BREAKING NEWS

Tampilkan postingan dengan label Ragam Daerah Palangkaraya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ragam Daerah Palangkaraya. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 Januari 2023

Pengangkatan Idarwin Sebagai Kades Humbang Raya Digugat di PTUN

PALANGKA RAYA- Sidang lanjutan gugatan keputusan Bupati Kapuas terhadap pengangkatan Kepala Desa Humbang Raya terpilih hasil pemilihan serentak tahun 2022 pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, Kamis (12/1) munculkan fakta baru saat mendengarkan keterangan saksi, Odie Bondo Ketua KPPS desa Humbang Raya.

Odie mengatakan, pihaknya telah melaksanakan tahapan Pilkades Desa Humbang Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas pada tanggal 26 Juli 2022 sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Pilkades Humbang Raya diikuti empat calon, yakni Tengkuk. (Penggugat), Bob Tutupoli, Idarwin dan Abdulah, yang mendapat suara terbanyak perhitungan pada TPS satu dan dua yaitu saudara Tengkuk," terang Odie di depan majelis hakim serta para pihak penggugat dan tergugat.

Namun, faktanya Idarwin lah yang dilantik Bupati Kapuas sebagai Kades terpilih berdasarkan SK No 393/DPMD Tanggal 15 September 2022 padahal Idarwin berada pada peringkat tiga suara terbanyak Pilkades Desa Humbang Raya.

"Memang ada gugatan dari Bob Tutupoli, namun gugatan Bob pada tanggal 29 Juli 2022 itu tidak menyertakan bukti bukti yang dituduhkan, maka kita tolak. Kemudian Bob menggugat ke Kecamatan juga di tolak oleh pihak Kecamatan," ungkap nya.

Terungkap pula di persidangan bahwa pihak kabupaten melakukan perhitungan suara ulang karena ada gugatan dari Bob Tutopoli. Tetapi hanya satu kotak suara yang dihitung yaitu kotak suara TPS 1. Sedangkan kotak suara TPS 2 tidak dihitung dengan alasan berita acara nya tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS Odie Bondo.

Sementara itu, Gideon Silaen Kuasa Hukum dari pihak penggugat, menilai bahwa hak pilih masyarakat akan sia sia setelah perhitungan di TPS di anulir oleh pihak Kabupaten dengan alasan berita acara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS.

"Kalau hasil perhitungan suara di TPS tidak ditandatangani oleh panitia dianggap tidak sah, nah kalo itu yang berlaku, bagaimana dengan masyarakat yang telah memilih dan meluangkan waktu serta tenaga untuk memilih pemipinnya tapi tidak dihargai," ujar Advokat senior ini.

Dalam surat gugatan Penggugat, pihaknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah SK No. 393/DPMD Tahun 2022 Tanggal 15 September tentang pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas tanggal 15 September 2022 atas nama Idarwin Kades Humbang Raya.

Kepala PMD Kapuas, Ilham Anwar tidak banyak berkomentar terkait gugatan pihak penggugat, dia menilai karena proses sidang di PTUN masih berjalan panjang.

"Saat ini kita belum bisa apa apa, karena sidang masih berjalan. Kita belum bisa mengambil kesimpulan karena saksi saksi masih ada yang belum dihadirkan," kata dia pada sela sela sidang di PTUN Palangka Raya. (ema/jp).

Rabu, 22 Desember 2021

Dirjen Badilum Puji Pelayanan PN Palangka Raya

PALANGKA RAYA- Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prim Haryadi dalam kunjungan kerjanya mengapresiasi pelayanan publik Pengadilan Negeri Palangka Raya.

"Secara umum kami melihat sudah bagus PTSP dan juga Pojok e-Court sudah memenuhi yang telah tentukan sesuai SK Dirjen," kata Prim Haryadi, Rabu, 22 Desember 2021 pada saat kunjungan Kerja nya pada PN Palangka Raya.

Berkaitan dengan pelayanan publik, Prim Haryadi menilai PN Palangka Raya telah menerapkan pengadilan inklusif untuk para penyandang disabilitas mulai dari parkirnya sarana dan prasarana juga sudah tersedia dengan baik.

"PN Palangka Raya sudah mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi kita maklumi lah, karena kondisi gedung yang sudah cukup lama. Jadi gedung dimaksimalkan oleh teman teman di sini," ujarnya.

Menurut Prim Haryadi, yang paling penting bukan masalah gedung tetapi adalah bagaimana cara PN Palangka Raya memberi pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan dan hal ini sudah berjalan dengan baik di PN Palangka Raya.

"Harapannya, mudah mudahan kedepannya kita (PN Palangka Raya) bisa berbuat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat luas, itu intinya," ujar Prim Hariyadi didampingi Ketua PN Palangka Raya, Paskatu Hardinata.

Paskatu Hardinata mengatakan, kunjungan Dirjen Badilum ke PN Palangka Raya dalam rangka meninjau kinerja para Hakim, pegawai serta sarana dan prasarana yang ada pada PN Palangka Raya.

"Ada pesan Dirjen Badilum terutama bagi rekan rekan para hakim PN Palangka Raya ini pada suatu saat nanti akan dipanggil untuk jadi pimpinan. Itu secara umum saja. Dari sisi pelayanan beliau bilang cukup bagus," tutup Paskatu. (emca/jp).

Selasa, 03 Agustus 2021

Supir Bus Damri Laka Tunggal di Jalan Lingkar Luar Jalani Sidang Pertama

PALANGKA RAYA- Terdakwa Mahmudin Noor menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Selasa, 3 Agustus 2021, dengan agenda dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Ngeri Palangka Raya.

Mahmudin Noor adalah seorang supir Bus Damri Nomor Polisi KH 7604 AI, yang mengalami kecelakaan tunggal di  Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya, Rabu 19 Mei 2021 sekira pukul 07.30 WIB.

Hakim yang mengadili perkara ini, Toto Sapto Indrato ketua Majelis dan Boxgi Agus Santoso serta Yudi Eka Putra selaku hakim anggota dibantu, Efreim sebagai Panitera Pengganti.

Kecelakaan tersebut bermula dari terdakwa Mahmudin Noor membawa 35 orang penumpang dari Sampit menuju Palangka Raya dan satu orang sopir cadangan atas nama Imran. Dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti 2 kali.

Selanjutnya berangkat lagi dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Pada saat itu situasi pagi hari cuaca hujan, jalan beraspal basah, bergelombang, lurus dan arus lalu lintas sepi dengan tujuan terminal W A Gara kota Palangka Raya.

"Karena kelalaian terdakwa mengemudi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa oleng dan menabrak beton pembatas jembatan akibatnya bus masuk kedalam pengaringan," sebut JPU, Efan Apturedi saat membacakan surat dakwaan.

Akibat kejadian tersebut beberapa penumpang mengalami luka-luka dan korban Deviana Tresia Sale meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disebutkan bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan duka untuk keluarga korban yang meninggal dunia sebesar Rp10 juta, serta adanya surat perjanjian perdamaian antara terdakwa dengan pihak keluarga almarhumah korban.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ucap. (emca/jp).

Bawa Sabu dari Aceh 5 Ons, Terdakwa Dituntut Jaksa 15 Tahun Penjara

PALANGKA RAYA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Herisa selama 15 tahun penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika, Senin 2 Agustus 2021, di PN Palangka Raya dalam sidang yang digelar secaa virtual.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herisa dengan pidana penjara selama 15 tahun," ucap JPU Nona Vera saat membacakan tuntutan di hadapan Ketua Majelis Hakim, Dony Hardiyanto dan kuasa hukum terdakwa.

Selain pidana penjara, terdakwa Herisa dituntut pula oleh JPU untuk membayar denda sebesar Rp1 Miliar, bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan.

Terdakwa Herisa ditangkap petugas BNNP Kalteng di terminal kedatangan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, pada hari Sabtu, 06 Februari 2021, sekira pukul 16.30 WIB.

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas BNNP Kalteng, ditemukan 5 Ons sabu di dalam sepasang sandal kulit yang dipakai terdakwa.

Terungkap dipersidangan, terdakwa mendapatkan sabu dari inisial AS di Aceh Utara. Atas suruhan AS terdakwa mengantarkan sabu kepada Hairul Rahmatullah (perkara terpisah) di Palangka Raya dengan upah Rp30 juta.

"Terdakwa Herisa telah bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," demikian, kata Vera.

Sidang dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda  pembacaan pembelaan dari terdakwa ataupun dari penasihat hukum terdakwa atas tuntutan Jaksa. (emca/jp).

Kamis, 29 Juli 2021

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61, Kejari Palangka Raya Gelar Nikah Ulang 10 Pasangan

PALANGKA RAYA- Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-61, Kejaksaan Negeri Palangka Raya melaksanakan acara nikah ulang terhadap 10 (sepuluh) pasangan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Palangka Raya.

Dijelaskan oleh Kajari Palangka Raya, Totok Sapto Dwidjo, bahwa kejari melaksanakan kegiatan yang meliputi pembatalan pernikahan bagi masyarakat yang menikahnya tidak sah menurut aturan yang berlaku, kemudian dinikahkan ulang.

"Kegiatan ini meliputi pembatalan pernikahan bagi orang yang tidak sah menikah menurut ketentuan undang-undang perkawinan kita jembatani. Kemudian langsung dilakukan  pernikahan ulang di Kejari," kata Totok, Kamis, 29 Juli 2021.

Totok mengungkapkan, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak Disdukcapil Kota Palangka Raya dan KUA. Para peserta juga mendapatkan Kartu Keluarga setelah menikah ulang dengan legalitas dan status yang sah.

"Mereka diberikan KK dengan status sudah menikah resmi menurut undang-undang, sebelum akad nikah peserta di  tes swab dan acaranya juga mematuhi protokol COVID-19," ucapnya disela sela acara tersebut.

Sementara, Pejabat KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Imam Antasari mengatakan, surat nikah itu sangat penting bagi pasangan yang sudah menikah, karena berkaitan dengan administrasi kependudukan.

"Untuk mendapatkan KK, bikin paspor diperlukan surat nikah resmi. Surat nikah gunanya mempermudah berbagai urusan birokrasi setelah pasangan menikah," ujar Imam.

Salah seorang pasangan yang melaksanakan nikah ulang, Mulyono (41 tahun) dan isterinya Putri Yulianti, (22 tahun) mengungkapkan, bahwa mereka telah menikah lima tahun lamanya tetapi tidak memilik surat nikah, karena mereka di bawah tangan.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menikah ulang dan mendapat surat nikah secara resmi," ucap Mulyono, yang telah dikarunia dua orang anak. (emca/jp).

Sabtu, 13 Maret 2021

Batamad Lakukan Dialog Soal Mandau Bersama Ormas

PALANGKA RAYA- Menyikapi pro dan kontra pernyataan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran terkait dengan mandau pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim yang beberapa waktu lalu, statemen ini dinilai banyak pihak cukup sensitif di tengah masyarakat adat Dayak di Kalteng.

Untuk mendengar keluhan dan keresahan masyarakat, Batamad menginisiasi menggelar acara silaturahmi serta diskusi dengan seluruh Ormas Dayak dan tokoh adat serta tokoh masyarakat yang ada di Kalteng, Jumat 12 Maret 2021 di Huma Betang Hapakat, Kota Palangka Raya.

"Pertemuan ini sebagai bentuk kepedulian Batamad dan pelaksanaannya pun atas izin dari DAD Kalteng. Terlepas dari tugas pokok utama Batamad untuk menjaga harkat dan martabat utus dayak," kata Panglima Batamad Kalteng Brigjen TNI (purn) Yuandrias.

Dia menuturkan, silaturahmi Batamad bersama dengan ormas dayak adalah dalam konteks diskusi, bahwa ada isu yang perlu untuk dicermati bersama agar tidak terjadi asumsi yang menimbulkan keresahan pada semua orang.

"Batamad telah berkirim surat meminta bertemu secara langsung dengan Gubernur Kalteng selaku Kepala Daerah guna mengklarifikasi terkait statement beliau pada sambutan resmi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim terkait mandau beberapa waktu lalu," tutur Yuandrias.

Dari pantauan awak media, sejumlah usul serta saran dari perwakilan Ormas  Dayak yang hadir di acara tersebut, lebih menekankan Sugianto Sabran melakukan klarifikasi terhadap statemen yang pernah disampaikan, dengan begitu diperkirakan akan meredam isu negatif yang beredar.

Banyak kalangan menilai klarifikasi gubernur itu penting, karena tentunya gubernur lebih bijak menyikapi hal seperti ini yang berkembang di tengah masyarakat adat dayak dan tidak menjadi bola liar di media meanstrem dan medsos.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Andreas Junaedy selaku Ketua Kerukunan Dajak Ngaju, Junaedy berharap dengan adanya silaturahmi dan diskusi akan menemukan titik temu dan kesimpulan yang lebih baik.

"Kesimpulan yang dapat menyelesaikan permasalahan tentang adat dan budaya terkait polemik mandau yang sangat krusial ini dengan segera melakukan klarifikasi dan sidang adat terkait statement gubernur," tutup Andreas.

Kegiatan dialog yang dilakukan sebanyak dua seasion mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Ormas dan tokoh adat. Acara digelar dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. (emca/jp).

Senin, 25 Januari 2021

Pengadilan Tipikor Palangka Raya Kekurangan Hakim, Ketua Telah Usul ke PT

PALANGKA RAYA- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Palangka Raya hanya memiliki dua orang hakim karier dan tiga orang hakim Ad Hoc, ini sangat berpengaruh terhadap penentuan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan.

"Pada bulan Februari nanti ada hakim Ad Hoc yang sudah habis masa waktunya, itu sudah ada keputusan presiden dan yang satu orang diterima jadi hakim tingkat banding, hanya tinggal satu orang hakim Ad Hoc dan itu salah satu kendalanya," kata Paskatu, Senin, 25 Januari 2021 siang.

Salah satu langkah yang diambil Pengadilan Tipikor Palangka Raya, yakni Ketua Pengadilan Tipikor turun langsung memimpin jalannya sidang sebagai ketua majelis dalam perkara korupsi  yang digelar secara virtual.

Perkara tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa Sukiran mantan Kepala Disnakertrans Kabupaten Kapuas serta Salamat Widodo selaku pelaksana pekerjaan.

Paskatu mengatakan, adapun untuk perkara Tipikor yang masuk pada pengadilan Tipikor cukup banyak, di antaranya dari Kabupaten Murung Raya ada dua perkara, Katingan, Muara Teweh kemudian ada dari kota Palangka Raya.

"Kita sudah mengusulkan melalui pengadilan tinggi untuk penambahan jumlah hakim ad hoc maupun hakim karier. Dan itu adalah kewenangan mahkamah agung yang akan menentukannya," ujar Paskatu, didampingi Humas atau Juru Bicara PN Palangka Raya, Heru Setiyadi.

Sementara itu, kata Paskatu, untuk PN Palangka Raya, hakim yang menangani perkara pidana dan perdata ada penambahan sebanyak tiga orang hakim. Tapi, dari tiga orang hakim tersebut belum diketahui apakah memiliki sertifikat hakim Tipikor atau tidak.

"Dalam waktu dekat tiga orang hakim akan masuk ke PN Palangka Raya, hanya saya belum tahu apakah hakim ini memiliki sertifikat tipikor atau tidak. Dan satu orang yang masuk merupakan wakil ketua PN Palangka Raya," beber Paskatu.

Paskatu menambahkan, terkait dengan hakim PHI, PN Palangka Raya juga masih kekurangan hakim, karena ada tiga hakim mutasi yang menjadi wakil ketua PN di luar Kalteng, saat ini hakim PHI di PN hanya ada dua orang saja. (emca/jp).

Sabtu, 23 Januari 2021

Jaga Kebersihan Lingkungan, Ka Rutan dan Warga Binaan Kerja Bakti

PALANGKA RAYA- Guna menjaga kebersihan lingkungan di area Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya, Kepala Rutan, Suwarto membaur dengan warga binaan dan staf melaksanakan kerja bakti, Sabtu, 23 Januari 2021 pagi.

Menurut Suwarto, menghadapi musim hujan di awal tahun sangat penting menjaga kebersihan lingkungan terutama di Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Karena kata Suwarto, tingginya curah hujan menyebabkan rentan terhadap penyakit menular akibat lembabnya suhu udara.

"Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting di saat musim hujan seperti ini untuk mencegah pandemi penyakit yang disebabkan oleh jentik nyamuk karena lembabnya suhu udara," kata Suwarto melalui rilis tertulis, sabtu siang.

Lebih penting lagi, kata Suwarto, tujuan dari kegiatan kerja bakti tersebut merupakan bentuk kepedulian Rutan Kelas IIA Palangka Raya sekaligus untuk mengubah sterotip masyarakat terhadap Narapidana. 

"Karena penilaian masyarakat terhadap Rutan merupakan tempat yang menakutkan bagi segelintir orang, kita ubah pandangan masyarakat itu bahwa Rutan adalah tempat membina seseorang untuk lebih baik," kata Suwarto.

Suwarto, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Erikjon Sitohang dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Meldy Putera serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan CPNS 2019 Rutan Kelas IIA Palangka Raya. (emca/jp).

Jumat, 22 Januari 2021

Warga Terima Langsung Bantuan Sembako dari Gabungan Tim Relawan Palangka Raya

PALANGKA RAYA- Relawan gabungan dari Kota Palangka Raya menyerahkan secara langsung bantuan berupa sembako kepada warga di Komplek Persada Raya 3, Handil Bhakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kamis, 21 Januari 2021 malam.

Relawan gabungan yang terdiri dari Tim HKT,  LSR LMPT, awak media Sahabat Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Tim Gasak, KomPPak dan BPK Pinus Permai itu berhasil mengumpulkan sejumlah barang dan uang dari donatur untuk disumbangkan kepada korban banjir di Kalsel.

"Semoga dengan bantuan ini bisa mengurangi beban para korban akibat banjir di Kalsel," ucap koordinator wilayah HKT, Bayu Pribowo.

Sementara itu, koordinator posko setempat, Gusti Krisna Mulia sangat menyambut baik atas bantuan yang disalurkan oleh para relawan gabungan tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, dan bantuan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya," tuturnya, Jumat 22 Januari 2021 malam.

Kemudian, Ketua RT 24, Nofi Ridani juga mengucapkan syukur dan berterimakasih banyak atas empati dari para relawan dari ibukota Provinsi Kalimantan Tengah itu.

"Saya mewakili warga, mengucapkan terimakasih banyak atas perhatian saudara-saudara dari Kalimantan Tengah, semua kebaikan ini biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membalasnya," tutupnya. (rel/emca/jp).

Dihukum 4 tahun, Terdakwa Korupsi Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Kapuas

PALANGKA RAYA- H. Abdul Hamid divonis 4 (empat) tahun penjara denda Rp250 juta subsidair 1(satu) bulan kurungan oleh majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya, pada Kamis 21 Januari 2021 yang digelar secara virtual.

Majelis Hakim, Alfon sebagai ketua Majelis dan Razali serta Anwar Siregar anggota majelis hakim, menghukum pula H. Abdul Hamid untuk membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp793.912.974,56 atau diganti menjalani 2 (dua) tahun kurungan. 

Pada sidang sebelumnya, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, perkara korupsi tersebut bermula ketika Wijaya Kesumah (penuntutan terpisah) selaku Direktur CV Wijaya Gemilang  memenangkan lelang kontrak pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dengan nilai kontrak Rp1 Milyar.

Berdasar informasi yang didapat, Wijaya Kesuma sempat dituntut pidana selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan penjara denda Rp200 juta subsidair 1(satu) bulan kurungan serta Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara Rp18 juta atau diganti 2 (dua) tahun dan 3 bulan penjara.

Sebelum sidang putusan akhir yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Wijaya Kesumah menderita stroke dan masuk RS Doris Sylvanus, kemudian meninggal dunia pada hari Senin, 28 Desember 2020. Selanjutnya, majelis hakim menggugurkan perkara Tipikor terhadap terdakwa Wijaya Kesumah.

Pekerjaan pembangunan rabat beton dan box culvert pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas dengan biaya Rp1 Miliar. Sumber dana dari APBN tahun anggaran 2016, pekerjaan yang berlokasi di Desa Lamunti-B2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Wijaya kemudian mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada Abdul Hamid yang ternyata pekerjaannya dianggap penyidik tidak memenuhi spesifikasi perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dengan Dinas Transmigrasi.

Dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Kalteng perbuatan Wijaya Kesumah dan Abdul Hamid telah merugikan keuangan negara sebesar Rp811.912.975,44.

"Menyatakan terdakwa Haji Abdul Hamid telah terbukti, secara sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primier," kata Alfon.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Lanjut hakim, menghukum pula terdakwa Haji Abdul Hamid untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp793.912. 974, 56 dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun," kata ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan. (emca/jp).

Kamis, 21 Januari 2021

IPJI Kalteng Kirim Sembako Bantu Korban Banjir Kalsel

PALANGKA RAYA- Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalteng, Tiimerasi Lambat menyerahkan bantuan untuk korban banjir Kalsel melalui Dinas Sosial Provinsi Kalteng, Kamis, 21 Januari 2021, di Palangka Raya.

Menurut Labat, apa yang dihadapi oleh warga Kalsel, turut menggerakan IPJI untuk memberikan bantuan bagi korban banjir, dan ini sudah disepakati oleh segenap pengurus maupun anggota IPJI Kalteng.

"Kita sepakati memberi bantuan berupa sembako untuk korban banjir di Kalsel, karena saya yakin sembako dan obat obatan yang sangat diperlukan saat ini," ucap Labat didampingi pengurus harian IPJI Kalteng, Kamis petang.

Labat berharap, dengan adanya bantuan ini warga Kalsel yang menjadi korban banjir sedikit terbantu meringankan beban yang dihadapi. Kami di Kalteng turut mendoakan saudara kita di Kalsel, semoga musibah banjir segera usai dan perekonomian bisa kembali pulih.

Ucapan terimakasih disampaiakn oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalteng, Budi Santoso mewakili kepala Dinas, mengatakan bahwa bantuan dari DPW IPJI Kalteng tentu sangat besar manfaatnya bagi korban banjir Kalsel.

"Bantuan ini nantinya akan langsung kami disalurkan, mengingat tim Dinsos Kalteng masih berada di Kalsel," ungkap nya seusai menrima bantuan dari IPJI Kalteng. (emca/jp).

Jaksa Dakwa Direktur PT Berkah Ardana Jaya dengan Pasal 378 dan 372 KUHPidana

PALANGKA RAYA- Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, mendakwa Sari Kurnianingsih dengan Pasal 378 dan  372 KUHPidana, dalam agenda sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu, 20 Januari 2021 secara virtual yang diketuai oleh Etri Widiyati selaku ketua Majelis Hakim.

Dalam surat dakwaan jaksa, yang dikutip dari sipp.pn-palangkaraya.go.id. Perkara ini berawal pada sekitar bulan Oktober 2016. Terdakwa sebagai Direktur PT Berkah Ardana Jaya dan Fachrul Yunianto (suami terdakwa) bertemu dengan Lusiana Bernadheta di Palangka Raya.

Lusiana Bernadheta, adalah Direktur Utama PT Sumber Alam Cemerlang, yang bergerak dibidang agen supliyer Bahan Bakar Minyak atau BBM Industri jenis Solar Industri yang beroperasi di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada pertemuan tersebut, dibahas permintaan pengiriman minyak solar dari PT Sumber Alam Cemerlang dan telah disepakati cara pembayaran oleh PT Berkah Ardana Jaya akan membayar 50 persen setelah barang diterima dan sisanya 50 persen akan melunasi pembayaran Invoice dengan cek dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu.

Selanjutnya, Sari Kurnianingsih, Direktur PT Berkah Ardana Jaya mengorder BBM jenis solar industri (HSD) kapada 
PT Sumber Alam Cemerlang sebanyak 500 Ribu liter seharga Rp8000 per liter, sehingga total harga menjadi Rp4 Milyar.

Pengiriman 500 ribu liter BBM jenis solar HSD dilakukan secara bertahap sejak tanggal 10 November 2016 hingga 19 November 2016 dengan tujuan Pelabuhan Weyang Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Setelah BBM dikirim kepada PT Berkah Ardana Jaya. PT Sumber Alam Cemerlang kemudian melakukan penagihan kepada terdakwa Sari Kurnianingsih dengan menerbitkan dan mengirimkan Invoice pada tanggal 11 November 2016 sebesar Rp4 Milyar.

Atas tagihan tersebut terdakwa kemudian melakukan pembayaran awal sebesar Rp800 juta sedangkan sisanya 3.2 Miliar akan dibayar oleh terdakwa Sari Kurnianingsih dengan menggunakan cek.

Pada bulan November 2016 terdakwa secara sadar dan sengaja menandatangani 2 lembar cek bank Mandiri dengan nominal masing Rp2 Milyar dan Rp1,2 Milyar pada tanggal, 5 Desember 2016 atas nama PT Berkah Ardana Jaya dengan dengan tempo 1 (satu) bulan.

Terdakwa sangat mengetahui secara pasti bahwa tidak ada dana atau uang di rekening PT Berkah Ardana Jaya milik terdakwa, namun terdakwa tetap menyerhakan cek kosong kepada Lusiana Bernadheta di rumah terdakwa di Jalan Menteng V, Kota Palangka Raya, Kalteng.

"Sembari meyakinkan Lusiana Bernadheta, terdakwa Sari Kurnianingsih mengatakan “Tenang saja bu, pokoknya ibu tidak usah khawatir uangnya pasti ada direkening dan ibu bisa langsung cairkan cek tersebut," kata terdakwa dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum.

Namun setelah 1(satu) bulan kemudian saat 2 (dua) cek yang diberikan tersebut dikliringkan ke pihak Bank BNI Samarinda pada tanggal 1 Maret 2017, namun ditolak oleh Bank Mandiri karena dana direkening PT Berkah Ardana Jaya dananya tidak ada atau kosong.

Lusiana Bernadheta berupaya mengkonfirmasi kepada terdakwa namun tidak memberikan tanggapan. Atas perbuatan terdakwa tersebut PT Sumber Alam Cemerlang dirugikan sebesar Rp3,2 Milyar. (emca/jp).

Selasa, 19 Januari 2021

Peduli Korban Banjir, Keluarga Besar PN Palangka Raya Kirim Bantuan ke Kalsel

PALANGKA RAYA- Keluarga besar Pengadilan Negeri Palangka Raya menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan berupa sembako, obat-obatan dan baju layak pakai serta kebutuhan rumah tangga lainnya, Selasa 19 Januari 2021 di Lobi PN Palangka Raya.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PN Palangka Raya, Paskatu Hardinata kepada Perwakilan gabungan beberapa komunitas soaial dan ormas yang diwakili Agatis Ansyah selaku ketua LSR-LMPT Kalteng.

Paskatu, didampingi Sekretaris PN Palangla Raya, Humas Heru Setyadi dan wartawan Sahabat PN, saat penyerahan bantuan tersebut disaksikan juga oleh staf serta hakim PN Palangka Raya.

Paskatu Hardinata, mengatakan hari ini bersama sama akan menyalurkan bantuan untuk korban bencana banjir di Kalsel, semoga dengan bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat  yang sedang terkena musibah banjir.

"Semoga pengorbanan keikhlasan ketulusan hati kita semua yang sudah menolong ini mendapat balasan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa," ucapnya saat melakukan persiapan pendistribusian di PN Palangka Raya.

Menurut Humas PN Palangka Raya, Heru Setyadi, bahwa puluhan koli bantuan untuk korban banjir Kalsel ini didapat dari sumbangan sukarela keluarga besar PN Palangka Raya yang peduli terhadap sesama saat ditimpa musibah.

"Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah membantu, dan saya ucapkan selamat di dalam perjalanan menuju Kalsel. Kami, keluarga besar PN  berharap bantuan yang sedikit ini bermanfaat bagi yang memerlukan," ucapnya.

Sementara di tempat yang sama, Ketua LSR, Agatis Ansyah, mengatakan pada hari Rabu, 20 Januari 2021 rombongan akan bertolak menuju Banjarmasin untuk menayalurkan bantuan secara langsung kepada korban banjir.

"Kita utamakan bahan sembako dulu yang kita salurkan ke Banjar, kalau baju layak pakai menyusul pada gelombang beeikutnya. Karena saat ini, mereka lebih membutuhkan makanan dan obat obatan," kata Gatis.(emca/jp)

Senin, 18 Januari 2021

Galang Dana korban Banjir, Wartawan Sahabat PN Palangka Raya Turun ke Jalan

PALANGKA RAYA- Sejumlah relawan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin, 18 Januari 2021 siang, melakukan penggalangan dana untuk korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

Relawan gabungan itu terdiri dari, Tim Habar Kalimantan Tengah (HKT), LSR LMPT, Wartawan Sahabat PN Palangka Raya turun ke persimpangan jalan protokol di beberapa traffic ligh di Kota Palangka Raya.

Aulia Mirza, salah satu Wartawan Sahabat PN Palangka Raya, menuturkan ide penggalangan dana ini berawal niat baik dari semua tim dan hasil musyawarah atas dasar keprihatinan terhadap para korban banjir.

"Hasil yang kami kumpulkan ini akan kami sumbangkan atau salurkan untuk para korban bencana banjir di Kalimantan Selatan," ungkap Ami sapaan akrabnya.

Kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir Kalsel telah mengantongi izin dari pihak berwenang. Izin kegiatan berlaku selama tiga hari, mulai Minggu, Senin dan Selasa.

"Dana yang terkumpul dari donatur akan kita lakukan pelaporan secara rinci dan transparan sebagai pertanggungjawaban kami kepada donatur, laporan itu akan dimuat di medsos dan media online," ujar Ami.

Sementara itu, kreator HKT, Kai Bungas, mengungkapkan pihaknya ingin berbagi melalui kegiatan sosial dan selalu berusaha menjadi yang terbaik dan selalu bisa membantu sesama yang terkena musibah.

"Semoga dengan aksi ini kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang mendapat musibah di Kalsel," tutupnya. (emca/jp)

Gugatan Men Gumpul Dikabulkan PN Palangka Raya

PALANGKA RAYA -Pengadilan Negeri Palangka Raya mengabulkan sebagian gugatan penggugat, Men Gumpul atas kepemilikan tanah seluas 15 hektare yang terletak di Jalan Mahir Mahar Kilometer (Km) 23, atau Jalan Lintas Pulang Pisau-Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng)

Amar putusan perkara nomor 84/Pdt. G/2020/PN. PLK dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Alfon di PN Palangka Raya, Rabu 13 Januari 2021 dengam amar putusan mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian. Dalam perkara ini, H Syawaluddin sebagai pihak Tergugat.

Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Kavling I berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.If/Ds-KIg/1987 atas nama Akhmad Cilan M yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan.

Tandatangan disertai dengan cap jabatan dan diketahui Camat atau Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 serta Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Men Gumpul tertanggal, 25 Juni 2017, 

Lokasinya di Jalan Mahir Mahar Km.23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya.

"Saya menggarap tanah tersebut sejak bulan November 1986 dan memasukan gugatan di pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal, 14 Mei 2020 sedangkan  putusan pengadilan tanggal 13 Januari 2021," terang Men Gumpul, Minggu 17 Januari 2021 di Palangka Raya.

Putusan pengadilan yang mengabulkan gugtan Penggugat, menurut Kuasa Hukum Penggugat, Pua Hardinata adalah  keadilan yang sebenarnya, karena lahan milik Men Gempul dari garapan tahun 1987  dengan dasar hak masing  masing SKT tanggal 16 Maret 1987, Nomor 020/B.II /Ds-Klg/1987 ditandatangani kepala desa Kalampangan dan camat Pahandut dengan ukuran luas keseluruhan 15 Hektar.

Sementara pihak tergugat berdasarkan Verklaring nomor 12 AGR/1958 dan pecahan Verklaring Nomor Reg 202/Pem/V-1/1979 Tanggal 5 November 1979.

"Dan di tengah pemeriksaan sidang terbit SPT Nomor Reg 140.593/49/KL.G/VI/PEM/2020 Tanggal 10 Juni 2020 atas nama Dini Novita Sari yang berjumlah 6 kapling yang diketahui lurah Kalampangan Bagus Budi Novianto, telah dicabut atau tidak berlaku lagi dan karena Verklaring menyerobot lahan Transmigarasi oleh Alpian," ujar Pua Hardinata. (emca/jp).

Selasa, 28 April 2020

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin Positif COVID-19

PALANGKA RAYA- Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengaku dirinya positif terpapar virus corona, hal itu dia sampaikan di akun media sosial miliknya, pada Selasa 28 April 2020 pagi.

Fairid mengetahui dirinya positif terpapar Covid-19 setelah menerima hasil tes swab yang kedua, kemarin petang, usai magrib, Senin 27 April 2020. Padahal menurut dia, tes swab pertama dinyatakan negatif Covid-19.

"Saat ini saya masih bingung berkata apa, tetapi kondisi saya sehat tanpa ada sakit apapun. Saya mendapatkan kabar tadi malam setelah sholat magrib, kaget, sedih, bingung iya. Di saat kita sedang gencar dan banyak masyarakat membutuhkan perhatian saya malah begini." tulis Fairid di akun facebook miliknya.

Fairid mengatakan setelah menghubungi orangtuanya melalui telepon, serta saudara dan kerabat. Ia menerima dengan lapang dada terhadap apa yang ia alami. Wali Kota Palangka Raya itu juga minta doa dukungan serta kesembuhan kepada seluruh masyarakat Palangka Raya.

"Tetapi setelah mendengar nasehat kedua orang tua via telpon (karena sudah lama tidak bertemu sejak ODP pertama) serta saudara dan kerabat akhirnya saya menerima dengan lapang dada,"ucapnya.

Dia juga menambahkan mungkin di suruh banyak berdoa karena bulan ramadhan dan di suruh istirahat (karena berpikir terus).

"Doakan saja cepat sembuh kembali, dan insyaallah pemerintah tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Sekian dulu ya, saya sedang persiapan menjalani proses ketetapan kesehatan dan isolasi. Masuk kotak (Fairid Naparin)," Wali Kota Palangka Raya pungkasnya. (emca/jp).
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes