Upacara berlangsung khidmat dan penuh haru. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Muhammad Iman Topik, bertugas sebagai komandan upacara.

Prosesi pemakaman turut dihadiri Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, dan Sekretaris Daerah Muhlis. Hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Barito Utara, Ny. Maya Savitri Shalahuddin, Ketua GOW Ny. Mira Apriyantinada Y. Tingan, Ketua DWP Ny. Marsiana Muhlis, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Barito Utara.

Sejumlah kepala daerah dari wilayah tetangga juga hadir memberikan penghormatan terakhir, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Kapuas serta Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya.

Dalam sambutannya Wagub Kalteng, H Edy Pratowo, menyampaikan belasungkawa atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat Kalteng. Ia mengatakan kepergian H. Nadalsyah merupakan kehilangan bagi daerah.

Edy mengenang H Nadalsyah sebagai sosok yang memiliki semangat perjuangan dan pengabdian serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

"Terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian almarhum. Kami juga memohon kepada seluruh masyarakat untuk membuka pintu maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan almarhum semasa hidup,” ujar H Edy.

Di penghujung sambutannya H Edy menyampaikan pesan perpisahan kepada almarhum.

"Selamat jalan kawanku H Nadalsyah. Selamat jalan pejuang. Senyum, semangat, dan jasa besarmu akan selalu kami kenang," ucapnya. 

Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan duka mendalam atas kepergian H Nadalsyah. Menurutnya, jasa dan pembangunan yang telah dirintis almarhum akan menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Barito Utara.

"Kepergian beliau adalah sebuah kehilangan besar bagi Kabupaten Barito Utara. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendoakan almarhum dan menjadikan dedikasi, kerja keras, serta pondasi pembangunan yang telah beliau bangun sebagai inspirasi untuk terus memajukan Kabupaten Barito Utara,” kata H Shalahuddin.

Ia juga mengajak masyarakat untuk meneruskan semangat pembangunan yang telah diwariskan almarhum demi keberlanjutan pembangunan daerah.

Prosesi pemakaman kemudian ditutup dengan doa bersama. Doa dipanjatkan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, seluruh amal ibadahnya diterima dan kesalahannya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. (emca/jp).

Kegiatan penertiban dilaksanakan di sejumlah wilayah hukum Polres Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Penindakan dilakukan oleh Kaurbinopsnal Satlantas, Kanit Gakkum Satlantas, bersama personel Satlantas Polres Kapuas. Petugas menyasar pengendara yang dinilai melakukan pelanggaran dan berpotensi mengganggu keamanan serta keselamatan pengguna jalan.

Dari hasil kegiatan tersebut, sebanyak 23 pelanggar dikenakan sanksi tilang. Penindakan dilakukan sebagai upaya menekan pelanggaran lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasatlantas Polres Kapuas, AKP Aries Gunawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif kepolisian dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.

Menurutnya, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, aksi balap liar, serta perilaku berkendara secara ugal-ugalan tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

AKP Aries menegaskan akan terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, khususnya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Kapuas dapat terus terjaga. (fah/jp). 

Pelatihan tersebut dibuka langsung Kepala Diskop UKM dan Perindag Mura, Roy Chahyadi. Kegiatan ini menyasar masyarakat umum, khususnya kelompok tani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai upaya meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru.

Roy Chahyadi mengatakan, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Murung Raya saat ini cukup pesat, terutama pada sektor usaha mikro. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

"Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Murung Raya saat ini sangat besar, terutama usaha mikro. Oleh sebab itu, Diskop UKM dan Perindag Mura melalui bidang Koperasi dan UMKM menggelar pelatihan budidaya jamur dan produk olahan jamur,” kata Roy.

Ia menjelaskan, pelatihan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam membudidayakan jamur tiram, tetapi juga mendorong masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi dari pengolahan hasil budidaya.

"Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, motivasi, serta kemampuan dalam mengelola keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran dalam berwirausaha. Selain itu, juga meningkatkan kepercayaan diri untuk menjalankan maupun memulai usaha,” jelasnya.

Roy berharap peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara aktif dan mampu menyerap pengetahuan yang diberikan. Bekal tersebut diharapkan dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang dan dinamis.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Andrie Ucan Kukui, dalam laporannya mengatakan jamur tiram dipilih sebagai salah satu komoditas pelatihan karena memiliki nilai ekonomi dan peluang usaha yang cukup menjanjikan.

Selain memiliki kandungan gizi, jamur tiram juga dapat diolah menjadi beragam produk pangan yang memiliki nilai tambah ekonomi.

"Budidaya jamur tiram mudah dilakukan karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan dapat dikembangkan dalam skala rumah tangga maupun usaha,” kata Andrie.

Namun, lanjutnya, keberhasilan budidaya jamur tiram sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan, mulai dari penyiapan media tanam, pemeliharaan, pengendalian kondisi lingkungan, hingga proses pemanenan dan penanganan hasil.

Karena itu, pelatihan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada peserta mengenai teknik dasar budidaya jamur tiram sekaligus keterampilan mengolahnya menjadi produk pangan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Peserta pelatihan berasal dari kelompok tani binaan Dinas Pertanian dan Perikanan Mura serta para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Murung Raya.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan bimbingan dari tenaga ahli di bidang budidaya jamur. Peserta juga mengikuti praktik langsung, mulai dari proses pembuatan media tanam hingga pemeliharaan dan pemanenan.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memahami teknik budidaya, tetapi juga mampu mengembangkan jamur tiram sebagai peluang usaha baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. (maya/jp). 

Patroli tersebut menyasar Pos Lapangan Karhutla Kecamatan Benua Lima hingga kawasan Km 41 Hauling Road PT Adaro Indonesia, sebelum kembali ke Mako Polsek Benua Lima.

 Kegiatan melibatkan enam personel Polsek Benua Lima, yakni Aiptu Yadi Susanto, A.P., Aipda Karna Mudi, Aipda Budiansyah, Aipda Mujiono, Bripda Bunar Jawuk Delo, dan Bripda M. Restu Bumi Yudistira. Patroli juga melibatkan Sertu Julianto dari Koramil 03 Benua Lima.

Dengan menggunakan tiga unit sepeda motor, personel melakukan pemantauan terhadap kondisi hutan dan lahan, khususnya area yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya kebakaran.

Selain melakukan pemantauan, petugas berdialog dengan masyarakat untuk mengingatkan agar tidak menggunakan cara membakar ketika membuka lahan untuk berkebun. Petugas juga menyampaikan ketentuan dalam Maklumat Kapolda Kalimantan Tengah mengenai larangan serta sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kepedulian dan peran aktif masyarakat. Kami mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya.

Dalam patroli tersebut, petugas juga mengingatkan masyarakat mengenai layanan Kepolisian Call Center 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan secara cepat apabila menemukan titik api maupun mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan.

Hasil pemantauan menunjukkan tidak ditemukan titik api atau hotspot pada kawasan yang menjadi sasaran patroli. Petugas juga memastikan tidak terdapat aktivitas pembakaran hutan dan lahan selama kegiatan berlangsung.

Kapolsek berharap patroli dan sosialisasi secara rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla sekaligus mencegah terjadinya kebakaran yang dapat berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan serta segera melaporkan kepada kepolisian melalui Call Center 110 apabila melihat adanya titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan. (zi/jp). 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kalsel bersama Biro Organisasi Setdaprov Kalsel terkait program kerja dan usulan anggaran 2027, Rabu (7/10/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor. Menurutnya, Biro Organisasi memiliki posisi strategis dalam mendorong reformasi birokrasi, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami mengharapkan Biro Organisasi dapat mengawal agar rekomendasi-rekomendasi DPRD yang telah disampaikan dalam LKPj benar-benar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait,” ujar Ilham Noor.

Dalam RDP tersebut, Komisi I juga membahas sejumlah program prioritas Biro Organisasi, termasuk usulan anggaran 2027. Komisi I menilai dukungan anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain pengawalan rekomendasi LKPj, Komisi I meminta Biro Organisasi melakukan kajian menyeluruh terhadap sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dinilai belum berjalan optimal.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas kelembagaan, mencegah tumpang tindih tugas dan program, serta memastikan penggunaan sumber daya pemerintah berjalan efisien.

Ilham mengatakan, kajian terhadap UPT perlu dilakukan secara komprehensif sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan terkait penataan kelembagaan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu unit perlu diperkuat, ditata kembali, atau dilakukan langkah lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

"Dengan kajian yang komprehensif, pemerintah daerah dapat menentukan langkah yang tepat untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.

Komisi I menilai penguatan Biro Organisasi tidak hanya berkaitan dengan penataan struktur pemerintahan, tetapi juga menyangkut peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, sinergi antara DPRD dan Biro Organisasi diharapkan terus diperkuat, terutama dalam mengawal reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas perangkat daerah, serta memastikan setiap rekomendasi DPRD ditindaklanjuti secara optimal. (sar/ali/jp). 

Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendampingan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Dispera KPLH-P dalam mendukung visi, misi dan program unggulan daerah serta optimalisasi potensi PAD. Rakor berlangsung di Aula Ramu Setda HSS, Rabu (7/10/2026).

Rakor dipimpin Wakil Bupati HSS, H Suriani, dan dihadiri Tim Pakar dan Evaluasi Pembangunan HSS, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Ekobang Setda, Kepala Dispera KPLH-P beserta jajaran.

Evaluasi mencakup pelaksanaan program dan tugas Dispera KPLH-P pada bidang perumahan, kawasan permukiman, lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan pertanahan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Sejumlah aspek menjadi perhatian, antara lain penataan kawasan perkotaan dan pengelolaan taman. Pemeliharaan fasilitas publik dan ruang terbuka hijau perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk penggantian tanaman yang mati serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas petugas pertamanan.

Selain peningkatan kualitas layanan dan penataan lingkungan, Pemkab HSS mendorong Dispera KPLH-P mengelola potensi yang berada dalam lingkup kewenangannya secara tertib, optimal dan sesuai ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD sekaligus memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Wakil Bupati HSS, H Suriani, menegaskan setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat serta visi, misi dan program unggulan pemerintah daerah.

"Setiap program hendaknya benar-benar mengacu pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi, misi dan program unggulan pemerintah daerah,” ujar H Suriani.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkab HSS menargetkan tindak lanjut yang lebih terukur, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan, penataan lingkungan dan kawasan perkotaan, pemeliharaan fasilitas publik maupun pengelolaan potensi pendapatan daerah.

Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti pada identifikasi permasalahan, tetapi dilanjutkan dengan langkah perbaikan sesuai tugas dan kewenangan perangkat daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

"Jangan sampai RDTR yang kita susun hanya baik di atas kertas, tetapi sulit diterapkan di lapangan,” tegas M. Yamin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Kabupaten Barito Timur di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Rabu (7/10/2026).

Menurutnya, RDTR tidak boleh dipandang sebatas dokumen teknis yang mengatur batas kawasan dan peruntukan lahan. Penataan ruang, kata dia, merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan Kabupaten Barito Timur.

"Ruang yang kita miliki hari ini merupakan ruang yang akan digunakan oleh generasi yang akan datang,” ujarnya.

M. Yamin mengatakan, pemanfaatan ruang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan permukiman, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan hingga kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Raren Batuah, Dusun Tengah dan Pematang Karau dinilai menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian dan arah pembangunan di tiga wilayah tersebut.

"Kita ingin pembangunan berjalan, investasi tumbuh, aktivitas ekonomi masyarakat berkembang, tetapi pada saat yang sama kita harus memastikan pembangunan berlangsung secara terarah, tertib, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya integrasi antara RDTR dan KLHS. Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sebaliknya, aspek lingkungan juga tidak semestinya ditempatkan sebagai penghambat pembangunan.

"Yang harus kita bangun adalah keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan bersama,” tegasnya.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang harus mempertimbangkan kawasan dengan fungsi penting bagi lingkungan. Begitu pula pengembangan permukiman perlu memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor ekonomi lainnya, lanjutnya, juga perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.

Karena itu, M. Yamin meminta hasil KLHS benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RDTR, bukan sekadar pelengkap administratif.

M. Yamin juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RDTR. Menurutnya, masyarakat di Raren Batuah, Dusun Tengah dan Pematang Karau merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya.

Masyarakat dinilai mengetahui pola pemanfaatan ruang yang telah berlangsung, potensi yang dapat dikembangkan, persoalan di lapangan serta kawasan yang perlu mendapat perlindungan.

Karena itu, ia meminta FGD dan konsultasi publik tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi menjadi ruang untuk menguji dan menyempurnakan arah penataan ruang.

"Forum ini tidak menjadi sekadar forum untuk menyampaikan informasi, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk mendengar, berdiskusi, memberikan masukan, menguji gagasan, dan menyepakati arah penataan ruang yang paling tepat bagi masyarakat dan daerah,” katanya.

Bupati mengajak camat, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, kelompok tani, pemuda serta seluruh unsur masyarakat menyampaikan pandangan secara terbuka dan konstruktif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Ia menegaskan RDTR yang dihasilkan harus realistis, operasional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi pembangunan dan investasi.

Agar RDTR dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, M. Yamin meminta seluruh perangkat daerah terlibat secara terpadu dan lintas sektor.

"Jangan sampai masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Menurut dia, perencanaan ruang harus menjadi titik temu berbagai kepentingan pembangunan. Kebijakan di bidang infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, permukiman, ekonomi, investasi, transportasi, kebencanaan, sosial dan budaya harus saling mendukung.

M. Yamin juga mengapresiasi dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tim konsultan serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RDTR dan KLHS.

Ia berharap hasil FGD dan Konsultasi Publik I dapat memberikan masukan substansial untuk penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS. Dokumen tersebut diharapkan nantinya mampu menjadi pedoman pembangunan di wilayah Raren Batuah, Dusun Tengah dan Pematang Karau.

"Tujuan kita adalah membangun ruang kehidupan yang lebih tertata, aman, produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur,” jelasnya.

Kegiatan FGD I RDTR dan Konsultasi Publik I KLHS tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, instansi vertikal, Forum Penataan Ruang Daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, Dewan Adat Dayak, kelompok tani, Karang Taruna serta tim konsultan penyusun materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR Kabupaten Barito Timur.

Melalui proses partisipatif dan lintas sektor tersebut, Pemkab Barito Timur berupaya memastikan penataan ruang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (zi/jp). 

Prosesi berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin selaku inspektur. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum H Nadalsyah atas pengabdian dan kontribusinya selama memimpin Kabupaten Barito Utara selama dua periode.

Dalam prosesi tersebut, Bupati H Shalahuddin bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara turut mengiringi pemberangkatan jenazah dari rumah duka menuju Masjid Islamic Center Muara Teweh. Di lokasi tersebut, jenazah selanjutnya menjalani rangkaian ibadah sebelum dimakamkan.

H Nadalsyah meninggal dunia pada Senin (5/10/2026) dalam usia 61 tahun. Almarhum dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Utara selama menjabat sebagai bupati selama dua periode.

Bupati H Shalahuddin menyampaikan belasungkawa atas wafatnya H Nadalsyah. Ia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, seluruh amal ibadahnya diterima dan segala kekhilafannya diampuni.

Ia juga menyampaikan ucapan duka kepada keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kepergian almarhum. (emca/jp). 

Rapat kerja dipimpin anggota Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, dan dihadiri jajaran BPBD Kalsel yang dipimpin Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra. 

Pembahasan tidak hanya menyangkut program dan kebutuhan anggaran BPBD untuk 2027, tetapi juga diarahkan pada penguatan sistem penanggulangan bencana agar lebih preventif, responsif, dan mampu menghadapi berbagai ancaman bencana di daerah.

Komisi I menyoroti risiko bencana hidrometeorologi yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim. Ancaman tersebut antara lain banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.

Karena itu, program BPBD dinilai perlu lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, bukan hanya penanganan setelah bencana terjadi.

Dalam rapat tersebut, BPBD Kalsel juga menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran untuk memperkuat kegiatan mitigasi, termasuk kegiatan susur sungai. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk memetakan potensi risiko sekaligus mengidentifikasi persoalan di sepanjang aliran sungai, terutama pada wilayah yang rawan banjir.

Selain kebutuhan anggaran, mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) turut menjadi perhatian. BPBD menyampaikan bahwa dalam kondisi tertentu proses penggunaan BTT membutuhkan waktu relatif panjang, sedangkan penanganan bencana menuntut respons pemerintah yang cepat.

Komisi I menilai mekanisme dukungan pembiayaan penanggulangan bencana perlu dievaluasi agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat saat terjadi bencana. Namun, percepatan tersebut tetap harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat juga membahas rencana revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Revisi dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kondisi kebencanaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Cakupan regulasi ke depan juga diharapkan lebih komprehensif, termasuk mengakomodasi penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Persoalan kabut asap dinilai tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berbagai sektor kehidupan.

Ilham Nor menegaskan, pembahasan program kerja dan anggaran BPBD harus berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, penguatan anggaran, regulasi, dan koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif.

"Yang paling penting adalah bagaimana program yang direncanakan benar-benar mampu memperkuat kesiapsiagaan daerah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mitigasi harus diperkuat, sehingga ketika bencana terjadi kita sudah memiliki kesiapan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ronny Eka Saputra, mengatakan BPBD Kalsel terus meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Dukungan pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam penguatan anggaran serta penyempurnaan regulasi, diperlukan agar penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal.

Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari upaya menyinkronkan program dan kebutuhan anggaran BPBD untuk 2027 sekaligus memperkuat strategi penanggulangan bencana di Kalsel.

Dengan penguatan mitigasi, dukungan anggaran yang memadai, mekanisme pendanaan yang lebih responsif, serta regulasi yang adaptif, Kalsel diharapkan semakin tangguh menghadapi ancaman bencana, termasuk risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim, banjir, karhutla, dan kabut asap. (sar/ali/jp). 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto turun langsung menyerahkan bantuan air bersih kepada warga. Penyaluran tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan SOPD, Camat Anjir Muara, Kepala Desa Anjir Muara Kota Tengah, jajaran Polsek Anjir Muara, serta masyarakat setempat.

Selamat mengatakan, distribusi air bersih merupakan bentuk kepedulian Pemkab Batola untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga selama intrusi air asin masih berlangsung.

"Dari Anjir Muara, tepatnya di Desa Anjir Muara Kota Tengah ini, hari ke-18 kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala bersama PDAM dan Forkopimda membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, yakni membantu pembagian air bersih,” ujar Selamat.

Menurutnya, penyaluran air bersih akan terus dilakukan secara bertahap ke wilayah lain yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat intrusi air asin.

"Ini masih kami lanjutkan kepada daerah-daerah lain yang memerlukan. Kerja sama dari PDAM dan Kodim 1005/Barito Kuala, insyaallah akan terus kita lanjutkan sampai air asin bisa selesai dan air bersih kembali cukup untuk masyarakat,” katanya.

Selamat menegaskan, penanganan dampak intrusi air asin membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama PDAM, TNI, pemerintah kecamatan dan desa terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.

Bantuan air bersih tersebut mendapat sambutan positif dari warga Desa Anjir Muara Kota Tengah. Masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Batola atas bantuan yang diberikan di tengah kondisi keterbatasan air bersih.

Warga juga mengapresiasi perhatian Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi yang terus mendorong penanganan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak intrusi air asin.

Pemkab Batola memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan bantuan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah dampak intrusi air asin yang terjadi di sejumlah wilayah. (dsk/ali/jp).

Penangkapan B dilakukan pada Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Desa Sei Teras.

Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari melalui Kasatresnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima polisi sehari sebelumnya, Senin (5/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Informasi tersebut menyebutkan adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan B di wilayah Desa Sei Teras. Menindaklanjuti informasi itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan.

Setelah memperoleh informasi bahwa B berada di lokasi, petugas mendatangi rumah tersebut pada Selasa malam. Polisi menunjukkan surat perintah tugas sebelum melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan ketua RT setempat.

Dari penggeledahan itu, petugas menemukan 18 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 2,66 gram. 

Selain paket diduga sabu, polisi juga menyita satu bungkus plastik klip merek KD, satu bungkus plastik klip tanpa merek, serta satu unit timbangan digital merek Camry warna silver.

Barang bukti lain yang turut diamankan yakni dua buah dompet, satu tas selempang merek Mont Blanc warna hitam, satu unit telepon seluler Samsung A11 warna putih, serta uang tunai sebesar Rp7 juta.

"Barang bukti dan terlapor kemudian diamankan ke Polres Kapuas untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ujar AKP Budi Utomo, Rabu (7/10/2026). 

B yang sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun tersebut kini menjalani proses hukum di Polres Kapuas. Polisi masih melakukan penyidikan untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkotika.

Dalam perkara ini, B disangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (fah/jp).

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Tahun 2026 tersebut dipusatkan di Aula Bapperida Kabupaten Seruyan dan dibuka secara resmi oleh Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, Rabu (7/10/2026).

Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Seruyan, Adhian Noor, mengatakan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tata kelola koperasi yang profesional, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.

Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Koperasi akan mampu mewujudkan tujuannya apabila dikelola secara baik dan benar oleh pengurusnya. Oleh karena itu, pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya ketua pengurus dan pengawas koperasi di Kabupaten Seruyan,” ujar Adhian.

Ia menjelaskan, pelatihan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai dari kedatangan peserta hingga agenda penutupan pada Jum'at (9/10/2026). Para peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola koperasi.

Adhian meminta seluruh peserta mengikuti rangkaian pelatihan secara serius dan menyerap materi yang disampaikan narasumber untuk kemudian diterapkan dalam pengelolaan koperasi masing-masing.

"Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Simak setiap materi yang disampaikan sehingga dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi,” pesannya.

Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, para asisten, kepala perangkat daerah, pengurus ISE Cabang Palangka Raya, kepala bagian, camat, serta para narasumber.

Dalam kesempatan itu, Adhian juga mengapresiasi dukungan dan sinergi berbagai pihak dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Seruyan. Salah satunya melalui rencana kerja sama strategis berupa nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Seruyan dan pihak ISE yang direncanakan pada 2027.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan sektor koperasi dan UMKM sekaligus membuka peluang peningkatan kapasitas serta daya saing pelaku usaha di Kabupaten Seruyan.

Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Seruyan menargetkan peningkatan kualitas tata kelola koperasi agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. (gan/jp). 

Kepala SMAN 1 Alalak, H Muhammad Rasyidi, mengatakan pekerjaan pembangunan lapangan mulai dilaksanakan sejak Agustus 2026. Saat ini, pekerjaan utama, termasuk pengecoran, telah selesai dan memasuki tahap akhir berupa pekerjaan finishing.

"Mulai bulan Agustus, September, kemudian Oktober. Oktober ini sudah selesai pekerjaan utamanya, tinggal merapikan dan finishing,” kata Rasyidi kepada wartawan ini, Rabu (7/10/2026).

Lapangan tersebut berukuran sekitar 25 meter x 15 meter. Selain menunjang kegiatan olahraga, fasilitas itu dirancang multifungsi untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah.

M. Rasyidi mengatakan, keberadaan lapangan baru diharapkan dapat membuat aktivitas olahraga siswa menjadi lebih nyaman. Lapangan juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni dan acara sekolah karena lokasinya berhadapan dengan panggung.

"Yang jelas fasilitas olahraga menjadi lebih nyaman. Selain olahraga, lapangan juga bisa digunakan untuk kegiatan dan acara sekolah. Apalagi posisinya berhadapan dengan panggung, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian maupun kegiatan lainnya,” ujarnya.

Menurut M. Rasyidi, peninggian posisi lapangan juga menjadi salah satu manfaat pembangunan tersebut. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi risiko lapangan terendam saat terjadi genangan atau banjir.

Ia berkaca pada kondisi banjir yang terjadi pada 2025. Dengan posisi lapangan yang kini lebih tinggi, pihak sekolah berharap fasilitas tersebut tetap dapat digunakan saat terjadi genangan.

"Insya Allah dengan posisi lapangan yang sudah lebih tinggi, kalau melihat pengalaman tahun 2025, mudah-mudahan tidak terendam. Kami juga berharap fasilitas lainnya bisa mengikuti ketinggian lapangan ini,” katanya.

Meski pembangunan lapangan telah memasuki tahap akhir, pihak sekolah berharap dukungan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terus berlanjut. Salah satu fasilitas yang dinilai membutuhkan perhatian adalah lapangan lama di lingkungan sekolah.

Selain itu, sekolah juga mengusulkan perbaikan atau pembangunan kembali kantin. Menurut M. Rasyidi, kondisi bangunan kantin saat ini sudah mengalami kerusakan, terutama karena sebagian konstruksinya menggunakan material kayu yang telah mengalami pelapukan.

"Kami berharap kantin juga bisa mendapatkan bangunan yang lebih layak sehingga dapat difungsikan dengan baik,” ujarnya.

M. Rasyidi mengakui peningkatan sarana dan prasarana sekolah dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebijakan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

Di sisi lain, pihak sekolah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan atas bantuan pembangunan lapangan tersebut. Selain fasilitas lapangan, SMAN 1 Alalak juga menerima bantuan sarana berupa mebel, antara lain meja dan kursi untuk siswa serta guru.

"Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memberikan bantuan pembangunan lapangan. Ada juga bantuan lainnya seperti meja dan kursi untuk siswa dan guru,” kata M. Rasyidi.

Ia berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut sehingga sarana dan prasarana pendidikan di SMAN 1 Alalak semakin memadai. Peningkatan fasilitas diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih nyaman sekaligus mendukung kegiatan belajar dan aktivitas siswa. (lim/jp). 

Pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi, terutama dalam tata kelola organisasi, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan usaha yang menyesuaikan perkembangan zaman.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Seruyan, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palangka Raya, narasumber dari Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) Dekopinwil Kalimantan Tengah, serta pengurus dan pengawas koperasi peserta pelatihan.

Dalam sambutannya Bupati Ahmad Selanorwanda, mengatakan koperasi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pengelolaan koperasi.

"Pengurus dan pengelola yang kompeten akan membawa koperasi menjadi lembaga yang akuntabel, dipercaya oleh anggota, dan mampu memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” ujar Wanda.

Menurutnya, penguatan kapasitas pengurus dan pengawas diperlukan agar koperasi mampu menjalankan organisasi secara profesional sekaligus memberikan manfaat bagi para anggotanya.

Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menggelar pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi di daerah.

Wanda mengatakan Seruyan memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi desa yang dapat dikembangkan melalui koperasi. Untuk itu, ia berharap peserta memanfaatkan pelatihan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola koperasi, termasuk memahami tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha.

Ia juga meminta pengurus dan pengawas koperasi terus memperbarui pengetahuan serta memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terus perbarui informasi dan pengetahuan agar tugas dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkuat juga sinergi dan kolaborasi dalam melayani kebutuhan masyarakat,” pesannya.

 Pelatihan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengurus dan pengawas koperasi sehingga mampu meningkatkan tata kelola serta mengembangkan usaha koperasi secara berkelanjutan di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Seruyan, Akhmad Hidayat, mengatakan sumber api diduga bukan berasal dari dalam kawasan TPA, melainkan dari luar yang kemudian merembet ke area tersebut.

Hal itu disampaikan Akhmad Hidayat saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).

"Dari pantauan kami di lapangan, sumber api bukan berasal dari TPA itu sendiri, melainkan dari luar TPA. Kami sempat merekam sejak awal. Yang pasti tidak ada unsur kesengajaan dari pihak internal,” kata Akhmad Hidayat.

Menurut Hidayat, DLHK sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran di kawasan TPA. Salah satunya dengan memasang spanduk dan baliho berisi imbauan larangan membakar sampah di sekitar area tersebut.

Ia menyebutkan, imbauan tersebut telah dipasang jauh sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Selain itu, DLHK juga telah menerima selebaran atau arahan dari kementerian terkait upaya pencegahan dan antisipasi kebakaran di kawasan TPA.

"Jauh hari sebelum hal ini terjadi, kami sudah memasang spanduk atau baliho pencegahan kebakaran. Kami juga sudah mendapatkan selebaran antisipasi dari pihak kementerian yang memerintahkan kami menjaga areal TPA tersebut,” ungkapnya.

Hidayat menjelaskan, berdasarkan kronologi dan rekaman yang dimiliki DLHK, api diduga mulai muncul pada malam hari dari luar kawasan TPA. Api kemudian merembet hingga masuk ke area TPA.

Mengetahui kejadian tersebut, DLHK berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan untuk melakukan penanganan.

BPBD kemudian merespons dengan mengerahkan personel untuk membantu proses pemadaman.

"Kami sudah koordinasi dengan pihak BPBD Seruyan dan mereka merespons cepat dengan mengerahkan personelnya. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergitas dalam penanganan pemadaman kebakaran di TPA,” ujarnya.

Setelah kondisi api mulai mereda meski belum sepenuhnya padam, BPBD juga meminjamkan peralatan pemadam kepada DLHK untuk mendukung penanganan lanjutan apabila api kembali membesar.

Saat ini, penanganan kebakaran dilanjutkan secara mandiri oleh DLHK. Langkah tersebut dilakukan karena BPBD masih harus membagi personel dan sumber daya untuk menangani sejumlah kejadian Karhutla di wilayah Seruyan.

"Kelanjutan penanganan saat ini kami lakukan sendiri karena kami sangat mengerti pihak BPBD masih banyak tugas yang harus mereka kerjakan dalam penanganan Karhutla ini,” kata Hidayat.

DLHK melakukan proses pendinginan dengan menyemprotkan air ke titik-titik yang masih mengeluarkan panas atau asap. Petugas juga disiagakan selama 24 jam secara bergiliran untuk memastikan api tidak kembali membesar.

"Kami melakukan pendinginan dengan penyemprotan ke area sumber api dan kami lakukan sampai benar-benar padam. Bahkan kami standby 24 jam dan dilakukan secara bergiliran,” ujarnya.

Namun, proses penanganan di lapangan menghadapi kendala. Hidayat mengatakan sumber api berada di bawah permukaan sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kondisi tersebut juga diperparah dengan keterbatasan peralatan yang dimiliki DLHK.

"Kesulitan di lapangan karena sumber api berasal dari bawah dan kami terkendala keterbatasan alat. Tetapi yang penting kami berusaha semaksimal mungkin agar api tidak menjadi besar dan meluas,” tegasnya.

Di tengah proses pendinginan, DLHK juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak asap untuk memperhatikan kondisi kesehatan.

Hidayat meminta warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat paparan asap kebakaran segera mendatangi posko atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mendapatkan pemeriksaan.

"Kami mengimbau masyarakat sekitar yang mengalami keluhan kesehatan akibat asap agar segera mendatangi posko maupun fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan,” imbaunya. (gan/jp).

Kegiatan tersebut dipimpin Kasat Binmas Polres Tabalong Iptu Gigih Sutanto bersama personel Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek jajaran. Selain mengecek aktivitas Satkamling, petugas juga berdialog dengan warga sekaligus menyosialisasikan slogan baru "Polisi Bersama Masyarakat”.

Sejumlah pos Satkamling yang disambangi meliputi Satkamling Pamasiran RT. 09, Kelurahan Murung Pudak; Satkamling RT. 07 Tangki Hijau; Satkamling RT. 04 Gambah; Satkamling Desa Berimbun RT. 02, Kecamatan Tanta; Pos Majelis Raudhatthalibin Desa Tanta Hulu RT. 05, Kecamatan Tanta; serta Pos Kamling RT. 08, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak.

Kasat Binmas Polres Tabalong, IPTU Gigih Sutanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya membangun komunikasi dan kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kehadiran kami untuk bersilaturahmi, mendengarkan kondisi masyarakat sekaligus memastikan kegiatan Satkamling berjalan dengan baik. Keamanan lingkungan membutuhkan peran bersama antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Satkamling memiliki peran penting dalam membantu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tertib. Karena itu, sinergi antara petugas kepolisian dan masyarakat perlu terus diperkuat guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Selain memastikan kegiatan Satkamling berjalan, sosialisasi slogan “Polisi Bersama Masyarakat”, diharapkan semakin mendorong kepedulian dan partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Terpisah, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, Rabu (7/10/2026), mengatakan sambang dan pengecekan Satkamling merupakan bagian dari upaya Polres Tabalong memperkuat kemitraan dengan masyarakat.

"Polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keamanan. Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan, meningkatkan kepedulian dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas,” jelasnya. (fah/jp). 

Ketua DPRD Mura, Rumiadi menyampaikan hal itu setelah menghadiri pembukaan lomba Bertutur dan lomba Pidato yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mura di GPU Tita Tangka Balang, Selasa (6/10/2026).

Menurut Rumiadi, literasi merupakan fondasi dalam membangun masyarakat yang cerdas dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Karena itu, penguatan budaya literasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, sekolah, keluarga, dan komunitas.

"Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana membangun solidaritas dan kebersamaan,” kata Rumiadi.

Ia mengatakan, DPRD Mura akan terus mendorong peningkatan fasilitas literasi di sekolah agar masyarakat, khususnya pelajar, semakin mudah mengakses bahan bacaan yang berkualitas.

"Sebagai lembaga legislatif, DPRD mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mendukung gerakan literasi melalui kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran yang mendukung gerakan literasi,” ujarnya.

Rumiadi menambahkan, dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan perpustakaan, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, serta berbagai program literasi di sekolah dan pesantren.

Selain memperkuat sarana dan program, ia mengingatkan pelajar agar memanfaatkan teknologi secara bijak. Teknologi, menurutnya, dapat digunakan untuk menunjang kegiatan positif dan produktif, termasuk membaca dan menulis.

Di sisi lain, Rumiadi menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun kebiasaan membaca sejak dini. Dukungan orang tua di rumah dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta budaya literasi anak.

"Mari bersama menjaga dan memperkuat ekosistem literasi agar generasi Murung Raya tumbuh sebagai generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya,” pungkasnya. (maya/jp). 

H Nadalsyah atau yang akrab disapa Koyem meninggal dunia pada Senin (5/10/2026) dalam usia 61 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Bupati H Shalahuddin datang bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, para asisten Setda, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, serta sejumlah keluarga almarhum.

Di hadapan keluarga, H Shalahuddin menyampaikan belasungkawa sekaligus mengenang pengabdian Nadalsyah selama memimpin Barito Utara selama dua periode.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak H Nadalsyah. Beliau adalah pemimpin yang baik. Selama 10 tahun memimpin sebagai Bupati Barito Utara, jasa-jasa beliau sangat besar bagi pembangunan daerah ini,” ujar H Shalahuddin.

H Shalahuddin juga mendoakan agar seluruh amal ibadah almarhum diterima Allah SWT, segala khilaf dan kesalahannya diampuni, serta ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya.

Ia turut mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kepergian almarhum.

Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, jenazah H Nadalsyah akan disemayamkan di Islamic Center Muara Teweh pada Rabu pagi (7/10/2026). Penyemayaman tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), dan masyarakat Barito Utara untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum pemakaman.

Selama menjabat dua periode, H Nadalsyah dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Pengabdiannya dalam pembangunan Kabupaten Barito Utara menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan daerah yang dikenang masyarakat.

Kepergian H Nadalsyah menjadi kehilangan bagi keluarga dan masyarakat Barito Utara yang selama ini mengenal sosoknya sebagai pemimpin daerah. (emca/jp). 

Wakapolda Kalsel meninjau kondisi kawasan yang terdampak sekaligus melihat proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan di sejumlah titik.

Dalam peninjauan tersebut, Brigjen Pol. Noviar didampingi Kapolres Barito Kuala, AKBP Susilawati, beserta jajaran. Mereka melihat langsung kondisi lahan yang terbakar dan upaya petugas dalam mengendalikan api agar tidak meluas.

Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi. Pemantauan terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api setelah proses pemadaman.

Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol. Noviar meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan selama penanganan karhutla. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan.

Polres Barito Kuala bersama instansi terkait hingga kini masih berada di lapangan untuk memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan optimal serta kondisi lokasi benar-benar aman.

Penanganan karhutla di kawasan belakang Kampus Uniska melibatkan sinergi kepolisian, pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta aktivitas warga di sekitar lokasi. (fah/jp). 

Dalam peninjauan di sisi Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, H Muhidin mendapat laporan bahwa pekerjaan konstruksi di salah satu segmen jembatan telah mencapai sekitar 1.000 meter. Jarak antar tiang jembatan di lokasi tersebut mencapai sekitar 50 meter.

"Hari ini kami berada di Batulicin dan akan menuju Kotabaru. Saat ini kami melihat pekerjaan yang berada di jalur dari Batulicin menuju arah tengah. Di sini terdapat PT Wasita,” kata H Muhidin seusai meninjau proyek.

Menurut H Muhidin, peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sekaligus mendapatkan informasi dari pengawas dan kontraktor mengenai kondisi pekerjaan di lapangan.

"Menurut keterangan dari pengawas, pekerjaan di lokasi ini sudah mencapai sekitar 1.000 meter. Untuk jarak antar tiang, masing-masing berjarak sekitar 50 meter,” ujarnya.

Gubernur juga meninjau sejumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan badan usaha dan kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut.

"Hari ini kami melihat pekerjaan yang dilaksanakan oleh BIPI, BasKita, dan BBA. Kami akan melihat secara langsung bagaimana perkembangan pekerjaan BIP di lokasi ini,” kata H Muhidin.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut terbagi dalam beberapa paket pekerjaan. Pada sisi Batulicin, pekerjaan sepanjang sekitar 1 kilometer dilaksanakan konsorsium PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, dan PT Borneo Berkah Abadi (BBA).

Sementara pekerjaan di sisi Kotabaru sepanjang sekitar 1,5 kilometer dikerjakan PT Nindya Karya bersama PT Brantas Abipraya.

Secara keseluruhan, Jembatan Pulau Laut memiliki panjang sekitar 3,75 kilometer dan lebar 24 meter. Pembangunan ditargetkan rampung pada 2028 dan mulai digunakan pada 2029.

Nilai proyek diperkirakan mencapai Rp7,95 triliun. Pembiayaan bersumber dari sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta anggaran multiyears Kementerian PUPR.

Dari sisi konstruksi, jembatan utama menggunakan struktur cable-stayed dengan dua pylon setinggi sekitar 100 meter. Kedua pylon berjarak sekitar 270 meter dan menggunakan beton mutu tinggi untuk mendukung kekuatan struktur.

Proyek ini juga mencakup struktur box girder sepanjang sekitar 950 meter di sisi Batulicin dan 1.950 meter di sisi Kotabaru. Selain itu, terdapat konstruksi pile slab sepanjang 75 meter pada masing-masing sisi.

Untuk mendukung akses menuju jembatan utama, pembangunan jalan pendekat mencakup sekitar 1.500 meter di sisi Batulicin dan 1.250 meter di sisi Kotabaru.

Pekerjaan proyek dilaksanakan melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan menangani bentang utama cable-stayed sepanjang 505,5 meter serta sebagian jembatan pendekat menuju Kotabaru sepanjang 547,25 meter.

Sementara sisa pekerjaan bentang pendekat dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan tersambungnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, Jembatan Pulau Laut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, mempermudah mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan. (mr/ali/jp).