gratis bagi masyarakat di halaman Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan, Rabu (5/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Ruspandian Noor, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

"Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang mungkin diderita masyarakat, sekaligus melakukan skrining penyakit menular dan tidak menular," ujar Ruspandian di sela kegiatan.

Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas pemeriksaan kesehatan secara gratis, meliputi skrining mandiri melalui pengisian kuesioner, pemeriksaan penyakit tidak menular seperti tekanan darah (hipertensi) dan kadar gula darah (diabetes), skrining tuberkulosis (TB) paru melalui pemeriksaan dahak, serta konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan terkait riwayat maupun gejala penyakit.

Menurut Ruspandian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan capaian target pelayanan pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Seruyan sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan pola hidup sehat.

Ia juga mengimbau masyarakat yang belum sempat mengikuti layanan pada kegiatan tersebut agar tidak khawatir. Pasalnya, layanan Cek Kesehatan Gratis tetap tersedia setiap hari kerja di seluruh puskesmas di Kabupaten Seruyan.

"Masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan kesehatannya. Cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan terdekat. Layanan ini dapat diakses oleh seluruh warga tanpa membedakan status kepesertaan BPJS," katanya. (gan/jp). 

GUNUNGKIDUL- Memasuki hari kedua kegiatan kaji tiru, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai upaya memperkuat kapasitas pemerintahan melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antardaerah, Rabu (5/8/2026). 

Rombongan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, jajaran organisasi perangkat daerah, tokoh agama, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah daerah membahas berbagai isu strategis, di antaranya penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan, pengawasan berbasis digital, percepatan penurunan stunting, hingga penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada Bupati Gunungkidul beserta jajaran atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, kegiatan kaji tiru bukan sekadar meniru kebijakan daerah lain, melainkan menjadi sarana memperluas wawasan, menyerap inovasi, dan memperoleh pembelajaran yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik serta kebutuhan Kabupaten Barito Utara.

"Hasil kaji tiru ini tidak semata-mata untuk ditiru secara utuh, melainkan menjadi bahan pembelajaran yang akan kami sesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Utara," ujar H Shalahuddin.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyambut baik kunjungan rombongan Barito Utara. Ia mengapresiasi keunikan rombongan yang selalu melibatkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Utara dalam setiap agenda kunjungan kerja.

Pada kesempatan tersebut, Endah juga memaparkan sejumlah kebijakan daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan penggunaan produk pangan lokal dalam setiap kegiatan resmi pemerintah.

"Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak menyajikan makanan dan minuman berbahan dasar gandum, seperti roti, dalam kegiatan kedinasan. Sebagai gantinya, kami mengutamakan hasil pertanian lokal seperti olahan singkong, ubi, jagung, porang, kacang-kacangan, hingga hasil laut," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menerapkan kebijakan tidak menyajikan buah impor dalam jamuan resmi. Seluruh kebutuhan buah dipenuhi dari hasil pertanian lokal, seperti pisang raja, sawo, dan jambu. Kebijakan ramah lingkungan lainnya adalah mengganti karangan bunga berbahan styrofoam dengan tanaman hidup atau rangkaian sayuran sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan.

Kegiatan kaji tiru ini diharapkan semakin mempererat sinergi antarpemerintah daerah serta melahirkan berbagai inovasi yang dapat diterapkan di Kabupaten Barito Utara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur mendorong penguatan karakter dan budaya hidup sehat peserta didik melalui Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang Sekolah Dasar (SD) tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2026. Kegiatan yang diikuti perwakilan 10 kecamatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Rabu (5/8/2026).

Sebanyak 50 peserta didik dari jenjang SD ambil bagian dalam perlombaan ini, dengan didampingi 10 guru pendamping. Setiap kecamatan mengirimkan satu tim yang terdiri dari lima peserta untuk berkompetisi menampilkan kemampuan terbaik dalam olahraga senam.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, H Bunyamin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, berkarakter, dan memiliki daya saing melalui implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

"Tujuh kebiasaan tersebut, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat, menjadi fondasi penting dalam membentuk murid yang sehat, disiplin, berintegritas, dan berdaya saing," ujarnya.

Menurutnya, Lomba Senam Anak Indonesia Hebat tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana pengembangan potensi dan pembentukan karakter peserta didik.

"Melalui kegiatan ini, murid dapat berinovasi, berprestasi, serta berkompetisi secara sehat dengan tetap menjunjung tinggi semangat sportivitas," katanya.

Ia menambahkan, lomba tersebut juga menjadi langkah strategis untuk menemukan dan membina bibit-bibit berbakat di bidang olahraga senam agar dapat dikembangkan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan para juri agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi integritas dalam memberikan penilaian kepada seluruh peserta.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (PPSD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Erik Bimantara, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Nomor 800/1333/1.1/2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Pembentukan Panitia Lomba Senam Anak Indonesia Hebat Jenjang SD Tingkat Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

"Peserta lomba berjumlah 50 orang yang terdiri dari 10 tim perwakilan kecamatan. Selain itu, terdapat 10 guru pendamping sehingga total peserta kegiatan mencapai 60 orang," jelas Erik.

Erik menyebutkan, bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani, membangun kebiasaan hidup sehat, menanamkan disiplin sejak dini, serta menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan jiwa sportivitas peserta didik.

"Selain sebagai kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat persatuan dan kebersamaan antarpeserta didik melalui kegiatan positif dan edukatif," pungkasnya. (zi/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, menggelar acara pisah sambut Kepala Desa di Balai Desa Beringin, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Heri Iswandi dan dimulainya kepemimpinan Hadimulah sebagai Kepala Desa Beringin.

Acara tersebut dihadiri Camat Alalak, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga Desa Beringin.

Dalam sambutannya Heri Iswandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan perangkat desa yang telah memberikan dukungan selama dirinya memimpin. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama masa jabatannya masih terdapat kekurangan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Beringin atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Bapak Hadimulah agar pembangunan Desa Beringin semakin maju," ujar Heri.

Sementara itu, Kepala Desa Beringin yang baru, Hadimulah, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh warga. Mari bersama-sama membangun Desa Beringin agar semakin maju, sejahtera, dan religius. Pintu saya selalu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat," kata Hadimulah.

Pada kesempatan yang sama, Camat Alalak mengapresiasi dedikasi Heri Iswandi selama memimpin Desa Beringin. Ia juga berharap Hadimulah segera melakukan konsolidasi dengan perangkat desa serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rangkaian acara ditutup dengan prosesi penyerahan memori jabatan dari Heri Iswandi kepada Hadimulah sebagai simbol estafet kepemimpinan, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh tamu undangan dan masyarakat. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur, Aipda Mujiono, memperkuat sinergi dengan Pemerintah Desa Bagok melalui kegiatan sambang kamtibmas yang disertai sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), literasi digital, serta layanan Call Center 110 Polri, di Kantor Desa Bagok, RT 02, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, dalam rangka mempererat koordinasi antara Polri dan pemerintah desa guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.

Dalam kegiatan itu, Aipda Mujiono berdialog dengan Kepala Desa Bagok beserta perangkat desa untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam mendukung berbagai program pemeliharaan kamtibmas.

Selain itu, Bhabinkamtibmas mengingatkan pentingnya pencegahan karhutla dengan mengimbau masyarakat agar tidak membuka hutan maupun lahan dengan cara dibakar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan sanksi hukum.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menyampaikan bahwa peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk mencegah karhutla dan meningkatkan kesadaran dalam bermedia sosial.

"Bhabinkamtibmas hadir sebagai mitra masyarakat. Sinergi dengan pemerintah desa menjadi kunci dalam menjaga situasi kamtibmas, mencegah karhutla, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Penyaringan informasi sebelum dibagikan dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu keresahan dan mengganggu stabilitas kamtibmas.

Tak hanya itu, Bhabinkamtibmas turut menyosialisasikan layanan Call Center 110 Polres Barito Timur sebagai sarana pengaduan dan pelayanan kepolisian yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis ketika membutuhkan bantuan atau dalam situasi darurat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan Pemerintah Desa Bagok semakin erat sehingga upaya pencegahan karhutla, peningkatan kesadaran bermedia sosial, dan pemeliharaan kamtibmas dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. (zi/jp). 

KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, membuka kegiatan Pendampingan Penerapan Manajemen Talenta dalam Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Ramu, Rabu (5/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kepegawaian berbasis kompetensi guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Dalam sambutannya Wakil Bupati H Suriani, menegaskan bahwa penerapan Sistem Merit merupakan fondasi penting dalam menciptakan manajemen ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Menurutnya, Manajemen Talenta menjadi strategi utama dalam menyiapkan sumber daya aparatur yang berkualitas melalui pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, potensi, prestasi, dan capaian kinerja. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang kompeten, berintegritas, serta adaptif menghadapi tantangan pembangunan.

Wabup mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk berkomitmen mendukung implementasi Manajemen Talenta secara berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup pendataan kompetensi ASN, penilaian kinerja, pengembangan kapasitas, hingga pembinaan karier yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terukur.

"Melalui penerapan Manajemen Talenta yang konsisten, kita berharap mampu menghadirkan ASN yang unggul, profesional, dan berintegritas sehingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat terus meningkat," ujarnya.

Ia berharap kegiatan pendampingan ini dapat mengoptimalkan penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus memperkuat reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan tersebut dihadiri Tim Pakar Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda HSS, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajaran, serta perwakilan peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

BANJARMASIN- Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin kembali menerima siswa dan mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan kompetensi peserta didik melalui pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan.

Program magang yang dikoordinasikan melalui satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut bertujuan menyelaraskan kompetensi peserta didik dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui program ini, siswa dan mahasiswa memperoleh kesempatan menerapkan ilmu yang dipelajari di bangku pendidikan sekaligus mengenal budaya kerja profesional.

Di Kelurahan Pelambuan, peserta PKL dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, mulai dari pelayanan administrasi kepada masyarakat, pengelolaan administrasi perkantoran, hingga mengikuti apel dan aktivitas kedinasan bersama aparatur kelurahan.

Lurah Pelambuan, Junaidi, S.Hut., mengatakan penerimaan peserta PKL merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru berdasarkan pengajuan dari berbagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun perguruan tinggi.

"Tujuan utama magang adalah menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja. Melalui kegiatan ini, peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama belajar sekaligus membangun keterampilan dan etos kerja yang akan menjadi bekal saat memasuki dunia kerja setelah lulus," ujar Junaidi, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, kehadiran peserta PKL juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tata kelola pemerintahan dan menanamkan budaya pelayanan publik kepada generasi muda.

"Kami berharap para peserta memperoleh pengalaman nyata mengenai pelayanan kepada masyarakat, memahami tata kelola pemerintahan, serta memiliki bekal dan kepercayaan diri yang lebih baik ketika memasuki dunia kerja," tambahnya.

Melalui program tersebut, Kelurahan Pelambuan berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan ruang belajar yang aplikatif bagi siswa dan mahasiswa, khususnya di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. (rhmt/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar Upacara Peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Seruyan di Halaman Kantor Bupati Seruyan, Rabu (5/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Bersama Berkarya untuk Seruyan Sejahtera".

Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda selaku inspektur upacara. Peringatan hari jadi tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan pembangunan Kabupaten Seruyan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Setda Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo yang mewakili Gubernur H Agustiar Sabran, serta sejumlah kepala daerah dan pejabat dari berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah, unsur forkopimda Seruyan, Sekda, kepala OPD, camat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya. 

Dalam amanatnya, Bupati Ahmad Selanorwanda menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-24 Kabupaten Seruyan kepada seluruh masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

"Semoga momentum ini semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Seruyan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing," ujar Bupati.

Sementara itu, kehadiran personel Polres Seruyan dalam upacara tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Seruyan. 

Selain melakukan pengamanan, kehadiran Polri juga menjadi wujud komitmen dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur bersama Bhayangkari Cabang Barito Timur menggelar bakti sosial dengan menyalurkan 200 paket sembako kepada warga kurang mampu di sejumlah desa binaan Bhabinkamtibmas, Rabu (5/8/2026).

Pendistribusian bantuan diawali dengan pelepasan rombongan bakti sosial oleh Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, didampingi Wakapolres Kompol Alexsander F. Sitepu, Ketua Cabang Bhayangkari, dan Wakil Ketua Cabang Bhayangkari di halaman Mapolres Barito Timur.

Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Kapolres sebagai simbol dimulainya penyaluran bantuan. Selanjutnya, para Bhabinkamtibmas bergerak menuju desa binaan masing-masing untuk menyerahkan paket sembako secara langsung kepada warga penerima manfaat.

Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi Polres Barito Timur dan Bhayangkari dalam menghadirkan kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan warga di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengatakan bakti sosial merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga lewat aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus semakin mempererat hubungan antara Polri dan warga di wilayah binaan Bhabinkamtibmas," ujar Kapolres.

Sementara itu, Ketua Cabang Bhayangkari Polres Barito Timur, Ny. Yuyun Eddy Santoso, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Bhayangkari Peduli yang secara rutin dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

"Program Bhayangkari Peduli merupakan wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Kami berharap paket sembako yang disalurkan dapat membantu meringankan beban warga yang membutuhkan serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial," katanya.

Melalui kegiatan bakti sosial tersebut, Polres Barito Timur dan Bhayangkari berharap sinergi dengan masyarakat terus terjalin sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, didampingi Wakapolres Kompol Alexsander F. Sitepu, bersama Ketua Cabang Bhayangkari dan Wakil Ketua Cabang Bhayangkari, secara simbolis melepas rombongan bakti sosial Bhabinkamtibmas di halaman Mapolres Barito Timur, Rabu (5/8/2026).

Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Kapolres sebagai tanda dimulainya pendistribusian bantuan sosial ke desa-desa binaan. Sebanyak 200 paket sembako disiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui para Bhabinkamtibmas.

Usai pelepasan, seluruh Bhabinkamtibmas bergerak menuju wilayah tugas masing-masing guna memastikan bantuan diterima langsung oleh warga sasaran. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah warga, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat nyata.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso, mengatakan bakti sosial merupakan bagian dari komitmen Polres Barito Timur dalam mempererat hubungan dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir dan berbagi dengan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di wilayah binaan Bhabinkamtibmas. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat dan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat," ujar Kapolres.

Sementara itu, Wakapolres Barito Timur, Kompol Alexsander F. Sitepu menegaskan, Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak Polri di desa. Selain menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, Bhabinkamtibmas juga menjadi penghubung dalam membangun kedekatan, kebersamaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Melalui kegiatan bakti sosial tersebut, Polres Barito Timur berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, Bhayangkari, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis di Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

KUALA PEMBUANG- Tim Reserse Mobil (Resmob) Polres Seruyan bergerak cepat mengungkap kasus dugaan pembacokan terhadap seorang pedagang di kawasan Pasar Saik, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Terduga pelaku berinisial A berhasil diamankan hanya beberapa jam setelah peristiwa yang terjadi pada Selasa (4/8/2026).

Korban berinisial NJ, yang diketahui merupakan pedagang di Pasar Saik, mengalami luka serius setelah diduga diserang menggunakan senjata tajam jenis parang. Korban segera dilarikan ke RSUD Kuala Pembuang untuk mendapatkan perawatan intensif.

Peristiwa tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan dugaan aksi pembacokan juga beredar luas di media sosial dan menarik perhatian publik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan warga langsung ditindaklanjuti oleh personel Resmob Polres Seruyan. Setelah melakukan penyelidikan dan pengejaran, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku di kawasan yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Terduga pelaku diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Seruyan untuk menjalani pemeriksaan.

"Kami masih mendalami motif pembacokan dengan memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh," ujar Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi melalui Kasat Reskrim AKP M. Affandi di Kuala Pembuang, Rabu (5/8/2026).

Menurut AKP M. Affandi, penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan memastikan proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, korban masih menjalani perawatan di RSUD Kuala Pembuang. Penyidik juga menunggu kondisi korban membaik agar dapat dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.

AKP M. Affandi menegaskan, cepatnya penangkapan terduga pelaku merupakan bentuk respons kepolisian dalam menangani tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. 

Ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak berspekulasi mengenai motif kejadian, serta mempercayakan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada penyidik hingga tuntas. (gan/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) kembali memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Sebanyak 271 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) diterjunkan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di 25 desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

Pelepasan peserta KKN berlangsung di Marabahan dan dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Kuala, Joko Sumitro, mewakili Bupati Barito Kuala. Hadir pula Wakil Rektor I UMB Dr. apt. Risya Mulyani, dosen pembimbing lapangan, jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, kepala desa, lurah, serta seluruh mahasiswa peserta KKN.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Joko Sumitro, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyampaikan apresiasi kepada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang kembali mempercayakan Batola sebagai lokasi pelaksanaan KKN.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang kembali menjadikan Batola sebagai lokasi pengabdian mahasiswa melalui program KKN," ujar Joko, Selasa (4/8/2026). 

Ia juga mengingatkan para mahasiswa agar menjaga nama baik almamater selama berada di tengah masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan, menghormati adat istiadat setempat, membangun komunikasi yang baik, serta menghadirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain menjadi wadah penerapan ilmu pengetahuan, KKN juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan pembangunan.

"Semoga dari pelaksanaan KKN ini lahir berbagai rekomendasi dan masukan yang bernilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah," lanjutnya.

Sebanyak 271 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Farmasi, Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), serta Fakultas Agama Islam (FAI) akan menjalankan KKN Tematik yang berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Mereka ditempatkan di 25 desa dan kelurahan di Kecamatan Alalak, Bakumpai, Barambai, Belawang, Cerbon, Mandastana, Marabahan, Rantau Badauh, dan Tabukan dengan program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Perwakilan mahasiswa KKN Kelompok 13, Salim Sayyid, mengatakan seluruh peserta telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menjalankan pengabdian di desa.

"Kami siap secara mental maupun fisik. Program kerja juga telah disusun dan kami siap berkolaborasi dengan masyarakat agar kehadiran kami benar-benar memberikan manfaat," ujarnya.

Senada dengan itu, Nurlina berharap seluruh rangkaian kegiatan KKN berjalan lancar dan setiap program yang telah dirancang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa.

Melalui KKN Tematik ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat dalam mendorong pembangunan yang partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan. Kehadiran mahasiswa juga diharapkan mampu memperkuat budaya literasi, melahirkan inovasi di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Barito Kuala. (rnld/ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Timur, Amrullah didampingi Kepala Bagian Pembangunan Setda Barito Timur, H Heriyadi, beserta jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rakor TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Juli 2026 di Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).

Rakor tersebut dibuka dan dipimpin oleh Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, dan diikuti para bupati, wali kota, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten/kota, pengelola realisasi anggaran, serta tamu undangan lainnya.

Amrullah mengatakan, bahwa Rakor TEPRA tersebut merupakan agenda penting untuk memantau sekaligus mengevaluasi realisasi anggaran, baik fisik maupun keuangan, atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

"Melalui Rakor TEPRA ini, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar target penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan realisasi anggaran secara bertahap, yakni Triwulan I sebesar 20 persen, Triwulan II sebesar 50 persen, Triwulan III sebesar 85 persen, dan pada 15 November tahun berjalan ditargetkan mencapai 100 persen realisasi fisik.

Menurut Amrullah, percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi fokus utama agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain membahas evaluasi realisasi anggaran, Rakor TEPRA juga memaparkan perkembangan Proyek Strategis Daerah (PSD) di Wilayah kecamatan Provinsi Kalteng per 31 Juli 2026. Hingga akhir Juli, proyek-proyek strategis tersebut telah berkontrak dengan total nilai mencapai lebih dari Rp375,91 miliar.

Dari total nilai kontrak tersebut, realisasi keuangan tercatat lebih dari Rp91,39 miliar atau 24,31 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 2,61 persen. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mendorong percepatan pelaksanaan proyek strategis di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Melalui kehadirannya dalam Rakor TEPRA, Amrullah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran guna mendukung pembangunan daerah yang lebih berkualitas. (zi/jp).